Posted by: effanzulfiqar | November 30, 2020

Politik Kekerabatan di Pilkada 2020

Kecenderungan praktik politik kekerabatan sepertinya kembali menguat di Pilkada yang akan digelar 9 Desember mendatang ini. Politik kekerabatan disinonimkan juga dengan politik dinasti merupakan wujud neopatrimonialistik yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dimana dalam sistem patrimonial dimaksudkan di masa itu proses rekruitmen elit hanya didasarkan pada ikatan geneologis/hubungan sedarah semata dan bukan merit sistem.

Yang membedakannya, sekarang proses sirkulasi elit dilakukan lewat pemilihan umum/pilkada.  Mereka yang punya hubungan kekerabatan tidak serta merta menerima kekuasaan dari suami, ayah, abang, paman atau saudaranya. Tapi harus ikut prosedural politik, lewat kontestasi pemilu/pilkada. Politik dinasti tak lebih dari upaya mempertahankan kelanjutan kekuasaan agar tetap berpusat di lingkaran keluarga. Tidak berpindah kepada orang lain.

Sejak putaran pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018 tercatat jumlah kandidat calon kepala daerah (cakada), hanya 86 orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kepala daerah atau elit pemerintahan pusat petahana. Kemudian di tahun 2020 jumlah cakada yang berlatar belakang keluarga petahana meningkat dengan tajam. Hampir 100% lebih dibandingkan tiga putaran pilkada serentak sebelumnya.

Hasil riset Nagara Institute menyebut ada sebanyak 124 cakada (bupati/walikota dan gubernur plus wakil) yang menyebar di 270 daerah (kabupaten/kota dan provinsi) yang akan menggelar Pilkada 9 Desember mendatang masih punya hubungan kekerabatan dengan kepala daerah dan elit pemerintahan pusat yang masih berkuasa. Hubungan kekerabatan dimaksud dalam status sebagai istri, anak, saudara kandung, menantu dan keponakan.

Bahkan yang lebih dasyat, disebutkan dari 124 cakada/wakil, ada 29 yang ikut  pilkada merupakan istri dari kepala daerah petahana atau mantan kepala daerah. Lebih jauh bila dirinci dari 124 cakada yang berkompetisi, 57 orang sebagai calon bupati, 30 orang calon wakil bupati, 20 orang calon walikota dan 8 orang calon wakil walikota. Sisanya 5 orang calon gubernur dan 4 orang calon wakil gubernur.

Makin maraknya cakada yang berasal dari keluarga petahana yang maju di pilkada bisa jadi setelah pasal 7 UU No 8 Tahun 2015 dibatalkan Mahkamah Konstitusi, yang berisi larangan cakada yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana ikut di pilkada. Di samping parpol juga lebih senang mengusung cakada yang berlatar belakang dari keluarga kepala daerah dan elit pemerintah pusat petahana.

Parpol menjadi institusi yang berperan menghidup suburkan politik dinasti. Ini terjadi karena parpol hanya melihat pilkada dari sudut pragmatis semata. Parpol kerap hanya berhitung soal untung rugi ketika memberikan dukungan kepada cakada. Belum lagi proses penentuan dukungan yang tertutup dan elitis. Ini diperburuk lagi macetnya rekruitmen di internal partai, karena partai tidak punya kader yang layak “jual”.

Mengapa parpol lebih suka mendukung cakada yang punya hubungan kekerabatan dengan kalangan petahana dari pada kadernya sendiri. Alasannya, kandidat keluarga petahana lebih menguntungkan dari segi elektoral dan punya sumber daya lebih memadai, baik modal kapital dan sosial. Sudah pasti popularitas plus elektabilitas juga dimiliki.

Publik melihat cakada yang berasal dari keluarga petahana hanya memamfaatkan ilmu “aji mumpung”. Mendompleng nama besar dan popularitas sang ayah, suami, mertua, saudara kandung atau paman. Sementara kapasitas dan kapabilitas masih layak diperdebatkan dan dipertanyakan. Dan pilkada dianggap bukan jualan visi dan misi tapi popularitas yang dimiliki keluarga petahana.

Parpol kerap berargumen dengan menyebut toh rakyat juga yang akan memilih. Itu hanya semacam pembenaran dan dalih menyederhanakan hidup suburnya politik dinasti. Padahal sejak awal justru partai yang menyodorkan cakada dari keluarga petahana. Masyarakat (pemilih) tidak disediakan alternatif pilihan sebagaimana halnya fenomena calon tunggal.

Artinya, hulu dari sengkarut politik dinasti ini ada di parpol bukan pada pemilih. Rasionalitas pemilih juga tergerus, karena pemilih cenderung permisif dalam memilih dengan mengabaikan faktor kapasitas, kapabilitas dan kompetensi cakada. Pemilih cenderung lebih transaksional sebagaimana halnya parpol yang juga transaksional dalam memberikan dukungan terhadap cakada.

Cakada yang punya pertalian kekerabatan dengan elit pemerintahan pusat antara lain Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo dan menantunya  Bobby Afif Nasution. Siti Nur Azizah, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hanindhito Himawan Pramana, putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Titik Masudah, adik Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Irman Yason Limpo, adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Di beberapa daerah cakada yang punya hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana antara lain, Fatmawati, istri Fahmi Massiara Bupati Majene. Pilar Saga Ichsan, anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan keponakan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany.  Ipuk Fiestiandani, istri Bupati Banyuwangi Azwar Annas. Rezita Meylani, istri Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto, putra Bupati Pelelawan, HM Harris.

Ada juga nama Marlin Agustina, istri Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Herny, istri Bupati Pasang Kayu Agus Ambo Djiwa. Yunita Asmara, istri Bupati Batanghari Syahirsah. Eva Dwiana, istri Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi. Aji Setyawan, anak wali kota Magelang. Etik Suryani, istri Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya. Kustini Sri Purnomo, istri Bupati Sleman Sri Purnomo. Bintang Narsasi, istri Bupati Kabupaten Semarang Mundjirin. Umi Kulsum, Istri Bupati Blora Djoko Nugroho

Di Sumatera Utara cakada dan wakil yang terlibat politik kekerabatan  antara lain, Lisa Andriani Lubis, istri dari Walikota Binjai Muhammad Idaham. Anton Saragih-Rospita, kakak kandung Bupati Simalungin JR Saragih. Hasnah Harahap, istri Bupati Labuhan Batu Selatan Wilda Aswan Tanjung. Adlin Umar Yusri Tambunan, putra Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan dan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, keponakan Bupati Tapanuli Selatan.

Bila Presiden Jokowi  membiarkan anak-menantu maju di pilkada sudah pasti pejabat dibawahnya akan ikut mempraktikannya. Apapun dalihnya, politik dinasti tetap membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam upaya  memenangkan klannya. Politik dinasti juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan berkepanjangan.

Presiden Jokowi yang bukan lahir dari rahim dinasti politik Soekarno atau Soeharto,  mestinya tidak  perlu terlibat politik dinasti. Sejatinya, ia bisa memberi teladan kepada semua pejabat publik di Negeri ini dengan tidak membolehkan anak-menantunya berkompetisi di pilkada. Padahal salah satu misi reformasi 1997 untuk memutus rantai nepotisme dan politik dinasti. 

Politik kekerabatan merupakan ancaman terhadap keberlangsungan proses demokrasi  yang sehat di tingkat lokal. Sedangkan kesataran yang merupakan rohnya demokrasi terpupus sudah dengan model politik dinasti. Politik dinasti juga rentan disandera para pemburu rente dengan cara mengucurkan modal kepada cakada yang dianggap punya peluang besar menang dalam pilkada.

Politik kekerabatan bakal terus terjadi di setiap putaran pilkada di tengah kuatnya oligarki di internal parpol. Kondisi semacam ini dalam jangka panjang sudah pasti akan berdampak buruk terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah. Bila sudah tahu betapa buruknya praktik politik dinasti. Masihkah anda mau memilih cakada yang tersangkut politik kekerabatan?

Dinamika Pilkada Mandailing Natal (Madina) sepertinya akan lebih kompetitif  dibandingkan dengan Pilkada Tapsel yang sama-sama bergulir pada 9 Desember mendatang. Antara lain yang membuat Pilkada Madina lebih menarik adalah bakal terjadinya pertarungan antara tiga pasangan calon (paslon) yang sepertinya punya kekuatan berimbang bila disandingkan head to head di antara mereka. Sangat kontras bila kita coba bandingkan dengan kekuatan antara dua paslon di Pilkada Tapsel.                                                  

Kekuatan tiga paslon yang berimbang sudah barang tentu tingkat rivalitas di antara mereka juga ketat dan menarik. Strategi dan kemampuan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki, baik popularitas/elektabilitas, dukungan parpol, massa, jaringan dan dukungan dana. Menjadi sesuatu yang sangat penting artinya. Hanya paslon yang punya strategi mumpuni dan bisa mendayagunakan sumber daya – punya peluang sebagai pemenang. Yang tidak mampu  akan tersingkir dalam perhelatan Pilkada Madina nantinya. 

Seperti diketahui H.M. Ja’far Suhairi Nasution adalah mantan Wakil Bupati dan dalam pilkada kali ini maju sebagai calon bupati dengan menggandeng wakilnya Atika Azmi Utammi Nasution. Paslon yang punya brand SUKA ini mendapat nomor urut 1 dan diusung tiga partai politik, PKB, PKS serta Hanura. Sangat menarik, bila HM Ja’far Suhairi Nasution akhirnya mengincar kursi orang nomor satu di Madina meskipun harus berhadapan dengan  H. Dahlan Hasan Nasution sang petahana yang tak lain mitranya di Pilkada 2015.                            

Hal lain yang menarik dari paslon H.M. Ja’far Suhairi Nasution, yang menjadi calon wakilnya perempuan milineal lulusan Australia yang lahir di Kotanopan 1993. Atika menyelesaikan studi S1 dan S2 di Universitas Of News Wales, Sydney, Australia.   Pertanyaan apakah Atika bisa menjadi vote getter yang mampu menarik kaum perempuan yang jumlahnya mayoritas untuk memilih pasangan SUKA? Bila popularitas Atika mampu menghipnotis kaum perempuan dan kalangan milineal di Madina, tentu peluang pasangan ini menang makin terbuka lebar.                                                                                                   

Sedangkan paslon nomor urut 2 adalah,  Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin Parinduri didukung tujuh partai politik, Golkar, PPP, PKPI, Nasdem, PDIP,  Beringin Karya dan Perindo. H. Dahlan Nasution merupakan bupati petahana yang kali ini berpasangan dengan Ketua DPD Partai Golkar, H. Aswin Parinduri. Tidak jelas apa yang menjadi penyebab mengapa H. Dahlan Nasution tidak maju kembali bersama wakilnya H.M. Ja’far Suhairi Nasution yang justru kini menjadi rivalnya. Padahal bila mereka perpasangan kembali seperti Pilkada 2015, peluang menang justru jauh lebih besar.                                             

Apakah Drs. H. Dahlan Hasan Nasution yang berpasangan dengan H. Aswin Parinduri akan muncul sebagai pemenang dalam posisinya sebagai petahana? Peluang itu tetap besar, tapi semua bisa berubah dengan cepat. Sekali lagi sangat tergantung pada strategi dan kemampuan mendayagunakan sumber daya sebagai petahana, yang sudah punya popularitas/elektabilitas dibandingan dua paslon pesaingnya. Tapi sekali lagi itu tidak bisa dijadikan sebagai garansi kekuatan paslon nomor urut 2.                                                  

Adapun paslon dengan nomor urut 3, adalah H.M. Sofwat Nasution-Ir. Zubeir Lubis. Paslon ini diusung  tiga partai politik, PAN, Demokrat dan Gerindra. H.M. Sofwat Nasution adalah pensiunan jenderal TNI bintang satu. Sedangkan wakilnya Zubeir Lubis yang kerap dipanggil mamak “Beir”, merupakan politisi karatan PKB yang sudah tiga priode menjadi anggota legislatif. Meskipun Zubeir Lubis yang juga pemilik Hotel Rindang itu  merupakan politisi PKB. Ia tidak mendapatkan dukungan dari partai yang dimotori Gus Dur itu. Justru sebaliknya PKB memberikan dukungan pada paslon nomor urut 1.

Perlu dicatat, ketiga paslon ini sudah cukup lama bersentuhan dengan birokrasi di Kabupaten Mandina. Mungkin hanya H.M. Sofwat Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution yang tidak pernah bersentuhan dengan birokrasi secara langsung. Artinya ketiga paslon punya massa pendukung di kalangan birokrasi. Disamping itu ketiga paslon sangat familiar di hampir semua lapisan masyarakat. Artinya ketiga paslon punya dukungan massa yang merata di Madina. Jadi agak sulit memprediksi siapa di anatara tiga paslon itu yang paling berpeluang menang. Karena ketiga paslon  mempunyai kekuatan yang hampir berimbang.                                                                                                                         

Paslon manapun yang menang, apakah nomor urut 1, 2 atau 3. Yang pasti, paslon terpilih sudah harus berhadapan dengan berbagai permasalahan yang begitu kompleks dan membutuhkan penanganan fokus, tepat dan cepat.  Sebut saja masalah yang tak tuntas sampai hari ini soal buruknya infrastruktur (jalan dan jembatan) di beberapa wilayah kecamatan/desa, banyaknya desa dengan kategori sangat tertinggal dan tertinggal (terisolasi). Kerusakan lingkungan yang sistematik dan masif karena perambahan hutan/illegal loging dan tambang-tambang liar di aliran sungai yang telah merusak ekosistem.

Yang tidak kalah menyesakkan dada, makin maraknya peredaran narkoba dan penyakit-penyakit sosial yang sangat kontras dengan semboyan “Madina yang Madani”. Madina begitu masyhur sebagai salah satu daerah “produsen” ganja di Sumut. Berhektar ladang ganja dengan hasil berton sudah dimusnakan, tapi masih tetap saja muncul landang ganja baru di tempat yang sama di wilayah  Tor Sihite. Berita tentang ganja dan penangkapan pengedar dan pemakai narkoba di Madina sudah hal lumrah menghiasi berita di media massa lokal dan nasional.  

Kepala Lapas kelas IIB Panyabungan, Indra Kasuma pernah mengatakan kepada MohgaNews (Selasa, 7 Juli 2020), sebanyak 397 orang penghuninya terlibat kasus narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang (narkoba).  Ganja merupakan barang haram yang paling banyak dikonsumsi mereka. Artinya, ganja yang dikonsumsi, jelas  bukan datang dari luar wilayah Madina. Apa yang terjadi di Lapas tersebut adalah gambaran nyata semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Fenomena sosial ini juga sebagai  bukti adanya “mafia”  ganja di wilayah Madina.                                                    

Soal buruknya infrastruktur sudah merupakan permasalahan klasik dan cerita lama di Kabupaten Madina. Meskipun  Indonesia sudah 75 tahun merdeka dan pilkada di Madina sudah 4 putaran. Masalah ini kerap hanya dijadikan sebagai bahan “jualan” dalam kampaye saja. Dan masyarakat di kawasan Sulang Aling,  Desa Ranto Panjang, Lubuk Kapundung I, Lubuk Kapundung II dan Desa Hutaimbaru, Kecamatan Muara Batanggadis paling menderita. Mereka sudah kerap mendapat janji sorga soal pembangunan infrastruktur dari paslon menjelang pilkada.

Dan kenyataannya, sampai hari ini masyarakat  harus berjibaku selama lima jam naik robin (perahu bermesin)melawati Sungai Batanggadis dan Parlampungan agar sampai di Singkuang ibukota kecamatan. Luar biasanya semua desa yang disebutkan tergolang dalam kategori desa sangat tertinggal. Kemiskinan infrastruktur sudah pasti berbading lurus dengan kemiskinan masyarakat. Keterbatasan akses keluar masuk sudah pasti berdampak pula terhadap pengembangan usaha dan pemasaran hasil-hasil pertanian masyarakat di sana.  

Terkait dengan soal buruknya infrastruktur di wilayah Sulang Aling, Kecamatan Muara Batang Gadis, termasuk  di Desa Silogun di Kecamatan Pakantan, yang kondisnya hari ini masih seperti lima tahun lalu. Lima tahun sudah berlalu sejak Pilkada 2015, ternyata yang pernah berjanji lupa untuk merealisasikannya. Yang menjadi pertanyaan, masihkah jualan soal buruknya infrastruktur di wilayah itu muncul lagi sebagai bahan jualan dalam kampanye di Pilkada 2020 ini? Hendaknya masyarakat makin cerdas, bisa membedakan mana paslon yang hanya berjanji palsu dan mana yang amanah.                                       

Ironisnya, di desa-desa yang miskin infrastruktur dan tergolong sebagai desa tertinggal dan sangat tertinggal masih dihuni kaum miskin. Tercatat jumlah kaum miskin Maret 2019 masih ada sebanyak 40.64 ribu orang di Kabupaten Madina dan mayoritas mereka berdiam di desa-desa sangat tertinggal. Tentu jumlah ini makin bertambah dengan terjadinya pandemi Covid 19. Sebagian dari mereka mengalami kemiskina struktural karena minimnya akses infrastruktur dan tidak adanya peluang berusaha karena keterisolasian tempat tinggal mereka.                                                                                                                    

Dari jumlah 27 kelurahan dan 377 desa yang tersebar di 23 kecamatan ada 97 desa tergolong sangat tertinggal dan sisanya tertinggal. Kecamatan-kecamatan yang masih ada  desa sangat tertinggal berada di Kecamatan Panyabungan Selatan, Panyabungan Timur, Huta Bargot,  Muara Batang Gadis, Batahan, Sinunukan, Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek, Pakantan, dan Kotanopan. Dimana Indeks Desa Membagun (IDM) sangat rendah, diukur dari rendahnya indikator dimensi: kesehatan, pendidikan, permukiman, keragaman produksi, perdagangan, kualitas lingkungan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah.                               

Paling banyak desa sangat tertinggal ada di wilayah Pesisir Pantai Barat Madina. Padahal wilayah ini memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Sayangnya wilayah ini justru tidak mendapatkan distribusi hasil-hasil pembangunan yang memadai. Padahal kontribusinya terhadap PAD Madina signifikan besarnya. Meskipun di wilayah ini ada ratusan hektar perkebunan sawit tak serta merta memberikan mamfaat yang besar bagi masyarakat. Lahan sawit kerap menjadi sumber konflik dan penyebab kerusakan lingkungan. Demikian juga pencemaran aliran sungai karena adanya tambang-tambang liar yang sampai hari ini tidak ada solusinya.                                                                                                                       

Sepertinya wilayah ini juga luput dari agenda tiga paslon yang menjadi kontestan pilkada. Kondisi wilayah yang kaya ini tapi sangat miskin infrastruktur sepertinya tidak  dianggap begitu penting dan menjadi skala prioritas untuk mempercepat pembangunannya dalam visi misi paslon. Sudah seharusnya masyarakat di wilayah Pantai Barat hanya memilih paslon yang punya komitmen dan respon untuk membangun infrastrutur yang selama ini sudah  berdampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi dan mobilitas  masyarakat  di sana.                                                                                                                                            

Akhir kata, kita berharap masyarakat di Kabupaten Madina bisa menjadi pemilih cerdas dan seletif, dengan tidak memilih paslon yang tidak punya visi dan misi untuk membangun infrastruktur (terutama di wilayah Pantai Barat), memberantas narkoba, memutus ketertinggalan/keterisolasian desa, menanggulangi kemiskinan, menyelamatkan kerusakan lingkungan. Dengan APBD sudah di atas angka 1 triliun rupiah lebih, seharusnya berbanding  lurus dengan kualitas infrastruktur. Harus diingat infrastruktur berkulitas merupakan urat nadi yang mendukung lajunya roda perekonomian, sarana mobilitas sosial dan bukti tidak adanya keterisolasian wilayah (desa/kecamatan) serta menjadi indikator kemajuan  daerah otom. Kemiskinan infrastruktur bisa jadi bukti ketertinggalan suatu daerah otonom, sekaligus menjadi indikator terjadinya korupsi di daerah.

Posted by: effanzulfiqar | November 30, 2020

Pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan: Kemiskinan dan Ibu Kota Sipirok

Pilkada Kabupaten Tapsel yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang diikuti dua pasangan calon (paslon).  KPU Kabupaten Tapsel telah menetapkan paslon nomor urut 1,  Mhd Yusuf Siregar-Robi Agusman Harahap yang didukung dua parpol, NasDem dan Hanura. Adapun paslon Dolly Putera Parlindungan Pasaribu-Rasyid Assaf Dongoran  nomor urut 2 diusung 7 parpol, Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKB, Demokrat dan PDI-P dan lima parpol non kursi, Perindo, PKS, PBB, Berkarya dan Gelora.

Terkait profil kedua paslon masyarakat Tapsel sudah cukup familiar dengan mereka. Apalagi Mhd Yusuf Siregar sang Presiden Siregar “Sedunia” yang awalnya diplot NasDem sebagai calon wakil bupati dipasangkan dengan Doli Sinomba Siregar yang mengundurkan diri. Mundurnya Doli, maka Mhd Yusuf Siregar posisinya menjadi calon bupati yang  dipasangkan NasDem dengan Robi Agusman Harahap. Hebatnya, paslon ini mendaftar di KPU Tapsel satu jam sebelum batas tanggal pendaftaran ditutup resmi.  

Mhd Yusuf Siregar untuk kedua kalinya ikut meramaikan Pilkada Tapsel, setelah perhelatan Pilkada 2015 berpasangan dengan H. Rusydi Nasution. Di Pilkada 2015 paslon ini menempati posisi kedua meraih 41.720 suara (27,66%). Di Pileg 2019 ia juga mencoba keberuntungannya, maju sebagai anggota DPR dari Dapil 2 Sumatera Utara. Tapi keberuntungan belum berpihak dan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Tapsel itupun gagal melangkah ke Senayan.

Sedangkan wakilnya Robi Agusman Harahap merupakan anak dari Rahudman Harahap mantan Sekda Kabupaten Tapsel dan Walikota Medan. Robi pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2014-2019 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Ia kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kota Padangsidimpuan.

Adapun Dolly Putera Parlindungan Pasaribu adalah putra sulung dari Panusunan Pasaribu mantan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah 1995-2001 yang merupakan abang kandung Bupati Kabupaten Tapsel  H. Syahrul M Pasaribu. Artinya Dolly tak lain adalah kemenakan dari Syahrul M. Pasaribu. Dolly kini menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tapsel. Sedangkan calon wakil bupati, Rasyid Assaf Dongoran merupakan politisi Golkar yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Partai Golkar Sumut.  Rasyid juga pernah menjadi caleg di Pileg 2019 dari Dapil 7 Tabagsel, tapi belum lolos sebagai wakil rakyat untuk DPRD Provinsi Sumut.

Sebagaimana diketahui bahwa kurang lebih satu tahun sebelum maju di Pilkada 2020, Dolly yang menjabat sebagai sekretaris KNPI Kabupaten Tapsel itu dilantik sebagai anggota DPRD dari Partai Gerindra sudah melakukan sosialisasi lewat spanduk dan baliho di beberapa tempat strategis. Adapun tagline yang diusungnya: “Bersama Kita LANJUTKAN Pembangunan Tapsel untuk RAKYAT yang SEHAT, CERDAS dan SEJAHTERA”.

Kalimat “Lanjutkan” terkesan sebagai manifestasi keinginan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan pamannya (udak) sendiri. Maka tidak berlebihan bila dalam berbagai acara-acara Pemerintah Daerah yang sifatnya seremonial dan formal, Dolly selalu muncul dalam kapasitasnya mewakili unsur legislatif sebagai  ketua Fraksi Partai Gerindra ataupun sebagai Sekretaris KNPI.  Artinya sejak awal Dolly sudah sangat intens dalam mesosialisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat Tapsel.

Sudah barang tentu sosialisasi tersebut langsung atau tidak langsung memberikan nilai tambah bagi Dolly untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya. Ini memberi keuntungan tersendiri untuk Dolly. Ia sepertinya, “sambil menyelam minum air”. Memang apa yang dilakukan Dolly yang duluan “curi” start sebelum tahapan kampaye dimulai, sama sekali tidak menabrak aturan hukum. Jadi tak ada yang salah dalam hal ini.

Dari dua paslon pilkada Tapsel,  prediksi saya Dolly Putera Parlindungan Pasaribu-Rasyid Assaf Dongoran sepertinya lebih berpeluang menang dibandingkan paslon Mhd Yusuf Siregar-Robi Agusman Harahap. Tapi dalam pertarungan politik tidak berlaku hukum matematika, karena bisa terjadi sesuatu yang bersifat anomali yang bisa mendegradasi popularitas dan elektabilitas paslon nomor urut no 2. Meskipun itu kecil kemungkinannya terjadi, belajar dari beberapa kasus pilkada yang mempraktikan politik “kekerabatan”.

Ada beberapa faktor yang mendukung peluang kemenangan paslon nomor urut 2. Pertama, posisinya sebagai kemenakan Bupati Tapsel petahana. Kedua,  sosialisasi yang lebih awal jelas sangat membantu mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya. Ketiga, dukungan mayoritas parpol yang ada di DPRD, meskipun mesin politik belum menjadi jaminan terhadap keterpilihan paslon. Keempat,  sudah pasti dukungan dana dan jaringan yang lebih luas.

Sementara itu, paslon no urut 1, sepertinya harus bisa bekerja keras menggenjot popularitas dan elektabilitas pada kampanye resmi 26 September – 5 Desember 2020 ini. Dimana paslon, parpol pendukung, team sukses dan jaringan pendukung harus bisa memanajemen kegiatan kampanye secara efektif dalam forum pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Bila tidak, maka upaya menaikkan popularitas dan elektabilitas paslon nomor urut 1 rada-rada sulit.

Terlepas dari itu siapapun yang akan menang masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) dan masalah yang harus diselesaikan di Tapsel. Dua periode Bupati H. Syahrul Pasaribu menjabat diakui pembangunan di Tapsel signifikan kemajuannya bila dilihat dari kacamata makro. Tapi bila ditelisik dari kacamata mikro masih ada masyarakat di beberapa desa yang belum menikmati hasil pembangunan tersebut sekalipun Bupati sudah menjabat dua periode, bahkan Indonesia sudah merdeka 75 tahun.

Masih ada beberapa desa dikategorikan sebagai desa sangat tertinggal dengan Indeks Desa Membangun (IDM) paling rendah. Di antaranya Desa Silangkitan Tambiski, Desa Sunge Sigiring-Giring, Desa Parau Sorat Sitaba-taba di  Kecamatan Saipar Dolok Hole. Desa Batu Horing di Kecamatan Batang Toru.  Dalam  Surat Keputusan Direktur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kemajuan dan Kemandirian Desa. Disebutkan  status desa berdasarkan IDM masih ada 82 desa dengan kategori tertinggal dan 17 desa dengan kategori sangat tertinggal di Tapsel. (https://hanibalhamidi.files.wordpress.com/2016/03/12-sumut-idm5.pdf)

Hal lain yang masih memerlukan perhatian super ekstra adalah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapsel  masih ada 24.220 jiwa (8,60%) dari jumlah penduduk 281.933 jiwa. Memang harus diakui ada penurunan jumlah penduduk miskin jika dihitung dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2017, 2018 hingga 2019. Rinciannya pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin  ada 29.480 jiwa (10,60%), tahun 2018 turun jumlahnya menjadi 25.630 jiwa (9,16%) dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi  24.220 jiwa (8,60%). (https://www.metro-online.co/2020/02/penduduk-miskin-di-kabupaten-tapanuli-selatan-berjumlah-24220-jiwa.html).

Yang menjadi pertanyaan apakah jumlah mereka yang tergolong miskin sebanyak 24.220 jiwa tersebut berada dalam kelompok yang mengalami kemiskinan struktural? Sebagaimana difahami bahwa kemiskinan struktural bukan masalah ketidak mampuan orang miskin untuk bekerja karena kemalasan atau takdir. Tapi kerena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam memberikan kesempatan dan peluang bagi kelompok miskin itu untuk bekerja. Harus diingat kemiskinan struktural berpotensi terjadinya pewarisan kemiskinan dari generasi ke generasi dan ini jelas sangat mengkuatirkan.

Demikian juga kesenjangan antara wilayah masih terjadi, bahkan ada pembangunan yang terlalu terfokus pada suatu wilayah/kecamatan tertentu. Sementara di kecamatan lain jauh tertinggal bahkan hampir tak tersentuh. Sebut saja Kecamatan Saipar Dolok Hole dan Kecamatan Biru yang sampai hari ini masih mengalami kemiskinan infrastruktur yang menghubungan desa-desa di kawasan tersebut. Padahal wilayah tersebut memiliki potensi yang cukup menjanjikan, tapi karena buruknya infrastruktur, maka  potensi yang ada tidak termamfaatkan dengan baik bagi peningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana.

Pemerataan pembangunan di wilayah Tapsel harus direalisasikan dengan nyata yang meliputi 221 desa dan 37 kelurahan di 15 kecamatan. Jadi tidak hanya terfokus pada suatu wilayah saja. Hal ini sangat penting artinya untuk mencegah adanya keinginan wilayah yang merasa dianaktirikan pembangunannya untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) keluar dari Kabupaten Tapsel. Karena pernah ada wacana yang digulirkan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk membentuk DOB yang wilayahnya meliputi Kec. Batangtoru, Muara Batangtoru, Marancar, Angkola Barat, Angkola Sangkunur dan Angkola Selatan. Dan ini tidak boleh terjadi.

Pembangunan infrastruktur berupa jalan yang menghubungkan semua wilayah di Kabupaten Tapsel sangat penting artinya. Dengan terhubungkannya semua wilayah-wilayah Tapsel, akan memudahkan masyarakat melakukan mobilitas dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, baik itu untuk kepentingan pemerintahan, bisnis/usaha, pengembangan pariwisata dan kepentingan sosial lainnya. Disamping itu keinginan untuk pembentukan DOB dengan sendirinya akan terabaikan, karena semua wilayah tidak ada yang merasa dianaktirikan lagi. 

PR paling mendesak yang harus dilakukan kepala daerah terpilih adalah mempercepat pemindahan semua pusat aktivitas pemerintahan, sosial, ekonomi dan politik ke ibukota kabupaten di Sipirok dari Padangsidimpuan. Sampai hari ini 13 tahun sudah UU No 37 dan 38 Tahun 2007 tentang Pembetukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas berlaku masih ada beberapa institusi/lembaga pemerintah/swasta, termasuk parpol yang tetap nyaman berdomisili di Padangsidimpuan yang merupakan ibukota Kota Padangsidimpuan.

Dalam hal ini kepala daerah terpilih harus mendorong semua institusi/lembaga pemerintah/swasta untuk secepatnya memindahkan kantor dan aktivitasnya ke Sipirok sebagai ibu kota  Kabupaten Tapsel. Alangkah jangalnya secara administrasi bila surat-surat masih mencantumkan Padangsidimpuan di awal surat atau membuat kesepakatan/mensahkan /menandatangani dengan menuliskan kata Padangsidimpuan di dalamnya yang sebenarnya merupakan ibu kota dari Kota Padangsidimpuan.

Pemindahan semua institusi/lembaga dapat dipastikan akan semakin mendorong perkembangan Sipirok sebagai ibukota kabupaten yang dengan sendirinya juga akan berimbas terhadap perkembangan wilayah-wilayah (kecamatan/desa) yang berdekatan dengan Sipirok. Sudah pasti dengan terpusatnya semua aktivitas pemerintahan, sosial, ekonomi dan politik di Sipirok akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Sipirok dan wilayah-wilayah sekitarnya.

Posted by: effanzulfiqar | November 30, 2020

Omnibus Law Menggerus Otonomi Daerah?

                            

Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang sudah diajukan Pemerintah drafnya ke DPR untuk dibahas sejak awal sudah memunculkan polemik yang berkepanjangan. Pemicunya adalah ketertutupan Pemeritah dalam proses pembahasannya dan adanya pasal-pasal dalam RUU Cilaka yang mencerminkan sikap otoriter Pemerintah.

Diantaranya, munculnya keinginan Pemerintah untuk melakukan resentralisasi (menarik kembali kebijakan desentralisasi) atas semua kewenangan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda). Keinginan tersebut seolah menampilkan watak otoriter Pemerintah yang begitu kuat, yang bertolak belakang dari semanagat Reformasi 1999 yang salah satu dari enam butir tuntutunnya adalah otonomi luas bagi provinsi/kabupaten/kota.

Faktanya, sejak perubahan UU No 32 Tahun 2009 tentang Pemeritahan Daerah menjadi UU No 23 Tahun 2014. Keinginan pemerintah untuk melakukan resentralisasi sudah kelihatan, meskipun masih malu-malu dengan cara mengalihkan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Dan dengan keberadaan RUU Omnibus Law Cilaka itu, semakin mempertegas sikap Pemerintah yang hendak melakukan resentralisasi.

Pemerintah lewat Omnibus Law UU Cilaka bakal memaksa Pemda untuk melepaskan beberapa kewenangan yang dimilikinya sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah, menjadi kewenangan  Pemerintah pusat. Artinya Pemerintah ingin mempreteli habis kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemda sejak awal diberlakukan kebijakan otonomi daerah tahun 1999 melalui penerapan UU No 22 Tahun 1999. 

Ada beberapa aturan yang dimuat dalam RUU tersebut yang sangat bertentangan dengan semangat dan makna desentralisasi. Kalaupun Pemerinah berdalih dengan menyebut untuk kepentingan pembangunan, investasi dan daya saing.  Tetap saja alasan itu tidak masuk akal bila dikaitkan dengan amanat pasal 18 UUD 1945 dan tuntutan reformasi.

Adalah sesuatu yang aneh bila seorang menteri Dalam Negeri bisa memecat kepala daerah yang dipilih secara langsung, karena tidak menjalankan proyek strategis nasional. Atau Pemerintah seenaknya menarik ketentuan yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang selama ini sudah menjadi kewenangan Pemda.

Termasuk menghapuskan kewenangan daerah dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan beberapa izin lainya. Padahal semua kewenangan pajak dan retribusi daerah serta pemberian izin tersebut mejadi sumber PAD. Kewenangan pengelolaan mineral dan batubara juga akan ditarik Pemerintah yang merupakan sumber PAD bagi banyak daerah. Pemda yang selama ini sudah kelimpungan dalam mencari sumber-sumber PAD. Dengan penarikan kewenangan tersebut sudah pasti kesulitan menopang APBD.

            Disamping itu yang menjadi pertanyaan apakah Pemerintah lebih faham dengan kondisi real dan permasalahan di daerah dibandingkan dengan Pemda? Bagaimana mungkin Pemerintah lebih tahu soal-soal yang terkait dengan pemamfaatan ruang dan lingkungan hidup (Amdal) bila kewenangan dibidang ini yang selama ini dipegang Pemda juga  bakal diambil alih Pemerintah?

Termasuk Peraturan Daerah (Perda) provinsi/kabupaten/kota dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)gubernur/bupati/walikota  dapat dibatalkan Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Semua regulasi dalam bentuk peraturan yang merupakan produk daerah tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pemerintah. Cukup dengan Peraturan Presiden (Pepres) pembatalannya.

Seandainya Pemda masih membandel memberlakukan peraturan yang telah dibatalkan lewat Perpres tersebut. Maka Pemda akan dikenai sanksi administratif dan sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda. Sanksi administratif dalam hal ini dengan tidak dibayarkannya hak keuangan kepala daerah dan anggota DPRD selama tiga bulan.

Kalau kita merunut kembali kebelakang, klausul semacam ini sudah pernah tertuang dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 251. Yang intinya menyebut, Perda provinsi, kabupaten/kota dan peraturan gubernur/bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dicabut secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri/gubernur selaku wakil Pemerintah.

Semua ketentuan yang tertuang dalam Pasal 251 ayat (1), (2), (3) tersebut sudah  dibatalkan dengan dua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni Putusan No. 137/PUUXIII/2015 dan No. 66/PUU-XIV/2016. Menurut MK, kewenangan Menteri Dalam Negeri dan atau Gubernur untuk mencabut Perda dan Perkada adalah inkonstitusional. Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (6) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Dengan adanya dua putusan MK tersebut.  Mahkamah Agung (MA) menjadi institusi tunggal yang berwenang untuk membatalkan Perda dan Perkada, bukan dengan Perpres sebagaimana yang tertuang dalam RUU Cilaka. Dalam hal ini, Pemerintah kembali menghidupkan pasal yang telah dibatalkan MK tahun 2015 dan 2016 lalu.  Tidak masuk akal, dua kali MK membatalkan pasal tersebut, kini coba dihidupkan kembali oleh Pemerintah.

           Pasal 350 UU No 23 Tahun 2014 terkait perizinan juga akan dibatalkan Pemerintah. Dalam pasal baru yang dimuat di RUU “Sapu Jagad” itu, disebutkan pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola oleh Pemerintah. Adapun kepala daerah hanya diberi kewenangan mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah.

Bila tidak mematuhi, ancaman sanksi kepada Pemda yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut sudah disiapkan Pemerintah. Jika teguran tertulis Pemerintah dua kali berturut-turut tidak direspon kepala daerah. Pemerintah mengambil alih kewenangan perizinan berusaha dari gubernur. Dan gubernur diberi kewenangan mengambil alih kewenangan perizinan berusaha dari bupati/wali kota sebagai wakil Pemerintah pusat.

Itu hanya sebagian dari pasal-pasal “nyeleneh” di RUU Cilaka yang mendistorsi makna dari kebijakan desentralisasi. Kalau DPR yang mayoritas dikuasai partai penyokong Pemerintah seirama dengan Pemerintah. Maka, lengkaplah sudah derita Pemda. Cita-cita mewujudkan otonomi daerah yang bersifat nyata, luas dan bertanggungjawab dalam upaya menguatkan NKRI serta mensejahterahkan masyarakat di daerah, kini tinggal mimpi.

Sudah pasti persoalan teknis akan muncul dalam praktiknya, bukan hanya permasalahan regulasi semata. Luasnya wilayah NKRI akan menyulitkan Pemerintah untuk melaksanakan kewenangannya yang bertambah luas terkait dengan perizinan yang sudah diambil alih. Belajar dari pengambil alihan kewenangan urusan pertambangan, kelautan, kehutan dan pendidikan (pegelolaan pendidikan menengah) dari kabupaten/kota ke provinsi saja, sudah banyak menimbulkan masalah di lapangan.

Apalagi diambil alih Pemerintah dengan rentang kendali yang lebih jauh dibandingan dari provinsi ke kabupaten/kota. Kasus yang kecil saja ketika ada masalah pembalakan hutan atau pertambangan liar yang merusak lingkungan di kabupaten.  Biasanya sikap Pemda/kepala daerahnya hanya “cuek”, karena menganggap itu bukan lagi menjadi domain kewenangannya. Lalu bagaimana kalau ada masalah di daerah? Apakah Pemeritah bisa mengambil solusi dengan cepat dengan rentang kendali yang begitu jauh?

Sejatinya, posisi Pemerintah hanya membuat kebijakan dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriterianya (NSPK) seperti apa. Demikian juga menyiapkan  pengawasan dan sanksinya bila terjadi pelanggaran Pemda terhadap NSPK yang sudah tetapkan Pemerintah. Bukan sebaliknya, dengan seenaknya menarik kembali kewenangan tersebut hanya karena daerah dianggap menghambat pembangunan, investasi dan daya saing. 

RUU Cilaka yang akan mempreteli kewenangan Pemda tersebut merupakan gambaran kegagalan Negara. Dalam hal ini Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana atribusi dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu satu dari enam tuntutan Reformasi 1998 adalah implementasi otonomi daerah seluas-luasnya. Ternyata setelah 22 tahun berjalan, tuntuntan reformasi yang belum sepenuhnya tersahuti itu malah dipreteli Pemeritah sendiri dengan berlindung dibalik pembangunan, investasi dan daya saing.

Dengan tergerusnya kewenangan Pemda dan makin absolutnya kewenangan Pemerintah dengan klausul-klausul baru dalam RUU Cilaka. Semakin nyata Pemerintah ingin mengulang kembali praktik pemerintahan Orde Baru yang sentralistik dan otoriter selama 32 tahun. Silakan baca pada pasal 164 RUU itu tertulis jelas menyebut, dengan berlakunya UU Cilaka. Maka kewenangan menteri, kepala lembaga, ataupun Pemda yang telah ditetapkan dalam UU Cilaka wajib dimaknai sebagai kewenangan Presiden. Hebat bukan?

Posted by: effanzulfiqar | November 30, 2020

Fenomena Kerajaan Fiktif dan Ratu Adil

Masyarakat Indonesia di tengah himpitan banyaknya kesulitan hidup dan hampir setiap tiap hari disajikan banyak polemik dan kontroversi politik yang membuat kening berkedut. Sedikit terhibur,  sesaat lupa masalah hidup yang sedang dihadapi dan kontroversi politik yang penuh kebohongan dengan sajian episode fenomena kerajaan fiktif. Mulai dari Kerajaan Agung Sejagad, Sunda Empire dan belakangan munculnya sosok Dony Pedro yang menyebut dirinya sebagai King of King.

Kini mereka yang menjadi pentolan kerajaan-kerajaan fiktif tersebut sudah menjadi tersangka dengan tuduhan sengaja menerbitkan keonaran dan menyebarkan kabar bohong serta melakukan penipuan. Mereka terancam pidana kurungan 10 tahun penjara. Yang mengherankan banyak orang yang terhipnotis menjadi pengikut sang raja fiktif tersebut. Mereka jadi pengikut, menghambakan dirinya dengan tulus ikhlas. Karena menjadi pengikut dianggap sebagai jalan instan menaikan status mereka dalam strata sosial.

Padahal mereka menjadi pengikut para raja fiktif itu tidaklah gratis, tapi diharuskam menyumbang sejumlah uang. Meskipun harus membayar, tidak menjadi masalah, status sebagai anggota kerajaan sepertinya jauh lebih penting buat mereka. Para pengikut tak pernah mempertanyakan keabsahan  yang mengklaim dirinya sebagai apakah raja benaran atau palsu. Jauh lebih penting bagi mereka status sebagai anggota kerajaan dengan memakai seragam kebesaran dan status keningratan yang disandang sesuai persepsi mereka sendiri.

Kerena menjadi anggota kerajaan tentunya menjadi sebuah kehormatan yang tinggi bagi mereka yang dalam kehidupan sehari-hari hanya menjadi orang biasa yang menghadapi banyak persoalan hidup. Artinya mereka berharap sebagai anggota kerajaan akan terjadi gerak sosial vertikal menjadi orang yang lebih terhormat yang sepanjang hidup mereka tidak pernah mereka nikamiti status seperti itu dalam kehidupan sosial mereka. Sekalipun semua hanya halusinasi dan tak logis dengan narasi-narasi yang disampaikan para petinggi kerajaan khayal tersebut, tetapi bagi mereka para pengikutnya itu sesuatu yang nyata.

Sebagaimana disebut sosiolog UI Imam B. Prasodjo, bahwa kehadiran kerajaan fiktif tersebut bisa dirujuk pada konsep neotribalism dalam teori Sosiologi, yakni adanya sekelompok orang, dengan ciri-ciri, pola pikir, emosional sendiri dan kelompok tersebut bersifat ekslusivitas dan hierarki. Konsep neotribalism tersebut sejalan dengan sifat feodalisme berbalut takhyul yang disebutkan Mochtar Lubis dalam bukunya “Manusia Indonesia”. Dimana kepercayaan yang bersifat takhyul semacam kerajaan fiktif itu masih  dianggap sesuatu yang benar, meskipun tak bisa dibuktikan secara faktual keberadaannya.

Artinya neotribalisme bertemu dengan neofeodalisme yang akarnya masih kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat terutama di wilayah-wilayah pedesaan.  Ini menjadi faktor pendorong mengapa begitu banyak orang yang bersedia menjadi pengikut. Mimpi mereka hanya satu, status sosialnya serta merta bisa terdongkrak dalam stratifikasi sosial. Sebagaimana mimpi banyak orang bisa menjadi pegawai negeri. Meskipun  mereka tahu sebenarnya semua hanya semu. Mimpi mereka menjadi orang terhormat sepertinya menemukan salurannya, menjadi pengikut raja-raja fiktif tersebut.

Hal lain yang menjadi faktor penarik banyak orang bergabung dengan kerajaan fiktif itu, karena faktor simbol yang dimanifestasikan dalam wujud baju seragam, dan tanda pangkat yang dulunya dipake para raja dan pengikutnya. Termasuk penggunaan simbol-simbol militer yang dalam praktiknya masih sangat diminati banyak ormas di Negeri ini. Tentunya kesempatan untuk menjadi anggota atau pengikut dengan pernak pernik simbol-simbol kerajaan menjadi sesuatu yang menarik dan menjanjikan. Karena dalam dunia nyata mereka mustahil untuk mendapatkan semua itu.

Munculnya komunitas kerajaan fiktif ini setidaknya ada dua pihak yang berkepentingan di dalamnya. Di satu pihak ada yang menderita delusi keagungan yang ingin punya kuasa sebagai raja atau pemimpin agung.  Sementara dipihak lain ada sejumah orang yang sangat merindukan jabatan sebagai bagian dari lingkaran kerajaan yang tak pernah bisa diraihnya, meskipun harus membayar.

Fenomena kerajaan fiktif ini bila dikaitkan dengan adanya mitos kemunculan “Ratu Adil” atau “Satrio Piningit”, tentunya sangat masuk akal. Bagaimana tidak? Bila mencermati narasi-narasi yang dimunculkan para pentolan pendiri Kerajaan Agung Sejagad, Sunda Empire dan King of King, sekalipun tak logis. Narasi-narasi yang disampaikan menampilkan sebuah kerajaan yang kuat, dengan pemimpin yang kuat pula yang kekuasaannya meliputi seluruh jagad raya. Hebatnya kerajaan yang khayal ini diklaim punya deposito uang yang berjilbun yang bisa digunakan untuk mensejahterahkan rakyat.

Jadi ada sesuatu benang merah yang menautkan antara fenomena kemunculan kerajaan fiktif tersebut dengan apa yang diceritakan dalam mitologi Satrio Piningit seperti yang diramalkan Prabu Jayabaya. Ramalan yang menyebut  akan datangnya seorang pemimpin yang menjadi penyelamat, yang membawa keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah merujaknya berbagai masalah dan bencana yang dihadapi masyarakat.

Mimpi datangnya Ratu Adil  dalam wujud kerajaan semu itu dianggap para raja fiktif dan para pengikut menjadi sesuatu yang logis sekalipun faktualnya tidak akan mungkin muncul di alam nyata. Para raja itu bermimpi merekalah Ratu Adil yang ditunggu-tunggu di tengah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Di sisi lain para pengikut sesuai persepsi mereka sendiri, menganggap para raja fiktif itu yang akan menyelamatkan mereka dari himpitan hidup yang makin berat.  Entahlah, kadang saya juga meresa hidup seperti di Negeri Atas Awan.

Older Posts »

Categories