Posted by: effanzulfiqar | May 7, 2018

2019 Ganti Presiden?

Politikus PKS Mardani Ali Sera tidak pernah menyangka hashtag yang digagasnya #2019GantiPresiden kini menjadi ramai dan trend di dunia maya, khususnya bagi pengguna twitter dan Fb. Tagar yang diinisiasi Mardani itu sebenarnya merupakan antitesis atas tagar yang muncul lebih duluan dengan hashtag #Jokowi2Periode dan #T3tapJokowi

Faktanya sampai hari ini ternyata lebih banyak mention tentang hashtag #2019GantiPresiden dari pada mention untuk #Jokowi2Periode. Kecenderungan terus naiknya mention untuk #2019GantiPresiden terjadi pasca komentar yang disampaikan Jokowi pada 1 April 2018 yang menyindir gerakan #2019GantiPresiden yang semakin massive itu dengan membagi-bagikan koas dan gelang.

Jokowi dengan mimik yang serius waktu itu menyebut, “Masa kaos bisa ganti Presiden?”. Ucapan Jokowi tersebut menjadi salah satu faktor pemicu naiknya secara signifikan hashtag atas #2019GantiPresiden. Artinya Jokowi menjadi orang yang mendongrak naiknya popularitas hashtag tersebut lewat dunia maya di twitter dan Fb.

Ramainya gerakan #2019GantiPresiden di dunia maya – kini menimbulkan respon yang negatif dari sebagian pihak yang menganggap hal tersebut sangat berlebihan. Ada yang menyebut gerakan itu melanggar etika politik karena dianggap sebagai bagian dari kampanye politik. Bahkan menyebutkan gerakan itu sesuatu yang tidak konstitusional, padahal sesuatu yang biasa saja dalam sistem demokrasi.

Sementara KPU dan Bawaslu sendiri menyebut gerakan #2019GantiPresiden tidak termasuk pelanggaran kampanye. Apalagi menyebutnya sebagai black campain, karena belum ada calon presiden yang telah ditetapkan KPU.  Jadi bukan gerakan yang melanggar konstitusi yang harus diberungus habis. Seharusnya para pendukung Jokowi tidak mesti merasa gerah apalagi menanggapinya secara berlebihan.

Bukankan lebih duluan pendukung Jokowi yang meluncurkan gerakan yang menghendaki Jokowi menjabat dua periode? Lalu mengapa harus begitu sibuk merespon gerakan #2019Ganti Presiden? Jangan karena lebih ramai respon publik atas gerakan ganti presiden menjadi tidak rasional lagi menyikapinya. Terbesit kabar Fb bakalan ditutup, karena dianggap sebagai media soal yang menjadi biang kerok makin massivenya gerakan tersebut. Haruskah sepanik itu menyikapinya?

Muncul pertanyaan apakah kaos bisa menggantikan Presiden sebagaimana yang dikritik Jokowi. Faktanya di Negara tetangga kita Thailand pada krisis politik 2010 dan 2013-2014 dimulai dengan koas. Dimana pendukung pro pemerintah menggunakan kaos warna merah dan yang kontra pemerintah memakai kaos kuning. Dan ternyata Yingluck Shinawatra gagal total untuk memobilisasi pendukungnya (kaos merah) menghadapi kaos kuning yang bergerak secara independen di luar pemerintah.

Bagaimana dengan pengganti?

Prabowo Subianto meskipun belum sukses dalam dua kali mengikuti Pilpres tetap dianggap menjadi calon terkuat dibandingkan dengan kandidat calon Presiden lainnya. Hanya Prabowo yang selevel head to head dengan Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti. Prabowo sendiri sudah didaulat secara aklamasi di internal Partai Gerindra sebagai bakal capres pada Rapimnas di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu 11 April 2018.

Begitu Prabowo dideklarasikan sebagai bakal capres banyak isu yang bersiliweran yang dihembuskan kelompok-kelompok yang tidak mengiginkanya maju kembali. Tentu saja tujuan adalah menjadikan Joko Widodo sebagai calon tunggal di Pilres 2019. Sebagaimana diketahui sempat ramai keinginan untuk menjadikan Joko Widodo sebagai calon tunggal sekalipun itu bukan merupakan hal yang sehat dalam demokrasi.

Adapun isu-isu yang disebarkan antara lain, menyebut Prabowo akan menjadi king maker – tidak ingin maju lagi dan memberi kesempatan kepada kandidat yang lain untuk maju.  Isu  lain yang dihembuskan menyebut Prabowo sudah bangkrut jadi tidak punya modal lagi untuk membiayai kampanye. Isu miring lainnya Prabowo mengalami stroke, padahal fisik Prabowo masih tetap prima. Dan isu yang terakhir menyebut Prabowo bakalan menjadi cawapres buat Jokowi.

Sekarang yang menjadi pertanyaan siapa yang bakalan menjadi pasangan Prabowo untuk maju di Pilpres 2019. Sepertinya tidak ada bakal cawapres alternatif dari partai politik lainya karena jumlah ambang batas dukungan yang kurang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pernah menyebut partainya akan menggandeng salah satu kader Partai PKS sebagai bakal cawapres untuk berduet dengan Ketua Umum Gerindra itu di Pilpres 2019.

Di samping memang ada beberapa nama potensial yang digadang-gadang  menjadi bakal cawapres yang berasal dari luar partai politik. Nama-nama itu adalah eks Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Kedua nama ini sudah pasti hanya pilihan terakhir, karena sudah pasti PKS, dan mungkin juga PAN tidak akan rela bila bukan kadernya yang mendampingi Prabowo sebagai sekutu abadinya.

Probowo sudah pasti akan gagal menjadi bakal capres bila tidak mengusung bakalan cawapres dari PKS. Mengigat suara Partai Gerindra tidak cukup bila maju sendiri tanpa menggandeng PKS. Bila Prabowo menolak bakal cawapres yang disodorkan PKS, bisa jadi PKS bisa ngambek dan meninggalkan koalisi yang sudah dibangun selama ini bahkan terbetik kabar sudah ada perjanjian tertulis (letter of agreement) di antara kedua partai tersebut. Surat itu berisi kesepakatan Gerindra akan mengambil cawapres dari kader PKS dengan memilih 9 nama yang di-endorse oleh PKS.

Kabarnya, Majelis Syuro PKS telah menyiapkan sembilan nama kader internal sebagai bakal capres dan cawapres. Kesembilan nama itu adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Fungsionaris PKS M. Anis Matta, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno. Selain itu ada nama Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Anggota DPR Tifatul Sembiring, Anggota DPR Al Muzammil Yusuf MS, dan Anggota DPR Mardani Ali Sera.

Memang bagi PKS sudah dalam posisi yang dilematis, tidak mungkin mundur dari koalisi yang sudah dibangun selama ini dan bergabung dengan kubunya Jokowi. Alasannya PKS sudah terlanjur mendeklarasikan diri akan mengganti presiden di 2019 mendatang dengan mempopulerkan tagar #2019GantiPresiden. Kecuali mereka ingin menjilad ludahnya kembali, tapi itu merupakan tindakan  yang sangat bodoh, mengingat PKS merupakan partai berideologi Islam.

Namun belakang terdengar kabar bukan kader PKS yang dilirik Prabowo untuk mendampinginya maju di Pilpres 2019 tapi ketua PAN Zulkifli Hasan yang sekarang masih menjabat sebagai Ketua MPR. Bila tidak ada kesepakatan memang di antara tiga mitra koalisi ini sudah pasti akan menjadi masalah. Artinya, bila PKS dan PAN tidak ada yang mau mengalah dan dua-duanya menarik diri, maka Prabowo sudah pasti gagal maju sebagai bakal capres karena akumulasi jumlah kursi yang dipersyaratkan tidak terpenuhi.

Pilihan lain memang masih ada, yakni Prabowo menggandeng Demokrat yang sudah pasti akan menyodorkan Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi ini juga sulit mewujudkannya, karena selama ini yang paling intim koalisinya hanya dengan PKS dan PAN sebagaimana yang diperlihatkan  di Pilkada DKI Jakarta. Disamping syarat yang diajukan Demokrak juga sudah pasti ditolak Gerindra yang meminta bukan Prabowo yang diusung sebagai bakal capres tapi tokoh lain. Sudah pasti terkunci rapat peluang koalisi dengan Demokrat bila syarat itu yang diajukan.

Kita berharap memang PKS dan PAN tidak saling mengedepankan egonya dan ngotot untuk memaksakan kadernya masing-masing mendampingi Prabowo bila sudah ada keinginan bersama untuk mengganti Presiden 2019. Bila tidak tercapai kesepakatan di antara tiga partai politik tersebut, maka sudah pasti Jokowi akan melaju dengan mulus sebagai calon tunggal di Pilpres 2019 sebagaimana yang sudah diduga sejak awalnya.

Keinginan untuk mengganti Presiden juga sudah tertutup rapat karena satu-satunya peluang menggantikan hanya lewat Pemilu. Jika tidak  ada kerelaan untuk mengalah demi kepentingan yang lebih besar di antara PKS dan PAN terkait kader siapa yang akan mendamping Prabowo. Maka akhir ceritanya,  pernyataan yang dicetuskan Presiden Joko Widodo, bahwa gerakan kaos bertagar #2019GantiPresiden ternyata tidak bisa menggantikannya sebagai Presiden – sangat benar adanya.

(Tulisan ini sudah dimuat di harian WASPADA Medan dengan judul yang sama, Senin 7 Mei 2018)

Advertisements
Posted by: effanzulfiqar | April 9, 2018

Menolak Kampanye Kotak Kosong?

Pilkada serentak 2015 hanya memunculkan tiga calon tunggal tapi di Pilkada 2017 jumlahnya bertambah menjadi 9 daerah dengan pasangan calon (paslon) tunggal. Jumlah paslon tunggal tersebut bukan berkurang malah di Pilkada 2018 meningkat drastis 15 daerah dengan paslon tunggal. Paslon tunggal tersebut merupakan petahana yang maju kembali untuk periode kedua, ada yang masih tetap menggandeng wakilnya tapi ada juga yang memilih pasangan baru.

Kelima belas daerah dengan paslon tunggal tersebut adalah Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kota Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bone, Kabupaten Mamasa Kabupaten Tapin, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Memberamo Tengah.

Dari 15 daerah yang paslon tunggal, mungkin yang cukup menarik adalah Andar Amin Harahap yang sebelumnya menjadi Walikota Padangsidimpuan. Andar sebenarnya masih bisa maju untuk periode kedua sebagai Walikota Padangsidimpuan, tapi ia tidak menggunakan peluang tersebut. Malah sebaliknya ia pindah mencalon menjadi Bupati di Kabupaten Padang Lawas Utara yang sebelumnya menjadi Bupati adalah ayah kandungnya sendiri – Bachrum Harahap.

Ia maju sebagai calon tunggal untuk menggantikan posisi ayahnya  yang sudah dua priode sebagai Bupati Padang Lawas Utara. Sepertinya Andar yang berpasangan dengan Hariro Harahap kader Partai Gerindra itu, akan mulus melaju sebagai Kepala Daerah terpilih di Padang Lawas Utara melawan kotak kosong. Diprediksi perolehan suara paslon tunggal ini di atas angka 80%, karena mayoritas pemilih masih berkomitmen memilihnya untuk menggantikan posisi sang ayah. Sementara aktivitas yang berupaya untuk mengkampanyekan memilih kotak kosong sebagai perlawanan terhadap paslon tunggal belum ada yang muncul.

Keberadaan paslon tunggal yang berlaga di Pilkada melawan kotak kosong setidaknya mengindikasikan beberapa hal dilihat dari proses penyelenggaraan demokrasi lokal. Pertama,   paslon tunggal menjadi bukti tidak berjalannya proses kaderisasi di internal parpol pengusung. Kedua, paslon tunggal bisa jadi satu-satunya yang dianggap punya popularitas dan elektabilitas paling tinggi dengan adanya dukungan mayoritas porpal di daerah dan tidak bisa dikalahkan.

Ketiga, paslon tunggal membuktikan koalisi yang dibangun masih sebatas pragmatisme, karena basis dukungan tidak lagi didasarkan pada ideologi, visi, misi dan kebijakan partai. Empat, paslon tunggal menjadi bukti pemilih (rakyat) bukan bagian yang menentukan dalam proses demokrasi lokal tersebut tapi parpol yang menjadi penentu. Lima, substansi demokrasi hanya dianggap sebatas soal menang  kalah bukan proses pembelajaran berdemokrasi dan berkompetisi secara sehat dan cerdas dengan menawarkan  pilihan kandidat yang beragam kepada pemilih bukan hanya paslon tunggal semata.

Dengan adanya paslon tunggal tersebut, perhelatan Pilkada menjadi tidak lagi menarik, meriah dan semarak. Karena pemilih hanya disodori pilihan terbatas, dipaksa hanya untuk memilih antara paslon tunggal atau kotak kosong. Sudah pasti kondisi yang demikian tidak lagi mengharuskan paslon tunggal untuk bersusah payah menyusun visi dan misi termasuk mengeluarkan biaya besar untuk berkampanye. Karena paslon tunggal secara nyata tidak punya kompetitor sama sekali dan yang akan dihadapi hanyalah benda mati berupa kotak kosong yang tidak bisa melakukan apapun.

Dalam posisi paslon tunggal hanya dihadapan dengan kotak kosong, bisa disimpulkan peluang menangnya lebih besar. Bagaimana tidak, paslon tunggal sudah pasti lebih leluasa mensosialisasikan diri lewat kampanye dibandingkan dengan kotak kosong yang bukan dianggap sebagai peserta pemilu yang punya hak untuk mengkampayekan dirinya sebagai kandidat di Pilkada.

Di samping itu yang bersangkutan juga merupakan petahana sudah tentu menjadi nilai plus untuk meraih kemenangan mutlak dengan perolehan suara di atas 90%. Faktanya, sejak perhelatan Pilkada 2015 sampai dengan 2017 belum ada satu paslon tunggal yang kalah melawan kotak kosang. Artinya sangat kecil peluang paslon tunggal kalah karena semua yang diperlukan untuk meraih kemenangan sudah dipegang.

Bahkan suara yang diraup paslon tunggal berada di atas angka 99%, mungkin hanya Pilkada Pati 2015 yang perolehan suara kotak kosong hampir mengalahkan paslon tunggal. Pilkada Kabupaten Pati hanya satu-satunya kotak kosong yang memperoleh suara signifikan melawan paslon tunggal. Itupun terjadi karena adanya sekelompok masyarakat dan LSM yang menamakan diri “Aliansi Kotak Kosong” yang mengkampanyekan untuk memilih kotak kosong dan tidak memilih paslon tunggal Haryanto-Saiful Arifin sebagai petahana yang maju kembali. Sementara di daerah lain tidak ada aktivitas yang mengkampanyekan kotak kosong sehingga pemilih tidak begitu tertarik untuk mencoblos kotak kosong.

Sebagaimana diketahui KPU melaui PKPU Nomor 8/2017 tentang Pendidikan, Pemilih, dan Partisipasti Masyarakat mengatur bahwa kampanye kotak kosong adalah kegiatan yang dilarang. Dimana aturan PKPU tersebut didasarkan pada defenisi kampanye yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu. Sementara kotak kosong bukan orang tentu bukan sebagai peserta pemilu sehingga yang diperbolehkan hanya sebatas sosialisasi bahwa memilih kotak kosong/kolong kosong adalah sah.

Sedangkan untuk mengkampanyekan pilihan kepada kotak kosong tidak dibolehkan secara terbuka sebagaimana yang dilakukan paslon tunggal. Sekalipun ada keinginan pemilih/masyarakat untuk melakukan kampanye sebagai bentuk perlawanan terhadap perilaku partai yang lebih mengedepankan kepentingan pragmatis semata dan kandidat yang dianggap bermasalah dari sisi jejak rekam dan prestasi selama menjabat sebagai kepala daerah satu periode.

Hemat saya aturan yang dikeluarkan KPU tersebut sama sekali tidak begitu bijak dalam kontek politik elektoral. Seharusnya KPU membolehkan kampanye untuk kotok kosong bila sekolompok masyarakat tidak menginginkan adanya paslon tunggal dan ingin mengkampanyekan untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk perlawanan  karena menginginkan adanya perubahan kepemimpinan di daerah dengan kepala daerah yang baru.

Artinya kalau ada aktivitas pemilih atau masyarakat untuk menyuarakan keinginan untuk tidak memilih paslon tunggal dan memilih kotak kosong hendaknya tidak dilarang.  Kurang bijak rasanya ada regulasi yang melarang adanya kelompok-kelompok masyarakat yang berkampanye untuk melawan calon tunggal, terlepas dari defenisi yang menyebutkan kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu sementara kotak kosong adalah benda mati.

Logikanya, memperbolehkan pemilih untuk memilih kotak kosong tapi regulasi melarang  masyarakat untuk bersuara menentang keberadaan paslon tunggal yang dianggap punya integritas buruk, jejak rekam yang jelek dan prestasi minim untuk menjadi kepala daerah, adalah sesuatu yang sangat kontraproduktif dengan keinginan masyarakat mendapat pemimpin terbaik dan bukan yang terus bertahan dengan melakukan tindakan borong partai sehingga yang tampail hanya dirinya sendiri berhadapan dengan kotak kosong.

Bila memang tidak diinginkan munculnya calon tunggal di Pilkada pilihannya hanya membuat aturan tidak dibolehkannya parpol mengusung pasangan calon dengan sistem memborong semua partai (jumlah dukungan adi atas 90%). Batas minimal tertinggi ditetapkan hanya 50% sehingga minimal akan muncul dua calon yang akan berkompetisi merebut kursi kepala daerah.

Substansi demokrasi adalah pilihan di antara dua, bukan satu melawan benda mati berupa kotak kosong. Jadi pilihannya a atau b dan bukan pilih a atau kotak kosong. Karena bagaimanapun yang disebut pertandingan harus ada dua pihak yang bermain dengan kapasitas dan kemampuan yang sama kuatnya dan bukan sebaliknya paslon tunggal dianggap punya popularitas dan elektabilitas tinggi disuruh berhadapan dengan benda mati alias kotak kosong. Rasa-rasanya sangat memalukan dan konyol yang dianggap terkuat justru berhadapan dengan benda mati. Demokrasi yang aneh memang.

Posted by: effanzulfiqar | April 2, 2018

Fenomena Cakada Tersangka dan Calon Tunggal di Pilkada 2018

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak putaran keempat tahun 2018  menyimpan beberapa catatan peristiwa penting yang sebelumnya tidak terjadi di dua gelombang putaran Pilkada tahun 2015,  dan 2017. Artinya Pilkada 2018 sepertinya sangat berbeda dari segi dinamisasi dan nuansa politiknya bila dibandingkan dengan perhelatan dua putaran pilkada sebelumnya.

Pada awalnya ada semacam rasa kekhawatiran Pilkada 2018 akan diwarnai pertarungan berbasis politik identitas serta makin mengkuatnya polarisasi  kubu parpol pro dan kontra pemerintah, seperti yang terjadi di Pilkada Jakarta 2017 yang disebut Pilkada  rasa Pilpres. Ternyata kekhwatiran tersebut tidak terjadi dan yang terjadi malah sebaliknya.

Pilkada 2018 ini menjadi Pilkada yang digelar di tahun politik, karena hanya berselang satu tahun kemudian akan digelar Pileg dan Pilres tahun 2019.
Pilkada 2018 ini akan digelar di 171 daerah, yang meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Perhelatan Pilkada 2018 ini boleh disebut sudah mencakup 36% jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Ada tujuh provinsi yang akan menggelar Pilkada yang dianggap sebagai  daerah yang memiliki jumlah pemilih terbesar dan penentu untuk mendapatkan tiket memenangkan Pilpres 2019. Provinsi dimaksud adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Sulawesi Selatan yang jumlah penduduknya sekitar 159 juta atau kurang lebih 61% jumlah penduduk negeri ini.

Karenanya kemenangan di tujuh provinsi itu menjadi sangat penting bagi parpol, meskipun sesungguhnya pertarungan nyata hanya terjadi di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagaimana yang terjadi di Pilkada Jakarta. Sementara di provinsi lain koalisi yang dibangun tak lebih dari koalisi pragmatis tanpa ideologi. Bahkan di Sumatera Utara begitu cairnya koalisi  di antara parpol pendukung pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah. Demikian juga koalisi yang dibangun di Pilkada kabupaten/kota nuansanya begitu cair di antara parpol pengusung. Ideologi, visi, misi dan kebijakan parpol tidak lagi dijadikan rujukan dalam membangun koalisi.

Gambaran koalisi yang terjadi pada Pilkada 2018 sama sekali tidak didasarkan lagi pada hal-hal yang bersifat ideologis seperti yang terjadi di Pilkada Jakarta 2017. Adapun dasar pertimbangan koalisi lainnya lebih pada pertimbangan bersifat pragmatis plus pertimbangan maunya ketua umum partai menunjuk pasangan calon yang diusung parpol.

Soal pertimbangan maunya ketua partai dalam penetapan calon kepala daerah (Cakada) contoh kasus PDIP bersama dengan PPP mengusung Djarot Saiful Hidayat di Pilkada Sumatera Utara. Padahal Djarot lebih pas maju di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Sementara diinternal PPP Sumatera Utara menolak keras dukungan tersebut. Tapi pertimbangan seperti ini tidak lagi menjadi dasar bagi partai berlambang banteng gemuk dan kabah itu. Djarot harus maju di Pilkada Sumatera Utara yang secara emosional tidak ada hubungan dengannya selama ini. Sudah pasti bila ingin menang diperlukan kerja super extra joss untuk mendongkrak elektabilitas bersama dengan pasangannya Sihar Sitorus.

Terkait dengan perhelatan Pilkada 2018 tercatat ada beberapa Cakada yang berstatus tersangka karena Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tidak memberi ruang kepada parpol pengusung untuk mengganti, kecuali meninggal dunia. Artinya,  Cakada yang berstatus tersangka yang disodorkan kepada pemilih dan pemilih hanya memilih atau tidak memilih.

Mereka yang tetap maju di Pilkada 2018 berstatus tersangka adalah Cakada Gubernur Maluku Utara – Ahmad Hidayat Mus, Gubernur Nusa Tenggara Timur Marianus Sae, Gubernur Lampung – Mustafa dan Gubernur Sulawesi Tenggara – Asrun.  Cakada petahana berstatus tersangka antara lain Bupati Subang Imas Aryumningsih, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Walikota Malang, Mochamad Anton  dan Cakada Walikota Malang Ya’qud Ananda Gudban.

Sebagai catatan pada Pilkada, 2016 dan 2017 ada juga Cakada yang berstatus tersangka atau terpidana yang menang dan terpaksa dilantik di penjara dan yang dilantik dengan rstatus sebagai tersangka. Apa mau dikata UU masih mengakomodir hal tersebut dengan berlindung dibalik asas praduga tak bersalah, meskipun secara moral yang bersangkutan sudah cacat dalam kapasitas sebagai pejabat publik yang seharusnya tidak punya dosa masa lalu dengan status sebagai tersangka atau terpidana.

Pilkada 2018 juga mencatat bertambah jumlah calon tunggal yang berkompetisi melawan kotak kosong. Fenomena calon tunggal dianggap memang sesuatu yang wajar saja, sekalipun dilihat dari substansi demokrasi jelas sangat bertentangan. Demokasi tentunya makin menarik bila semakin banyak alternatif pilihan yang disodorkan pada pemilih dan bukan malah pemilih dipaksa hanya memilih satu pilihan saja dengan melawan kotak kosong. Ada 14 daerah dengan calon tunggal, padahal  Pilkada 2015 hanya ada 3 daerah yang diikuti calon tunggal dan dua tahun kemudian, yakni 2017 jumlah calon tunggal meningkat lebih dari seratus persen –  menjadi 9 daerah.

Adapun daerah yang memajukan calon tunggal di Pilkada 2018, yaitu : Kota Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bone, Kabupaten Tapin, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Deli Serdang.

Dari 14 daerah yang ada calon tunggal, mungkin yang cukup menarik adalah Cakada Andar Amin Harahap yang sebelumnya menjadi Walikota Padangsidimpuan. Andar sebenarnya masih bisa maju untuk periode kedua sebagai Walikota Padangsidimpuan, tapi ia tidak menggunakan peluang tersebut. Malah sebaliknya ia pindah mencalon menjadi Bupati di Kabupaten Padang Lawas Utara yang sebelumnya menjadi Bupati adalah ayah kandungnya sendiri – Bachrum Harahap. Ia maju sebagai calon tunggal untuk menggantikan posisi ayahnya  yang sudah dua priode sebagai Bupati Padang Lawas Utara. Sepertinya Andar juga akan mulus melaju sebagai Kepala Daerah terpilih melawan kotak kosong.

Cakada bersatus sebagai calon tunggal yang ada di 14 daerah tersebut merupakan petahana yang maju kembali. Dan bila diukur dari posisinya sebagai kepala daerah sudah pasti punya kuasa lebih dominan untuk memborong habis parpol yang ada di daerahnya. Tentunya ini menutup peluang munculnya calon lain untuk ikut berkompetisi, mengingat petahana yang maju kembali sejak awal sudah punya komitmen dengan parpol yang ada di daerah untuk mendukungnya maju kembali. Artinya ada semacam kompromi yang dibangun sejak awal yang sudah pasti lebih pada pertimbangan pragmatisme semata dengan imbalan insentif politik tertentu.

Bagaimana bisa muncul calon tunggal bisa jadi Cakada yang maju dianggap paling tinggi popularitas dan elektabilitasnya di antara calon yang ada, sehingga calon lain tidak ada yang berani bersaing untuk untuk maju. Akibatnya muncul calon tunggal yang memonopoli semua kursi yang ada di DPRD. Alasan lain figur yang diusung parpol bisa jadi tidak diterima koalisi, sehingga pilihan mengerucut hanya pada calon tunggal saja.

Kuatnya dominasi satu partai di daerah terutama di daerah-daerah yang secara geografis kecil  dan demografisnya sedikit juga menjadi salah satu faktor pendorong munculya calon tunggal. Kondisi yang demikian ini menyebabkan partai-partai kecil sulit untuk mengajukan calon, sehingga dianggap lebih praktis berkoalisi mengusung calon tunggal yang sudah pasti punya peluang lebih besaar untuk menang karena belum ada calon tunggal yang kalah dalam dua putaran Pilkada.

Alasan penghematan biaya menjadi dasar bagi parpol untuk mengajukan calon tungal. Karena mau tidak mau calon yang punya popularitas dan elektabilitas rendah sudah pasti akan kalah dan ini hanya menghabiskan biaya, maka logika yang dipake lebih baik mendukung calon tunggal yang sudah pasti menang dari pada harus mengajukan calon yang belum tentu menang. Bayangkan saja untuk biaya makan dua orang saksi saja diperkirakan seorang Cakada harus mengeluarkan uang milyaran rupiah.

Fenomena Cakada sebagai tersangka akan terus muncul dalam setiap putaran Pilkada bila UU yang terkait dengan permasalahan tersebut tidak dilakukan perubahan. Demikian juga dengan fenomena kemunculan calon tunggal akan terus terjadi sepanjang UU yang mengatur persyaratan pencalonan berdasarkan jumlah kursi bagi partai tidak diubah angka persentasenya. Seharusnya UU bisa membatasai jumlah dukungan tidak melebihi 70% jumlah kursi di DPRD. Bila hal tersebut tidak dibatasi maka fenomena calon tunggal tersebut akan terus terjadi.

Persyaratan bagi calon yang ingin maju dari jalur perseorangan/independen yang dianggap terlalu berat – perlu dilakukan perubahan. Angka 10 % dukungan dari jumlah pemilih tetap merupakan jumlah yang cukup berat bagi calon perseorangan yang akan maju untuk memenuhinya, terutama di daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang banyak seperti di Pulau Jawa. Padahal calon perseorangan menjadi alternatif terbaik untuk mengimbangi calon yang diusung parpol yang memerlukan modal besar, termasuk sebagai upaya mencegah makin maraknya calon tunggal di Pilkada.

Posted by: effanzulfiqar | March 19, 2018

Kepala Daerah Dipilih DPRD?

Adalah Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mencoba kembali menggulirkan wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD dan usul Bamsoet tersebut juga diamini Ketua MPR Zulkifli Hasan. Munculnya kembali wacana pemilihan kepala daerah tersebut merupakan manifestasi dari  keprihatinan semakin banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK karena terlibat korupsi.

Dalam tiga bulan terakhir ini sudah lima kepala daerah diciduk KPK, bahkan di antaranya ada petahana  calon kepala daerah yang akan ikut berlaga di Pilkada Serentak 2018. Mereka adalah Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae (Calon Gubernur NTT), Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan Bupati Lampung Tengah Mustafa (Calon Gubernur Lampung). Yang terakhir  kena OTT oleh KPK, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra.

Dimana menurut keduanya itu terjadi karena mahalnya ongkos Pilkada yang kemudian mendorong kepala daerah melakukan praktik-praktik korupsi guna menutupi biaya yang dibutuhkan untuk maju kembali. Artinya praktik politik transaksional menjadi sesuatu yang lumrah terjadi di pilkada karena dibutuhkan anggaran yang besar. Dan itu sudah pasti tidak akan cukup bila hanya bersumber dari gaji kepala daerah yang sah saja.

Hal lain yang menjadi pertimbangan kenapa harus dikembalikan ke DPRD karena praktik penyelenggaraan pilkada selama ini tidak ada yang tak menuai masalah dalam setiap tahapannya. Bahkan ada nyawa yang melayang, termasuk terjadinya fregmentasi sosial di tengah-tengah masyarakat karena pilihan yang berbeda. Belum lagi menguatnya masalah SARA yang mengancam integrasi NKRI.

Dengan dipindahkannya proses pemilihan kepala daerah ke DPRD sudah pasti biaya yang dibutuhkan juga akan berkurang karena tidak diperlukan lagi biaya bagi penyelenggara, baik itu untuk KPU/Bawaslu dan jajarannya. Demikian juga biaya pengamanan yang jumahnya tidak sedikit, termasuk biaya pasangan calon yang harus keluar untuk membeli APK, kaos dan macam kebutuhan pra dan pasca Pilkada.

Wacana itu telah disampaikan Bamsoet kepada Komisi II DPR untuk dikaji ulang dan ia juga sudah meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kembali usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sebenarnya usulan Bamsoet soal pemilihan kepala daerah lewat DPRD sudah hampir tuntas  pada tahun 2014 silam. Dimana usulan ini diusuung mayoritas partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Rapat Paripurna DPR sendiri waktu yang berlangsung sejak tanggal 25 Desember 2014 sudah menyetujui RUU Pemilihan Kepala Daerah dengan mengesahkan pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD. Dalam pemungutan suara opsi pilkada langsung disetujui 135 suara dan opsi kepala daerah dipilih lewat DPR disetujui 226 suara.

Fraksi Partai Demokrat sendiri waktu itu memutuskan bersikap netral dan memilih walkout dari sidang paripurna. Sayangnya RUU yang sudah disahkan DPR itu dibatalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menerbitkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan putusan tersebut salah satunya adalah Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Setelah itu pemilihan kepala daerah dilakukan kembali secara langsung dengan menawarkan alternatif Pilkada Serentak dengan beberapa perubahan, antara lain dilakukan penghematan anggaran dengan melakukan pilkada serentak dan pengurangan biaya kampanye. Pilkada serentak ini kemudian digulirkan untuk pertama kalinya tahun 2015 dan sekarang sudah memasuki putaran keempat.

Tentunya Pilkada serentak dan pemilihan lewat DPRD sudah pasti ada plus minusnya. Adapun di dalam UUD 1945, Pasal 18 ayat 4 disebutkan : “Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Jadi tidak ada kalimat yang menyebut pilkada harus dilaksanakan secara langsung, tetapi yang ada dipilih secara demokratis.

Dengan demikian sah-sah saja dikembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD bila itu menjadi solusi alternatif dari mahalnya ongkos pilkada. Dan tentu saja jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka karena kasus korupsi akan bisa berkurang karena relatif mudah mengawasi terjadi transaksi politik bila terjadi antara kepala daerah dan anggota DPRD.

Selama ini memang banyak yang tidak masuk akal dengan penyelenggaraan pilkada yang  berbiaya besar itu. Sebagai contoh untuk saksi di TPS paling murah dibayar Rp.100 – 200. Silakan kalikan dengan berapa banyak TPS di daerah pemilihan. Dari mana dapat duitnya kalau bukan dari sumber-sumber yang tak jelas dan kalau ada yang menyumbang juga tak jelas dari mana dan berapa banyak, meskipun sudah ada ketentuan besar sumbangan yang dibolehkan.

Sedangkan bagi pihak yang tidak pro pemilihan kepala daerah lewat DPRD menyebut itu pilihan yang salah, sebagai kemuduran demokrasi Indonesia yang berpotensi mengembalikan demokrasi ke model Orde Baru. Disamping itu peluang terjadi persekongkolan antara legislatif dan eksekutif dalam proses pemilihan kepala daerah akan lebih terbuka. Disebut juga tidak ada garansi pemilihan lewat DPRD akan memperbaiki kualitas demokrasi.

Demikian juga dengan penghematan biaya dan berkurangnya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi bila pemilihan dilakukan lewat DPRD. Alasan sepanjamg watak dan perilaku partai politik dan aktor politik belum berubah, maka sulit menghapus jejak korupsi dari proses pemilihan kepala daerah sekalipun sudah dilakukan secara tidak langsung lewat DPRD.

Yang diperlukan menurut mereka yang menolak wacana pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD adalah pendidikan politik dan memberikan edukasi yang terus menerus terhadap masyarakat soal buruknya praktik politik uang dan menjadi pemilih yang cerdas. Jadi bukan melakukan pembatasan suara rakyat dengan memidahkan pemilihan  ke ruang tertutup di DPRD.

Usulan itu juga dianggap bertentangan dengan nilai-nilai otonomi dan desentralisasi yang harus melibatkan masyarakat untuk menentukan pilihannya sendiri siapa yang layak menjadi pimpinannya di daerah. Jadi bukannya menjadi pilihan DPRD, sekalipun lembaga ini menjadi representasi dari wakilnya rakyat. Rakyatlah seharusnya yang menjadi penentu bukan DPRD siapa yang berhak dipilih menjadi kepala daerah.

Yang terjadi selama ini  adalah korupsi politik dan kekuasaan – seharusnya ini yang diberantas habis. Bukan dengan mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Karena petahana misalnya tetap berpeluang untuk korupsi dan  membayar partai politik plus anggota DPRD. Perubahan pemilihan dari pemilihan langsung  ke DPRD hanya akan melahirkan oligarki baru yang berbanding lurus dengan politik transaksional dalam wujud “membeli” parpol pemilik kursi terbanyak plus anggota DPRD.

Artinya perubahan sistem pemilihan kepala daerah lewat DPRD kalau tujuannya hanya untuk mengurangi kepala daerah yang terlibat korupsi akibat mahalnya biaya Pilkada sangat tidak relevan. Yang dibutuhkan aturan yang bisa mencegah kepala daerah yang korup berkuasa kembali. Saat ini aturan yang berlaku, calon kepala daerah yang tersangkut korupsi masih bisa bertarung di Pilkada dan pencalonannya baru bisa dibatalkan setelah kasusnya berkekuatan hukum tetap. Aneh memang…!!!

Posted by: effanzulfiqar | March 19, 2018

Menunda Penetapan Tersangka “Cakada”?

Selasa 13 Maret yang lalu, selepas rapat koordinasi dengan penyelenggara pemilu, kementerian dan lembaga terkait, Menko Polhukam Wiranto meminta KPK untuk menghentikan sementara pemeriksaan calon kepala daerah (Cakada) dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pengajuan calon kepala daerah yang diduga tersangkut kasus korupsi sebagai saksi maupun tersangka.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku telah mengantongi satu nama calon kepala daerah yang akan diumumkan menjadi tersangka. Agus sendiri sudah menandatangani sprindik untuk mengumumkan status tersangka, sekalipun tidak menyebut sosok Cakada yang diduga kuat terlibat korupsi. Statemen Ketua KPK ini menjadi dasar munculnya permintaan penundaan Menko Polhukam tersebut.

Wironto beralasan proses hukum terhadap Cakada akan bisa berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pilkada. Karena menurut Wironto penundaan tersebut lebih pada keinginan mencegah terjadinya kegaduhan politik di daerah. Disamping untuk menghindari timbulnya syak wasangka dan tuduhan KPK sudah masuk dalam ranah politik.

Permintaan penundaan menurutnya bukan sebagai bentuk intervesi, karena tuntutan terhadap pelaku korupsi bisa dilanjutkan setelah usai pilkada. Dan apa yang disampaikan katanya hanya sekedar imbauan dan tidak ada pemaksaan.  Intinya agar KPU ikut berperan menciptakan kondisi yang aman, tertib dan lancar dalam proses penyelenggaraan pilkada.

Adapun Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM juga sepakat dengan permintaan Menko Polhukam kepada KPK untuk menghentikan sementara penyelidikan dan penyidikan terhadap Cakada yang diduga terlibat korupsi. Alasannya tetap sama untuk menjaga kekondusifan proses pilkada di daerah dan mencegah terjadinya kegaduhan politik.

Bahkan Kapolri sudah membuat surat edaran ke seluruh jajarannya untuk menunda semua proses hukum terhadap Cakada sampai selesainya penyelenggaraan pilkada. Ditambahkan Kapolri seharusnya penetapan tersangka dilakukan KPK sebelum pendaftaran Cakada di KPU provinsi/kabupatem/kota, sehingga parpol bisa menyiapkan penggantinya.

Sudah pasti permitaan penundaan proses hukum terhadap Cakada sampai selesainya proses pilkada menimbulkan polemik. Sekalipun memang setelah selsai Pilkada proses penyelidikan dan penyidikan masih bisa dilajutkan. Bagi sebahagian pihak terutama penggiat anti korupsi menganggap permintaan penundaan tersebut tidak menghargai proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK.

Terkesan pernyataan tersebut seperti ingin mengintervensi dan menuding KPK menjadi bahagian yang merusak demokrasi di tingkat lokal dengan menciptakan kegaduhan baru. Seharusnya pemerintah mendorong transparansi  jejak rekam Cakada, sehingga yang terjadi tidak seperti selama ini – pemilih sepertinya hanya disodori  “kucing dalam karung”. Tidak diberikan peluang untuk memilih Cakada yang terbaik di antara yang terbaik. Justru sebaliknya memilih yang terbaik di antara yang terburuk

Pemilih seharusnya diberi informasi yang banyak dan berhak mengetahui jejak rekam Cakada, termasuk permasalahan hukum yang sedang membelitnya. Mengkait-kaitkan dengan soal-soal yang menyebutkan dapat menyebabkan kegaduhan politik di daerah dianggap sangat berlebihan. Padahal faktanya tidak demikian halnya, penetapan tersangka oleh KPK sebelumnya terhadap lima calon kepala daerah yang ikut bertarung di pilkada 2018 sama sekali tidak mengganggu tahapan pilkada, termasuk menyebabkan kegaduhan politik di daerah.

Alasan yang juga menyebut Cakada yang menjalani proses hukum sebagai tersangka atau saksi akan beresiko terhadap elektabilitas dan perolehan suara, sangat tidak beralasan. Apalagi disebut Cakada sudah menjadi milik partai politik dan masyarakat bukan lagi mengatas namakan dirinya secara personal. Yang salah parpol, sudah tahu Cakada bermasalah hanya karena dianggap punya elektabilitas bagus, tetap didorong maju dalam pilkada seolah tidak ada lagi yang pantas untuk maju.

Disamping itu, seharusnya pilkada bisa dijadikan sebagai satu-satunya sirkulasi elit untuk menampilkan sosok kepala daerah yang bersih yang sudah pasti muara akhirnya diharapkan berbanding lurus dengan terbentuknya pemeritahan bersih di daerah. Sejatinya perhetalan pilkada menjadi ajang pemilihan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik dengan rekam jejak yang baik untuk lima tahun ke depan.

Proses hukum yang sedang dilakukan KPK tentunya bisa membantu masyarakat mendapatkan pemimpin yang punya jejak rekam yang baik dan pemilih sudah pasti terbantu karena yang disodorkan hanya Cakada yang tidak terbelit kasus hukum. Tentunya jauh lebih sehat proses pilkada, bila Cakada yang dipilih adalah mereka yang punya jejak rekam yang baik dan bukan yang bermasalah.

Terasa lucu memang kalau kemudian setelah terpilih dalam pilkada lalu ditetapkan menjadi tersangka dan harus dilantik dalam penjara dan ini sudah pernah terjadi. Adapun kepala daerah terpilih yang terpaksa dilantik di penjara adalah Bupati Kabupaten Gunung Mas Hambit Bintih, Ismail Ishak Wakil Bupati Kabupaten Mesuji. Jefferson Rumajar Wali Kota Tomohon dan Yusak Yaluwo Bupati Kabupaten Boven Digoel

Tapi sepertinya KPK menunjukkan gelagat tak akan memenuhi permintaan pemerintah untuk menunda proses hukum yang menjerat calon kepala daerah. Sekali lagi langkah KPK itu dianggap penting untuk mewujudkan pilkada yang menghasilkan pemimpin berintegritas. Bila tetap dilakukan penundaan penetapan tersangka oleh KPK sekaitan dengan permintaan pemerintah sudah pasti ini akan  menjadi preseden buruk.

Penundaan penetapan status tersangka Cakada bisa jadi akan memperburuk kualitas demokrasi lokal, karena  pemilih disodori kandidat yang bermasalah untuk dipilih. Padahal substansi pilkada merupakan kontestasi untuk memilih pemimpin terbaik  untuk lima tahun kedepan. Hemat saya penundaan penetapan tersangka Cakada sudah pasti akan mendegradasi tujuan perhelatan pilkada itu sendri.

Sebaliknya, dengan diumumkannya Cakada yang diduga kuat terlibat korupsi oleh KPK, sedikit banyaknya akan menjadi referensi bagi pemilih untuk tidak memilih pemimpin yang terbelit masalah hukum. Jadi jangan hanya Cakada yang dianggap dirugikan atau parpol pengusung saja dengan pengumuman penetapan tersangka tersebut dengan mengabaikan hak-hak pemilih untuk bisa memilih Cakada yang punya jejak rekam baik. Ayo KPK umumkan siapa Cakada yang terlibat korupsi dan jangan pernah takut.

(Tulisan ini sudah dimuat di Harian WASPADA – Medan Rabu, 21 Maret 2018 dengan judul yang sama)

Older Posts »

Categories