Posted by: effanzulfiqar | November 2, 2018

Sengkarut Dana Kelurahan

Presiden Joko Widodo, saat melakukan kunjungan kerja di Bali, Jumat (19/10/2018) menyebutkan akan adanya kebijakan baru Pemerintahnya di tahun 2019 nanti. Katanya, “Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan”.

Kata Presiden program dana kelurahan itu diluncurkan pemerintah karena banyaknya keluhan kepala daerah terkait anggaran di tingkat kelurahan yang terbatas. Keluhan terbatasnya anggaran kelurahan itu kata beliau disampaikan para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apkasi), saat bertemu  di Istana Bogor, Juli 2018.

Kebijakan pengucuran dana kelurahan tersebut pada prinsipnya sama dengan program dana desa yang sudah dijalankan sejak awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Nantinya setiap kelurahan akan mendapatkan dana segar yang bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik di kelurahan.

Dimana dana kelurahan nantinya akan diambil dari dana desa yang sudah dianggarkan dalam APBN 2019. Untuk tahun 2019 jumlah dana desa yang dianggarkan sebanyak  Rp 73 triliun dan nantinya sebanyak Rp 3 triliun akan dipotong dari anggaran tersebut dan dialihkan untuk dana kelurahan.

Dana kelurahan yang berjumlah Rp3 triliun akan disalurkan untuk 8.200 kelurahan di seluruh Indonesia. Bila dipukul rata untuk setiap kelurahan yang ada di kabupaten atau kota, maka setiap  kelurahan akan memperoleh kucuran dana sekitar Rp350 juta.

Soal payung hukum yang  tidak jelas yang dipertanyakan banyak pihak, Pemerintah berdalih sudah diatur dalam Pasal 230 (4) (5) UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Padahal aturan dalam UU tersebut soal dana kelurahan tersebut tidak ada menyebutkan sumber dana dari APBN  sebagaimana halnya dana desa yang sudah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Anggaran untuk kelurahan sumbernya berasal dari APBD yang dianggarkan dalam SKPD sebagaimana dijelaskan di Pasal 30 ayat (1) (2) PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dinyatakan anggaran kelurahan di kawasan kota yang tidak memiliki desa minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sementara bagi daerah yang memiliki desa, anggaran kelurahan harus diberikan minimal sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten atau kota tersebut. Semestinya, alokasi anggaran untuk kelurahan bisa dimaksimalkan dari APBD yang bersumber dari DAK sehingga memberi dampak positif sampai ke  kelurahan bukan malah memotong dana desa.

Perubahan nomenklatur dalam RAPBN  juga agak janggal rasanya dari sebutan dana desa kemudian digunakan untuk dana kelurahan. Pengertian desa dan kelurahan jelas berbeda secara filosofi – yang membuatnya sama hanya keberadaan pemerintahannya secara administratif berada di bawah kecamatan. Termasuk fungsi kelurahan lebih bersifat administratif sedangkan desa menyelenggarakan pemerintahannya bersifat otonom.

Atau mungkin pemikiran yang diambil pemerintah dianggarkan dulu baru payung hukumnya dibuat belakangan. Sebagai yang punya kuasa, tentu pemerintah bisa saja mengeluarkan PP terkait dengan pengaturan dana kelurahan tersebut dan itu sah-sah saja dilakukan pemerintah dan ini satu-satu jalan pintas karena tidak memerlukan pembahasan dengan DPR.  Pertanyaannya kenapa tidak disiapkan dulu payung hukumnya?

Bila pemerintah tetap menganggap payung hukum dana kelurahan sudah cukup seperti itu,  pasti timbul kesan kebijakan dana kelurahan dilakukan secara terburu-buru untuk kepentingan Pilpres  2019. Terlepas dari alasan usulan anggaran kelurahan bukan inisiatif pemerintah tapi walikota yang tergabung di Apkasi. Kesan bahwa program tersebut sangat politis susah dihilangkan. Seandainya kebijakan itu bersamaan sejak awal dengan dana desa maka kesan seperti itu tidak akan muncul.

Pemberian dana kelurahan dengan alasan secara administratif kelurahan sama dengan desa juga tidak ada benarnya. Kelurahan dalam PP  No 17 Tahun 2018 Pasal 25 (1) jelas disebut kedudukannya sebagai perangkat kecamatan, sedangkan desa dalam UU No 6 tahun 2014 bukan perangkat kecamatan tapi wilayah yang punya otonomi yang diberi kewenangan untuk mengatur dirinya dan punya Anggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari APBN di samping APBD.

Jadi tidak tepat bila disebutkan kelurahan juga harus mendapat sebagaimana yang diterima desa agar tidak terjadi kesenjangan. Terkesan hanya ingin menyederhanakan permasalahan, padahal desa dan kelurahan secara substansi punya perbedaan yang mendasar dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Lagi pula pengurangan dana desa ini sudah jelas akan mengurangi alokasi yang seharusnya diperuntukan untuk desa.

Secara logika apa bisa anggaran untuk membeli wortel digunakan untuk membeli kacang panjang meskipun yang dibeli sama jenisnya sayuran? Mengubah nomenklatur dana desa menjadi dana kelurahan dengan alasan menghindari kesenjangan atau untuk harmonisasi sebagaimana dikatakan menteri Dalam Negeri hanya alasan pembenaran saja dari kebijakan tersebut.

Publik sangat percaya dana kelurahan sangat penting artinya untuk membangun infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat kelurahan, terutama di wilayah perkotaan berpenduduk miskin. Bentuk cash transfer ini  akan memberikan mamfaat yang berefek ganda untuk mengerakkan roda kehidupan ekonomi masyarakat miskin di perkotaan.

Kenapa menjadi ramai dan ribet karena pemberian dana kelurahan  terkesan terburu-buru tanpa adanya perencanaan dan kajian yang matang. Seharusnya pemerintah terlebih dahulu mengkaji dan merumuskan dari sisi teknis maupun prosedurnya seperti apa yang paling pas sebelum dana kelurahan disalurkan ke kelurahan. Prasyarat-prasyarat itu sama sekali tidak dilakukan  pemerintah tapi tiba-tiba ngotot untuk meluncurkan dana kelurahan.

Terutama menyiapkan payung hukum –  yang jelas setidaknya merevisi PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Hal itu bertujuan agar kebijakan alokasi dana kelurahan dapat berlanjut tidak sebatas ramainya karena di tahun politik. Sejatinya sejak awal semua dipersiapkan dengan matang dan terencana sehingga kebijakan ini bisa terus berkelanjutan dan berdaya guna bagi upaya untuk mensejahterakan masyarakat di kelurahan.

Artinya, jika alokasi dana kelurahan telah ada dasar hukum yang jelas, demikian juga juklak dan juknisnya termasuk SOP sudah lengkap, sudah tidak ada masalah untuk penyalurannya sekalipun menjelang Pilpres 2019. Sangat tidak elok bila pemerintah tetap memaksakan sebuah kebijakan tanpa dasar hukum yang jelas. Dan itu tidak boleh terjadi karena sama saja dengan apa yang disebut Presiden sendiri ada politikus sontoloyo dan menurut hemat saya ini juga sebagai kebijakan yang “sontoloyo”!

Advertisements
Posted by: effanzulfiqar | November 2, 2018

Kepala Daerah “Sontoloyo”

Adalah Hadi Supeno, mantan Wakil Bupati Banjarnegara  (2011-2016)  penulis buku “Korupsi di Daerah Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan”, mengatakan, “Saat ini semua kepala daerah di Indonesia, yaitu gubernur, bupati atau walikota, hampir semua terlibat korupsi, meski tingkat keterlibatannya sangat bervariasi”.

Testimoni Supeno di atas relevan dengan fenomena ramainya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Terhitung sejak tahun 2005-2018 tercatat sudah ada lebih 98 kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan walikota  yang tersandung kasus korupsi yang ditangani KPK.

Di tahun 2018 ini jumlah kepala daerah yang terjaring KPK ada 18 orang naik signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya dan. Dari 18 orang kepala daerah yang ditangkap lembaga anti rasuah itu, kader partai politik pendukung pemerintah yang terbanyak jumlahnya. Ironisnya, ada kepala daerah yang tersandung korupsi yang baru terpilih dalam pilkada serentak 2018.

Modus korupsi yang dilakukan kepala daerah hampir sama saja, berkutat pada suap proyek infrastruktur, pengisian jabatan, perizinan SDA,  gratifikasi,  pengesahan anggaran, pengesahan peraturan (suap  uang ketok), penyelewengan anggaran (APBD), penyelewengan dalam pengadaan barang/jasa (mark up).

Disebut juga modus korupsi yang dilakukan kepala daerah terkait erat dengan perilaku kepala daerah yang memang koruptif dan punya integritas buruk. Disamping mahalnya ongkos pilkada termasuk yang mendorong kepala daerah melakukan korupsi, karena jalan pintas untu membayar hutang hanya dengan melakukan korupsi.

Percaya atau tidak biaya yang dibutuhkan untuk maju menjadi calon bupati/walikota berkisar antara Rp 20-30 milyar dan calon gubernur Rp 30-100 milyar. Tentu ini bukan jumlah yang sedikit, karena  tidak semua calon kepala daerah berstatus sebagai jutawan dan punya harta kekayaan berlimpah yang bisa menutupi kebutuhan biaya untuk maju dalam pilkada.

Bandingkan saja dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan calon kepala daerah ke KPK. Data LHKPN menunjukkan rata-rata harta mereka hanya Rp 8 miliar dan rata-rata harta kas sebesar Rp 1 milyar bahkan di bawahnya lagi. Sementara biaya untuk pilkada yang dibutuhkan lebih dari jumlah harta kekayaan yang dilaporkannya.

Pertanyaannya dimana mereka dapat uang yang jumlahnya milyaran untuk menutupi cost pilkada? Yang terjadi kemudian adalah melakukan politik “rente” dan ini satu-satunya solusi untuk menutupi kekurangan anggaran yang dibutuhkan ketika maju di pilkada.  Setelah terpilih, maka  uang yang diberikan para “donatur” pada saat pilkada dibayar kembali, antara lain dengan cara korupsi.

Petahana yang maju kembali atau yang naik kelas ke level gubernur bila diukur dari gaji pokok/tunjangan jabatan plus tunjangan lainnya perbulan, rasa-rasanya tidak mampu menyiapkan dana milyaran rupiah. Justru sebaliknya. Dalam beberapa kasus kepala daerah yang kena OTT KPK, diketahui uang yang dikumpulkan dari hasil  korupsi disiapkan untuk keperluan maju kembali sebagai bupati/walikota atau naik posisi menjadi gubernur.

Sulit dimengerti bagaimana mungkin kepala daerah yang dipilih serta diberi amanat dan berjanji untuk mensejahterahkan rakyat justru lebih tergoda untuk melakukan korupsi. Korupsi menjadi pilihan ketika kekuasaan sudah berada ditangan, meskipun taruhannya harus masuk penjara. Lupa janji kampanye dan ilmu “aji munpung” yang dipraktikan untuk mengeruk harta kekayaan meskipun lewat jalan korupsi.

Sekalipun sudah banyak kepala daerah yang menjadi pesakitan di penjara, sepertinya semua itu tidak serta merta membuat kepala daerah yang lain berhenti untuk melakukan korupsi. Karena kepala daerah yang terbukti korupsi  hanya divonis ringan – tentunya tidak memberi efek jera bagi kepala daerah lain. Artinya hukuman yang ringan bisa jadi salah satu faktor penyebab kepala daerah masih suka berkorupsi ria.

Meminjam istilah Presiden Joko Widodo, barangkali sebutan yang paling pas terhadap kepala daerah yang terlibat korupsi adalah, kepala daerah “sontoloyo”. Kita berharap memang tidak ada lagi kepala daerah sontoloyo yang harus berurusan dengan hukum karena tersandung kasus korupsi. Penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, naga-naganya bukan yang terakhir tapi akan ada kepala daerah sontoloyo lainya menyusul. Kita tunggu episode berikutnya…

(Tulisan ini telah dimuat di harian WASPADA – Medan, Jumat, 9 November 2018)

Posted by: effanzulfiqar | October 22, 2018

Kepala Daerah Mendukung Capres?

Begitu dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu 5 September 2018 ada sembilan Gubernur  terpilih,  baik itu  petahana yang terpilih kembali atau yang baru terpilih yang spontan memproklamirkan dukungannya kepada  pasangan  capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Padahal fenomena seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya ditiga kali pelaksanaan Pilpres.

Belakangan jumlah dukungan politik kepala daerah setingkat gubernur kepada pasangan capres dan cawapres Joko Widodo–Ma’ruf Amin terus bertambah. Diperkirakan dari 34 total gubernur yang mendukung pasangan nomor 01 ini ada 19 gubernur. Sementara yang mendukung capres dan cawapres Prabowo Subianto–Sandiago Uno hanya enam gubernur dan keenam gubernur tersebut belum pernah menyebutkan dukungan secara terbuka ke publik.

Adapun gubernur yang terdaftar di KPU menjadi juru kampanye pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambei, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, dan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres Joko Widodo–Ma’ruf Amin dari bupati/walikota jumlahnya juga tidak sedikit dibandingkan dengan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Probowo Subianto–Sandiago Uno. Sudah pasti kepala daerah yang berasal dari koalisi partai pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan mendukung sebagai konsekuensi dari dukungan yang diberikan partai pendukung kepada para kepala daerah terpilih di Pilkada.

Sah-sah saja dukungan politik yang diberikan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan walikota kepada pasangan capres dan cawapres. Yang menjadi pertanyaan apakah ada jaminan para kepala daerah tersebut taat terhadap aturan yang membatasi mereka? Dan mematui semua larangan yang diatur dalam undang-undang? Tidak ada yang bisa menjamin itu, termasuk KPU dan Bawaslu sendiri sebagai penyelenggara.

Aturannya memang jelas tertuang dalam  Pasal 59 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur hak kepala daerah berkampanye. Pasal 60, 64, serta 281 undang-undang yang sama juga mewajibkan kepala daerah cuti apabila ingin ikut kampanye. Pertanyaan terbesar ada tidak yang bisa menjamin kepala daerah hanya kampanye pada waktu cuti saja?

Demikian juga ketentuan Pasal 60 yang mengatur pejabat daerah yang berkampanye wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Jelas tidak ada jaminan bahwa kepala daerah lebih memperhatikan tugas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah dari pada urusan kampanye.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 64 melarang mereka menggunakan fasilitas negara saat berkampanye jauh lebih rawan lagi penyalahgunaanya oleh kepala daerah. Peluang penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara paling rawan terjadi. Kasus video Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat Hendrajoni yang viral di media sosial menjadi bukti. Video berdurasi 41 detik itu mempertontonkan secara terang benderang sang Bupati memberikan bantuan dana kepada beberapa orang dan menyebut itu sebagai  bantuan Presiden Joko Widodo, padahal dananya bersumber dari APBD. Ironis bukan?

Konflik Kepentingan

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada tanggal 10 Semptember yang lewat ikut berkomentar soal keberpihakan para kepala daerah tersebut. JK mengatakan kepala daerah tidak boleh memberikan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres. Jika tetap ingin mendukung salah satu pasangan menurut JK, harus bersifat pribadi. Tapi kata beliau lagi persoalannya, sukar memisahkan antara dukungan pribadi dan bukan pada jabatan yang melekat seperti halnya gubernur.

Lihat apa yang terjadi di Provinsi Riau sejumlah kepala daerah termasuk Gubernur terpilih Syamsuar secara terbuka menyatakan dukungan kepada capres dan cawapres Joko Widodo–Ma’ruf Amin. Bukti dukungan ini dilakukan dengan menandatangani pernyataan dukungan. Dukungan disampaikan dalam deklarasi relawan Projo di Hotel Aryaduta. Padahal secara etika seharusnya dukungan disampaikan atas nama pribadi bukan dengan mengatas namakan jabatan sebagai gubernur, bupati atau walikota.

Sudah pasti bila kepala daerah tidak mampu memisahkan antara dukungan pribadi dan bukan dengan jabatan yang melekat sebagai gubernur, bupati atau walikota, maka potensi terjadinya konflik kepentingan sudah pasti muncul. Bila ini yang terjadinya potensi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di undang-undang Pemilu akan berpeluang terjadi. Tentu ini akan mengutungkan salah satu pasangan capres dan cawapres saja.

Di samping itu tidak akan ada yang mengetahui bila kepala daerah pada saat rapat/berpidato dengan bawahan berkampanye. Apalagi kepala daerah yang memang pemahaman terhadap pentingnya mematuhi nilai-nilai etika yang harus dijaga selama proses pelaksanaan Pemilu rendah. Sudah pasti melakukan apa saja untuk berkampanye dan mensosialisasikan pasangan capres dan cawapres yang didukung apakah sedang cuti atau tidak. Bawaslu sendiri sudah pasti tidak bisa memantau hal-hal seperti ini karena kejadiannya banyak terjadi di ruang tertutup.

Adanya larangan kepala daerah berkampanye saat menggunakan “pakaian dinas” tapi sebaliknya  dibolehkan untuk berkampanye saat cuti adalah standar ganda dan aturan yang terkesan plin plan yang memberi peluang kepada kepala daerah main kucing-kucingan dengan penyelenggara Pemilu. Senyatanya cuti atau tidak cuti kepala daerah bila ikut kampanye,  ia tetap berpeluang untuk mengobral  semua  program dan kebijakan yang ada di daerah untuk menarik dukungan masyarakat mau memilih capres yang didukungnya.

Sementara Apatur Sipil Negara (ASN) akan mengalami tekanan agar mau memilih pasangan capres dan cawapres yang didukung kepala daerah. Peringatan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar seluruh ASN  untuk bersikap netral hanya bualan saja. Ia mengatakan ASN tidak ikut-ikutan dengan kepala daerah dalam dukung-mendukung calon presiden pada Pilpres 2019.

Teorinya memang demikian, tapi dalam praktik akan lain bila belajar dari Pilkada bagaimana kuatnya terjadi politisasi dan mobilisasi terhadap ASN. Sudah pasti kepala daerah yang mendukung salah satu pasangan capres akan memobilisasi ASN dengan segala cara berdasarkan kuasa yang dimiliki sebagai kepala daerah.

Hal lain yang dikuatirkan adalah terjadinya polarisasi dukungan di tengah-tengah masyarakat terutama di daerah kabupaten/kota. Kalau kepala daerahnya terpilih dengan suara mayoritas masih bisa diterima tapi kalau hanya dipilih sekitar 30% dari jumlah pemilih di suatu daerah, tentu akan menimbulkan masalah tersendiri dengan 70% lainnya yang tidak memilih kepala daerah yang mendukung capres pada pada waktu Pilkada.

Kondisi yang demikian ini dapat memincu konflik yang bersifat horizontal karena terbelahnya dukungan masyarakat terhadap capres dan cawapres. Tidak ada jaminan semua warga masyarakat mayoritas mau mendukung capres dan cawapres yang didukung kepala daerah. Bila hal tersebut dipaksakan kepala dearah, maka akhirnya yang akan berhadapan adalah masyarakat yang berbeda pilihan tersebut.

Kita berharap dukungan terbuka yang disampaikan kepala daerah terhadap salah satu pasangan capres dan cawapres tidak menyebabkan terjadinya konflik harizontal di tengah-tengah masyarakat karena pilihan yang berbeda, terutama di daerah yang dukungan masyarakat terhadap kepala daerah terpilih rendah.

Hendaknya jangan hanya yang dilihat sisi hukum positif (legal-formal) saja boleh tidaknya kepala daerah mendukung salah satu pasangan capres.Tapi ketaatan kepada nilai etika sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang baik itu jauh lebih penting lagi. Etika bernegara dan berpemerintahan yang seharusnya di kedepankan para kepala daerah. Artinya, kepala daerah sebagai pelayan masyarakat harus bisa berdiri secara imparsial dan secara etika bukan lagi sebagai unsur partai politik yang mengusungnya di Pilkada setelah dipilih oleh rakyat.

(Tulisan ini sudah dimuat di harian WASPADA – Medan, Jum’at  19 Oktober 2018)

Posted by: effanzulfiqar | June 26, 2018

Membaca Peluang Sang Jenderal di Pilgubsu 2018

Sejak awalnya publik Sumut memprediksikan yang akan berhadapan head to head dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 adalah petahana Tengku Erry Nuradi versus Edy Rahmayadi. Peta dukungan kemudian menjadi berubah, ketika Golkar, Nasdem dan Hanura mengalihkan dukungannya, mengikuti Gerindra, PKS dan PAN yang sudah duluan punya komitmet untuk mengusung pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeksah maju di Pilgubsu.

Demokrat belakangan juga mendukung pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang pada awalnya dengan PKB bersepakat mengusung pasangan J.R. Saragih dan Ance Selian, yang dicoret oleh KPU Sumut terkait persyaratan pencalonan yang tidak memenuhi syarat. Dengan terganjalnya Erry Nuradi dan J.R. Saragih untuk maju di Pilgubsu, maka yang tersisa hanya pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) plus pasangan  Djorot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus (Djoss).

Dukungan PPP sebagai partai yang berideologi Islam sebagai syarat pencalonan pasangan untuk Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus bukan tidak menuai masalah di internal PPP. Mayoritas pengurus DPC dan DPW PPP di Sumut tidak menginginkan dukungan kepada kedua pasangan ini. Tapi sekali lagi kekuatan oligarki dalam partai tetap yang paling menentukan penetapan pasangan bukan arus bawah partai yang berlambang Kabah ini.

Pilgubsu kali ini tidak begitu menarik lagi pertarunganya. Mungkin kalau petahana Erry Nuradi yang maju berhadapan dengan Edy Rahmayadi baru dapat disebut pertarungan yang selevel dan semua parpol yang pro pemerintah juga mendukung Erry Nuradi. Sayangnya itu tidak terjadi, malah sebaliknya dukungan parpol mengerucut ke pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah bukannya ke pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus. Agak aneh memang peta politik dukungan yang terjadi di Pilgubsu kali ini.

Pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus yang didukung PDP-P dan PPP jelas akan kesulitan untuk mengalahkan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah. Tanpa bermaksud sesumbar apalagi mengecilkan peluang pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus untuk menang di Pilgubsu. Artinya, peluang menang Djoss tetap ada meskipun peluang itu cukup berat. Harus diingat pula – Pilkada bukan memilih partai tapi memilih orang.

Disamping itu, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus bukan sosok familiar yang dikenal luas di Sumut dan keduanya tidak pernah mukim apalagi bersentuhan secara langsung dengan masyarakat Sumut. Sumut bukan Jakarta yang sudah terkoneksi dengan jaringan komunikasi dengan wilayah yang relatif tidak seluas Sumut,  sekalipun dengan bantuan media yang terstruktur dan masive tidak akan banyak membantu untuk mensosialisasikan pasangan Djoss.

Berharap orang Jawa yang ada di Sumut sepenuhnya memberikan dukungan terhadap Djarot, itu juga sesuatu yang muskil. Tidak ada hubungan emosional yang kuat antara komunitas Jawa Sumut dengan Djarot. Komunitas Jawa belum tentu mau memilih berdasarkan kesamaan etnisitas semata. Penentuan pilihan bisa juga karena faktor pengetahuan dan pengenalan terhadap pasangan calon, bukan karena ikatan emosional kedaerahan tersebut.

Pasangan Eramas sepertinya akan sulit dibendung kemenangannya, kecuali terjadi sesuatu yang bersifat anomali dan itu juga sesuatu yang kecil kemungkinannya.  Ada beberapa variabel yang menjadi modal utama yang mendukung kemenangan pasangan Edi Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang tidak dimiliki sama sekali oleh pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus.

Pertama, dari hasil survey yang dilakukan beberapa lembaga survey, elektabilitas dan popularitas  pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah jauh lebih tinggi dibandingan dengan  Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus. Dihampir semua daerah pemilihan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah menang, terutama di wilayah yang relatif mayoritas berpenduduk Muslim.

Kedua,  untuk kali kedua tampil kandidat Gubsu yang berasal dari kalangan militer setelah Tritamtomo di Pilkada 2008 yang mencoba keberutungannya lewat dukungan PDIP, kalaupun akhirnya kalah. Ada semacam keriduan terhadap munculnya sosok militer yang mengingatkan kembali atas legacy Raja Inal Siregar yang populer dengan konsep pembagunan daerah Marsipature Hutana Be dan itu hanya ada pada sosok Edy Rahmayadi.

Ketiga, figur sipil berhadapan dengan militer yang sudah tentu  sama-sama punya plus minus. Sepertinya kali ini konstituen di Sumut lebih positif responya terhadap figur militer dari pada sipil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Sumut yang begitu komplek. Militer dianggap lebih tegas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dibandingkan dengan figur sipil yang terkesan lamban dalam mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan dalam persepsi publik.

Keempat, keberadaan figur militer yang disimbolikan dengan sikap tegas – disiplin menjadi nilai baru yang dianggap bisa membawa perubahan di Sumut dengan visi Sumut Bermartabat. Mengingat dua kali kepemimpinan Gubsu yang dipegang sipil lebih banyak menuai masalah karena harus berhenti di tengah jalan terkait dengan kasus korupsi.  Bisa jadi pemilih lebih tertarik melirik Edy Rahmayadi yang dipersepsikan publik orang yang bersih, tentunya dengan harapan ada perubahan signifikan, terutama menyelesaikan permasalahan kelistrikan sebagai masalah menahun yang tak selesai dan infrastruktur yang buruk di Sumut dan menghapus stigma provinsi terkorup.

Kelima, figur muda yang enerjik dan berkarakter dari calon wakil Gubsu ada pada diri Musa Rajekshah (Ijeck). Ini menjadi faktor penarik bagi pemilih kaum muda dan pemilih pemula, khususnya yang baru pertama ikut dalam Pilgubsu 2018 ini. Sedikit banyaknya faktor Ijeck akan menjadi bagian penting untuk mendongkrak perolehan suara pasangan Eramas dari kalangan kaum muda.

Keenam, pertarungan kali ini merupakan episode pertarungan Pilkada DKI dengan dua poros partai yang bersebelahan – pro pemerintah (PDI-P) dan di luar pemerintah. Hemat saya keberadaan Partai Golkar, Nasdem, Hanura yang mendukung pasangan Eramas bukan dukungan yang tulus sebagaimana yang dilakukan Gerindra, PKS dan PAN sejak awalnya. Sepertinya kemenangan di Pilkada DKI akan berlanjut di Pilgubsu 2018, sekalipun misalnya tanpa dukungan Golkar, Nasdem dan Hanura.

Ketujuh, keberadaan Partai Golkar, Nasdem dan Hanura menjadi bukti kuat ketiga partai ini sangat yakin yang menang di Pilgubsu adalah pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah bukan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus. Logikanya, kalau dari awal mereka yakin yang akan menang adalah pasangan Djoss sudah pasti dukungan penuh diberikan. Atau setidaknya mendorong Ery Nuradi maju kembali sebagai petahana, justru itu tidak dilakukan oleh Nasdem sendiri, termasuk Partai Golkar yang menarik dukungannya terhadap Ery di tengah jalan.

Kedelapan, sekeras apapun upaya yang dilakukan untuk memisahkan agama dengan politik, termasuk dalam mementukan pilihan pasangan calon berdasarkan keyakinan agama adalah suatu pekerjaan yang mustahil. Dukungan mayoritas umat Islam sudah pasti mengalir kepada pasangan Eramas dan ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Sekali lagi fakta ini tidak perlu diperdebatkan, apalagi menyebutkan sesuatu yang bersifat SARA dan manifestasi dari politik identitas.

Kesembilan, masih lebih banyak pemilih di Sumut yang bisa berfikir rasional untuk memilih barang baru dengan kualitas yang lebih baik meskipun ada barang lama yang berkualitas baik juga. Artinya, pilihan atas pasangan Eramas jauh lebih rasional dari aspek manapun dasar penilaiannya. Masyarakat Sumut juga sepertinya tidak begitu tertarik dengan aneka ragam “kartu sakti” yang ditawarkan Djoss sebagai solusi dari pelayanan dasar yang buruk.

Kesembilan variabel di atas merupakan faktor penentu kemenangan pasangan Eramas atas pasangan Djoss. Yang pasti Eramas sudah di depan mata untuk mewujudkan SUMUT YANG BERMARTABAT. Insha Allah…

Posted by: effanzulfiqar | May 7, 2018

2019 Ganti Presiden?

Politikus PKS Mardani Ali Sera tidak pernah menyangka hashtag yang digagasnya #2019GantiPresiden kini menjadi ramai dan trend di dunia maya, khususnya bagi pengguna twitter dan Fb. Tagar yang diinisiasi Mardani itu sebenarnya merupakan antitesis atas tagar yang muncul lebih duluan dengan hashtag #Jokowi2Periode dan #T3tapJokowi

Faktanya sampai hari ini ternyata lebih banyak mention tentang hashtag #2019GantiPresiden dari pada mention untuk #Jokowi2Periode. Kecenderungan terus naiknya mention untuk #2019GantiPresiden terjadi pasca komentar yang disampaikan Jokowi pada 1 April 2018 yang menyindir gerakan #2019GantiPresiden yang semakin massive itu dengan membagi-bagikan koas dan gelang.

Jokowi dengan mimik yang serius waktu itu menyebut, “Masa kaos bisa ganti Presiden?”. Ucapan Jokowi tersebut menjadi salah satu faktor pemicu naiknya secara signifikan hashtag atas #2019GantiPresiden. Artinya Jokowi menjadi orang yang mendongrak naiknya popularitas hashtag tersebut lewat dunia maya di twitter dan Fb.

Ramainya gerakan #2019GantiPresiden di dunia maya – kini menimbulkan respon yang negatif dari sebagian pihak yang menganggap hal tersebut sangat berlebihan. Ada yang menyebut gerakan itu melanggar etika politik karena dianggap sebagai bagian dari kampanye politik. Bahkan menyebutkan gerakan itu sesuatu yang tidak konstitusional, padahal sesuatu yang biasa saja dalam sistem demokrasi.

Sementara KPU dan Bawaslu sendiri menyebut gerakan #2019GantiPresiden tidak termasuk pelanggaran kampanye. Apalagi menyebutnya sebagai black campain, karena belum ada calon presiden yang telah ditetapkan KPU.  Jadi bukan gerakan yang melanggar konstitusi yang harus diberungus habis. Seharusnya para pendukung Jokowi tidak mesti merasa gerah apalagi menanggapinya secara berlebihan.

Bukankan lebih duluan pendukung Jokowi yang meluncurkan gerakan yang menghendaki Jokowi menjabat dua periode? Lalu mengapa harus begitu sibuk merespon gerakan #2019Ganti Presiden? Jangan karena lebih ramai respon publik atas gerakan ganti presiden menjadi tidak rasional lagi menyikapinya. Terbesit kabar Fb bakalan ditutup, karena dianggap sebagai media soal yang menjadi biang kerok makin massivenya gerakan tersebut. Haruskah sepanik itu menyikapinya?

Muncul pertanyaan apakah kaos bisa menggantikan Presiden sebagaimana yang dikritik Jokowi. Faktanya di Negara tetangga kita Thailand pada krisis politik 2010 dan 2013-2014 dimulai dengan koas. Dimana pendukung pro pemerintah menggunakan kaos warna merah dan yang kontra pemerintah memakai kaos kuning. Dan ternyata Yingluck Shinawatra gagal total untuk memobilisasi pendukungnya (kaos merah) menghadapi kaos kuning yang bergerak secara independen di luar pemerintah.

Bagaimana dengan pengganti?

Prabowo Subianto meskipun belum sukses dalam dua kali mengikuti Pilpres tetap dianggap menjadi calon terkuat dibandingkan dengan kandidat calon Presiden lainnya. Hanya Prabowo yang selevel head to head dengan Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti. Prabowo sendiri sudah didaulat secara aklamasi di internal Partai Gerindra sebagai bakal capres pada Rapimnas di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu 11 April 2018.

Begitu Prabowo dideklarasikan sebagai bakal capres banyak isu yang bersiliweran yang dihembuskan kelompok-kelompok yang tidak mengiginkanya maju kembali. Tentu saja tujuan adalah menjadikan Joko Widodo sebagai calon tunggal di Pilres 2019. Sebagaimana diketahui sempat ramai keinginan untuk menjadikan Joko Widodo sebagai calon tunggal sekalipun itu bukan merupakan hal yang sehat dalam demokrasi.

Adapun isu-isu yang disebarkan antara lain, menyebut Prabowo akan menjadi king maker – tidak ingin maju lagi dan memberi kesempatan kepada kandidat yang lain untuk maju.  Isu  lain yang dihembuskan menyebut Prabowo sudah bangkrut jadi tidak punya modal lagi untuk membiayai kampanye. Isu miring lainnya Prabowo mengalami stroke, padahal fisik Prabowo masih tetap prima. Dan isu yang terakhir menyebut Prabowo bakalan menjadi cawapres buat Jokowi.

Sekarang yang menjadi pertanyaan siapa yang bakalan menjadi pasangan Prabowo untuk maju di Pilpres 2019. Sepertinya tidak ada bakal cawapres alternatif dari partai politik lainya karena jumlah ambang batas dukungan yang kurang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pernah menyebut partainya akan menggandeng salah satu kader Partai PKS sebagai bakal cawapres untuk berduet dengan Ketua Umum Gerindra itu di Pilpres 2019.

Di samping memang ada beberapa nama potensial yang digadang-gadang  menjadi bakal cawapres yang berasal dari luar partai politik. Nama-nama itu adalah eks Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Kedua nama ini sudah pasti hanya pilihan terakhir, karena sudah pasti PKS, dan mungkin juga PAN tidak akan rela bila bukan kadernya yang mendampingi Prabowo sebagai sekutu abadinya.

Probowo sudah pasti akan gagal menjadi bakal capres bila tidak mengusung bakalan cawapres dari PKS. Mengigat suara Partai Gerindra tidak cukup bila maju sendiri tanpa menggandeng PKS. Bila Prabowo menolak bakal cawapres yang disodorkan PKS, bisa jadi PKS bisa ngambek dan meninggalkan koalisi yang sudah dibangun selama ini bahkan terbetik kabar sudah ada perjanjian tertulis (letter of agreement) di antara kedua partai tersebut. Surat itu berisi kesepakatan Gerindra akan mengambil cawapres dari kader PKS dengan memilih 9 nama yang di-endorse oleh PKS.

Kabarnya, Majelis Syuro PKS telah menyiapkan sembilan nama kader internal sebagai bakal capres dan cawapres. Kesembilan nama itu adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Fungsionaris PKS M. Anis Matta, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. Selain itu ada nama Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Anggota DPR Tifatul Sembiring, Anggota DPR Al Muzammil Yusuf MS, dan Anggota DPR Mardani Ali Sera.

Memang bagi PKS sudah dalam posisi yang dilematis, tidak mungkin mundur dari koalisi yang sudah dibangun selama ini dan bergabung dengan kubunya Jokowi. Alasannya PKS sudah terlanjur mendeklarasikan diri akan mengganti presiden di 2019 mendatang dengan mempopulerkan tagar #2019GantiPresiden. Kecuali mereka ingin menjilad ludahnya kembali, tapi itu merupakan tindakan  yang sangat bodoh, mengingat PKS merupakan partai berideologi Islam.

Namun belakang terdengar kabar bukan kader PKS yang dilirik Prabowo untuk mendampinginya maju di Pilpres 2019 tapi ketua PAN Zulkifli Hasan yang sekarang masih menjabat sebagai Ketua MPR. Bila tidak ada kesepakatan memang di antara tiga mitra koalisi ini sudah pasti akan menjadi masalah. Artinya, bila PKS dan PAN tidak ada yang mau mengalah dan dua-duanya menarik diri, maka Prabowo sudah pasti gagal maju sebagai bakal capres karena akumulasi jumlah kursi yang dipersyaratkan tidak terpenuhi.

Pilihan lain memang masih ada, yakni Prabowo menggandeng Demokrat yang sudah pasti akan menyodorkan Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi ini juga sulit mewujudkannya, karena selama ini yang paling intim koalisinya hanya dengan PKS dan PAN sebagaimana yang diperlihatkan  di Pilkada DKI Jakarta. Disamping syarat yang diajukan Demokrak juga sudah pasti ditolak Gerindra yang meminta bukan Prabowo yang diusung sebagai bakal capres tapi tokoh lain. Sudah pasti terkunci rapat peluang koalisi dengan Demokrat bila syarat itu yang diajukan.

Kita berharap memang PKS dan PAN tidak saling mengedepankan egonya dan ngotot untuk memaksakan kadernya masing-masing mendampingi Prabowo bila sudah ada keinginan bersama untuk mengganti Presiden 2019. Bila tidak tercapai kesepakatan di antara tiga partai politik tersebut, maka sudah pasti Jokowi akan melaju dengan mulus sebagai calon tunggal di Pilpres 2019 sebagaimana yang sudah diduga sejak awalnya.

Keinginan untuk mengganti Presiden juga sudah tertutup rapat karena satu-satunya peluang menggantikan hanya lewat Pemilu. Jika tidak  ada kerelaan untuk mengalah demi kepentingan yang lebih besar di antara PKS dan PAN terkait kader siapa yang akan mendamping Prabowo. Maka akhir ceritanya,  pernyataan yang dicetuskan Presiden Joko Widodo, bahwa gerakan kaos bertagar #2019GantiPresiden ternyata tidak bisa menggantikannya sebagai Presiden – sangat benar adanya.

(Tulisan ini sudah dimuat di harian WASPADA Medan dengan judul yang sama, Senin 7 Mei 2018)

Older Posts »

Categories