Posted by: effanzulfiqar | November 3, 2017

Politik Pragmatis di Pilkada 2018

Pilkada DKI Jakarta yang disebut Pilkada rasa Pilpres telah meninggalkan berbagai catatan penting. Diantaranya, friksi antara kelompok masyarakat, menguatnya politik identitas, menyebarnya isu berbau SARA dan terjadinya polemik di antara masa pendukung dengan tensi tinggi yang menyasar sampai ke media sosial. Itu terjadi sejak Pilkada putaran pertama sampai berakhirnya Pilkada putaran kedua dengan terpilihnya pasangan Anies Baswedan dan Sandiago Uno.

Pilkada Jakarta juga ditandai dengan  polarisasi partai politik yang begitu kuat yang memunculkan dua gerbong partai politik, PDIP bersama Partai Golkar, PPP, PKB, Hanura dan Nasdem yang  mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Sedangkan gerbong Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung Anies Baswedan dan Sandiago Uno.

Kedua gerbong partai politik di Pilkada Jakarta yang berseberangan tersebut, menunjukkan rivalitas  pertarungan antara dua kubu partai politik  pendukung pemerintah dan yang berada di luar pemerintah. Seperti perkiraan awal  konfigurasi pertarungan dua gerbong itu merembet di beberapa Pilkada serentak yang dilaksanakan tahun 2017 di beberapa daerah.

Pasca Pilkada serentak 2017 banyak pengamat menyebut koalisi partai politik pendukung pemerintah akan terus berlanjut di Pilkada serentak 2018 sebagai persiapan menuju Pileg dan Pilpres 2019. Mengingat, kemenangan di Pilkada serentak yang akan digelar 27 Juni 2018 dan diselenggarakan di 17 provinsi, 155 kabupaten dan 29 kota. Menjadi kunci penting untuk memenangkan  pertarungan di Pileg dan Pilpres 2019 yang juga dilaksanakan serentak.

Tapi untuk Pilkada 2018 terjadi anomali politik, dimana partai politik di Pilkada serentak 2017 yang terbelah menjadi dua poros – pendukung pemerintah dan kontra pemerintah. Fenomena seperti itu sepenuhnya tidak akan terjadi lagi dalam Pilkada 2018. Artinya partai politik yang berhadapan head to head di Pilkada 2017 sepertinya tidak akan terulang kembali di Pilkada 2018, kalaupun dianggap itu menentukan kemenangan di Pileg dan Pilpres 2019 nanti.

Faktanya, PDIP, Partai Gerindra dan PKS sudah bersepakat berkoalisi mendukung calon gubernur yang sama di Pilkada Sulewesi Selatan. Koalisi ketiga partai politik akan mengusung Nurdin Abdullah yang kini masih menjabat sebagai Bupati Bantaeng. PDIP bukan berkoalisi dengan barisan partai politik pendukung pemerintah untuk mengusung Nurdin Abdullah sebagaimana yang terjadi di Pilkada Jakarta dan Provinsi Banten.

Sebagaimana diketahui Sulawesi Selatan bukan basis massa PDIP tapi Partai Golkar dan kursi terbanyak di DPRD dikuasai partai berlambang beringin tersebut. Di atas kertas seharusnya PDIP berkoalisi dengan Partai Golkar guna melanjutkan kemesraan yang pernah terjalin di Pilkada Jakarta untuk mengusung Nurdin Abdullah bukan dengan Partai Gerindra dan PKS yang menjadi rivalitasnya. Di samping memang Sulawesi Selatan bukan basis masa Partai Gerinda dan PKS  tapi menjadi lumbung suara Partai Golkar selama ini.

Dalam beberapa hari ini terbetik kabar, PDIP yang menguasai 20 kursi di DPRD Jawa Barat juga akan  berkoalisi dengan Partai Gerindra dan PKS sebagaimana yang telah dilakukan di Sulawesi Selatan. Ketiga partai politik ini rencananya akan mengusung Deddy Mizwar petahana wakil gubernur sebagai calon gubenur, sebelumnya PAN sudah menyerahkan dukungannya. PDIP disebut mengincar kursi wakil Gubernur dengan mencalonkan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi yang tidak dicalonkan partainya sendiri, meskipun dia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Golkar lebih memilih mencalonkan Ridwan Kamil yang bukan kadernya dari pada Dedi Mulyadi.

Bagaimana dengan Sumut

Untuk Pilkada Gubernur Sumatera Utara partai politik yang sudah memproklamirkan dukungannya baru Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar yang memberikan dukungan kepada Tengku Erry Nuradi yang masih menjabat Gubernur dan Ketua DPD Partai Nasdem Sumatera Utara. Nasdem sendiri hanya memiliki 5 kursi di DPRD. Keseluruhan jumlah  kursi dukungan untuk Tengku Erry sampai saat ini 28 kursi, jadi sudah lebih dari cukup.

Sementara PDIP belum mau menyebut figur yang bakal diusung di Pilkada Sumatera Utara, biasanya baru mengumumkannya di batas waktu pencolanan di KPU. Untuk kasus Sumatera Utara kecil kemungkinan PDIP akan berkoalisi dengan Partai Geridra dan PKS. PDIP akan lebih merasa nyaman bila berkoalisi dengan partai politik pendukung pemerintah bagi kepentingan memenangkan kembali Presiden Joko Widodo untuk priode kedua, mengingat kemenangannya di Pilpres 2014 di Sumatera Utara.

Pertanyaan apakah PDIP akan berlabuh ke Tengku Erry Nuradi bersama dengan tiga partai politik yang sudah bergabung lebih dahulu. Atau bisa saja mengusung calon sendiri, tentunya harus tetap berkoalisi karena kursi PDIP hanya 16 minus 4 kursi lagi.  Maka peluang berkoalisi hanya dengan Hanura dan PPP atau  Demokrat. Karena tidak mungkin lagi dengan Nasdem, Golkar, PKB dan PKPI yang sudah ke Tengku Erry Nuradi.

Sementara peluang berkoalisi antara Partai Gerindra, PKS dan PAN sebagaimana yang  terjadi di Pilkada Jakarta sepertinya akan terulang kembali di Pilkada Gubernur Sumatera Utara. Sedangkan Demokrat belum tahu kemana arah koalisinya apakah akan bergabung dengan PDIP atau mengikuti jejak Partai Golkar mengusung Erry Nuriadi. Yang pasti Partai Gerindra, PKS dan PAN kecil peluangnya bergabung dengan PDIP atau dengan koalisi yang sudah menyatakan dukungan ke Erry Nuradi.

Atau Partai Gerindra, PKS dan PAN lebih mendasarkan perhitungan pragmatis dari pada pertimbangan kesamaan ideologis, visi dan misi sebagaimana yang telah dilakukan di Sulawesi Selatan – berkoalisi dengan PDIP? Segala kemungkinan itu bisa saja terjadi, mengingat ketiga partai tersebut juga belum menyebutkan siapa figur yang akan diusung di Pilkada Gubernur Sumatera Utara.

Politik pragmatis

Dalam politik semua bisa terjadi dan berubah dalam hitungan menit. Tidak ada seteru yang abadi kecuali kepentingan. Hitung-hitungan matematika dalam politik seperti di Pilkada sudah pasti tidak akan berlaku dalam praktiknya bila melihat beberapa koalisi yang sudah dibangun di Pilkada 2018. Dalam Pilkada polarisasi partai jarang terjadi, mungkin satu-satunya hanya kasus Pilkada Jakarta yang begitu kuat terjadi polarisasi partai politik.

Sedangkan di beberapa daerah menjadi sangat cair. Dimana permasalahan perbedaan ideologi partai kerap diabaikan sebagaiamana yang terjadi di Sulawesi Selatan. Fenomena politik dari seteru abadi menjadi teman dekat sudah menjadi tradisi umum dalam Pilkada. Tradisi koalisi politik yang berbasis ideologi, visi, misi, dan program yang sama jarang terjadi dari Pilkada ke Pilkada.

Proses pencalonan dan dukungan lebih pada pertimbangan pragmatis partai politik semata dari pada ideologi visi, misi, dan program yang sama dalam mengusung pasangan calon kepala daerah.  Paradigma yang digunakan sebagai dasar kuat pertimbangan untuk mengusung pasangan calon kepala daerah juga masih berkutat soal bagamana peluang  menang-kalah.

Seharusnya kedekatan ideologis, visi, misi dan program tetap menjadi dasar pertimbangan partai politik, jika tidak memungkinan untuk mengusung pasangan calon sendiri karena jumlah kursi yang tidak cukup. Pertimbangan itu menjadi tidak penting lagi, mengingat jauh lebih penting untuk menang. Model koalisi serupa ini jelas sangat rapuh dan hanya bertahan jangka pendek bukan jangka panjang karena identitas partai terutama di akar rumput sudah tergerus habis.

Maka dukungan biasanya akan diarahkan pada pasangan calon yang dianggap berpeluang lebih besar menang kalaupun ideologi, visi, misi dan program harus dikesampingkan dari pada menyodorkan kader sendiri yang tak berpeluang menang. Tentunya koalisi yang dibangun seperti ini akan berdampak pada tidak loyalnya pemilih tradisional pada partai, karena ideologi partai yang selama ini difahami sudah tidak jelas lagi seperti apa nilainya.

Logikanya, pemilih sudah pasti berfikir dan bersikap pragmatis – bagi pemilih memilih partai mana pun sama saja tak ada bedanya. Bentuk politik pragmatis  yang belakangan muncul di Pilkada 2016 dan 2017 adalah pola koalisi gemuk dengan memborong habis partai politik yang dilakukan calon petahana. Ini merupakan salah satu strategi meraih kemenangan, karena hanya melawan kotak kosang dengan adanya pasangan calon tunggal.

Maka tidak berlebihan bila disebut Pilkada telah menjadikan partai politik cenderung fleksibel, cair dan kehilangan ideologinya sendiri karena yang lebih dipentingkan adalah pertimbangan pragmatis semata. Tentunya  dengan model koalisi pragmatis, apalagi model borong habis partai menuntut masyarakat harus  semakin aktif menelisik dan meneliti jejak rekam figur, visi, misi dan program pasangan yang diusung koalisi partai politik.

Diharapkan memang pemilih terutama di lapis bawah tidak sepenuhnya percaya pada proses rekruitmen dan pilihan partai yang cenderung transaksional dan dominan karena pertimbangan pragmatis, bukan ideologis, visi, misi, program dan jejak rekam pasangan yang diusung bersama dalam koalisi partai. Masyarakat harus bisa menjadi pemilih yang cerdas bukan hanya berharap “serangan fajar”, lalu  dengan suka rela mengadaikan nasibnya selama lima tahun.

(Tulisan ini sudah dimuat di harian WASPADA Medan – Senin,  06 November 2017, dengan judul yang sama)

Advertisements
Posted by: effanzulfiqar | November 1, 2017

Densus Tipikor Untuk Apa?

Keinginan Kepolisian Republik Indonesia plus dukungan anggota DPR RI Komisi III untuk pembentukan Datasemen Khusus (Densus) Antikorupsi atau Densus Tipikor telah melahirkan polemik di tengah masyarakat, termasuk di kalangan elit Pemerintahan sendiri.

Keinginan membentuk lembaga anti korupsi ini sebenarnya sudah disuarakan ketika Kapolri masih dijabat Jenderal Pol Sutarman, tapi karena tidak ada yang merespon waktu itu keinginan tersebut hilang begitu saja.  Kini suara yang pro dan kontra terus bergulir mengiringi rencana pembentukan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, 23 Mei lalu, diperlukan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun untuk pembentukan Densus Tipikor. Jumlah anggaran tersebut kemudian dipertanyakan publik karena terbilang cukup besar jumlahnya.

Bandingkan saja dengan  anggaran yang dimiliki oleh KPK jauh lebih kecil sekitar tiga kali anggaran itu sudah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, meskipun masih ada kekurangannya.  KPK dengan jumlah anggaran yang dimilikinya melakukan tugas mulai dari pencegahan, penindakan, monitoring, koordinasi dan suvervisi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menyikapi keinginan Polri untuk membentuk Densus Tipikor menyebutkan tidak diperlukan pembentukan lembaga baru antikorupsi. Menurutnya, birokrasi pemerintah sudah diawasi enam institusi sehingga tidak perlu dibentuk institusi baru. JK menyebut rencana pembetukan  Densus Tipikor sangat berlebihan dan juga tidak terlalu mendesak.

Bila alasannya sebagaimana yang disebut beberapa Anggota Komisi III DPR, pembentukan Densus Tipikor terinspirasi dan mengacu pada keberhasilan Densus 88 dalam menanggulangi terorisme. Sangat tidak relevan perbandingan itu. Apakah bisa disebut Densus 88 berhasil menuntaskan kasus-kasus terorisme? Masih diperdebatkan termasuk kewenangan tersebut yang diberikan kepada Polri.

Publik menilai rencana pembentukan Densus Tipikor hanya sebagai upaya untuk memperlemah dan mempercepat pembubaran KPK. Publik tahu persis bagaimana selama ini hubungan yang terjadi antara KPK dan DPR, termasuk dengan Polri sendiri.  Hubungan antara lembaga KPK dengan DPR dan Kepolisian publik sudah mengetahui seperti apa buruknya.

Di samping adanya stigma terhadap KPK sebagai lembaga ad hoc menjadi alasan Komisi III sejak awal begitu bersemangat untuk mendorong secepatnya pembentukan lembaga anti korupsi yang berada di bawah Polri tersebut. Termasuk keiginan yang sudah lama dan begitu kuat untuk merevisi UU Tipikor yang mengatur kewenangan KPU.

Pembentukan Densus Tipikor sudah pasti akan bersinggungan dan mengurangi kewenangan instansi lain seperti KPK dan Kejaksaan. Tidak ada jaminan keberadaan lembaga ini tidak akan mengganggu kerja lembaga KPK dan Kejaksaan yang juga diberikan kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Akan terjadi tumpang tindih di lapangan dalam pelaksanaan tugas, termasuk pemborosan anggaran.

Logika sederhananya, dari pada membentuk Densus Tipikor dengan anggaran yang begitu besar lebih baik Polri memperkuat dan mengoptimalkan satuan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Mabes Polri termasuk kesatuan tindak pidana korupsi yang ada di daerah dalam rangka pemberantasan korupsi, tanpa harus membentuk lembaga baru.

Mubazir untuk membentuk yang baru, bukankan Polri sudah punya direktorat dan ini yang harus diperkuat dan dioptimalkan. Penguatan dan optimalisasi dimaksudkan antara lain melalui peningkatan profesionalitas dan integritas para penyidik. Jadi tidak melulu soal besar kecilnya anggaran dan kuantitas personel yang dimiliki sebagai kunci keberhasilan pemberantasan korupsi.

Yang lebih penting adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat dulu kepada lembaga Kepolisian, tentunya ini harus dimulai dengan pemberantasan korupsi di internal Polri sendiri, mulai dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri. Publik tahu persis bagaimana kondisi di internal Polri soal korupsi yang terjadi selama ini.

Masalah lain yang tidak mendukung bagi pembentukan Densus Tipikor, antara lain terkait denga kultur organisasi Polri yang sulit menjadikan lembaga ini independen – non partisan. Bagaimanapun lembaga Kepolisian sulit lepas dari kendali kekuasaan eksekutif, termasuk legislatif yang diberikan kewenangan dalam menyetujui calon Kapolri yang diusulkan Presiden.

Tentunya kondisi lembaga kepolisian seperti itu akan memberi peluang bagi pihak-pihak tertentu yang punya  kepentingan politik untuk bermain dan masuk ke dalam Densus Tipikor. Tujuan sudah pasti untuk menghabisi lawan politik dan tujuan lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemberantasan korupsi.

Hal lain yang dianggap tidak pas bahwa pembentukan lembaga semacam Densus Tipikor yang secara struktural di bawah Polri tidak lazim di negara manapun. Umumnya lembaga semacam itu dibeberapa negara lebih ditujukan untuk pemberantasan korupsi  dan perilaku melawan hukum di internal Kepolisian sendiri dan bukan ke luar dengan kewenangan yang besar.

Faktanya sampai hari ini tidak satupun lembaga yang bisa masuk  mengusut kasus korupsi yang melibat personal Polri. KPK yang pernah melakukan itu, justru menimbulkan resistensi – konflik kelembagaan yang tajam sampai dua kali. Maka pembentukan Densus Tipikor untuk membongkar kasus-kasus korupsi di internal Kepolisian jauh lebih penting dari pada mengurus korupsi di luar internal Kepolisian.

Hal lain yang bisa dilakukan dari pada opsi pembentukan Densus Tipikor adalah bagaimana memperkuat kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan Agung lewat program supervisi. Karena dalam praktinya selama ini, penindakan dan pencegahan korupsi masih dilakukan secara terpisah-pisah baik antara itu antara KPK dan Polri plus Kejaksaan.

Suvervisi hanya ada dalam kesepakatan dalam pratik tidak berjalan, masing-masing lembaga bertindak sendiri-sendiri. Seharusnya ini yang lebih diperkuat dan disinergikan sehingga KPK, Kepolisian dan Kejaksaan punya visi yang sama dalam pemberatasan korupsi. Jadi tidak seperti yang terjadi selama ini, seperti ada persaingan antara lembaga plus konflik kepentingan, bahkan keinginan untuk melenyapkan satu sama lain.

Ketidak sinergian di antara lembaga penegak hukum ini menjadi salah satu faktor penyebab lambannya gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.  Padahal bila tiga lembaga ini bisa bersinergi dengan tetap melakukan suvervisi pemberantasan korupsi akan jauh lebih efektif. Artinya, pilihan pembentukan Densus Tipikor bukan solusi terbaik pemberantasan korupsi.

Kabar terakhir, 24 Oktober 2014 Pemerintah telah memutuskan penundaan pembentukan Densus Tipikor. Karena Masih harus dilakukan pengkajian dan pendalam terhadap keberadaan lembaga tersebut. Disebut pula masalah anggaran dan  dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor belum final seperti apa modelnya.

 

Posted by: effanzulfiqar | October 25, 2017

Demokrasi dan Etika

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Senin 16 November 2017, usai sudah.  Mereka sudah resmi menduduki kursinya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tidak ada yang istimewa terkait dengan prosesi pelantikan keduanya yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara.

Mungkin yang istimewa kalau disebut istimewa hanya soal ketidak hadiran Djarot Saiful Hidayat dalam pelantikan tersebut karena yang bersangkutan buru-buru sudah terbang jauh ke Labuhan Bajo. Alasan Djorot tidak hadir, karena katanya tidak ada undangan untuknya menghadiri acara pelantikan tersebut. Di samping urusan keluarga jauh lebih penting menurutnya.

Dan katanya juga tidak ada aturan konstitusional yang mengharuskanya hadir pada saat pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Istana Negara. Sementara urusan wisata ke Labuhan Bajo sudah begitu lama direncanakannya bersama keluarga. Jadi sepertinya tidak ada beban moral apapun bagi Djorat kalaupun tidak hadir di acara pelantikan itu.

Ternyata alasan tidak diundang dan seterusnya yang disebutkan Djarot sangat tidak benar. Djarot diundang oleh pihak Sekretaris Negara sebagai penyelenggara acara tersebut bukan Provinsi DKI Jakarta. Demikian juga pengakuan Saefullah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mengaku telah menyampaikan undangan secara langsung kepada Djarot pada Minggu tanggal 15 Oktober 2017 satu hari sebelum pelantikan.

Hadir atau tidak hadir kepala daerah yang digantikan dalam undang-undang tidak ada satu pasalpun yang menyebut pelatikan kepala daerah terpilih menjadi batal. Tapi dari sudut kepantasan dan kepatutan sebagai orang Timur sangat tidak beretika sepertinya apa yang dilakukan Djarot. Kalapun pengakuan Djarot sudah mengakhiri masa tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Minggu, 15 Oktober 2017. Sejak saat itu, jabatan pelaksana harian Gubernur DKI dijabat Sekretaris Daerah, Saefullah.

Belum ada satupun pejabat publik level kepala daerah di Negeri ini pada saat pelatikan kepala daerah terpilih yang tidak hadir dalam prosesi pelantikan. Seperti apapun kondisi tajamnya rivalitas pada saat Pilkada,  petahana sekalipun yang kalah tetap mau hadir dalam pelantikan. Artinya begitu selesai Pilkada persaingan yang begitu kuat selama proses Pilkada mencair dengan sendirinya begitu terpilih kepala daerah yang baru.

Mungkin ini baru pertama dalam sejarahnya kepala daerah petahana yang kalah Pilkada tidak mau hadir dalam serah terima jabatan untuk menyerahkan memori jabatan kepada gubernur yang baru sebagaimana  tradisi yang berlangsung selama ini dalam serah terima jabatan kepala daerah.  Yang menyerahkan memori jabatan kepada Gebernur terpilih terpaksa pelaksana harian Gubernur Jakarta sendiri, Saefullah.

Padahal kita ingat betul bagaimana Fauizi Bowo (Foke) dengan sangat santun, elegan dan kesatria mengundang waktu itu Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama sebagaimana pemenang Pilkada DKI-Jakarta 2012 ke Balaikota sekedar berkoordinasi dengan pasangan terpilih. Sudah pasti tujuannya untuk mensikronkan proses pergantian kepemimpinan. Bandingkan dengan penolakan Djarot terhadap “Team Transisi”  yang dibentuk Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Fauzi Bowo juga hadir diacara pelantikan bahkan sempat berpelukan dan “cipika-cipiku” dengan keduanya. Padahal  saat kampaye Foke  dicaci maki dan dihujat karena dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai petahana untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada waktu itu. Sekalipun demikian Foke tetap datang dan bisa menerima kekalahan tanpa pernah merasa dikalahkan.

Nah..Lho Djarot malah kabur bukan datang dengan keberaniannya sendiri. Sikap Djarot secara etika sama sekali tidak mencerminkan seorang demokrat sejati yang siap menerima kekalahan. Terkesan Djarot ngelas dengan perilakunya tersebut. Ketidak hadiran dengan berbagai alasan yang disampaikan sangat tidak terpuji karena tidak terbukti sama sekali yang disebutkannya dia tidak diundang.

Soal undangan bukankah yang mengundang pihak Istana Negara, tentunnya dalam hal ini Sekretariat Negara yang punya kewenangan untuk mengundang bukan Provinsi DKI-Jakarta. Karena yang melantik Presiden Joko Widodo, tentu protokelarnya juga diatur Istana. Kalau tidak diundang, maka yang salah Istana kenapa tidak mengundang?

Seharusnya Djarot yang sudah lama berkecimpung di lingkungan pemerintahan faham betul soal etika dan bisa berdemokrasi dengan baik – bagaimana bisa menerima kekalahan. Bila yang ada dalam fikiran hanya soal menang kalah atau berkuasa dan tidak berkuasa, maka sudah pasti sulit untuk move on dari kekalahan yang terjadi dan yang lebih menonjol adalah ego yang tidak bisa menerima kekalahan.

Djarot sesungguhnya sedang mempertontonkan itu ke publik dan publik tahu betul Djorat memang belum siap menerima kekalahan tersebut.  Apa yang dilakukan Djarot menjadi sesuatu yang buruk dalam tradisi pemeritahan kita  karena tidak bisa menerima kenyataan dengan lapang dada.

Bukankan soal-soal semacam ini sesuatu yang normal bukan hal-hal yang luar biasa. Entahlah, jangan-jangan Djarot sedikit banyaknya berguru kepada Ketua Partainya – Megawati Soekarno Putri yang juga tidak bersedia hadir pada saat pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI 2004-2009 pada tanggal 20 Oktober 2004.

Ketidak hadiran Megawati kembali terjadi pada saat pelatikan untuk kedua kalinya SBY sebagai Presiden periode kedua 2009-2014 dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009. Dan ini untuk yang kedua kalinya Megawati dikalahkan SBY dalam pertarungan memperebutkan kursi Presiden RI.  Megawati juga tidak mau hadir. Boleh jadi Djarot belajar dari beliau sebagai mentornya.

Bandingkan dengan sikap Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto kalaupun kalah dalam Pilpres 2014 tetap setia  menepati janjinya untuk hadir dalam Pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. Probowo pada awalnya dituding tidak gentelemen menerima kekalahan ternyata tidak demikian halnya, termasuk gugatan ke MK belakangan juga dibatalkannya.

Semoga ini yang pertama dan terakhir yang terjadi di Negeri ini. Tidak mesti terjadi lagi, apalagi dicontoh oleh pejabat publik lainya. Kebesaran jiwa dan sikap elegan bisa menerima kekalahan adalah inti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi juga soal etika dan etika juga menjadi nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi.

Posted by: effanzulfiqar | October 16, 2017

Habis Afi Muncul Dwi

Masih ingat Asa Firda Inayah (Afi) yang sempat menghentak jagad dunia maya dan dunia nyata karena dianggap sebagai gadis yang luar biasa cerdas dan kritis. Afi yang anggap punya kelebihan itu sudah diundang banyak pihak dan diwawancarai beberapa media nasional dan viral beritanya berbulan-bulan di media sosial. Bahkan Afi sempat berbicara di depan para profesor di salah satu kampus bergengsi di negeri ini.

Afi juga bertemu dengan sejumlah menteri yang begitu salut dengan kehebatannya. Ia juga diundang parpol untuk memberi ceramah soal kebhinekaan.  Tercetus juga usulan untuk menjadikan Afi sebagai Duta Pancasila oleh salah satu ketua parpol. Dan puncaknya Afi mendapatkan kehormatan diundang Presiden ke Istana Merdeka dalam peringatan hari Kelahiran Pancasila. Afi kemudian disanjung banyak pihak.

Prestasi hebatnya ia dianggap kritis, cerdas dan mengerti betul soal kemajemukan bangsa ini yang kerap menjadi polemik berkepanjangan, lewat tulisan berjudul “Belas Kasih Dalam Agama Kita” yang dimuat di Facebook miliknya. Sayangnya,  belakangan ketahuan ternyata tulisan tersebut hasil copy paste dari tulisan Mita Handayani. Afi bukan penulisnya tapi melakukan plagiarisme sebagaimana pengakuannya sendiri.

Popularitas Afi yang tiba-tiba mencuat dalam pentas nasional tidak terjadi begitu saja. Media massa berperan besar dalam memblow up dan mencitapkan framing yang luar biasa hebatnya terhadap sosok Afi yang dianggap cerdas dan kritis. Publikpun terlanjur dinina bobokan dengan kebohongan yang dikemas dengan sangat baik oleh beberapa media lewat pemberitaan dan tayangan yang terus menerus.

Kini Afi sudah hilang dari panggung nasional dan tidak pernah lagi terdegar beritanya. Setelah kasus Afi terkuak ke publik dengan kebohongan dan plagiarisme yang dilakukannya muncul pula nama Dwi Hartanto yang sudah terlanjur dilebeli media sebagai “the next Habibie”. Dwi disebut-sebut punya kecerdasan yang menyamai Habibie dengan bukti segudang prestasi spektakuler yang sudah mendunia yang telah diraihnya dibidang teknologi kedirgantaraan dan pertahanan.

Tapi ternyata semua hanya kebohongan yang dikemas sedemikian rupa dengan bantuan media dan upaya sengaja dari Dwi Hartanto sendiri mengklaim prestasinya dan menyajikan kebohongan demi kebohongan lewat akun face book yang dimilikinya lebih dari 2 tahun lamanya. Semua informasi yang terkait dengan prestasi hebatnya yang dimuat di face book miliknya hanya bohong belaka seperti pengakuannya.

Faktanya, Dwi Hartanto tidaklah sehebat yang selama ini terlanjur dilebelkan kepadanya sebagai orang jenius dengan prestasi hebat yang mendunia dan punya lima jenis hak paten. Pengakuan Dwi seperti yang dikutip dan diberitakan media merupakan akumulasi kebohongan yang diciptakannya dengan sangat rapi, padahal semuanya tak lebih dari ilusinya. Dwi selama dua tahun lebih sukses menyembunyikan kebohongan tersebut dengan sangat rapi tanpa tercium publik.

Fenomena Dwi hampir mirip dengan Afi. Keduanya terlajur diekpos berlebihan dan diframing secara terencana dan massif berbagai media sebagai orang-orang hebat punya talenta yang tidak dimiliki anak-anak muda seumuran mereka. Kini terkuak sudah kebohongan dan kepalsuan yang membalut kehebatan Dwi sebagaimana halnya Afi. Keduanya ternyata sama perilakunya. Apa yang terpublikasi selama ini sarat dengan kebohongan dan kepalsuan semata.

Afi melakukan plagiarisme dan Dwi mengumbar kebohongan demi kebohongan yang dalam bahasa psikologis disebut mythomania yakni  perilaku menyimpang dalam bentuk kebohongan patologis yang tidak dimaksudkan pelakunya untuk menipu atau mengelabui orang. Justru sebaliknya semata untuk membantu dirinya sendiri untuk mempercayai dan menyakini kebohongannya sendiri.

Keduanya  tanpa pernah merasa bersalah, setelah publik mengungkapkan perilaku buruk plagiarisme dan pengakuan bohong atas prestasi yang tak pernah diraih. Baru keduanya sadar dan buru-buru minta maaf, mengaku khilaf dan tidak berniat buruk dengan apa yang telah lakukan. Begitu mudahnya mereka minta maaf dan mengakuai kesalahannya setelah sempat menikmati kebohongan yang mereka ciptakan sendiri.

Sejatinya memang masyarakat kita sedang rindu akan  sosok anak-anak muda hebat dengan prestasi yang gemilang,  kritis, cerdas dan inovatif. Termasuk rindu akan orang-orang muda yang bisa dijadikan contoh teladan dalam menyemaikan nilai-nilai kebaikan serta kepeloporan dan memberikan inspirasi bagi jutaan kaum muda Indonesia lainnya untuk maju dengan prestasi masing-masing.

Tapi sayang seribu kali sayang, sekali lagi  media justru terkelabui oleh orang-orang muda yang begitu lihai memainkan peran dramaturgi mengutip sosiolog Amerika Erving Goffman. Dengan bantuan blow up dan framing media yang alpa melakukan klarifikasi dan cross cek kebenaran berita yang disugukan kepada publik. Maka, tiba-tiba jadilah mereka berdua orang-orang hebat dengan prestasi yang dianggap hebat pula.

Lucunya, mereka berdua juga terlena menikmati popularitasnya sendiri dan publik juga seperti terhipnotis oleh kelihaian mereka memperdaya publik dengan memproduksi kebohongan dan kepalsuan di tengah-tengah langkanya orang-orang muda yang bisa jadi teladan yang mengisnpirasi di negeri ini. Senyatanya memang publik juga menikmati itu semua sebagai sesuatu yang dianggap luar biasa.

Sejalan dengan nikmat popularitas yang diraih dengan cara instant tanpa harus banjir keringat dan air mata. Ternyata ada pihak lain yang menelusuri jejak rekam mereka untuk membuktikan benar tidaknya capaian prestasi dan talenta yang mereka miliki. Hasilnya membuat kita semua terpelongo karena terbukti tidak sebagaimana yang digambarkan selama ini oleh media dan masyarakat yang sudah terlanjur mempercayai mereka.

Apa mau dikata, itu sudah merupakan resiko ketika sesuatu prestasi yang didapat bukan melalui jalan yang benar – tapi lewat kebohongan dan kepalsuan yang dikemas dalam berbagai macam kedigjayaan. Akhir cerita dari apa yang telah disemai sudah pasti hanya menuai kehinaan berupa sanksi sosial yang jauh lebih menyakitkan dari pada menerima sanksi hukum positif dan Afi sudah menerima itu kini giliran Dwi juga akan merasakannya.

Sepenuhnya tidak bermaksud menyalahkan mereka berdua, apalagi menghukumnya. Karena sesungguhnya apa yang mereka lakukan boleh jadi belajar dari para senior-seniornya – para pemimpin kita yang sudah lebih dahulu mempraktikan pola-pola semacam itu untuk meraih kedudukan dan kekuasaan. Tentunya dengan bantuan plus dukungan  media secara terencana, tersturuktur, sistematis dan masif dengan cara memblouw up dan melakukan framing.

Dan ini  terbukti efektif dan ampuh menarik simpati publik sehingga tidak bisa membedakan mana hasil rekayasa plus kepalsuan dan mana yang tidak. Publik tiba-tiba menjadi buta dan menikmati sajian fatamorgana itu dengan suka cita. Fakta itu terjadi di depan kita hari ini dan mungkin di hari-hari berikutnya kita akan disajikan produksi dan reproduksi kebohongan dan kepalsuan yang sudah menjadi mainstream bagi media-media tertentu belakangan ini. Ternyata kita juga menikmati sajian itu.

Posted by: effanzulfiqar | October 9, 2017

Setya Novanto dan Nasib Golkar di Pemilu 2019

Setya Novanto (SN) sekali lagi menunjukkan kehebatanya lolos dari penetapan sebagai tersangka korupsi setelah hakim tunggal Cepi Iskandar membatalkan penetapannya sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP tanggal 29 September 2017. Hanya satu kata yang pantas diucapkan untuk SN yang bisa lolos dari jeratan sebagai tersangka, “luar biasa”.

Tahun 2015 SN juga tersandung kasus “papa minta saham” yang memaksanya harus mundur dari kursi ketua DPR. Tapi kemudian setelah dinyatakan tidak bersalah ia kembali menduduki posisi ketua DPR, sekalipun suara publik mayoritas menghendakinya untuk tidak lagi menduduki posisi terhormat tersebut. Karena secara moral boleh dikatakan SN sudah cacat, sekalipun legalitas hukum tidak ada yang dilanggarnya.

Sejak SN ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian  selalu mangkir ketika dipanggil KPK untuk diperiksa. Sebenarnya ia sudah menjadi sorotan publik karena mangkir beberapa kali memenuhi panggilan KPK. Puncaknya SN mengaku mengalami sakit vertigo, gangguan fungsi ginjal, hingga  penyempitan fungsi jantung dan ia harus menginap di rumah sakit. Setelah berada di rumah sakit, keberuntungan pun datang SN lepas dari status sebagai tersangka proyek e-KTP.

Keputusan Hakim Cepi yang membatalkan penetapan SN sebagai tersangka oleh KPK harus dihormati terlepas dari adanya beberapa kejanggalan putusan tersebut. Diharapkan  Pimpinan  KPK bisa mengkaji lebih mendalam mengapa penetapan SN sebagai tersangka bisa dibatalkan.

Memang putusan praperadilan hanya sebatas menguji secara formal/prosedural penetapam sebagai tersangka dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan materi perkara. Untuk KPK diminta agar bisa lebih hati-hati dalam proses penyidikan agar tidak terulang lagi pembatalan penetapan tersangka sebagaimana yang terjadi dengan SN, sebelumnya Hadi Poernomo dan Budi Gunawan.

Memang ada juga kasus yang kembali dimenangkan KPK dalam praperadilan terkait dengan penetapan tersangka Ilham Arief Sirajuddin. Yang awalnya KPK kalah dalam prapedilan tapi setelah lembaga anti rasuah tersebut memiliki bukti-bukti yang baru, Ilhampun kembali ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya menjadi terpidana 4 tahun.

Dampak dari gugatan praperadilan yang memenangkan SN sebenarnya justru sangat merugikan Partai Golkar sendiri. Bagaimanapun publik akan cenderung menganggap kemenangan tersebut tak lebih dari pada rekayasa hukum semata. Mengingat SN menjadi orang yang sangat dekat dengan lingkar kekuasaan sejak terpilih menjadi ketua DPP Golkar dan Ketua DPR meskipun terus dibelit beragai masalah.

Karena bagaimanapun hukum positif tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang dinggap publik sebagai sebuah penegakan hukum. Ini terjadi karena sikap tidak percaya publik terhadap penegakan hukum. Ketidak percayaan ini yang kerap menjadi dasar penilaian publik terhadap proses penegakan hukum yang diterapkan karena dianggap publik bertolak belakang dengan fakta hukum yang terjadi.

Silakan lihat bagaimana pengguna media sosial Twitter beramai-ramai  mencuitkan tagar #ThePowerofSetNov. SN menjadi bulan-bulan nitizen dengan tagar berisi sindirin bahkan berbagai meme atas kesaktian SN dalam menghindari jeratan hukum. Ini menjadi bukti bagaimana publik melihat lepasnya SN dari jerat hukum lewat kemenangan praperadilan tak lebih dari tontonan lelucon hukum.

Seharusnya simpati yang dituai oleh SN karena telah memenangkan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka oleh KPK. Bukan sebaliknya, dimana mayoritas  publik sama sekali tidak menunjukkan sikap bersimpati selain anti panti yang luar biasa dengan berbagai cuitan dan meme di media sosial plus komentar-komentar negatif yang ditujukan kepada SN dan lembaga peradilan.

Bahkan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi merespon kemenangan SN dengan menggelar jalan santai bertema “Indonesia Berkabung” dari Sarinah, Thamrin, sampai Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Oktober 2017. Sudah pasti kegitan Indonesia Berkabung merupakan ironi dari wujud reaksi spontan masyarakat menyikapi pencabutan status SN sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Terkait dengan kasus yang menimpa SN, mantan Ketua Umum Golkar Jusuf  Kalla juga meminta SN  untuk mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Karena menurut JK, pimpinan partai bukan semata soal legalitas, tapi soal citra partai di mata masyarakat. Menurut beliau, keberhasilan partai juga tergantung penilaian publik. Jika publik sudah menyatakan pimpinan jelek, maka sulit untuk meraih dukungan suara pada Pemilu.

Di samping Rapat Pleno Golkar telah merekomendasikan SN untuk mundur dan menunjuk pelaksana tugas.  Paparan hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang elektabilitas Golkar menunjukkan posisi partai berlambang beringin ini  merosot ke urutan ketiga di Pemilu 2019 nanti. Penurunan elektabilitas partai menurun karena citra partai yang buruk dan hasil survei juga eksplisit menyebut bahwa penurunan elektabilitas partai terkait dengan kasus e-KTP yang menjerat SN.

Hal yang sama juga dikuatirkan  para politikus senior Golkar seperti Akbar Tanjung, B.J Habibie dan Aburizal Bakrie dengan terjadinya penurunan elektabilitas Partai Golkar.  Bahkan kasus-kasus yang melibatkan beberapa kadernya di daerah sebagai tersangka korupsi, sudah pasti ikut mengerus kepercayaan publik terhadap partai Golkar ditambah dengan kasus yang membelit SN lagi.

Imbas dari kemelut di Partai Golkar pasca lepasnya SN dari status sebagai tersangka terjadi pemecatan terhadap dua kadernya. Korban pertama adalah  Ahmad Doli Kurnia karena sikap kritisnya sejak Pilkada Jakarta sampai penetapan SN sebagai tersangka. Korban kedua, Yorrys Raweyai terkait dengan sikap frontalnya yang meminta agar SN mundur dari jabatannya sebagai ketua Partai Golkar.

Apakah SN setelah lepas dari status sebagai tersangka dan kini kembali memimpin Partai Golkar dan DPR citra partainya  akan semakin membaik atau sebaliknya makin terpuruk? Apakah dengan pemecatan kadernya bukanya semakin memperburuk citra partai Golkar dan menjadi faktor pendorong merosotnya elektabilitas partai Golkar? Apakah penangkapan  beberapa kader Partai Golkar di daerah juga akan menjadi bahagian yang merosotkan elektabilitas partai Golkar?

Pertanyaan di atas memang baru bisa dijawab dalam Pemilu 2019 nanti. Tapi setidaknya gambaran Partai Golkar hari ini sedikit banyaknya menggambarkan konfigurasi Partai Golkar dua tahun ke depan. Bila Partai Golkar tidak melakukan evaluasi dan pembenahan di internalnya, terutama bagaimana mengembalikan citra partai yang terlanjur terpuruk. Maka tidak mustahil Partai Golkar akan bisa berubah menjadi Partai Bonsai. Kita lihat saja nanti…

 

Older Posts »

Categories