Posted by: effanzulfiqar | February 27, 2017

Jual “beli jabatan” di Daerah

Pasca operasi tertangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini, yang dilakukan KPK telah membuka mata kita semua, bahwa kasus jual beli jabatan di daerah bukan cerita bohong atau “hoax”. Diduga kuat selama ini jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Klaten sudah lama terjadi.

Apa yang terjadi di Pemkab Klaten mungkin hanya fenomena gunung es saja. Sementara di lingkungan Pemda lainnya kasus yang sama juga terjadi. Yang membedakan di Pemkab Klaten ketahuan sementara di tempat lain masih belum terbuka bobrok birokasi tersebut.

Jual beli jabatan dengan alasan apapun merupakan pekerjaan kotor yang sudah begitu lama menyangkiti birokrasi Pemda. Istilah tidak ada makan siang yang gratis mungkin analogi yang paling pas untuk menyebutkan bagaimana praktik jual beli jabatan menjadi bagian dari dinamika otonomi daerah dan pilkada.

Jual beli jabatan dengan segala modus dan motivasinya tetap tujuannya untuk mendapatkan sejumlah uang. Sedangkan bagi birokrat yang melakukan suap sudah pasti untuk mendapatkan jabatan. Jadi di sini berlaku hukum pasar, ada penjual dan ada pembeli.

Sama juga – masuk PNS harus bayar merupakan cerita klasik yang masih terjadi, sekalipun dalam dua tahun terakhir ini praktik itu sudah berkurang dengan adanya kebijakan moratorium peneriman PNS. Penerimaan PNS tidak semua daerah diberi kesempatan. Tapi proses penerimaan PNS itu tetap juga berbalut aroma uang.

Praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemda kuat dugaan terkait dengan pilkada yang menyedot biaya yang cukup besar. Solusi cepat yang dilakukan kepala daerah terpilih untuk menggembalikan modal yang habis dengan cara menawarkan jabatan-jabatan di SKPD.

Besaran uang yang dibayar tergantung pada posisi yang jabatan. Semakin besar anggaran yang dimiliki SKPD, maka semakin besar uang yang harus dibayarkan. Semua proses itu terjadi dalam ruang gelap dan menjadi rahasia umum.

Sebagai perbandingan untuk kasus di Pemkab Klaten, jual beli jabatan di eselon II besarnya bervariasi. Tarif yang ditawarkan berkisar antara Rp 200 juta – Rp 400 juta untuk eselon II. Di sampung itu wilayah satuan kerja menentukan tarif. Semakin banyak anggaran di satuan kerja yang dipilih, maka tarifnya semakin tinggi.

Demikian seterusnya untuk eselon III (Sek & Bidang) Rp 100 juta – Rp 150 juta, eselon IV (Subbag &Kasie) Rp 25juta. Adapun untuk Kepala UPTD Rp 50juta-Rp 100 juta, TU UPTD Rp 25 juta, Kepala Sekolah SD Rp 75 juta- Rp 125 juta, TU Sekolah Dasar Rp 30 juta, Kepala Sekolah SMP Rp 80 juta-Rp 150 juta, Jabatan Fungsional Tertentu (Guru mutasi dalam kabupaten) Rp 15 juta-Rp 60 juta, TU Puskesmas Rp 5 juta-Rp 15 juta, Jabatan Tetap (Tidak mutasi) Rp 10 juta- Rp 50 juta.

Fenomena jual beli jabatan tersebut sebenarnya tidak mesti terjadi bila Pemerintah Daerah mau mempedomani prosedur pengisian jabatan sesuai UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permen PAN-RB No 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam ketentuan UU dan Permen tadi disebutkan dalam pengisian jabatan harus dilakukan secara terbuka (open recruitment). Seleksi terbuka dilakukan bertujuan untuk menghindari transaksi jual beli jabatan. Karena belum diatur dalam bentuk PP hanya sebatas Permen, maka Pemda/kepala daerah menganggap sepi aturan dimaksud.

Sejatinya bila UU Nomor 5 Tahun 2014 dijadikan pedoman dalam pengisian jabatan, sudah pasti praktik jual beli jabatan semakin kecil peluangnya terjadi. Prinsip dalam manajemen ASN, baik itu mutasi, rotasi dan pengembangan karier harus tetap berbasis kualifikasi dan kinerja. Semua didasarkan pada sistem merit.

Pertanyaannya apakah itu dijadikan pedoman oleh Pemda, jawabnya tidak sema sekali. Maka tidak berlebihan karena semua dilakukan secara tertutup, maka peluang terjadi jual beli jabatan tetap terjadi.

Kita juga tidak tahu apakah perubahan SOTK yang baru sebagaimana diatur dalam PP No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dilakukan seleksi terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan di lingkungan SKPD.

Setahu saya tidak demikian, karena yang dilantik juga masih tetap yang lama, tidak ada proses seleksi terbuka dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan baru terkait dengan perubahan SOTK tersebut.

Disisi lain Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merupakan lembaga nonstruktural yang bertugas melakukan pengawasan terhadap ASN yang dibentuk berdasarkan UU No 5 Tahun 2014, sudah banyak mendapat laporan soal jual beli jabatan. Tapi kesulitan untuk membuktikan praktik kotor tersebut.

Ada pegankuan kalangan ASN menyangkut jual beli jabatan, tapi begitu diminta bersaksi tidak ada yang mau, takut jabatannya terancam karena tidak ada jaminan bagi mereka yang mengadukannya. Situasi seperti ini jelas sangat mempersulit KASN membongkar praktik jual beli jabatan.

KASN sudah pasti tidak bisa bertidak dan berbuat apapun sepanjang tidak ditemukan adanya bukti formal praktik jual beli jabatan. Mereka yang terlibat tidak bisa diberhentikan kalau tidak ditemukan adanya bukti formal tadi. Artinya KASN hanya bisa sebatas mengawasi saja.

Pembuktian hanya dapat dilakukan, kalau terjadi tangkap tangan sebagaimana yang menimpa Bupati Klaten. Jika pun ada indikasi pelanggaran hanya minta klarifikasi dan  bila juga tidak memuaskan hasilnya maka dilakukan penyelidikan apakah terjadi pelanggaran atau tidak dan itu jelas memerlukan waktu yang cuup panjang pembuktiannya.

Memang untuk melakukan pegawasan terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian jabatan ASN di pusat dan lembaga-lembaga vertikal di daerah bukan hal yang sulit, karena informasi dan proses pegangkatan dan pemberhentian lebih terbuka sifatnya dibandingkan dengan yang terjadi di daerah.

Sebaliknya untuk mengawasi proses pegangkatan dan pemberhentian ASN di daerah, KASN sangat kesulitan karena semua dilakukan secara tertutup oleh Pemda. Ini menjadi problem mengapa begitu sulit membongkar praktik busuk jual beli jabatan tersebut. Ini juga membuka peluang terjadinya perilaku koruptif penguasa daerah.

Jual beli jabatan pegawai negeri sipil (PNS) tak terlepas dari faktor kepemimpinan kepala daerah. Dengan kepemimpinan yang baik, praktik curang tersebut bisa dihindari. Jika kepala daerah tak memiliki komitmen dengan sistem yang diterapkan maka jual beli jabatan PNS akan tetap terjadi. Apalagi, jika kepala daerah memiliki kepentingan tertentu.

Posted by: effanzulfiqar | February 27, 2017

Demokrasi Kebablasan?

Cukup mengejutkan ketika Presiden Joko Widodo dalam kesempatan pelantikan pengurus Partai Hanura menyebut praktik demokrasi Indonesia sudah “kebablasan”. Biasanya yang mengucapkan kata-kata demokrasi kebablasan lebih banyak pengamat dan masyarakat awam saja.

Kini giliran kepala negara yang mengatakan demokrasi di negeri ini sedang kebablasan. Tentunya ucapan seorang Presiden jauh lebih kuat bobot nilainya dari ucapan seorang pengamat atau percakapan politik masyarakat di warung kopi.

Menurutnya, munculnya demokrasi kebablasan akan membuka ruang bagi terjadinya artikulasi politik yang ekstrim semacam liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan terorisme serta ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Praktik nyata dari penyimpangan demokrasi kebablasan itu menurut Jokowi adalah munculnya politisasi SARA. Di samping bertebarnya kabar bohong (hoax), kebencian, fitnah, saling memaki dan menghujat yang menurutnya bisa menjurus kepada fregementasi NKRI.

Apa yang disebutkan Jokowi dengan terjadinya demokrasi kebablasan tersebut bisa jadi berangkat dari kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. Benar memang adanya bila dilihat hanya dari sisi demokrasi, seolah demokrasi itu yang menyebabkan kondisi yang centang perenang sekarang ini. Padahal tidak demikian halnya.

Artinya, sangat tidak benar kalau demokrasi yang dijadikan sebagai kambing hitam dengan menyebut demokrasi yang kebablasan. Demokrasi sesungguhnya tidak pernah kebablasan. Tapi karena penegakan hukum yang abu-abu dan diskriminatif menjadi faktor penyebab demokrasi kebablasan.

Praktik demokrasi akan berjalan direlnya, bila ada rambu-rambu hukum yang memayunginya. Demokrasi akan bersemi bila dibarengi dengan adanya kepastian hukum yang tidak diskriminatif. Sebaliknya demokrasi akan luluh latak bila hukum tidak ditegakan setegak-tegaknya.

Demokrasi memang adalah soal kebebasan orang berbicara, menyampaikan fikiran dan berkumpul. Itu jelas dijamin undang-undang sepanjang tidak dilakukan sebebas-bebasnya yang menyebabkan orang lain terlanggar hak-haknya, terusik kenyaman pribadi atau kelompoknya.

Yang terjadi sekarang justru sebaliknya, siapa saja bisa melakukan apa saja pada orang lain atau kelompok. Bahkan Negara sepertinya membiarkan begitu saja, termasuk alat-alat negara ikut terlibat memperkeruh kondisi yang ada.

Bagaimana tidak ada orang yang seenaknya menista agama orang lain tidak bisa terjangkau hukum. Ada orang yang semestinya diberhentikan karena undang-undang mengatakan demikian tapi dikatakan aturannya masih multitafsir.

Bahkan ada orang yang bersedia pasang badan dan mengatakan siap mudur. Hebatnya hanya karena satu orang bangsa ini kehabisan energi terjebak dalam polemik yang tak berujung.

Ada orang yang dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang dan Polisi begitu cepat memprosesnya. Sebaliknya, kasus yang sama terkait dana publik yang melibatkan Teman Ahok dan sumbangan Alfamart tidak diproses dengan serius sampai hari ini.

Ada orang menulis bendera merah putih dengan kalimat Allah bisa menjadi tersangka dan ditahan lagi. Tapi ada orang yang bakar bendera dan juga menulis-nulis bendera merah putih bebas begitu saja dan tidak menjadi tersangka apalagi ditahan.

Ruman mantan Presiden diseruduk massa dianggap hal yang biasa saja. Ada orang yang mengancam-ngancam di TPS sambil bilang sudah “memotong” tentara dianggap biasa saja.

Kalau yang dimaksudkan Presiden demokrasi kebablasan adalah kondisi liar dan centang perenang yang sedang terjadi di negeri ini. Maka solusinya hanyalah penegakan hukum yang tidak diskriminatif sebagaimana dikatakan Presiden. “Kuncinya… kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum”.

Senanda dengan itu Prof Mahfud MD mengatakan demokrasi harus dibarengi dengan penegakan hukum yang jujur dan adil. Karena menurut Mahfud, demokrasi tanpa penegakan hukum adalah anarki. Dan hukum tanpa demokrasi adalah kesewenang-wenangan dari penguasa.

Mahfud juga menyebut demokrasi akan sangat indah jika hukum ditegakkan, baik kepada lawan politik maupun terhadap diri sendiri. Jika penegakan hukum hanya sepihak, hal itu akan menjadi api dalam sekam yang suatu saat membakar semuanya. Dan kondisi ini yang sedang terjadi di negeri ini.

Posted by: effanzulfiqar | February 27, 2017

Menyoal Buruknya Pelayanan RSUD

Dalam beberapa minggu ini sedang viral video Gubernur Jambi Zumi Zola yang lagi marah-marah ketika sidak di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Raden Mattaher pada Jumat 20 Januari pukul 01.00 WIB. Video ini telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan di kalangan masyarakat. Bagi kalangan tenaga kesehatan apa yang dilakukan Zumi Zola dianggap sangat berlebihan.

Sikap Gubernur yang berteriak, memukul meja dan menendang tong sampah, dianggap tidak pantas. Belakangan diketahui alasan marahnya Zola karena pada saat sidak ia mendapati petugas jaga dan perawat tidur saat bertugas. Dan menurutnya laporan soal ketidak beresan dan buruknya pelayanan di RSUD tersebut sudah terlalu sering dikeluhkan masyarakat kepadanya.

Ini merupakan kali ketika Gubernur termudah itu marah-marah. Usai menjabat sebagai Gubernur Jambi awal 2016 lalu, Zola pernah marah di RSUD Raden Mattaher juga ketika menggelar sidak. Ia marah karena menemukan stok obat untuk DBD kosong dan saat itu penyakit DBD sedang mewabah di Jambi. Sekitar Maret 2016 tahun lalu Zumi sempat marah-marah di Kantor Samsat Jelutung – Jambi.

Terlepas dari munculnya polemik dalam masyarakat dengan sikap Zumi Zola yang dianggap kurang elok. Setindaknya kasus ini membuka mata kita betapa buruknya pelayanan di hampir semua rumah sakit berpelat merah milik Pemda. Tidak hanya di Jambi saja. Silakan search di Google ada ratusan lebih informasi yang berisi keluhan dan cerita buruknya pelayanan RSUD.

Dimana-mana keluhannya sama – buruknya pelayanan yang diberikan kepada pasien. Bahkan disebutkan ada beberapa pasien yang meninggal dunia atau terjadinya malpraktik karena keterlambatan penanganan, tenaga kesehatan yang yang tidak ada/tidak profesinal, SOP pelayanan yang tidak jelas, peralatan rumah sakit yang tidak lengkap. Masih banyak lagi keluhan masyarakat seputar buruknya pelayanan di RSUD.

Di samping permasalahan sebagaimana diuraikan di atas yang menjadi penyebab banyak keluhan masyarakat terhadap buruknya pelayanan RSUD. Ada juga beberapa faktor penyebab kualitas pelayanan pasien begitu buruk, antara lain jumlah tenaga kesehatan yang melayani pasien tidak sebanding lagi dengan pasien yang harus dilayani berdasarkan standar yang ditetapkan.

Masalah lain yang membelit RSUD yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pelayanan di RSUD adalah keterbatasan dana yang disediakan dalam APBD dan termasuk lambatnya pencairan. Ini diperburuk lagi dengan manajemen rumah sakit yang tidak jelas. Semua ini berimbas kepada sulitnya mengembangkan mutu layanan di RSUD, yang mau tidak mau berpengaruh terhadap mutu layanan kepada pasien.

Permasalahan lain adalah kesejahteraan tenaga kesehatan yang dianggap masih rendah yang diberikan Pemerintah dan Pemda. Hal ini berdampak buruk terhadap kualitas layanan yang diberikan tenaga kesehatan di RSUD. Ini termasuk masalah klasik yang kerap dikeluhkan tenaga kesehatan di RSUD.

Alasan seperti itu memang dianggap tidak pas, mengingat mayoritas tenaga kesehatan berstatus PNS. Sebagai PNS tenaga kesehatan merasa apa yang mereka lakukan dibandingkan PNS lainnya jauh lebih berat dan dirasa tidak adil. Karena mereka merasa tidak wajar menerima gaji yang sama dengan PNS lainnya yang menurut penilaian mereka bekerja jauh lebih ringan dibandingkan dengan apa dikerjakan tenaga kesehatan, yang kadang harus bekerja selama 12 jam.

Tidak sepenuhnya logika itu bisa diterima sebagai penyebab mengapa tenaga kesehatan menganggap pekerjaan mereka jauh lebih berat, sehingga mereka kerap tidak bisa melakukan tugas pelayanan medis dengan baik. Pertanyaannya kalau itu yang menjadi alasan, seharusnya mereka ingat kembali sumpah jabatan dan kode etik profesinya.

Di samping memang seharusnya mereka sadar bila itu alasan yang digunakan sehingga pelayanan mereka tidak maksimal pada pasien di RSUD, mereka sudah salah memilih profesi yang memang pekerjaan seperti itu. Lebih pada pertimbangan kemanusiaan dibandingkan dengan pertimbangan lainnya dalam melaksanakan tugasnya.

Disadari memang banyak faktor penyembab buruknya pelayanan di RSUD. Bagi Pemda sendiri sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah merupakan kewajiban untuk menyediakan pelayanan dasar yang baik, diantaranya bidang kesehatan termasuk pendidikan. Kedua bidang pelayanan ini menjadi kebutuhan dasar dan azasi bagi manusia.

Pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemda sendiri dan ini secara global telah disepakai sebagai bagian hak asasi manusia. Demikian juga dengan UUD 1945 dan UU No 23/1992 tentang Kesehatan, tegas menyebutkan adanya tanggung jawab pemerintah menyediakan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat.

Di samping itu UU tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemda baik provinsi, kabupaten/kota. Bahkan ukuran keberhasilan otonomi daerah bisa dilihat dari sejauh mana Pemda perduli terhadap penyediaan pelayanan dasar yang bermutu bagi masyarakatnya.

Konsekuensi dari hal tersebut menjadi kewajiban Pemda untuk memenuhi dan menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakatnya. Pemda dalam hal ini tidak hanya sebatas hanya bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan dasar di tingkat Puskesmas saja, tapi menyediakan Rumah Sakit yang memadai dengan fasilitas dan pelayanan yang baik sebagai pusat perawatan dan rujukan lebih lanjut bagi masyarakat di daerah.

Untuk itu RSUD sebagai pusat perawatan dan rujukan lebih lanjut dituntut harus bisa mengemban misi memberikan pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh dan integral. Dimana misi dimaksudkan yang harus dilaksanakan RSUD meliputi bidang kuratif, rehabilitatif, preventif dan promotif yang berkualitas, profesional, transparan, akuntebel dan terjangkau masyarakat di daerah.

Pilihan menjadi BLUD

RSUD termasuk unit kerja Pemda yang secara faktual sampai hari ini masih melekat citra yang kurang baik terkait dengan pelayanan. Buruknya pelayanan RSUD sebagaimana yang diuraikan sebelumnya telah mendorong beberapa Pemda mengubah status RSUD menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian, perbaikan manajemen rumah sakit, efektivitas, efisiensi dan kinerja dengan tetap mengembang misi sosialnya.

Pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. PP ini menjadi dasar untuk mengubah status rumah sakit milik Pemda menjadi BLUD yang punya manajemen lebih otonom dibanding statusnya sebagai RSUD.

Perubahan status RSUD menjadi BLUD memang relevan dengan status badan layanan umum, yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat; menarik bayaran atas jasa yang diberikannya; pendapatan diperoleh dari jasa yang diberikannya dan adanya spesialisasi keahlian pegawai yang bekerja.

Sudah pasti dari sisi manajemen perubahan RSUD menjadi BLUD merupakan solusi untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan sebagai kewajiban Pemda. Meskipun dituding perubahan status juga menunjukkan ketidak becusan Pemda dalam mengelola dan memberdayakan dana yang dimilikinya untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Sebaliknya ada juga sikap pesimis bila status RSUD diubah menjadi BLUD tidak serta merta akan berhasil dalam meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Justru sebaliknya dikuatirkan akan menjadi sumber kolusi, koruspi dan nepotisme bagi para pengelolanya.

Beberapa kelebihan perubahan status RSUD menjadi BLUD, diantaranya rumah sakit memiliki keleluasaan mengelola keuangannya dan pendayagunaan pendapatannya secara otonom, karena tidak lagi diharuskan menyetorkan pendapatan ke kas daerah sebagaimana selama ini.

Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan sendiri, rumah sakit bisa melakukan pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang yang dibutuhkannya, termasuk membuat kebijakan strategis pelayanan dengan dana yang dimilikinya. Disamping itu manajemen rumah sakit bisa memberikan honor, insetif, atau bonus di luar ketentuan gaji sesuai dengan kinerja tenaga kesehatan. Ini tentunya akan menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Di samping sumber keuangan dari pendapatan rumah sakit, masih tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk gaji pegawai serta biaya investasi/modal. Dengan status BLUD juga memberi peluang yang lebih luas bagi rumah sakit untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pengelolaan RSUD dengan prinsip BLUD, juga akan memberi peluang manajemen rumah sakit untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan rekruitmen tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diinginkan. Sehingga penempatan tenaga kesehatan tidak lagi berdasarkan senioritas, kepangkatan, penjenjangan tapi lebih difokuskan pada skill, pengalaman, kebutuhan dan profesionalitas.

Yang pasti status RSUD untuk menjadi BLUD tidak serta merta otomatis bisa dilakukan perubahan begitu saja. Untuk mengubah status RSUD menjadi BLUD memang dibutuhkan berbagai persiapan yang matang dan terencana. Persyaratan pokok yang diperlukan dalam perubahan status diantaranya – adanya kinerja pelayanan dan keuangan yang baik dari RSUD yang akan diubah statusnya.

Disamping perlu adanya komitmen Pemda yang kuat dalam proses perubahan status RSUD menjadi BLUD sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu sebagai bentuk tanggungjawab Pemda. Dengan status RSUD menjadi BLUD diharapkan dapat mengubah persepsi dan citra buruk pelayanan yang selama ini dikeluhkan masyarakat terutama yang berasal dari kelompok tidak mampu.

Posted by: effanzulfiqar | February 27, 2017

Demokrasi “Kotak Kosong”

Pilkada serentak gelombang kedua tahun 2017 yang digelar di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten telah usai. Seperti Pilkada-pilkada sebelumnya beberapa masalah klasik dalam penyelenggaraan masih terus terjadi, seperti rendahnya partisipasi pemilih, politik uang, dominasi incumbent, pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih dan pencoblos ulang di TPS.

Dari penyelenggaraan Pilkada tersebut yang cukup menarik adalah adanya pasangan calon tunggal di beberapa daerah. Fenomena calon tunggal sudah muncul pada awal dimulainya Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Timor Tengah Utara, Blitar dan Tasikmalaya.

Dalam Pilkada Serentak tahun 2017 tercacat ada 9 daerah yang memiliki calon tunggal, yang kesemuanya berstatus sebagai incumbent yang maju untuk kedua kalinya. Incumben dalam hal ini adalah calon yang tidak berpasangan dengan wakilnya atau wakilnya berpasangan dengan calon yang baru.

Berdasarkan hasil perhitungan real count kesembilan pasangan calon tunggal tersebut berjaya mengalahkan kotak kosong. Bahkan memperoleh suara mayoritas, hanya di Kabupaten Buton dan Pati yang ada perlawanan dari kotak kosong. Sedangkan 7 daerah lain calon tunggal menang mutlak dengan raihan suara di atas 80%.

Kesembilan pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong adalah, Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Mereka diusung oleh NasDem, Demokrat, Hanura, Gerindra, PKB, Golkar, PDIP dan PPP. Di Lampung, Kabupaten Tulang Bawang ada nama Umar Ahmad dan Fauzi Hasan. Partai pengusung, PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan NasDem.

Di Pati, Jawa Tengah ada Haryanto yang memilih berpasangan dengan Arifin ketimbang wakilnya saat ini, Budiyono. Haryanto dan Arifin diusung PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura dan PPP.

Di Kalimantan Barat ada Karolin Margret Natasa anggota DPR asal PDI-P peraih suara tertinggi Nasional Pileg 2014. Ia berpasangan dengan Herculanus Heriadi mantan Bupati Landak, periode 2011-2016. Karolin dan Herculanus diusung PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, dan PAN.

Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun dengan wakilnya La Bakry. Samsu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Keduanya diusung PKB, PKS, NasDem, PAN, Demokrat, Golkar, dan PBB. Sementara di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tengah ada Tuasikal Abua dan Martlatu Leleury. Keduanya diusung Partai Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, Nasdem, PAN, PBB, dan PDIP.

Di Propinsi Papua, Kota Jayapura ada Benhur Tomi Mano berpasangan dengan Rustan Saru yang diusung PKB, Hanura, PAN, NasDem, Golkar, PDIP, dan Gerindra. Di Papua Barat, Kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem berpasangan dengan Mesak Metusala Yekwam diusung NasDem, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, dan Hanura. Di Kota Sorong kembali maju Lamberthus Jitmau dan Pahima Iskandar keduanya diusung Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, Hanura, dan PKB.

Dari sembilan calon tunggal yang melawan kotak kosong yang cukup menarik adalah pasangan Samsu Umar Abdul Samiun yang berpasangan dengan La Bakry di pilkada Kabupaten Buton dengan memperoleh suara 55,08% yang didukung PKB, PKS, Nasdem, PAN, Demokrat, Golkar, dan PPP.

Sebagaimana diketahui Samsu Umar menjadi tersangka dugaan suap Rp 2,989 miliar terkait dengan sengketa Pilkada Kabupaten Buton, di MK pada 2011 yang juga melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar yang tekah divonis seumur hidup.

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selama belum divonis bersalah dengan keputusan yang bersifat in kracht, yang bersangkutan masih tetap sah sebagai calon kepala daerah. Artinya, penahanan Samsu Umar oleh KPK tidak serta merta menggugurkan hak-haknya sebagai calon tunggal dan ternyata ia menang melawan kotak kosong.

Hebatnya sebagai tersangka yang sedang menjalani tanahan di KPK, Samsu masih bisa memenangkan pilkada Kabupaten Buton dengan suara yang signifikan melawan kotak kosong. Padahal dari sisi etika yang bersangkutan sangat sulit untuk menang melawan kotak kosong terkait dengan statusnya sebagai tersangka korupsi tersebut. Tapi fakta berkata lain – pemilih ternyata tidak memilih kotak kosong sebagai bentuk perlawanan.

Terlepas dari semua itu kebedaraan calon tunggal yang bisa menang telak melawan kotak kosong menjadi pelajaran buruk bagi perjalanan demokrasi kita. Demikian juga dengan proses sirkulasi elit di tingkat lokal yang sepertinya sedang mengalami krisis calon pemimpin. Di tengah-tengah popularitas calon independen yang elektabilitasnya yang sangat rendah di mata pemilih dalam pilkada.

Calon tunggal juga menjadi bukti kuat langkanya calon-colon pemimpin publik dan kegagalan parpol dalam kaderisasi di tingkat internal. Sedangkan masyarakat dalam konteks demokrasi di tingat lokal dipaksa parpol untuk tidak memiliki alternatif pilihan di balik bilik suara. Ini bukan sesuatu yang bernilai positif bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal.

Fenomena calon tunggal juga menjadi gambaran nyata dari perilaku partai-partai politik yang cenderung bersikap pragmatis. Malas membangun demokrasi di tingkat lokal dengan menghadirkan alternatif pilihan untuk memilih pemimpin di daerah. Kondisi yang demikian ini, jelas akan melahirkan stigma buruk bahwa parpol lebih mengedepankan politik transaksional dalam pilkada – cari uang semata.

Di sisi lain, fenomena calon tunggal mengindikasikan sedang terjadi kemunduran dalam demokrasi kita di aras lokal. Seharusnya dalam perhelaan pilkada masyarakat disajikan alternatif pilihan calon yang beragam pula, bukan sebaliknya dibatasi dengan keberadaan calon tunggal semata tanpa ada altenatif pilihan oleh partai politik.

Karena hakikat demokrasi yang sebenarnya adalah ketiga pemilih diberi alternatif pilihan, bukan sebaliknya hanya memilih satu pasangan colon sekalipun calon tunggal bukan merupakan barang haram dalam demokrasi. Memang gerakan-gerakan yang berupaya memenangkan kotak kosong belum begitu populer bagi pemilih, tapi setidaknya gerakan perlawanan tersebut menunjukkan pemilih tidak begitu suka dengan fenomena calon tunggal.

Logika kita memang bisa membenarkan, bahwa calon tunggal bukan berarti calon yang tidak memiliki integritas, kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan yang baik. Yang terjadi disini lebih banyak didasari ketidak percayaan partai politik bila berkompetisi dengan mengajukan calon sendiri akan menang. Maka pertimbangan pragmatis yang lebih kuat dengan tidak mengajukan pasangan calon tapi berkoalisi secara bersama-sama mendukung satu pasangan calon melawan kotak kosong.

Sangat naif ketika alasan yang digunakan partai-partai politik hanya ada satu pasangan calon yang dianggap mempunyai integritas, kapasitas dan kapabilitas memimpin dan yang diinginkan rakyat di daerah. Tidak ada lagi alternatif pasangan lain yang dianggap layak untuk menjadi kompetitor oleh partai politik, sehingga harus mendukung satu pasangan calon saja, kalaupun kemudian harus melawan kotak kosong. Mungkin inilah model demokrasi kita –yah demokrasi kotak kosong.

Posted by: effanzulfiqar | January 13, 2017

Pemilukada, Dinasti Politik dan Korupsi

Operasi tangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi semakin memperkuat asumi tidak berbanding lurusnya hasil pilkada dengan lahirnya pemimpin yang berintegritas. Sri menjadi contoh kasus untuk yang kesekian kalinya kepala daerah produk pilkada tertangkap KPK dalam kasus korupsi.

Sri juga menjadi contoh kasus kepala daerah yang mewarisi dinasti politik yang melibatkan anggota keluarganya dalam kasus korupsi. Sebelumnya ada terpidana Ratu Atut Chosiyah, bekas Gubernur Banten, terpidana Fuad Amin mantan Bupati Bangkalan, Atty Suharti Tochija Walikota Cimahi dan Yan Anton Ferdian Bupati Bayuasin.

Sri juga menjadi bukti bagaimana pilkada hanya menghasilkan kepala derah dari dinasti politik yang rentan dengan perilaku korup. Sri merupakan penerus kekuasaan di Klaten, dimana suaminya Haryanto Wibowo pernah menjadi Bupati (2000-2005). Klaten menjadi salah satu daerah di Indonesia yang dikuasai dua dinasti suami isteri selama 20 tahun. Adapun wakil Bupati sekarang Sri Mulyani adalah istri Bupati Sunarna, yang menjabat dua periode (2005-2015).

Catatan Kementerian Dalam Negeri hingga awal tahun 2016, tercatat ada sekitar 65 daerah mempraktikan dinasti politik. Semua dinasti politik tersebut merupakan produk pilkada. Dimana dinasti politik tersebut selama dua periode memegang kekuasaan. Kemudian disiapkan penerus dinasti – istri, anak, saudara, menantu atau yang ada hubungan pertalian bersifat vertikal dan horizontal. Tujuannya sudah tentu untuk mempertahankan eksistensi dinasti yang dibangun bertahun-tahun, terutama mempertahankan sumber-sumber ekonomi keluarga.

Sementara itu, birokrasi di daerah sudah dikuasi penuh setelah dua kali menjadi penguasa dan ini menjadi sumber keuangan untuk menopang dinasti yang dibangun secara turun temurun. Seperti halnya Sri yang memperdagangan jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Klanten. Disinyalir praktik seperti ini juga sudah berlangsung cukup lama di lingkungan Pemeritah Daerah lainnya.

Dinasti politik yang merupakan produk dari pilkada yang digulirkan sejak tahun 2005 makin tumbuh subur dalam sistem oligarkis. Kondisi parpol yang oligarkis memudahkan para elit lokal yang sedang berkuasa untuk mendorong calon dari keluarganya sendiri untuk maju dalam pilkada. Dinasti politik sudah pasti mewariskan jaringan politik dan modal yang cukup besar dan luas. Tentunya ini memerlukan modal yang tidak sedikit, maka melanggengkan dinasti politik menjadi keharusan.

Seharusnya kita bisa belajar dari sejarah perjalanan bangsa ini yang telah memberikan bukti kuat praktik politik dinasti tidak pernah mensejahterahkan rakyat. Justru sebaliknya hanya mensejahterahkan lingkaran yang berada di sekitar dinasti. Dinasti politik juga hanya menjadi sumber koluasi, korupsi dan nepotisme dan hanya memberikan keuntungan terbatas bagi mereka yang berada di pusaran dinasti politik.

Praktik demokrasi prosedural dari pilkada ke pilkada juga menjadi ladang subur tumbuh kembangnya dinasti politik. Sayangnya, masyarakat yang punya hak pilih di daerah sepertinya tidak merasa itu sesuatu yang salah, sehingga keberlanjutan dinasti politik di daerah bisa tetap bertahan dan diwariskan secara turun temurun.

Dalam jangka panjang jika dinasti politik tidak dilawan, maka akan sulit digantikan karena mereka sudah terlanjur menguasai birokrasi dan sumber-sumber ekonomi. Artinya kalaupun dinastinya sudah runtuh, tapi kekuatan politik dan korporasi yang dibangun bertahun-tahun akan tetap kuat. Dan akan muncul kembali – sepanjang yang berlaku masih demokrasi prosedural dalam penyelenggaraan pilkada.

Pemilih menjadi kelompok yang paling bertanggung jawab untuk memangkas dinasti politik. Partai politik yang diharapkan tidak mengusung calon kepala daerah yang berasal dinasti politik, justru berlomba-lomba mencalonkannya. Dalam hal ini partai politik memberikan konstribusi besar dalam melenggengkan dinasti politik di daerah.

Faktanya partai politik lebih nyaman memilih calon yang berasal dari dinasti politik untuk maju dalam konstestasi pilkada. Alasannya, calon kepala daerah dari dinas politik memiliki dua kekuatan – modalitas dan popularitas sebagai petahana. Dua kekuatan itu yang menjadi daya tarik parpol untuk mengusung mereka di tengah keterbatasan kader-kadaer di internal sendiri.

Kalkulasi kekuatan modal dan popularitas menjadi pilihan utama partai politik dalam mengusung pasangan calon dan soal integritas tidak terlalu penting. Partai politik memang lebih diuntungkan mengusung calon kepala daerah dari dinasti politik, karena besarnya modalitas yang dimiliki, di samping popularitas karena sudah lama berkuasa di daerah.

Sudah pasti yang terjadi adalah bentuk hubungan simbiosis mutualisme. Keuntungan lain bagi partai politik, mesin partai tidak perlu terlalu banyak menghabiskan energi. Kondisi di internal partai politik yang demikian ini sudah pasti akan sulit mengubah model sistem pencalonan yang ada selama ini. Partai politik lebih mementingkan kekuatan modalitas dan popularitas dibandingkan dengan integritas dan kualitas calon kepela daerah yang diusung dalam pilkada.

Hal lain, langsung atau tidak langsung Mahkamah Konstitusi turut andil dalam melanggengkan dinasti politik dengan putusannya Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan pelarangan politik dinasti di Pasal 7 huruf r UU No.8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Alasan MK, larangan bagi keluarga tertentu untu mencalonkan diri sebagai kepala daerah bertentangan dengan Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK tersebut, boleh jadi telah membuka ruang yang lebih luas bagi hidup suburnya dinasti politik di negeri ini. Melegalkan dinasti politik merupakan kemunduran dalam konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Lalu bagaimana dengan pilkada serentak 2017 ? Ternyata dinasti politik masih terus berjaya, sebagaimana pilkada serentak 2015. Meskipun issu untuk tidak memilih kepala daerah yang berasal dari dinasti politik lebih kuat gemanya pada pilkada serentak 2015 dibandingkan 2017 ini.

Pada pilkada serentak yang akan digelar 15 Februari 2017 menurut Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono dinasti politik masih mewarnai pesta lima tahunan tersebut. Katanya dari 101 daerah peserta pilkada terdapat 58 pasangan calon kepala daerah yang terindikasi politik di¬nasti, baik istri, anak, menantu, saudara, ipar, paman atau bibi yang semua memiliki konflik kepentingan dengan petahanan.

Antara lain, ada Dodi Reza Alex, putra sulung Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, mencalon jadi Bupati Musi Banyuasin berpasangan dengan Beni Hernedi. Hebatnya mereka berdua diusung 11 partai yang ada di DPRD Musi Banyuasin. Di Kabupaten Pringsewu – Lampung ada nama Siti Rahma yang merupakan anak kandung Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri yang berpasangan dengan Edi Agus Yanto.

Di Kota Batu, Istri Wali Kota Batu sebelumnya, Eddy Rumpoko, Dewanti Rumpoko ikut meraimakan Pilkada Kota Batu dengan menggandeng Punjul Santoso, Wakil Wali Kota Batu periode 2012-2017. Adapun Andika Hazrumy, anak mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, menjadi calon Wakil Gubernur Banten, mendampingi Wahidin Halim mantan Wali Kota Tangerang periode 2003-2013 yang menjadi bakal calon gubernur Banten.

Sementara di Kalimantan Barat, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Karolin Margret Natasa, putri Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menjadi peserta Pilkada Kabupaten Landak berpasangan dengan petahana Wakil Bupati Heri. Ayahnya Cornelis dulunya Bupati Kabupaten Landak sebelum menjadi Gubernur Kalimantan Barat. Koralin juga menjadi calon tunggal di Pilkada Kabupaten Landak.

Mengutip Ari Dwipayana yang menyebut, tren politik kekerabatan atau politik dinasti sebagai gejala neopatrimonialistik. Yang sudah lama berakar secara tradisional dengan sistem patrimonial, dimana regenerasi politik lebih didasarkan pada ikatan genealogis semata, ketimbang merit system yang mengedepankan kapasitas dan kapabilitas individu.

Senada dengan itu, Gaetano Mosca dalam bukunya, The Rulling Class menuliskan bahwa setiap kelas berkuasa selalu menunjukkan kecenderungan kuat untuk membangun suatu tradisi politik dengan model pewarisan turun temurun (hereditary). Praktik seperti ini kini sedang terjadi dalam perhelatan pilkada yang akan terus berulang dari pilkada ke pilkada. Pilkada sesungguhnya telah menjadi landang subur tumbuh dan berkembangnya dinasti politik di negeri ini yang memberikan peluang terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme di daerah.

Older Posts »

Categories