Posted by: effanzulfiqar | March 31, 2012

Dampak Kenaikan BBM, Nasib Petani dan Penimbunan

Tanggal 1 April 2012  dipastikan harga BBM bersubdi akan resmi mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.500. Hebatnya BBM belum naik, harga-harga bahan pokok langsung meroket dan  BBM tiba-tiba menghilang dari SPBU bahkan di beberapa daerah harga perliter telah menembus angka di atas tujuh ribu rupiah. Terkait dengan rencana kenaikan harga BBM tersebut gelombang demostrasi yang menolak terus terjadi di berbagai daerah yang dimotori oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat.

Selasa 27 Maret 2012 akan terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan di beberapa kota.  Kita berharap demostrasi  tidak akan  berubah menjadi “brutal” dan berujung pada tindakan-tindakan anarkis. Pemblokiran jalan dengan membakar ban seharusnya tidak mesti terjadi,  karena jelas menganggu kenyamanan umum dan pengguna jalan. Tindakan ini  juga berpeluang  terjadinya benturan antara demonstran dengan polisi. Polri diharapkan  bisa bersikap profesional, proporsional, tidak arogan apalagi represif dalam menyikapi aksi demonstran tersebut. Pelibatan TNI yang disebut hanya untuk melakukan back up terhadap Polri diharapkan tidak akan makin memperkeruh suasana.

Kenaikan harga BBM tersebut jauh hari telah diprediksi akan terjadi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tidak berdaulatnya negeri ini dalam masalah energi dan terperangkapnya dalam skenario liberalisasi perdagangan global telah menyebabkan sulitnya negeri ini keluar dari masalah klasik yang harus terus menaikkan harga BBM. Kalaupun  UUD 1945 pasal 33 mengatakan bahwa semua kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu hanya ada di atas kertas dan prakteknya tidak demikian.

Terkait dengan dampak kenaikkan BBM diperkirakan angka kenaikan jumlah orang miskin akan terjadi secara signifikan. Sekalipun pemerintah berdalih tidak terlalu besar pertambahan angka jumlah orang miskin sebagai dampak kenaikan BBM. Dalam kaitannya dengan dampak kenaikan BBM tersebut skenario kebijakan yang diambil pemerintah hanya bersipat tambal sulam. Prinsipnya hanya memberi ikan tapi tidak memberi kail.

Untuk mengurangi dampak kenaikan BBM, pemerintah berencana memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Meskipun ada perubahan nama dari BLT yang diterapkan tahun 2005 dan 2008 menjadi BLSM, yang sesungguhnya esensi kebijakannya tidak berbeda hanya ganti mana saja. Pengalaman menunjukkan kebijakan BLT, banyak terjadi penyimpangan dan masalah di lapangan.

Ada 25,6 triliun dana akan digelontarkan lewat BLSM yang diberikan kepada 18,5 juta rumah tangga miskin dan setiap rumah tangga menerima Rp150 ribu perbulannya selama sembilan bulan. Termasuk juga penyiapan anggaran Rp 6 triliun untuk subsidi bagi angkutan umum.  Logika pemerintah, kebijakan BLSM selama sembilan bulan akan mampu menghadang laju pertambahan jumlah orang miskin. Artinya selama sembilan bulan kedepan masyarakat miskin diharapkan  mampu memenuhi konsumsi kebutuhan hidupnya. Lantas, setelah sembilan bulan apa yang bisa mereka lakukan karena sudah terlanjur “enak” setiap bulannya menerima bantuan BLSM?

Kebijakan model “sinterklas” yang mencoba mengatasi kemiskinan dengan pemberian BLSM kepada rakyat miskin bukan kebijakan yang cerdas dan terukur. BLSM seperti halnya BLT hanya akan  melemahkan etos kerja masyarakat dan tidak mendidik. Justru sebaliknya akan meningkatkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Sepertinya rakyat dididik memiliki mental “pengemis”.

Disamping memang nilai uang yang diberikan tidak seberapa dan hanya punya kemampuan bertahan untuk jangka pendek. Artinya uang yang diberikan hanya sekedar untuk bertahan hidup yang akan habis begitu diberikan untuk kebutuhan hidup yang mungkin hanya untuk satu minggu saja. Tentunya ini tidak  menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan, sebaliknya kantong-kontong kemiskinan akan semakin banyak muncul terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan yang paling merasakan imbas kenaikan BBM.

Kita tidak tahu apa sebenarnya yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang sangat instan tersebut. Padahal kalau dana Rp25,6 triliun yang dialokasikan dalam bentuk BLSM bila dipergunakan untuk membangun infrastruktur bersifat padat karya, baik jalan, jembatan, pelabuhan laut, irigasi, bendungan/waduk  akan membuka lapangan kerja baru. Disamping itu alokasi dana yang bersumber dari BLSM untuk pembangunan infrastruktur ini juga akan menjadi tambahan bagi pembangunan infrastruktur yang masih sangat minim jumlahnya, mengingat anggaran infrastruktur dalam APBN Perubahan 2012 hanya Rp 16,9 triliun

Nasib Petani

Disamping itu pembangunan infrastruktur terutama di wilayah-wilayah pedesaan akan lebih membantu masyarakat petani dalam memperlancar pendistribusi produk-produk hasil pertanian mereka ke pusat-pusat pasar. Selama ini penyebab rendahnya nilai jual produk petani adalah tingginya biaya angkutan karena minimnya dan hancurnya infrastruktur yang dipergunakan mengangkut produksi pertanian. Kita semua sudah tahu tingginya biaya ekonomi Indonesia disebabkan mahalnya biaya angkutan barang karena buruknya infrastruktur jalan raya dan pelabutan serta minimnya angkutan. Sampai hari ini masih terjadi di wilayah Indonesia bagian Timur.

BLSM juga  bisa dialokasikan untuk subsidi bagi petani di pedesaan untuk pembelian pupuk dan bibit. Termasuk pembangunan irigasi yang sudah banyak hancur. Dalam jangka panjang akan lebih bermamfaat bagi para petani miskin di pedesaan yang mayoritas jumlahnya di negeri ini. Yang paling ironisnya, pada saat yang bersamaan pemerintah justru berniat memangkas subsidi pupuk dan benih untuk para petani. Padahal, dua jenis subsidi ini jauh lebih produktif ketimbang BLSM. Subsidi pupuk sebelumnya Rp16,94 triliun dipangkas dalam Rancangan APBN Perubahan 2012 sebesar Rp2,98 triliun menjadi Rp13,95 triliun. Subsidi benih Rp279,9 miliar dalam APBN 2012 dipangkas menjadi  Rp129,5 miliar dalam RAPBN-P 2012.

Alasan pemerintah melakukan  pemangkasan karena rendahnya realisasi penyaluran subsidi pupuk dan benih tahun-tahun sebelumnya. Dengan terjadinya kenaikan harga BBM sudah pasti akan diikuti dengan melambungnya harga pangan. Terjadinya lonjakan harga pangan, jelas penyebabnya produksi pangan yang anjlok. Ini terjadi karena  para petani dihadapan pada permasalahan  cuaca yang ekstrim, hama yang masih terjadi, irigasi yang rusak serta mahalnya harga pupuk dan benih. Bila pemerintah ingin menahan lonjakan kenaikan harga bahan pangan sebagaiu imbas kenaikan BBM.  Seharusnya produksi pangan harus terus digenjot dan solusinya adalah adanya subsidi pupuk, bibit dan perbaikan infrastrukrur irigasi yang menurut informasi 40% di Indonesia sudah tidak bisa dipergunakan lagi.

Aksi Penimbunan BBM

Kenaikan BBM biasanya akan diikuti dengan terjadinya kelangkaan BBM  karena adanya aksi penimbunan BBM oleh sepekulan yang ingin mengeruk keuntungan. Pihak kepolisian sendiri sudah menangkap pelaku-pelaku penimbunan BBM di daerah. Satgas yang dibentuk pemerintah untuk menindak para penimbun BBM  harus bekerja ekstra keras, karena para pelaku sepertinya akan memamfaat kelengahan petugas. Penimbunan BBM harus diberantas habis, tindakan tersebut jelas   mengurangi hak konsumen dan berisiko terjadinya kebakaran karena sifat BBM yang mudah terbakar.

Soal penimbunan BBM, adakah jaminan SPBU tidak terlibat dan ikut-ikutan  menimbun BBM, sulit mengetahuinya. Mengingat manajemen SPBU sangat tertutup dan akses masyarakat untuk mengetahui apakah ada penimbunan BBM  jelas tidak ada. Pihak Pertamina yang paling bertanggungjawab untuk mengetahui dan melakukan pengawasan. Jadi tidak hanya sebatas mengancam akan mencabut izin tapi tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap SPBU nakal yang bisa saja bermain dengan spekulan BBM . Termasuk dugaan telah terjadinya “kongkalikong” antara SPBU dengan perkebunan, pertambangan dan industri yang menjual solar bersubsidi untuk kepentingan mobil operasional dan industri.

Hal lain penyebab langkahnya BBM di SPBU adalah pembelian minyak di SPBU dengan menggunakan jeriken sebagaimana yang terjadi selama ini. Operator SPBU lebih mengutamakan mengisi jerikan dari pada penggunan kenderaan, karena mendapat uang “tip”. Biasanya puluhan jeriken dibawa dengan menggunakan mobil tertutup atau mobil bak terbuka. Transaksi  pembelian dan pengisian jeriken dilakukan pada malam hari saat konsumen sudah mulai sepi di SPBU.

Aturannya jelas, tidak benarkan SPBU melakukan penjualan BBM bersubsidi melalui jeriken, kecuali kepada masyarakat yang jauh letaknya dari SPBU. Itu pun dengan syarat adanya surat rekomendasi dari kepolisian dan atau pemerintahan daerah setempat. Sayangnya aturan tersebut kerap dilanggar oleh pihak SPBU dengan alasan adanya kemungkinan resiko yang harus dihadapi oleh operator SPBU bila tidak dilayani.  Padahal pihak SPBU bisa melakukan koordinasi dengan kepolisian bila berhadapan dengan kasus-kasus yang sifatnya mengancam keselamatan operator SPBU.

Sejatinya, kebijakan BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM berdampak poistif bagi kelompok masyarakat miskin, yakni tumbuhnya kemandirian dan bersifat jangka panjang mamfaatnya, bukannya sebaliknya hanya melahirkan ketergantungan dan sesaat saja. Kita tidak berharap sebagaimana yang dituding banyak pihak skenario kebijakan BLSM hanya ingin  menyelamatkan citra pemerintah dan partai politik pendukung pemerintah yang sudah mulai anjlok di mata rakyat.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: