Posted by: effanzulfiqar | December 26, 2018

Menakar Kekuatan Paslon Kepala Daerah Tapanuli Selatan

Tapanuli Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang akan menggelar Pilkada Serentak 9 Desember 2015 ini. Tiga pasangan calon (paslon) kepala daerah yang akan maju adalah, Muhammad Yusuf Siregar–Rusydi Nasution, Aldinz Rapolo Siregar–Borkat dan Syahrul M Pasaribu–Aswin Effendi Siregar. Kali ini Pilkada Tapsel tanpa calon perseorangan.

Bagi Syahrul M Pasaribu bila terpilih sudah pasti bisa melanjutkan program-program pembangunan yang masih tertunda sebelumnya. Artinya peluang untuk menjual keberhasilan selama satu priode bisa menjadi modal penting untuk menaikkan elektabilitasnya. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya.

Tapi tidak bisa sepenuhnya Syahrul M. Pasaribu mengklaim bahwa program-program pembangunan yang sudah berjalan selama lima tahun priode kepemimpinannya adalah kerja kerasnya sebagai kepala daerah. Peran wakilnya Aldinz Rapolo Siregar juga tidak bisa dipandang sebelah mata dalam memberhasilkan semua program-program pembangunan di Tapsel.

Syahrul M Pasaribu dulu berpasangan dengan Aldinz Rapolo Siregar dalam Pilkada 2010 – kini mereka terpaksa harus berpisah.  Aldinz Rapolo Siregar tidak bisa melanjutkan kebersamaanya dengan Syahrun M Pasaribu. UU telah membatasi “kemesraan” mereka yang tidak membolehkannya dua priode menjadi wakil bupati karena sebelumnya ia pernah mendampingi Ongku Parmonangan Hasibuan dalam Pilkada 2005.

Di Pilkada Serentak ini Syahrul Martua Pasaribu menggandeng anak buahnya – Aswin Effendi Siregar mantan Sekda Kabupaten Tapsel. Sementara Aldinz Rapolo Siregar  berpasangan dengan politisi PAN Borkat. Pertarungan paslon nomor 2 dan 3 sepertinya akan berlangsung sengit. Dulunya mereka bersama-sama memipin Tapsel, tapi kini terpaksa harus berhadap-hadapan.

Disamping dua paslon tersebut masih ada kuda hitam dalam bursa perebutan orang nomor satu di Tapsel, yakni Muhammad Yusuf Siregar yang berpasangan dengan Rusydi Nasution yang mendapatkan nomor 1. Rusydi Nasution pernah mencoba peruntungannya maju menjadi Calon Walikota Padangsidimpuan di Pilkada 2012, ia menempati posisi ke 3 dari lima paslon yang bertarung.

Aldinz Rapolo Siregar bersama dengan Borkat sudah pasti akan bertarung habis-habisan sekalipun harus berhadapan dengan paslon Syahrul M Pasaribu-Aswin Effendi Siregar. Saya melihat pertarungan antara keduanya merupakan pertarungan “hidup mati”. Keduanya mempunyai basis wilayah pendukung fanatik dan motivasi yang sama-sama kuat untuk menang.

Mungkin Syahrul M. Pasaribu hanya kesulitan mendulang suara di wilayah Sipirok terkait dengan penetapan ibukota Kabupaten Tapsel. Aldinz Rapolo Siregar sepertinya juga  mengalami nasib yang sama, karena dianggap tidak konsisten dalam penetapan Sipirok tersebut. Tentunya kondisi ini bisa dimamfaatkan paslon Muhammad Yusuf Siregar-Rusyadi Nasution untuk meraup suara di wilayah Sipirok.

Pertarungan untuk merebut suara paling ketat akan terjadi antara paslon nomor 2 dan 3. Karena keduanya mempunyai motivasi yang sama kuat. Syahrul M Pasaribu sebagai incumbent  dengan Aswin Effendi Siregar yang harus berhenti jadi PNS – mau tidak mau harus bisa menang. Sedangkan Aldinz Rapolo Siregar yang mencoba naik kelas menjadi bupati juga sudah pasti berusaha semaksimal mungkin bersama Borkat untuk menang.

Bagi paslon Muhammad Yusuf Siregar-Rusydi Nasution sebagai penantang yang bukan incumben juga punya motivasi  kuat bagaimana bisa mengalahkan keduanya. Paslon nomor 1 harus bisa mendongkrak elektabilitas mereka sebagai calon alternatif ketika masyarakat sudah jenuh dengan incumben. Syahrul M Pasaribu dan Aldinz Rapolo Siregar  masih cukup tinggi popularitasnya dibandingkan dengan Muhammad Yusuf Siregar.

Tanpa adanya usaha ekstra dari paslon Yusuf Siregar–Rusydi Nasution akan kesulitan berhadapan dengan paslon Syahrul M Pasaribu–Aswin Effendi Siregar dan Aldinz Rapolo Siregar-Borkat. Diperlukan adanya kerja keras Tim Sukses dan mesin parpol pendukung untuk mendongkel elektabilitas keduanya. Sekedar catatan bahwa incumben tidak menjadi jaminan memenangkan Pilkada bila belajar dari Pilkada Jakarta.

Kinerja mesin partai politik pengusung tiga paslon tetap menentukan untuk mendongkrak elektabilitas ketiganya. Sebagaimana diketahui paslon Muhammad Yusuf Siregar-Rusyadi Nasution yang diusung Nasdem dan Demokrat.  Paslon Aldinz Rapolo Siregar-Borkat diusung PAN dan Hanura dan Syahrul M Pasaribu-Aswin Effendi Siregar diusung Golkar, Gerindra, PDI-P, PPP, PKPI, PKB dan PBB.

Meskipun diakui sejak Pilkada bergulir 2005 sesungguhnya bukan mesin partai yang efektif menentukan kemenangan calon tapi lebih banyak ditentukan kekuatan figur, popularitas, elektabilitas, jaringan dan modal finansial yang dimilik paslon di tengah kuatnya arus politik transaksional. Parpol hanya perahu.

Pilkada Tapsel sudah pasti akan diwarnai dengan “mobilisasi” PNS. Akan terjadi tarik menarik kekuatan antara Syahrul M Pasaribu dan Aldinz Rapolo Siregar  untuk memperebutkan suara PNS plus keluarganya yang jumlahnya cukup signifikan. Pasti akan terbelah dua kekuatan PNS di Tapsel, karena tidak semua akan memilih Aldinz Rapolo Siregar  dan sebaliknya juga tidak semua akan memilih Syahrul M Pasaribu.

Paling lama berinteraksi dengan PNS di Tapsel sudah pasti Aldinz Rapolo Siregar, mengingat beliau sudah dua kali menjadi wakil bupati. Sementara Syahrul M  Pasaribu baru satu priode menjadi kepala daerah dan Aswin Effendi Siregar belum lama menjadi birokrat di Tapsel sebelumnya bertugas di Kota Padangsidimpuan. Adapun paslon Muhammad Yusuf Siregar-Rusydi Nasution belum begitu dikenal di kalangan birokrasi.

Dalam konstelasi perebutan suara PNS, tetap kita harapkan netralitas mereka. Tapi mengharapkan netralitas birokrasi adalah sesuatu yang sangat sulit. Karena bagi kalangan PNS Pilkada seperti makan buah simalakama – maju kena mundur kena dan ini sudah terjadi dari Pilkada ke pilkada. Keterlibatan PNS sangat sulit dihindari untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Dalam amatan saya, perilaku pemilih dalam masyarakat Tapsel kerap berubah-ubah sampai tanggal 9 Desember ini. Peluang bagi ketiga paslon untuk terus menaikkan elektabilitas masih memungkinkan dan yang lebih penting menjaga basis konstituennya. Hanya paslon yang bisa memamfaatkan semua sumberdaya dan dana yang bisa unggul dalam Pilkada ini.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember ini diharapkan bisa berlangsung demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.  Sementara Penyelenggara Pilkada tetap bisa berkomitmen menjunjung netralitas. Terakhir kita berharap Pilkada Tapsel bisa berjalan tanpa politik uang, tanpa konflik, berjalan damai dan yang terpilih adalah paslon yang amanah. Semoga.

(Tulisan ini dimuat di Harian WASPADA – Medan, 9 Desember 2015)

Advertisements
Posted by: effanzulfiqar | December 26, 2018

Blangko KTP Dijual : Iseng?

Tiba-tiba publik Indonesia kembali dikejutkan dengan terjadinya kasus penjualan  blangko e-KTP lewat toko online (Tokepedia) yang dilakukan Nur Ishadi Nata, anak mantan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang – Provinsi Lampung.

Sebelumnya, tanggal 8 Desember 2018 publik juga dikejutkan dengan penemuan 1.706  e-KTP dalam karung di sawah dan 452 dikebun pisang di Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Status aktivasi e-KTP tersebut berbeda-beda, ada yang  masih berlaku dan sebagian lainnya habis masa berlakunya.

Bahkan versi Ketua RT setempat e-KTP itu ada yang masa berlakuknya seumur hidup. Jadi tidak seperti yang diberitakan e-KTP yang tercecer mayoritas telah habis masa berlakunya. Peristiwa serupa juga pernah terjadi Desa Salabenda,  Bogor (27 Mei 2018) dan Cikande Kabupaten Serang (11September 2018).

Kasus penjualan e-KTP yang dilakoni  Nur Ishadi Nata dianggap hal yang luar biasa. Ia cukup berani mencuri blangko e-KTP yang disimpan ayahnya. Kasus ini merupakan yang pertama terungkap dan tentunya tidak tertutup kemungkinan kasus serupa masih ada, perbedaannya hanya belum terkuak faktanya.

Padahal pidana bagi yang terlibat dalam kasus penjualan dokumen negara itu, termasuk yang memfasilitasi penjualannya ancaman hukumannya tidak main-main, 10 tahun penjara dan denda maksimal 1 milyar. Aturan ini tertuang jelas dalam UU 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan pasal 96.

Hebatnya, begitu kasus terbuka ke publik dan yang terjual baru 10 lembar blangko, yang bersangkutan meyebutkan apa yang dilakukannya dengan menjual blangko e- KTP, hanya untuk “iseng” semata.  Iseng yang sudah pasti  beresiko besar dan  berdampak luas di tahun politik yang memang mulai terasa “panas”.

Apa yang dilakukan Nur Ishadi telah memunculkan kegaduan dan tanda tanya besar, mengingat tinggal empat bulan lagi penyelenggaran Pemilu. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, kini e-KTP menjadi syarat bagi pemilih untuk menggunakan hak pilih seperti diatur UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kasus ini juga bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem administrasi kependudukan yang sejak awalnya e-KTP sudah menimbulkan kontroversi dan menuai banyak masalah. Termasuk merebaknya kasus korupsi proyek e-KTP yang melibatkan elit pemerintah dan politik di negeri ini.

Sekalipun terjadi penjualan blanko e-KTP, bukan berarti sistem data kependudukan jebol. Karena, setiap blangko dilengkapi dengan chip yang keberadaannya bisa dilacak dengan sistem administrasi kependudukan. Blangko e-KTP yang dijual hanya bisa difungsikan jika terhubung dengan database kependudukan.

Tapi peluang untuk dijadikan e-KTP palsu dan didiplikasi akan tetap terbuka. Pemeritah boleh saja berkelit bahwa kasus jual beli blanko tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan untuk kemenangan salah satu pasangan calon. Sulit untuk tidak mengkaitkannya dengan pesta lima tahunan yang sebentar lagi akan digelar.

Tidak benar juga peryataan  Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengatakan  sulit mencegah terulangnya praktik jual beli blangko e-KTP. Katanya, ijazah ataupun uang pun bisa dipalsukan. Benar memang, tapi pemalsuan ijazah dan uang sangat berbeda impikasi yang ditimbulkannya dibandingan dengan  e-KTP  yang dipalsukan karena rawan disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan.

Apa yang sudah terjadi seharusnya penanganan kasusnya bisa dilakukan secara transparan dan tuntas. Mengingat e-KTP palsu juga masih mudah dibuat di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka semua orang sudah tahu seperti apa kondisinya. Pasar ini sudah pernah digerebek Polda Metro Jaya bulan Mei dan November 2015.

Berdasarkan investigasi Tempo pada Kamis, 6 Deseber 2018 di Pasar Pramuka masih menemukan adanya pembuatan e-KTP palsu dan tarif pembuatan yang ditawarkan Rp 700 ribu. Anehnya penawaran pembuatan e-KTP palsu itu berawal dari tukang parkir yang menjadi penghubung kepada pebuatnya.

Menyebutkan hanya 10 blangko yang terjual tentu saja masih perlu pembuktian apa memang hanya itu yang terjual?  Diperlukan data dan informasi yang valid soal kasus jual beli blanko e-KTP. Sekalipun hanya 10 blangko yang terjual jelas itu sudah menjadi masalah.

Auidit internal dalam proses pembuatan e-KTP secara transparan tetap dianggap perlu dan mendesak dengan terjadinya kasus tersebut. Jika tidak dilakukan secepatnya, pemerintah akan dianggap gagal dalam mengamankan data kependudukan.

Harus diingat issu e-KTP tetap akan menjadi bola panas menjelang Pemilu 2019 mendatang. Jadi tidak cukup dengan menyebutkan penjualan blangko e-KTP dilakukan hanya karena iseng dan dianggap selesai begitu saja. Perlu diungkap tuntas motif dibalik itu, termasuk e-KTP yang tercecer sampai ribuan jumlahnya.

(Tulisan ini sudah dimuat di Harian WASPADA – Medan, Senin 17 Desember 2018)

Posted by: effanzulfiqar | November 29, 2018

Habis Hutan Datanglah Banjir

Sekitar 30 tahun lalu menjadi pemandangan yang biasa melihat mobil truk tronton  lalu lalang di jalan lintas Sumatera mengangkut berton-tong kayu gelondongan yang berasal dari wilayah Mandailing Natal, ketika itu masih dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ada juga sebagian kayu gelondongan diangkut lewat laut dengan menggunakan kapal tongkang.

Pasokan kayu terbesar berasal dari wilayah Natal sampai ke  Muara Batang Gadis sekarang. Sebagian lagi kayu-kayu gelondangan berasal dari wilayah Muara Sipongi, Kotanopan, Panyabungan, Siabu dan sekitarnya. Panglong juga menjamur dan kayu yang diolah kuat dugaan tidak memiliki dokumen sah tapi kayu hasil illegal loging yang diambil di sekitar kawasan hutan penjanggah (wilayah resepan air) yang mengelilingi wilayah Mandailing Natal.

Proses eksploitasi masiv dan serampangan  sumber daya alam hutan itu sudah terjadi sejak tahun 1970-an di wilayah Kabupaten Mandailing Natal sebelum dimekarkan menjadi daerah otonom baru.  Kerusakan hutan terjadi karena pemberian Hak Penguasaan Hutan (HPH) kepada perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan kayu tidak terkendali dan terawasi. Dimana diduga kuat pemengang HPH juga merabah sampai ke kawasan hutan yang tidak termasuk wilayah penguasannya.

Di samping itu para pelaku illegal loging juga punya andil dalam mempercepat proses kehancuran hutan alam, baik itu yang dilakukan secara terang-terangan atau harus main “kucing-kucingan” sambil main mata dengan aparat. Masyarakat tak terkecuali, terlibat sebagai pekerja karena faktor kemiskinan dengan menerima bayaran dari mafia kayu. Padahal masyarakat pastinya yang pertama menerima resiko dari kehancuran hutan alam itu sebagaimana mana yang terjadi hari ini di Kabupaten Mandailing Natal.

Sementara keharusan untuk melakukan penghijauan di wilayah yang sudah diberikan konsensi penguasaan hutan sama sekali tidak dilakukan para pemegang HPH  dengan baik. Justru sebaliknya wilayah-wilayah bekas penebangan hutan yang berasal dari HPH dikonversi habis menjadi lahan kebun kelapa sawit. Padahal kelapa sawit bukan tanaman yang ramah lingkungan dan bukan tanaman yang berfungsi untuk reboisasi.

Ketika jutaan pepohonan sudah musnah, maka akan berdampak terhadap kemampuan tanah menyerap air hujan yang terus menerus turun. Akibat ketidak mampuan tanah untuk menyerap air hujan, sudah pasti akan terjadi banjir,  banjir bandang dan longsor. Korban pertama adalah masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai, yang berdekatan dengan gunung atau bukit.  Infrastruktur yang dilewati aliran sungai juga akan tergerus habis ketika banjir datang tanpa ampun. Semuanya akan ludes dan hancur dilanda air bah sebagaimana yang terjadi di Desa Muarasaladi.

Kini wilayah-wilayah yang dulunya hutan belantara itu terendam banjir, longsor dan sebagian lagi disapu banjir dan banjir bandang. Mayoritas wilayah Kecamatan Batang Natal, Linga Bayu, Muara Soma, Batahan, Natal dan Muara Batang Gadis. Kotanopan, Tambangan, Panyabungan, Hutabargot, Panyabungan Selatan, Panyabungan Timur, Hutabargot, Naga Juang dan  Siabu juga termasuk wilayah yang kini direndam banjir dan longsor. Ribuan hektar sawah dan kebun masyarakat hancur.

Ada banyak pihak yang terlibat dalam pengrusakan hutan dan illegal loging itu. Semuanya saling melindungi dan menutup mata dengan apa yang terjadi selama 30 tahun itu karena punya kepentingan yang sama. Terjadi persekongkolan jahat atara mafia kayu, aparat/petugas/penegak hukum, termasuk masyarakat sekitar yang bertindak sebagai pekerja.

Logika sederhana kita mengatakan  belum ada sampai hari ini satu teknologi yang punya alat perendam suara mesin chainsaw ketika menebangi kayu-kayu di hutan. Dan sebaliknya juga tak ada kayu gelondongan yang diangkut lewat jalur udara. Semua hasil illegal loging jelas diangkut lewat jalur darat dan laut. Lalu kenapa tidak bisa dipantau dan terawasi aparat terkait ?

Banjir, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi dalam tiga minggu terakhir ini di Kabupaten Mandailing Natal merupakan kejadian yang akan terus berulang setiap tahun pada saat curah hujan tinggi. Yang diperlukan sekarang adalah penanganan di hulu, karena sumber masalahnya semua ada di hulu bukan di hilir. Kerusakan hutan di hulu sungai dan wilayah-wilayah yang kritis seharusnya menjadi prioritas penanganan untuk direboisasi.

Sayangnya Pemerintah sepertinya belum sadar bahwa banjir yang terjadi sekarang adalah dampak dari  rusaknya ekologi hutan di hulu sungai. Bukan karena faktor cuaca tapi lebih dominan karena kerusakan ekololgi di sekitar kawasan hutan yang selama ini menjadi wilayah resepan air. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya perubahan fungsi wilayah resepan air menjadi tempat hunian/perumahan/perkantoran dan pembukaan lahan-lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

Bila tidak dilakukan penanganan yang terencana, fokus dan berkesinambungan di hulu, maka banjir, banjir bandang dan longsor akan terus menghantui dan menjadi langganan di akhir tahun ketika curah hujan tinggi. Upaya reboisasi wilayah-wilayah yang sudah kritis hutannya, terutama di hulu dan tepian sungai menjadi sesuatu yang sangat mendesak untuk dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat sekitar.

Termasuk pengerukan sungai dan pelurusan alur sungai, pembersihan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat menghambat aliran air ketika debit air tinggi. Tidak harus menunggu terjadi banjir lagi baru dilakukan perbaikan-perbaikan  di  wilayah DAS yang selama ini luput dari perhatian. Sebagaimana difahami DAS adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke sungai secara alami.

Mendatangi lokasi banjir dengan mendirikan posko tanggap darut plus memberikan bantuan hanya menyelesaikan permasalahan di hilir saja. Sementara penyebabnya rusaknya ekologi hutan di hulu tidak pernah tersentuh dan terselesaikan dengan baik. Jika yang dilakukan hanya penanggulangan sesaat, yakni hanya menanggulangi bencana yang dialami masyarakat saja. Jelas,  tidak akan pernah bisa tertanggulangi akar masalah banjir dan banjir bandang yang sebenarnya ada di hulu bukan di hilir.

Penyebab banjir, banjir  bandang dan longsor dapat diantisipasi sejak awal dengan melakukan reboisasi yang masiv, terencana dan berkesinambungan. Termasuk penindakan hukum tegas terhadap semua pelaku illegal loging.  Faktor alam memang tidak dapat dielakkan, namun faktor manusia sebagai perusak hutan bisa dieliminir sehingga kerusakan ekologi hutan di hulu dan sepanjang aliran sungai termasuk DAS tidak mesti terjadi lagi di Kabupaten Mandailing Natal.

Sinergitas antara pemerintah/aparat yang tegas dengan masyarakat yang perduli menjaga lingkungannya akan dapat meminimalisir penyebab bencana banjir, banjir bandang dan longsor yang bersumber dari kesalahan manusia dalam memperlakukan dan mengelola lingkungan. Ingat Firman Allah : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”.   (Q.S. Ar Rum : 41) Yang pasti ketika hutan habis maka datanglah banjir…

(Tulisan ini sudah dimuat di Harian WASPADA -Medan, Jumat, 23 November 2018)

Posted by: effanzulfiqar | November 2, 2018

Sengkarut Dana Kelurahan

Presiden Joko Widodo, saat melakukan kunjungan kerja di Bali, Jumat (19/10/2018) menyebutkan akan adanya kebijakan baru Pemerintahnya di tahun 2019 nanti. Katanya, “Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan”.

Kata Presiden program dana kelurahan itu diluncurkan pemerintah karena banyaknya keluhan kepala daerah terkait anggaran di tingkat kelurahan yang terbatas. Keluhan terbatasnya anggaran kelurahan itu kata beliau disampaikan para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apkasi), saat bertemu  di Istana Bogor, Juli 2018.

Kebijakan pengucuran dana kelurahan tersebut pada prinsipnya sama dengan program dana desa yang sudah dijalankan sejak awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Nantinya setiap kelurahan akan mendapatkan dana segar yang bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik di kelurahan.

Dimana dana kelurahan nantinya akan diambil dari dana desa yang sudah dianggarkan dalam APBN 2019. Untuk tahun 2019 jumlah dana desa yang dianggarkan sebanyak  Rp 73 triliun dan nantinya sebanyak Rp 3 triliun akan dipotong dari anggaran tersebut dan dialihkan untuk dana kelurahan.

Dana kelurahan yang berjumlah Rp3 triliun akan disalurkan untuk 8.200 kelurahan di seluruh Indonesia. Bila dipukul rata untuk setiap kelurahan yang ada di kabupaten atau kota, maka setiap  kelurahan akan memperoleh kucuran dana sekitar Rp350 juta.

Soal payung hukum yang  tidak jelas yang dipertanyakan banyak pihak, Pemerintah berdalih sudah diatur dalam Pasal 230 (4) (5) UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Padahal aturan dalam UU tersebut soal dana kelurahan tersebut tidak ada menyebutkan sumber dana dari APBN  sebagaimana halnya dana desa yang sudah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Anggaran untuk kelurahan sumbernya berasal dari APBD yang dianggarkan dalam SKPD sebagaimana dijelaskan di Pasal 30 ayat (1) (2) PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dinyatakan anggaran kelurahan di kawasan kota yang tidak memiliki desa minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sementara bagi daerah yang memiliki desa, anggaran kelurahan harus diberikan minimal sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten atau kota tersebut. Semestinya, alokasi anggaran untuk kelurahan bisa dimaksimalkan dari APBD yang bersumber dari DAK sehingga memberi dampak positif sampai ke  kelurahan bukan malah memotong dana desa.

Perubahan nomenklatur dalam RAPBN  juga agak janggal rasanya dari sebutan dana desa kemudian digunakan untuk dana kelurahan. Pengertian desa dan kelurahan jelas berbeda secara filosofi – yang membuatnya sama hanya keberadaan pemerintahannya secara administratif berada di bawah kecamatan. Termasuk fungsi kelurahan lebih bersifat administratif sedangkan desa menyelenggarakan pemerintahannya bersifat otonom.

Atau mungkin pemikiran yang diambil pemerintah dianggarkan dulu baru payung hukumnya dibuat belakangan. Sebagai yang punya kuasa, tentu pemerintah bisa saja mengeluarkan PP terkait dengan pengaturan dana kelurahan tersebut dan itu sah-sah saja dilakukan pemerintah dan ini satu-satu jalan pintas karena tidak memerlukan pembahasan dengan DPR.  Pertanyaannya kenapa tidak disiapkan dulu payung hukumnya?

Bila pemerintah tetap menganggap payung hukum dana kelurahan sudah cukup seperti itu,  pasti timbul kesan kebijakan dana kelurahan dilakukan secara terburu-buru untuk kepentingan Pilpres  2019. Terlepas dari alasan usulan anggaran kelurahan bukan inisiatif pemerintah tapi walikota yang tergabung di Apkasi. Kesan bahwa program tersebut sangat politis susah dihilangkan. Seandainya kebijakan itu bersamaan sejak awal dengan dana desa maka kesan seperti itu tidak akan muncul.

Pemberian dana kelurahan dengan alasan secara administratif kelurahan sama dengan desa juga tidak ada benarnya. Kelurahan dalam PP  No 17 Tahun 2018 Pasal 25 (1) jelas disebut kedudukannya sebagai perangkat kecamatan, sedangkan desa dalam UU No 6 tahun 2014 bukan perangkat kecamatan tapi wilayah yang punya otonomi yang diberi kewenangan untuk mengatur dirinya dan punya Anggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari APBN di samping APBD.

Jadi tidak tepat bila disebutkan kelurahan juga harus mendapat sebagaimana yang diterima desa agar tidak terjadi kesenjangan. Terkesan hanya ingin menyederhanakan permasalahan, padahal desa dan kelurahan secara substansi punya perbedaan yang mendasar dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Lagi pula pengurangan dana desa ini sudah jelas akan mengurangi alokasi yang seharusnya diperuntukan untuk desa.

Secara logika apa bisa anggaran untuk membeli wortel digunakan untuk membeli kacang panjang meskipun yang dibeli sama jenisnya sayuran? Mengubah nomenklatur dana desa menjadi dana kelurahan dengan alasan menghindari kesenjangan atau untuk harmonisasi sebagaimana dikatakan menteri Dalam Negeri hanya alasan pembenaran saja dari kebijakan tersebut.

Publik sangat percaya dana kelurahan sangat penting artinya untuk membangun infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat kelurahan, terutama di wilayah perkotaan berpenduduk miskin. Bentuk cash transfer ini  akan memberikan mamfaat yang berefek ganda untuk mengerakkan roda kehidupan ekonomi masyarakat miskin di perkotaan.

Kenapa menjadi ramai dan ribet karena pemberian dana kelurahan  terkesan terburu-buru tanpa adanya perencanaan dan kajian yang matang. Seharusnya pemerintah terlebih dahulu mengkaji dan merumuskan dari sisi teknis maupun prosedurnya seperti apa yang paling pas sebelum dana kelurahan disalurkan ke kelurahan. Prasyarat-prasyarat itu sama sekali tidak dilakukan  pemerintah tapi tiba-tiba ngotot untuk meluncurkan dana kelurahan.

Terutama menyiapkan payung hukum –  yang jelas setidaknya merevisi PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Hal itu bertujuan agar kebijakan alokasi dana kelurahan dapat berlanjut tidak sebatas ramainya karena di tahun politik. Sejatinya sejak awal semua dipersiapkan dengan matang dan terencana sehingga kebijakan ini bisa terus berkelanjutan dan berdaya guna bagi upaya untuk mensejahterakan masyarakat di kelurahan.

Artinya, jika alokasi dana kelurahan telah ada dasar hukum yang jelas, demikian juga juklak dan juknisnya termasuk SOP sudah lengkap, sudah tidak ada masalah untuk penyalurannya sekalipun menjelang Pilpres 2019. Sangat tidak elok bila pemerintah tetap memaksakan sebuah kebijakan tanpa dasar hukum yang jelas. Dan itu tidak boleh terjadi karena sama saja dengan apa yang disebut Presiden sendiri ada politikus sontoloyo dan menurut hemat saya ini juga sebagai kebijakan yang “sontoloyo”!

Posted by: effanzulfiqar | November 2, 2018

Kepala Daerah “Sontoloyo”

Adalah Hadi Supeno, mantan Wakil Bupati Banjarnegara  (2011-2016)  penulis buku “Korupsi di Daerah Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan”, mengatakan, “Saat ini semua kepala daerah di Indonesia, yaitu gubernur, bupati atau walikota, hampir semua terlibat korupsi, meski tingkat keterlibatannya sangat bervariasi”.

Testimoni Supeno di atas relevan dengan fenomena ramainya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Terhitung sejak tahun 2005-2018 tercatat sudah ada lebih 98 kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan walikota  yang tersandung kasus korupsi yang ditangani KPK.

Di tahun 2018 ini jumlah kepala daerah yang terjaring KPK ada 18 orang naik signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya dan. Dari 18 orang kepala daerah yang ditangkap lembaga anti rasuah itu, kader partai politik pendukung pemerintah yang terbanyak jumlahnya. Ironisnya, ada kepala daerah yang tersandung korupsi yang baru terpilih dalam pilkada serentak 2018.

Modus korupsi yang dilakukan kepala daerah hampir sama saja, berkutat pada suap proyek infrastruktur, pengisian jabatan, perizinan SDA,  gratifikasi,  pengesahan anggaran, pengesahan peraturan (suap  uang ketok), penyelewengan anggaran (APBD), penyelewengan dalam pengadaan barang/jasa (mark up).

Disebut juga modus korupsi yang dilakukan kepala daerah terkait erat dengan perilaku kepala daerah yang memang koruptif dan punya integritas buruk. Disamping mahalnya ongkos pilkada termasuk yang mendorong kepala daerah melakukan korupsi, karena jalan pintas untu membayar hutang hanya dengan melakukan korupsi.

Percaya atau tidak biaya yang dibutuhkan untuk maju menjadi calon bupati/walikota berkisar antara Rp 20-30 milyar dan calon gubernur Rp 30-100 milyar. Tentu ini bukan jumlah yang sedikit, karena  tidak semua calon kepala daerah berstatus sebagai jutawan dan punya harta kekayaan berlimpah yang bisa menutupi kebutuhan biaya untuk maju dalam pilkada.

Bandingkan saja dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan calon kepala daerah ke KPK. Data LHKPN menunjukkan rata-rata harta mereka hanya Rp 8 miliar dan rata-rata harta kas sebesar Rp 1 milyar bahkan di bawahnya lagi. Sementara biaya untuk pilkada yang dibutuhkan lebih dari jumlah harta kekayaan yang dilaporkannya.

Pertanyaannya dimana mereka dapat uang yang jumlahnya milyaran untuk menutupi cost pilkada? Yang terjadi kemudian adalah melakukan politik “rente” dan ini satu-satunya solusi untuk menutupi kekurangan anggaran yang dibutuhkan ketika maju di pilkada.  Setelah terpilih, maka  uang yang diberikan para “donatur” pada saat pilkada dibayar kembali, antara lain dengan cara korupsi.

Petahana yang maju kembali atau yang naik kelas ke level gubernur bila diukur dari gaji pokok/tunjangan jabatan plus tunjangan lainnya perbulan, rasa-rasanya tidak mampu menyiapkan dana milyaran rupiah. Justru sebaliknya. Dalam beberapa kasus kepala daerah yang kena OTT KPK, diketahui uang yang dikumpulkan dari hasil  korupsi disiapkan untuk keperluan maju kembali sebagai bupati/walikota atau naik posisi menjadi gubernur.

Sulit dimengerti bagaimana mungkin kepala daerah yang dipilih serta diberi amanat dan berjanji untuk mensejahterahkan rakyat justru lebih tergoda untuk melakukan korupsi. Korupsi menjadi pilihan ketika kekuasaan sudah berada ditangan, meskipun taruhannya harus masuk penjara. Lupa janji kampanye dan ilmu “aji munpung” yang dipraktikan untuk mengeruk harta kekayaan meskipun lewat jalan korupsi.

Sekalipun sudah banyak kepala daerah yang menjadi pesakitan di penjara, sepertinya semua itu tidak serta merta membuat kepala daerah yang lain berhenti untuk melakukan korupsi. Karena kepala daerah yang terbukti korupsi  hanya divonis ringan – tentunya tidak memberi efek jera bagi kepala daerah lain. Artinya hukuman yang ringan bisa jadi salah satu faktor penyebab kepala daerah masih suka berkorupsi ria.

Meminjam istilah Presiden Joko Widodo, barangkali sebutan yang paling pas terhadap kepala daerah yang terlibat korupsi adalah, kepala daerah “sontoloyo”. Kita berharap memang tidak ada lagi kepala daerah sontoloyo yang harus berurusan dengan hukum karena tersandung kasus korupsi. Penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, naga-naganya bukan yang terakhir tapi akan ada kepala daerah sontoloyo lainya menyusul. Kita tunggu episode berikutnya…

(Tulisan ini telah dimuat di harian WASPADA – Medan, Jumat, 9 November 2018)

Older Posts »

Categories