Posted by: effanzulfiqar | November 30, 2017

Muhammadiyah Dalam Praktik Kebinekaan

Dalam menyambut Milad  ke-108 H/105 M Muhammadiyah yang jatuh pada tanggal 18 November 2017 ini diusung tema : “MEREKAT KEBERSAMAAN”. Yang melatar belakangi pengangkatan tema tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi sosial politik yang sedang terjadi di Negeri ini. Dimana bangsa ini sepertinya sedang berada di tepi jurang yang mengancam rasa persatuan dan kebersamaan sebagai satu bangsa – Indonesia.

Bagaimana tidak pra dan pasca Pilkada Jakarta muncul polemik panjang di tengah-tengah masyarakat terkait dengan ke Indonesian, Pancasila, Kebinekaan, toleransi dan NKRI. Bahkan tidak jarang muncul praktik-praktik yang sangat bertentangan dengan semangat persatuan dan kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan bangsa ini. Ruang publik terasa begitu sesak dengan berbagai bentuk intoleransi, persekusi, intidimidasi, hujatan dan caci maki  yang merembet sampai ke media sosial.

Satu sama lain saling menuding, ada satu kelompok yang merasa sangat Indonesia,  Pancasilais, toleran, pluralis. Lalu, seenaknya menuding kelompok lain tidak Indonesia, tidak Pancasilais, tidak toleran dan anti kebinekaan. Ironisnya, di antara sesama Muslim juga terjadi pelarangan, penghadangan dan pembubaran pengajian dengan alasan isi ceramah dan penceramah tidak Pancasilais, tidak toleran dan  anti NKRI.

Sangat berbahaya bila satu sama lain saling mengklaim dan merasa paling Indonesia, Pancasilais, toleran dan seterusnya. Faktanya, mereka yang kerap menyebut kata-kata itu tak lebih dari wacana, retorika dan pepesan kosong yang tak ada bukti outentikya. Kita berharap polemik dan klaim dengan menggunakan kata-kata bersayap itu dihentikan karena hanya akan memperlebar dan mengacam persatuan dan kesatuan bangsa.

Muhammadiyah sendiri sepertinya lebih banyak diam dan tidak terlalu banyak terlibat dalam polemik tersebut. Bagi Muhammadiyah perdebatan soal itu sangat tidak produktif untuk mewujudkan Islam yang berkemajuan. Apalagi ikut-ikutan latah menuding satu kelompok dengan lebel anti NKRI, anti kebinekaan, anti Pancasila dan seterusnya.

Muhammadiyah lebih suka berkerja dalam sunyi mempraktikan Pancasila, toleransi, kebhinekaan dan NKRI dengan outentik.  Dengan kiprah nyatanya, Muhammadiyah telah mempraktikan semua itu. Karena bagi Muhamammadiyah jauh lebih penting mempraktikan semua itu secara outentik dari pada hanya sebatas dibicarakan dalam ruang seminar – atau menjadi retorika belaka tanpa pembuktian nyata dalam praktik.

Lebih penting dari semua itu, konsepsi toleransi dan kebhinekaan harus dibumikan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa tanpa harus banyak berpolemik, berretorika dengan mengumbar kata – apalagi mengklaim paling Indonesia, Pancasilais, toleran dan pluralis. Dan itulah yang selama ini menjadi spirit Muhammadiyah membangun bangsa dan Islam yang berkemajuan di tengah-tengah perbedaan.

Amanat Muktamar Muhammadiyah mewujudkan persatuan, kemajuan dan merajut kebangsaan di dalam perbedaan yang bersinergi sebagai modal besar bangsa yang harus dikelola dengan baik untuk kebesaran bangsa yang pluralis ini. Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah tegas menyebutkan : “Muhammadiyah menerima pluralitas agama tetapi menolak pluralisme yang mengarah pada sinkretisme, sintesisme, dan relativisme.

Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, menyebutkan apa yang dipraktikan Muhammadiyah dalam gerakannya dengan istilah toleransi outentik, penghargaan atas perbedaan yang tulus dan jernih dalam kehidupan sehari-hari – bukan insidental apalagi berbau politis.  Untuk itu Muhammadiyah telah mempraktikan nilai-nilai Pancasila,  kebhinekaan dan tolerasi dengan outentik lewat schooling (pendidikan), feeding (pelayanan sosial), dan healing (rumah sakit/kesehatan).

Di SMA Muhammadiyah di Ende  – Nusa Tenggara Timur, sebanyak 2/3 peserta didiknya beragama Katolik. Demikian juga SMP Muhammadiyah di Serui Teluk Cenderawasih Papua dan SMA Muhammadiyah di Putussibau Kalimantan Barat mayoritas peserta didiknya bukan Muslim. Bukti keseriusan Muhammadiyah mempraktikan Kebhinekaan termasuk dengan menyiapkan guru agama Kristen/Katolik dan tidak mewajibkan memakai jilbab bagi siswa yang non-Muslim.

Kebinekaan dan toleransi outentik juga dipraktikan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi di Wilayah Indonesia Bagian Timur. Ada empat PTM di Papua dan Papua Barat, yaitu Universitas Muhammadiyah Sorong, STIKIP Muhammadiyah Sorong, STIKIP Muhammadiyah Manokwari, STIKOM Muhammadiyah Jayapura. Sedangkan  di Nusa Tenggara Timur ada Universitas Muhammadiyah Kupang dan IKIP Muhammadiyah Maumere.

Keenam Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu mayoritas mahasiswanya  non-Muslim. Proses perkuliahan berlangsung dengan aman tak ada konflik sekalipun ada perberdaan kepercayaan di antara mahasiswa. Hebatnya, mereka yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada Muhammadiyah. Sekalipun mereka diwajibkan mempelajari Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK) yang memberi pemahaman tentang Islam secara benar.

Kalangan mahasiswa non Muslim sama sekali tidak merasa terbebani apalagi terpakasa harus belajar mata kuliah AIK. Bahkan kalangan mahasiswa non Muslim begitu fasih menyanjika lagu “Sang Surya”, mars Muhammadiyah. Artinya, tidak ada sedikitpun kekuatiran dikalangan komunitas non Muslim, Muhammadiyah akan mengerus keyakinan beragama anak-anak mereka dan menganggap perbedaan agama sebagai masalah yang harus terus dipertentangkan.

Alih-alih menjadi sumber konflik antar umat beragama yang berbeda, justru keberadaan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemanusiaan  yang dikelola Muhammadiyah selama ini telah menjadi  jembatan yang menghubungkan antara komunitas agama yang berbeda. Muhammadiyah bahkan bisa membangun ruang damai antar ummat yang berbeda agama secara nyata dalam bingkai kebinekaan.

Dan semua itu dilakukan Muhammadiyah dalam bentuk aksi nyata dan tidak  dimaksudkan untuk mendapat lebelisasi sebagai organisasi paling “Indonesia dan Pancasilais”. Muhammadiyah tidak pernah fokus mengejar dan terlibat kepentingan politik sesaat. Muhammadiyah lebih berkhidmat pada pencerdasan dan pencerahan kehidupan umat dan bangsa lewat berbagai aksi nyata di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai keyakinan yang berbeda sekalipun.

Fokus gerakan Muhammadiyah dipraktikan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Dengan fokus gerakan seperti itu Muhammadiyah bisa terus eksis mewujudkan dakwah dan tajdid pencerahan menuju terbentuknya keadaban bangsa yang berkemajuan. Muhammadiyah melalui tiga gerakan tersebut secara nyata mampu mewujudkan kohesitas dan harmonisasi di lingkungan masyarakat yang mayoritas bukan Islam. Muhammadiyah mampu membuka sekat-sekat yang selama ini menjadi pembatas karena keyakinan berbeda dengan mewujudkan kedamaian, inklusif dan toleransi nyata.

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar dan tertua di Indonesia mampu mencerminkan Islam yang rahmatallil ‘alamin di daerah-daerah  mayoritas penduduknya non muslim. Muhammadiyah kini berusia 108 H/105 M tahun, kehadirannya tak obahnya bagai mentari yang terus menyinari seluruh isi bumi tanpa membeda-bedakan.  Muhammadiyah tidak pernah mengklaim sebagai ormas yang paling Pancasilais, pluralis, toleran dan  moderat.   Muhammadiyah lebih memilih aksi nyata dan menunjukkan secara konkrit Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.

Muhammadiyah tetap konsisten untuk mengajak umat Islam memahami kemajemukan agama dan keberagamaan dengan mengembangkan tradisi toleransi dan koeksistensi tanpa harus mengusik keyakinan masing-masing. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Pedoman Hidup Islami bagi warga Muhammadiyah mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, tetangga dan anggota masyarakat lainnya dengan memelihara hak dan kehormatan, baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Wallahu a’lam bil-shawab.

Advertisements
Posted by: effanzulfiqar | November 30, 2017

Menjaga Martabat DPR (D)

Beberapa hari ini publik disajikan tontotan balada Ketua DPR Setya Novanto (SN) yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Sejak namanya tersangkut kasus e-KTP sudah 11 kali dipanggil penyidik KPK sebagai sanksi atau tersangka. Dari 11 kali pemanggilan hanya hadir tiga kali dan sisanya mangkir dengan berbagai alasan.

Proses penetapan kembali SN sebagai tersangka setelah lolos sebagai tersangka berkat putusan pra peradilan panjang ceritanya. SN sempat berwara wiri ketika dipanggil KPK. Minta perlindungan Presiden, Kepolisian dan Kejaksaan. Menjadi buron ketika hendak dijemput paksa di rumahnya.  Drama baru berakhir pada episode Fortuner menabrak tiang listrik.

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar apa yang menimpa SN sudah pasti berdampak terhadap elektabilitas Golkar dengan brand “Suara rakyat suara Golkar”. Rapat pleno Golkar telah menetapkan Idrus Marhan sebagai Plt Ketua sesuai surat “wasiat” SN sampai ada putusan sidang pra-peradilan. Aneh memang, tapi itulah keputusan yang diambil Golkar yang terkesan hanya untuk kepentingan SN.

Keputusan yang diambil Golkar jelas tidak akan banyak membantu menyelamatkan citra dan elektabilitas partai. Sebenarnya jauh lebih elok bila Golkar melaksanakan Munaslub untuk memilih ketua defenitif mengingat pelaksaan Pemilu 2019 tinggal sudah tahun lagi. Bila alasannya hanya karena dianggap memerlukan biaya besar sangat tidak beralasan rasanya.

Setali tiga uang dengan Golkar, DPR belum mengambil sikap apapun terhadap SN pasca penahanan. Sikap DPR yang lamban merespon status SN yang ditahan KPK dalam kapasitas sebagai Ketua DPR sangat merendahkan dan melecehkan kewibawaan DPR. Desakan publik sudah begitu ramaianya agar DPR mengambil sikap untuk memberhentikan (sementara) SN sebagai Ketua DPR.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mempunyai tugas untuk itu agar menggelar rapat dan membahas status SN sebagai ketua DPR. MKD berkelit pada prosedural formal semata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3) dimana SN baru bisa diberhentikan (sementara) bila ia berstatus sebagai terdakwa.

Memang SN masih berstatus tersangka belum terdakwa. Bila merujuk paada UU MD3 SN tidak bisa diberhentikan. Padahal bila dikaitkan dengan Pasal 81 huruf g yang menyebutkan bahwa seorang anggota dewan berkewajiban mentaati tata tertib dan kode etik. Maka SN bisa dijatuhi saksi etik oleh MKD karena sudah melanggar tata tertib dan kode etik merujuk ke Pasal 237 dan 238 UU dimaksud.

Substasi masalahnya bukan lagi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa bila dikaitkan dengan posisinya sebagai Ketua DPR . Tapi lebih pada masalah etika dan kepatutan yang sudah dilanggar SN berkali-kali. Jangan karena SN sudah melayangkan surat agar MKD tidak bersikap apapun hingga adanya putusan praperadilan dan membuat MKD enggan merespon tuntutan publik.

Tidak bisa dibenarkan secara etika seorang Ketua DPR menolak dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh KPK.  Setelah ditetapkan menjadi tersangka dipanggil masih mangkir dengan berbagai alasan. Padahal semua orang tahu “mematuhi hukum” merupakan salah satu bentuk etika yang harus dipatuhi setiap anggota dewan apalagi posisinya sebagai Ketua DPR.

Sikap MKD jelas tidak membantu menegakkan wibawa DPR bila hanya bersikap menunggu sampai status SN menjadi terdakwa. Padahal dugaan pelanggaran hukum yang dituduhkan bukan pidana biasa tapi kejahatan yang termasuk kategori extra ordinary. Seharusnya DPR bisa menjadi caontoh dan teladan dalam pemberantasan korupsi dan bukan sebaliknya.

Bukankah MKD  dibentuk sebagai alat kelengkapan DPR bersifat tetap yang bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluruhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat? Lalu apakah sikap anggota MKD yang hanya bersifat pasif dapat dikatakan sebagai manifestasi menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR? Entahlah..!!!

Sikap MKD semakin memperburuk citra DPR di mata publik sebagai lembaga terhormat tempat 560 orang terhormat. Sebelumnya publik sudah melihat MKD merehabilitasi kembali posisi SN sebagai Ketua DPR setelah lolos dari kasus “Papa minta saham”. Bila MKD tetap tidak bersikap juga, maka apa yang dipersepsikan publik selama ini –  DPR sebagai bungker bagi koruptor benar adanya.

Menjadi kewajiban MKD untuk membuktikan bahwa DPR bukanlah bagian dari oligarki kekuasaan SN. Jangan karena setitik nila rusak susu sebelanga. Jangan karena hanya seorang SN semua anggota DPR (D) dianggap sama perilakunya. Sudah sepatutnya MKD menggusur habis semua anggota dewan yang tidak punya etika dan integritas dari DPR.

Akhir kata, kebijakan yang diambil Partai Golkar dan sikap DPR/MKD dengan respon sangat lamban mempertontonkan kepada publik kedua lembaga ini terkesan begitu permisif terhadap korupsi. Dugaan  yang disangkakan kepada SN bukan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Opini publik yang selama ini menyebut partai politik dan DPR (D) sebagai sarangnya para koruptor makin memperkuat tudingan itu. Memalukan..!!

Posted by: effanzulfiqar | November 30, 2017

Menakar Peluang Sang Jenderal di Pilgubsu 2018

Terjawab sudah spekulasi siapa figur bakal calon yang diusung Partai Gerindra, Sabtu tanggal 18 November partai besutan Prabowo Subianto resmi mendeklarasikan dukungan kepada Pangkostrad Letjend TNI Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018. Keputusan itu diambil berdasarkan Rapat Koordinasi Daerah Partai Gerindra Sumatera Utara.

Sebelumnya santer spekulasi pilihan Geridra yang akan diusung dalam Pilgubsu 2018 berasal dari kalangan kadernya sendiri. Kader Gerindra yang sudah sepat digadang-gadang akan maju Raden Muhammad Syafii (Romo) dan Gus Irawan Pasaribu, saat ini keduanya masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Gus Irawan sendiri sudah ikut di Pilgubsu 2014 dan hanya berada di posisi ketiga perolehan suaranya.

Untuk pendamping Edy Rahmayadi sebagai bakal calon wakil belum disebutkan siapa yang menjadi kandidatnya. Kabarnya yang akan dipasangkan dengan Letjend TNI Edy Rahmayadi di Pilgubsu 2018 adalah Musa Rajekshah (Ijeck) seperti yang pernah disebutkan Ketua DPW PKS Muhammad Hafez. Hal tersebut belum final tapi peluang menyandingkan Ijeck dengan Edy sangat besar peluangnya. Kabarnya nama Ijeck juga sudah masuk pembahasannya di internal Partai Gerinda.

Ijeck merupakan putra pengusaha ternama Sumut, H Anif dan bila  pasangan ini bersatu, dukungan materi sudah pasti terpenuhi. Di samping memang keberadaan calon wakil Gubsu juga termasuk variabel penting yang menentukan kemenangan pasangan calon. Artinya elektabilitas calon wakil semestinya bisa mengimbangi elektabilias calon Gubsu untuk mendulang perolehan suara. Ijeck sebagai tokoh muda setidaknya memiliki elektabilitas yang baik, terutama mewakili suara kaum muda.

Membaca arah koalisi

Dengan 13 kursi plus 9 kursi PKS yang sudah memberikan dukungan ke Edy Rahmayadi meskipun belum secara formal, maka  jumlah kursi sudah lebih dari cukup sebagai syarat untuk mengusung pasangan calon. Koalisi yang paling realitas memang hanya dengan PKS, seperti dikatakan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani sudah sangat solid sejak awalnya kedua partai. PAN juga sudah menyebutkan dukungan yang sama kepada mantan Pangdam Bukit Barisan itu.

Dengan demikian Partai Gerindra, PKS plus PAN sudah solid untuk mendukung Ketua Umum PSSI itu maju di Pilgubsu tanpa memerlukan dukungan koalisi dari partai lain. Karena sudah semakin kecil peluangnya berkoalisi dengan PDIP, Hanura dan  Demokrat yang sampai hari ini belum menyebutkan siapa bakal calon Gubsu yang akan didukung kedua partai ini dan tentunya harus tetap berkoalisi.

Berkoalisi dengan Golkar peluangnya sangat kecil meskipun kadernya Ngogesa Sitepu sudah menarik diri berpasangan dengan Tengku Erry Nuradi. Dengan PDIP  berkoalisi sebagai  partai pemerintah sepertinya sudah tidak mungkin lagi. PDIP pasti memili berkoalisi dengan Hanura dan Nasdem yang sudah duluan mendukung kadernya Tengku Erry Nuriadi. Bila tidak ingin berkoalisi dengan Hanura dan Nasdem, PDIP mungkin akan mengulang sejarah seperti yang dilakukannya di Pilgubsu 2013 baru pada saat  injury time menyebutkan pasangan yang diusung. Sedangkan PPP belum jelas kemana arah dukungannya.

Edy Rahmayadi memang menjadi figur kuat untuk head to head dengan petahana Tengku Erry Nuriadi. Diprediksi  hanya ada tiga pasangan calon yang akan muncul diluar pasangan dari jalur independen. Dari beberapa nama-nama yang muncul yang dianggap memiliki elektabilitas sama kuatnya hanya kedua kandidat tersebut. Posisi Edy sebagai Pangkostrad dan Ketua Umum PSSI setidaknya memberikan peluang besar untuk mendongkrak elektabilitasnya.

Sedangkan Tengku Erry Nuriadi sebagai petahana sudah pasti jauh lebih diuntungkan terutama kesempatannya yang lebih luas dalam mensosialisasikan diri. Faktualnya posisi sebagai Gubernur yang masih aktif sangat banyak membantu dalam mengkapitalisasi elektabilitasnya sebelum menjalani cuti sebagai kepala daerah. Senyatanya posisi sebagai petahana jelas sangat menguntungkan bagi Tengku Erry Nuradi.

Pertarungan yang menarik

Adanya dua figur kuat tersebut sudah pasti Pilgubsu 2018 ini sangat menarik dengan beberapa alasan.  Pertama, lawannya adalah petahana yang dianggap elektabilitas jauh lebih tinggi dibandingan dengan kontentas lainnya. Kedua,  untuk kali kedua tampil kandidat Gubsu yang berasal dari kalangan militer setelah Tritamtomo di Pilkada 2008 yang mencoba keberutungannya lewat dukungan PDIP, kalaupun akhirnya kalah.

Ketiga, figur sipil berhadapan dengan militer yang sudah tentu  sama-sama punya plus minus. Pertanyaannya apakah konstituen lebih yakin pada figur sipil untuk menyelesaikan permasalahan di Sumut yang begitu komplek. Militer dianggap lebih tegas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang memerlukan ketegasan. Dalam pemberantasan korupsi misalnya yang menjadi catatan hitam, karena ada dua mantan Gubernur yang menjadi terpidana korupsi.

Keempat, keberadaan figur militer yang disimbolikan dengan sikap tegas – disiplin menjadi hal baru yang dianggap bisa membawa perubahan dengan visi Sumut Bermartabat. Mengingat dua kali kepemimpinan Gubsu yang dipegang sipil lebih banyak menuai masalah karena harus berhenti di tengah jalan.  Bisa jadi pemiih lebih tertarik melirik Edy dengan harapan ada perubahan signifikan, terutama menyelesaikan permasalahan kelistrikan sebagai masalah menahun dan infrastruktur yang buruk.

Kelima, pertarungan kali ini menjadi kelanjutan pertarungan Pilkada DKI dengan dua poros partai yang bersebelahan – pro pemerintah dan di luar pemerintah, bila PDIP tidak mengusung pasangan sendiri tapi mendukung Tengku Ery Nuradi. Keenam, kalah dan menang dalam pertarungan Pilgubsu 2018 sudah pasti menentukan bagi kemenangan di Pileg dan Pilpres 2019. Maka semua partai politik akan habis-habisan memobilisasi semua kekuatan untuk memenangkan pasangan calon yang diusungnya.

Ketujuh, kemenangan di Pilgubsu 2019 menjadi tolak ukur bagi kemenangan partai koalisi pendukung pemerintah di Pilpres 2019 sebagai prioritas utama disamping menang dalam Pileg yang dilakukan secara serentak.  Bagi PDIP dan partai pendukung pemerintah sangat penting artinya utuk menang dalam Pilkada Sumatera Utara. Sama pentingnya kemenangan di Pilkada Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Meskipun partai pendukung pemerintah di tiga daerah tersebut tidak kompak berkoalisi mendukung satu pasangan.

Kita masih harus menunggu kurang lebih 50 hari lagi ke depan – semuanya bisa berubah dalam hitungan detik. Karena ini soal kepentingan semata, tak ada musuh abadi dalam politik. Di samping dukungan politik dalam Pilkada jauh lebih cair dibandingan Pilpres. Dan harus kita ingat, politik kata Harold Lasswell hanya soal who gets, what, when, and  how. Jadi belum ada yang pasti sampai detik terakhir pendaftaran calon Gubsu pada tanggal 8-10 Januari 2018 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Posted by: effanzulfiqar | November 3, 2017

Politik Pragmatis di Pilkada 2018

Pilkada DKI Jakarta yang disebut Pilkada rasa Pilpres telah meninggalkan berbagai catatan penting. Diantaranya, friksi antara kelompok masyarakat, menguatnya politik identitas, menyebarnya isu berbau SARA dan terjadinya polemik di antara masa pendukung dengan tensi tinggi yang menyasar sampai ke media sosial. Itu terjadi sejak Pilkada putaran pertama sampai berakhirnya Pilkada putaran kedua dengan terpilihnya pasangan Anies Baswedan dan Sandiago Uno.

Pilkada Jakarta juga ditandai dengan  polarisasi partai politik yang begitu kuat yang memunculkan dua gerbong partai politik, PDIP bersama Partai Golkar, PPP, PKB, Hanura dan Nasdem yang  mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Sedangkan gerbong Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung Anies Baswedan dan Sandiago Uno.

Kedua gerbong partai politik di Pilkada Jakarta yang berseberangan tersebut, menunjukkan rivalitas  pertarungan antara dua kubu partai politik  pendukung pemerintah dan yang berada di luar pemerintah. Seperti perkiraan awal  konfigurasi pertarungan dua gerbong itu merembet di beberapa Pilkada serentak yang dilaksanakan tahun 2017 di beberapa daerah.

Pasca Pilkada serentak 2017 banyak pengamat menyebut koalisi partai politik pendukung pemerintah akan terus berlanjut di Pilkada serentak 2018 sebagai persiapan menuju Pileg dan Pilpres 2019. Mengingat, kemenangan di Pilkada serentak yang akan digelar 27 Juni 2018 dan diselenggarakan di 17 provinsi, 155 kabupaten dan 29 kota. Menjadi kunci penting untuk memenangkan  pertarungan di Pileg dan Pilpres 2019 yang juga dilaksanakan serentak.

Tapi untuk Pilkada 2018 terjadi anomali politik, dimana partai politik di Pilkada serentak 2017 yang terbelah menjadi dua poros – pendukung pemerintah dan kontra pemerintah. Fenomena seperti itu sepenuhnya tidak akan terjadi lagi dalam Pilkada 2018. Artinya partai politik yang berhadapan head to head di Pilkada 2017 sepertinya tidak akan terulang kembali di Pilkada 2018, kalaupun dianggap itu menentukan kemenangan di Pileg dan Pilpres 2019 nanti.

Faktanya, PDIP, Partai Gerindra dan PKS sudah bersepakat berkoalisi mendukung calon gubernur yang sama di Pilkada Sulewesi Selatan. Koalisi ketiga partai politik akan mengusung Nurdin Abdullah yang kini masih menjabat sebagai Bupati Bantaeng. PDIP bukan berkoalisi dengan barisan partai politik pendukung pemerintah untuk mengusung Nurdin Abdullah sebagaimana yang terjadi di Pilkada Jakarta dan Provinsi Banten.

Sebagaimana diketahui Sulawesi Selatan bukan basis massa PDIP tapi Partai Golkar dan kursi terbanyak di DPRD dikuasai partai berlambang beringin tersebut. Di atas kertas seharusnya PDIP berkoalisi dengan Partai Golkar guna melanjutkan kemesraan yang pernah terjalin di Pilkada Jakarta untuk mengusung Nurdin Abdullah bukan dengan Partai Gerindra dan PKS yang menjadi rivalitasnya. Di samping memang Sulawesi Selatan bukan basis masa Partai Gerinda dan PKS  tapi menjadi lumbung suara Partai Golkar selama ini.

Dalam beberapa hari ini terbetik kabar, PDIP yang menguasai 20 kursi di DPRD Jawa Barat juga akan  berkoalisi dengan Partai Gerindra dan PKS sebagaimana yang telah dilakukan di Sulawesi Selatan. Ketiga partai politik ini rencananya akan mengusung Deddy Mizwar petahana wakil gubernur sebagai calon gubenur, sebelumnya PAN sudah menyerahkan dukungannya. PDIP disebut mengincar kursi wakil Gubernur dengan mencalonkan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi yang tidak dicalonkan partainya sendiri, meskipun dia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Golkar lebih memilih mencalonkan Ridwan Kamil yang bukan kadernya dari pada Dedi Mulyadi.

Bagaimana dengan Sumut

Untuk Pilkada Gubernur Sumatera Utara partai politik yang sudah memproklamirkan dukungannya baru Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar yang memberikan dukungan kepada Tengku Erry Nuradi yang masih menjabat Gubernur dan Ketua DPD Partai Nasdem Sumatera Utara. Nasdem sendiri hanya memiliki 5 kursi di DPRD. Keseluruhan jumlah  kursi dukungan untuk Tengku Erry sampai saat ini 28 kursi, jadi sudah lebih dari cukup.

Sementara PDIP belum mau menyebut figur yang bakal diusung di Pilkada Sumatera Utara, biasanya baru mengumumkannya di batas waktu pencolanan di KPU. Untuk kasus Sumatera Utara kecil kemungkinan PDIP akan berkoalisi dengan Partai Geridra dan PKS. PDIP akan lebih merasa nyaman bila berkoalisi dengan partai politik pendukung pemerintah bagi kepentingan memenangkan kembali Presiden Joko Widodo untuk priode kedua, mengingat kemenangannya di Pilpres 2014 di Sumatera Utara.

Pertanyaan apakah PDIP akan berlabuh ke Tengku Erry Nuradi bersama dengan tiga partai politik yang sudah bergabung lebih dahulu. Atau bisa saja mengusung calon sendiri, tentunya harus tetap berkoalisi karena kursi PDIP hanya 16 minus 4 kursi lagi.  Maka peluang berkoalisi hanya dengan Hanura dan PPP atau  Demokrat. Karena tidak mungkin lagi dengan Nasdem, Golkar, PKB dan PKPI yang sudah ke Tengku Erry Nuradi.

Sementara peluang berkoalisi antara Partai Gerindra, PKS dan PAN sebagaimana yang  terjadi di Pilkada Jakarta sepertinya akan terulang kembali di Pilkada Gubernur Sumatera Utara. Sedangkan Demokrat belum tahu kemana arah koalisinya apakah akan bergabung dengan PDIP atau mengikuti jejak Partai Golkar mengusung Erry Nuriadi. Yang pasti Partai Gerindra, PKS dan PAN kecil peluangnya bergabung dengan PDIP atau dengan koalisi yang sudah menyatakan dukungan ke Erry Nuradi.

Atau Partai Gerindra, PKS dan PAN lebih mendasarkan perhitungan pragmatis dari pada pertimbangan kesamaan ideologis, visi dan misi sebagaimana yang telah dilakukan di Sulawesi Selatan – berkoalisi dengan PDIP? Segala kemungkinan itu bisa saja terjadi, mengingat ketiga partai tersebut juga belum menyebutkan siapa figur yang akan diusung di Pilkada Gubernur Sumatera Utara.

Politik pragmatis

Dalam politik semua bisa terjadi dan berubah dalam hitungan menit. Tidak ada seteru yang abadi kecuali kepentingan. Hitung-hitungan matematika dalam politik seperti di Pilkada sudah pasti tidak akan berlaku dalam praktiknya bila melihat beberapa koalisi yang sudah dibangun di Pilkada 2018. Dalam Pilkada polarisasi partai jarang terjadi, mungkin satu-satunya hanya kasus Pilkada Jakarta yang begitu kuat terjadi polarisasi partai politik.

Sedangkan di beberapa daerah menjadi sangat cair. Dimana permasalahan perbedaan ideologi partai kerap diabaikan sebagaiamana yang terjadi di Sulawesi Selatan. Fenomena politik dari seteru abadi menjadi teman dekat sudah menjadi tradisi umum dalam Pilkada. Tradisi koalisi politik yang berbasis ideologi, visi, misi, dan program yang sama jarang terjadi dari Pilkada ke Pilkada.

Proses pencalonan dan dukungan lebih pada pertimbangan pragmatis partai politik semata dari pada ideologi visi, misi, dan program yang sama dalam mengusung pasangan calon kepala daerah.  Paradigma yang digunakan sebagai dasar kuat pertimbangan untuk mengusung pasangan calon kepala daerah juga masih berkutat soal bagamana peluang  menang-kalah.

Seharusnya kedekatan ideologis, visi, misi dan program tetap menjadi dasar pertimbangan partai politik, jika tidak memungkinan untuk mengusung pasangan calon sendiri karena jumlah kursi yang tidak cukup. Pertimbangan itu menjadi tidak penting lagi, mengingat jauh lebih penting untuk menang. Model koalisi serupa ini jelas sangat rapuh dan hanya bertahan jangka pendek bukan jangka panjang karena identitas partai terutama di akar rumput sudah tergerus habis.

Maka dukungan biasanya akan diarahkan pada pasangan calon yang dianggap berpeluang lebih besar menang kalaupun ideologi, visi, misi dan program harus dikesampingkan dari pada menyodorkan kader sendiri yang tak berpeluang menang. Tentunya koalisi yang dibangun seperti ini akan berdampak pada tidak loyalnya pemilih tradisional pada partai, karena ideologi partai yang selama ini difahami sudah tidak jelas lagi seperti apa nilainya.

Logikanya, pemilih sudah pasti berfikir dan bersikap pragmatis – bagi pemilih memilih partai mana pun sama saja tak ada bedanya. Bentuk politik pragmatis  yang belakangan muncul di Pilkada 2016 dan 2017 adalah pola koalisi gemuk dengan memborong habis partai politik yang dilakukan calon petahana. Ini merupakan salah satu strategi meraih kemenangan, karena hanya melawan kotak kosang dengan adanya pasangan calon tunggal.

Maka tidak berlebihan bila disebut Pilkada telah menjadikan partai politik cenderung fleksibel, cair dan kehilangan ideologinya sendiri karena yang lebih dipentingkan adalah pertimbangan pragmatis semata. Tentunya  dengan model koalisi pragmatis, apalagi model borong habis partai menuntut masyarakat harus  semakin aktif menelisik dan meneliti jejak rekam figur, visi, misi dan program pasangan yang diusung koalisi partai politik.

Diharapkan memang pemilih terutama di lapis bawah tidak sepenuhnya percaya pada proses rekruitmen dan pilihan partai yang cenderung transaksional dan dominan karena pertimbangan pragmatis, bukan ideologis, visi, misi, program dan jejak rekam pasangan yang diusung bersama dalam koalisi partai. Masyarakat harus bisa menjadi pemilih yang cerdas bukan hanya berharap “serangan fajar”, lalu  dengan suka rela mengadaikan nasibnya selama lima tahun.

(Tulisan ini sudah dimuat di harian WASPADA Medan – Senin,  06 November 2017, dengan judul yang sama)

Posted by: effanzulfiqar | November 1, 2017

Densus Tipikor Untuk Apa?

Keinginan Kepolisian Republik Indonesia plus dukungan anggota DPR RI Komisi III untuk pembentukan Datasemen Khusus (Densus) Antikorupsi atau Densus Tipikor telah melahirkan polemik di tengah masyarakat, termasuk di kalangan elit Pemerintahan sendiri.

Keinginan membentuk lembaga anti korupsi ini sebenarnya sudah disuarakan ketika Kapolri masih dijabat Jenderal Pol Sutarman, tapi karena tidak ada yang merespon waktu itu keinginan tersebut hilang begitu saja.  Kini suara yang pro dan kontra terus bergulir mengiringi rencana pembentukan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, 23 Mei lalu, diperlukan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun untuk pembentukan Densus Tipikor. Jumlah anggaran tersebut kemudian dipertanyakan publik karena terbilang cukup besar jumlahnya.

Bandingkan saja dengan  anggaran yang dimiliki oleh KPK jauh lebih kecil sekitar tiga kali anggaran itu sudah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, meskipun masih ada kekurangannya.  KPK dengan jumlah anggaran yang dimilikinya melakukan tugas mulai dari pencegahan, penindakan, monitoring, koordinasi dan suvervisi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menyikapi keinginan Polri untuk membentuk Densus Tipikor menyebutkan tidak diperlukan pembentukan lembaga baru antikorupsi. Menurutnya, birokrasi pemerintah sudah diawasi enam institusi sehingga tidak perlu dibentuk institusi baru. JK menyebut rencana pembetukan  Densus Tipikor sangat berlebihan dan juga tidak terlalu mendesak.

Bila alasannya sebagaimana yang disebut beberapa Anggota Komisi III DPR, pembentukan Densus Tipikor terinspirasi dan mengacu pada keberhasilan Densus 88 dalam menanggulangi terorisme. Sangat tidak relevan perbandingan itu. Apakah bisa disebut Densus 88 berhasil menuntaskan kasus-kasus terorisme? Masih diperdebatkan termasuk kewenangan tersebut yang diberikan kepada Polri.

Publik menilai rencana pembentukan Densus Tipikor hanya sebagai upaya untuk memperlemah dan mempercepat pembubaran KPK. Publik tahu persis bagaimana selama ini hubungan yang terjadi antara KPK dan DPR, termasuk dengan Polri sendiri.  Hubungan antara lembaga KPK dengan DPR dan Kepolisian publik sudah mengetahui seperti apa buruknya.

Di samping adanya stigma terhadap KPK sebagai lembaga ad hoc menjadi alasan Komisi III sejak awal begitu bersemangat untuk mendorong secepatnya pembentukan lembaga anti korupsi yang berada di bawah Polri tersebut. Termasuk keiginan yang sudah lama dan begitu kuat untuk merevisi UU Tipikor yang mengatur kewenangan KPU.

Pembentukan Densus Tipikor sudah pasti akan bersinggungan dan mengurangi kewenangan instansi lain seperti KPK dan Kejaksaan. Tidak ada jaminan keberadaan lembaga ini tidak akan mengganggu kerja lembaga KPK dan Kejaksaan yang juga diberikan kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Akan terjadi tumpang tindih di lapangan dalam pelaksanaan tugas, termasuk pemborosan anggaran.

Logika sederhananya, dari pada membentuk Densus Tipikor dengan anggaran yang begitu besar lebih baik Polri memperkuat dan mengoptimalkan satuan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Mabes Polri termasuk kesatuan tindak pidana korupsi yang ada di daerah dalam rangka pemberantasan korupsi, tanpa harus membentuk lembaga baru.

Mubazir untuk membentuk yang baru, bukankan Polri sudah punya direktorat dan ini yang harus diperkuat dan dioptimalkan. Penguatan dan optimalisasi dimaksudkan antara lain melalui peningkatan profesionalitas dan integritas para penyidik. Jadi tidak melulu soal besar kecilnya anggaran dan kuantitas personel yang dimiliki sebagai kunci keberhasilan pemberantasan korupsi.

Yang lebih penting adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat dulu kepada lembaga Kepolisian, tentunya ini harus dimulai dengan pemberantasan korupsi di internal Polri sendiri, mulai dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri. Publik tahu persis bagaimana kondisi di internal Polri soal korupsi yang terjadi selama ini.

Masalah lain yang tidak mendukung bagi pembentukan Densus Tipikor, antara lain terkait denga kultur organisasi Polri yang sulit menjadikan lembaga ini independen – non partisan. Bagaimanapun lembaga Kepolisian sulit lepas dari kendali kekuasaan eksekutif, termasuk legislatif yang diberikan kewenangan dalam menyetujui calon Kapolri yang diusulkan Presiden.

Tentunya kondisi lembaga kepolisian seperti itu akan memberi peluang bagi pihak-pihak tertentu yang punya  kepentingan politik untuk bermain dan masuk ke dalam Densus Tipikor. Tujuan sudah pasti untuk menghabisi lawan politik dan tujuan lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemberantasan korupsi.

Hal lain yang dianggap tidak pas bahwa pembentukan lembaga semacam Densus Tipikor yang secara struktural di bawah Polri tidak lazim di negara manapun. Umumnya lembaga semacam itu dibeberapa negara lebih ditujukan untuk pemberantasan korupsi  dan perilaku melawan hukum di internal Kepolisian sendiri dan bukan ke luar dengan kewenangan yang besar.

Faktanya sampai hari ini tidak satupun lembaga yang bisa masuk  mengusut kasus korupsi yang melibat personal Polri. KPK yang pernah melakukan itu, justru menimbulkan resistensi – konflik kelembagaan yang tajam sampai dua kali. Maka pembentukan Densus Tipikor untuk membongkar kasus-kasus korupsi di internal Kepolisian jauh lebih penting dari pada mengurus korupsi di luar internal Kepolisian.

Hal lain yang bisa dilakukan dari pada opsi pembentukan Densus Tipikor adalah bagaimana memperkuat kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan Agung lewat program supervisi. Karena dalam praktinya selama ini, penindakan dan pencegahan korupsi masih dilakukan secara terpisah-pisah baik antara itu antara KPK dan Polri plus Kejaksaan.

Suvervisi hanya ada dalam kesepakatan dalam pratik tidak berjalan, masing-masing lembaga bertindak sendiri-sendiri. Seharusnya ini yang lebih diperkuat dan disinergikan sehingga KPK, Kepolisian dan Kejaksaan punya visi yang sama dalam pemberatasan korupsi. Jadi tidak seperti yang terjadi selama ini, seperti ada persaingan antara lembaga plus konflik kepentingan, bahkan keinginan untuk melenyapkan satu sama lain.

Ketidak sinergian di antara lembaga penegak hukum ini menjadi salah satu faktor penyebab lambannya gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.  Padahal bila tiga lembaga ini bisa bersinergi dengan tetap melakukan suvervisi pemberantasan korupsi akan jauh lebih efektif. Artinya, pilihan pembentukan Densus Tipikor bukan solusi terbaik pemberantasan korupsi.

Kabar terakhir, 24 Oktober 2014 Pemerintah telah memutuskan penundaan pembentukan Densus Tipikor. Karena Masih harus dilakukan pengkajian dan pendalam terhadap keberadaan lembaga tersebut. Disebut pula masalah anggaran dan  dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor belum final seperti apa modelnya.

 

Older Posts »

Categories