Posted by: effanzulfiqar | April 25, 2013

Menghapus Ujian Nasional

“UN adalah tragedi kemanusiaan, apa yg dilakukan Kemendikbud lebih kejam dibanding kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Hitler”. (Ridwan Saidi di acara ILC, 23 April 2013)

Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa hanya di Indonesia peraturan pemerintah bisa mengalahkan undang-undang. Lihat saja PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Padahal dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak ada sama sekali menyebut pelaksanaan ujian nasional. Tapi evaluasi hasil belajar siswa dilakukan oleh guru secara berkesinambungan, bukan Menteri atau Dirjen, apalagi kepala sekolah, kepala dinas atau kepala daerah.

Sejak dilaksanakan UN tahun 2006 belum ada satu pun bukti kuat yang menunjukkan pendidikan semakin baik kualitas di negeri ini. Justru sebaliknya sistem pendidikan di negeri ini makin amburadul dan kacau balau. Dan selama pelaksanaan UN, dapat dikatakan UN tahun 2013 ini yang paling buruk dan kacau, meskipun anggarannya terus bertambah. Bahkan kuat dugaan UN tahun ini berselimut kasus korupsi.

Kekacauan yang terjadi mulai dari percetakan, distribusi yang tidak tepat waktu, jumlah lembar soal tak cukup dan terlambat datangnya, lembar soal tertukar serta lembar jawaban yang mudah robek. Buruknya pelaksanaan UN tahun ini, tidaklah berlebihan bila mayoritas suara masyarakat menginginkan UN dihapus saja karena tidak jelas apa mamfaatnya bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Adalah lebih bermanfaat jika biaya penyelenggaraan UN yang mencapai angka Rp 600 miliar, dialihkan untuk pelatihan guru, membangun perpustakaan sekolah, laboratorium, bengkel work shop, rehabilitasi sekolah yang hampir ambruk serta pembenahan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.

Sekalipun begitu gencar suara yang pro untuk penghapusan UN, ternyata Pemerintah lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) tetap bersikukuh untuk mempertahankan pelaksanaan UN. Banyak alasan yang disampaikan sebagai dasar argument mempertahankan pelaksanaan UN tersebut.

Antara lain yang kerap disebut alasan penolakan penghapusan UN oleh pemerintah adalah akan menyebabkan tidak adanya standar pendidikan nasional. Hal ini diperlukan kata mereka karena pendidikan di daerah sangat beragam. Apa tidak terbalik argumentasi tersebut dengan fakta yang sebenarnya selama pelaksanaan UN ?.

Gagalnya pelaksanaan UN di 11 Propinsi seharusnya menjadi dasar kuat bagi Pemerintah untuk mengevaluasi UN dan bukan sebaliknya bertahan dengan sikap batunya. Selama ini pelaksanaan UN terkesan hanya membuat siswa menjadi orang-orang yang tidak jujur. Semua orang tahu guru-guru yang menjawab soal-soal UN bukan para siswa. Siswa hanya memindahkan kunci jawaban yang sudah ada kian.

Semua kepala sekola ditekan habis oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan dipaksa oleh Kepala Daerah untuk melakukan tindakan jahat membantu kelulusan siswan demi gengsi Kepala Daerah untuk mendapatkan status sebagai daerah yang siswanya lulus 100% UN. UN dijadikan sebagai gengsi kepala daerah dan daerah itu sendiri. Substansi dari pelaksanaan UN menjadi kepentingan sempit kepala daerah semata, bahkan menjadi alat politik.

UN seperti yang selalu diteriakan Pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan secara nasional. Praktinya UN justru bukan meningkatan kualitas pendidikan, justru melembagakan prilaku ketidak jujuran terhadap siswa. Belum lagi guru yang stress karena merasa ditekan habis untuk bersikap tidak jujur dan melakukan kebohongan secara massal.

Adapun para siswa menjadi trauma dan strees karena harus menghadapi UN yang kadang soalnya belum pernah dipelajari. Hebatnya lagi para siswa diawasi oleh polisi selama UN entah apa gunanya ada polisi di sana. Selama pelaksnaan UN orang tua siswa juga ikut stress karena takut anaknya tidak lulus, bahkan harus pontang panting menjumpai guru agar bisa didongkrak nilai kelulusan anaknya.

Pelaksanaan UN selama ini ternyata cenderung menghakimi siswa. Banyak masalah yang muncul dalam pelaksanaan UN yang bersifat negatif. Ada guru yang mau jujur dalam pelaksanaan UN, malah ditekan bahkan dipecat. Ada murid yang mengajak temannya jujur, malah dikucilkan dan dianggap penghianat sampai ibu si anak dikucilkan oleh masyarakat. Sampai hari ini pelaksaan UN tetap diwarnai dengan kebocoran soal dan beredarnya kunci jawaban di beberapa daerah.

Sangat benar apa yang dikatakan oleh pakar pendidikan Henry Alexis Rudolf Tilaar, pelaksanaan UN bukan untuk kepentingan pendidikan. Tapi karena ada anggaran besar di dalamnya. Bahkan kata Tilaar : “Kementerian ini sudah kebelinger”. Sudah semestinya Komisi X DPR berteriak keras soal buruknya pelaksanaan UN bukan bersikap seperti sekarang hanya diam saja dan tidak melakukan apapun.

Yang pasti efektivitas dan peningkatan kualitas pendidikan di negeri ini masih belum menunjukkan capaian yang posistif, sedangkan dampak negative dari pelaksanaan UN sudah terlihat dengan jelas. Artinya, bila pelaksanaan UN lebih banyak mudratnya adalah lebih baik menghapuskannya. Penghapusan UN sudah pasti hanya sendikit orang yang kontra dibandingkan dengan yang pro…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: