Posted by: effanzulfiqar | October 16, 2017

Habis Afi Muncul Dwi

Masih ingat Asa Firda Inayah (Afi) yang sempat menghentak jagad dunia maya dan dunia nyata karena dianggap sebagai gadis yang luar biasa cerdas dan kritis. Afi yang anggap punya kelebihan itu sudah diundang banyak pihak dan diwawancarai beberapa media nasional dan viral beritanya berbulan-bulan di media sosial. Bahkan Afi sempat berbicara di depan para profesor di salah satu kampus bergengsi di negeri ini.

Afi juga bertemu dengan sejumlah menteri yang begitu salut dengan kehebatannya. Ia juga diundang parpol untuk memberi ceramah soal kebhinekaan.  Tercetus juga usulan untuk menjadikan Afi sebagai Duta Pancasila oleh salah satu ketua parpol. Dan puncaknya Afi mendapatkan kehormatan diundang Presiden ke Istana Merdeka dalam peringatan hari Kelahiran Pancasila. Afi kemudian disanjung banyak pihak.

Prestasi hebatnya ia dianggap kritis, cerdas dan mengerti betul soal kemajemukan bangsa ini yang kerap menjadi polemik berkepanjangan, lewat tulisan berjudul “Belas Kasih Dalam Agama Kita” yang dimuat di Facebook miliknya. Sayangnya,  belakangan ketahuan ternyata tulisan tersebut hasil copy paste dari tulisan Mita Handayani. Afi bukan penulisnya tapi melakukan plagiarisme sebagaimana pengakuannya sendiri.

Popularitas Afi yang tiba-tiba mencuat dalam pentas nasional tidak terjadi begitu saja. Media massa berperan besar dalam memblow up dan mencitapkan framing yang luar biasa hebatnya terhadap sosok Afi yang dianggap cerdas dan kritis. Publikpun terlanjur dinina bobokan dengan kebohongan yang dikemas dengan sangat baik oleh beberapa media lewat pemberitaan dan tayangan yang terus menerus.

Kini Afi sudah hilang dari panggung nasional dan tidak pernah lagi terdegar beritanya. Setelah kasus Afi terkuak ke publik dengan kebohongan dan plagiarisme yang dilakukannya muncul pula nama Dwi Hartanto yang sudah terlanjur dilebeli media sebagai “the next Habibie”. Dwi disebut-sebut punya kecerdasan yang menyamai Habibie dengan bukti segudang prestasi spektakuler yang sudah mendunia yang telah diraihnya dibidang teknologi kedirgantaraan dan pertahanan.

Tapi ternyata semua hanya kebohongan yang dikemas sedemikian rupa dengan bantuan media dan upaya sengaja dari Dwi Hartanto sendiri mengklaim prestasinya dan menyajikan kebohongan demi kebohongan lewat akun face book yang dimilikinya lebih dari 2 tahun lamanya. Semua informasi yang terkait dengan prestasi hebatnya yang dimuat di face book miliknya hanya bohong belaka seperti pengakuannya.

Faktanya, Dwi Hartanto tidaklah sehebat yang selama ini terlanjur dilebelkan kepadanya sebagai orang jenius dengan prestasi hebat yang mendunia dan punya lima jenis hak paten. Pengakuan Dwi seperti yang dikutip dan diberitakan media merupakan akumulasi kebohongan yang diciptakannya dengan sangat rapi, padahal semuanya tak lebih dari ilusinya. Dwi selama dua tahun lebih sukses menyembunyikan kebohongan tersebut dengan sangat rapi tanpa tercium publik.

Fenomena Dwi hampir mirip dengan Afi. Keduanya terlajur diekpos berlebihan dan diframing secara terencana dan massif berbagai media sebagai orang-orang hebat punya talenta yang tidak dimiliki anak-anak muda seumuran mereka. Kini terkuak sudah kebohongan dan kepalsuan yang membalut kehebatan Dwi sebagaimana halnya Afi. Keduanya ternyata sama perilakunya. Apa yang terpublikasi selama ini sarat dengan kebohongan dan kepalsuan semata.

Afi melakukan plagiarisme dan Dwi mengumbar kebohongan demi kebohongan yang dalam bahasa psikologis disebut mythomania yakni  perilaku menyimpang dalam bentuk kebohongan patologis yang tidak dimaksudkan pelakunya untuk menipu atau mengelabui orang. Justru sebaliknya semata untuk membantu dirinya sendiri untuk mempercayai dan menyakini kebohongannya sendiri.

Keduanya  tanpa pernah merasa bersalah, setelah publik mengungkapkan perilaku buruk plagiarisme dan pengakuan bohong atas prestasi yang tak pernah diraih. Baru keduanya sadar dan buru-buru minta maaf, mengaku khilaf dan tidak berniat buruk dengan apa yang telah lakukan. Begitu mudahnya mereka minta maaf dan mengakuai kesalahannya setelah sempat menikmati kebohongan yang mereka ciptakan sendiri.

Sejatinya memang masyarakat kita sedang rindu akan  sosok anak-anak muda hebat dengan prestasi yang gemilang,  kritis, cerdas dan inovatif. Termasuk rindu akan orang-orang muda yang bisa dijadikan contoh teladan dalam menyemaikan nilai-nilai kebaikan serta kepeloporan dan memberikan inspirasi bagi jutaan kaum muda Indonesia lainnya untuk maju dengan prestasi masing-masing.

Tapi sayang seribu kali sayang, sekali lagi  media justru terkelabui oleh orang-orang muda yang begitu lihai memainkan peran dramaturgi mengutip sosiolog Amerika Erving Goffman. Dengan bantuan blow up dan framing media yang alpa melakukan klarifikasi dan cross cek kebenaran berita yang disugukan kepada publik. Maka, tiba-tiba jadilah mereka berdua orang-orang hebat dengan prestasi yang dianggap hebat pula.

Lucunya, mereka berdua juga terlena menikmati popularitasnya sendiri dan publik juga seperti terhipnotis oleh kelihaian mereka memperdaya publik dengan memproduksi kebohongan dan kepalsuan di tengah-tengah langkanya orang-orang muda yang bisa jadi teladan yang mengisnpirasi di negeri ini. Senyatanya memang publik juga menikmati itu semua sebagai sesuatu yang dianggap luar biasa.

Sejalan dengan nikmat popularitas yang diraih dengan cara instant tanpa harus banjir keringat dan air mata. Ternyata ada pihak lain yang menelusuri jejak rekam mereka untuk membuktikan benar tidaknya capaian prestasi dan talenta yang mereka miliki. Hasilnya membuat kita semua terpelongo karena terbukti tidak sebagaimana yang digambarkan selama ini oleh media dan masyarakat yang sudah terlanjur mempercayai mereka.

Apa mau dikata, itu sudah merupakan resiko ketika sesuatu prestasi yang didapat bukan melalui jalan yang benar – tapi lewat kebohongan dan kepalsuan yang dikemas dalam berbagai macam kedigjayaan. Akhir cerita dari apa yang telah disemai sudah pasti hanya menuai kehinaan berupa sanksi sosial yang jauh lebih menyakitkan dari pada menerima sanksi hukum positif dan Afi sudah menerima itu kini giliran Dwi juga akan merasakannya.

Sepenuhnya tidak bermaksud menyalahkan mereka berdua, apalagi menghukumnya. Karena sesungguhnya apa yang mereka lakukan boleh jadi belajar dari para senior-seniornya – para pemimpin kita yang sudah lebih dahulu mempraktikan pola-pola semacam itu untuk meraih kedudukan dan kekuasaan. Tentunya dengan bantuan plus dukungan  media secara terencana, tersturuktur, sistematis dan masif dengan cara memblouw up dan melakukan framing.

Dan ini  terbukti efektif dan ampuh menarik simpati publik sehingga tidak bisa membedakan mana hasil rekayasa plus kepalsuan dan mana yang tidak. Publik tiba-tiba menjadi buta dan menikmati sajian fatamorgana itu dengan suka cita. Fakta itu terjadi di depan kita hari ini dan mungkin di hari-hari berikutnya kita akan disajikan produksi dan reproduksi kebohongan dan kepalsuan yang sudah menjadi mainstream bagi media-media tertentu belakangan ini. Ternyata kita juga menikmati sajian itu.

Advertisements
Posted by: effanzulfiqar | October 9, 2017

Setya Novanto dan Nasib Golkar di Pemilu 2019

Setya Novanto (SN) sekali lagi menunjukkan kehebatanya lolos dari penetapan sebagai tersangka korupsi setelah hakim tunggal Cepi Iskandar membatalkan penetapannya sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP tanggal 29 September 2017. Hanya satu kata yang pantas diucapkan untuk SN yang bisa lolos dari jeratan sebagai tersangka, “luar biasa”.

Tahun 2015 SN juga tersandung kasus “papa minta saham” yang memaksanya harus mundur dari kursi ketua DPR. Tapi kemudian setelah dinyatakan tidak bersalah ia kembali menduduki posisi ketua DPR, sekalipun suara publik mayoritas menghendakinya untuk tidak lagi menduduki posisi terhormat tersebut. Karena secara moral boleh dikatakan SN sudah cacat, sekalipun legalitas hukum tidak ada yang dilanggarnya.

Sejak SN ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian  selalu mangkir ketika dipanggil KPK untuk diperiksa. Sebenarnya ia sudah menjadi sorotan publik karena mangkir beberapa kali memenuhi panggilan KPK. Puncaknya SN mengaku mengalami sakit vertigo, gangguan fungsi ginjal, hingga  penyempitan fungsi jantung dan ia harus menginap di rumah sakit. Setelah berada di rumah sakit, keberuntungan pun datang SN lepas dari status sebagai tersangka proyek e-KTP.

Keputusan Hakim Cepi yang membatalkan penetapan SN sebagai tersangka oleh KPK harus dihormati terlepas dari adanya beberapa kejanggalan putusan tersebut. Diharapkan  Pimpinan  KPK bisa mengkaji lebih mendalam mengapa penetapan SN sebagai tersangka bisa dibatalkan.

Memang putusan praperadilan hanya sebatas menguji secara formal/prosedural penetapam sebagai tersangka dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan materi perkara. Untuk KPK diminta agar bisa lebih hati-hati dalam proses penyidikan agar tidak terulang lagi pembatalan penetapan tersangka sebagaimana yang terjadi dengan SN, sebelumnya Hadi Poernomo dan Budi Gunawan.

Memang ada juga kasus yang kembali dimenangkan KPK dalam praperadilan terkait dengan penetapan tersangka Ilham Arief Sirajuddin. Yang awalnya KPK kalah dalam prapedilan tapi setelah lembaga anti rasuah tersebut memiliki bukti-bukti yang baru, Ilhampun kembali ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya menjadi terpidana 4 tahun.

Dampak dari gugatan praperadilan yang memenangkan SN sebenarnya justru sangat merugikan Partai Golkar sendiri. Bagaimanapun publik akan cenderung menganggap kemenangan tersebut tak lebih dari pada rekayasa hukum semata. Mengingat SN menjadi orang yang sangat dekat dengan lingkar kekuasaan sejak terpilih menjadi ketua DPP Golkar dan Ketua DPR meskipun terus dibelit beragai masalah.

Karena bagaimanapun hukum positif tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang dinggap publik sebagai sebuah penegakan hukum. Ini terjadi karena sikap tidak percaya publik terhadap penegakan hukum. Ketidak percayaan ini yang kerap menjadi dasar penilaian publik terhadap proses penegakan hukum yang diterapkan karena dianggap publik bertolak belakang dengan fakta hukum yang terjadi.

Silakan lihat bagaimana pengguna media sosial Twitter beramai-ramai  mencuitkan tagar #ThePowerofSetNov. SN menjadi bulan-bulan nitizen dengan tagar berisi sindirin bahkan berbagai meme atas kesaktian SN dalam menghindari jeratan hukum. Ini menjadi bukti bagaimana publik melihat lepasnya SN dari jerat hukum lewat kemenangan praperadilan tak lebih dari tontonan lelucon hukum.

Seharusnya simpati yang dituai oleh SN karena telah memenangkan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka oleh KPK. Bukan sebaliknya, dimana mayoritas  publik sama sekali tidak menunjukkan sikap bersimpati selain anti panti yang luar biasa dengan berbagai cuitan dan meme di media sosial plus komentar-komentar negatif yang ditujukan kepada SN dan lembaga peradilan.

Bahkan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi merespon kemenangan SN dengan menggelar jalan santai bertema “Indonesia Berkabung” dari Sarinah, Thamrin, sampai Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Oktober 2017. Sudah pasti kegitan Indonesia Berkabung merupakan ironi dari wujud reaksi spontan masyarakat menyikapi pencabutan status SN sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Terkait dengan kasus yang menimpa SN, mantan Ketua Umum Golkar Jusuf  Kalla juga meminta SN  untuk mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Karena menurut JK, pimpinan partai bukan semata soal legalitas, tapi soal citra partai di mata masyarakat. Menurut beliau, keberhasilan partai juga tergantung penilaian publik. Jika publik sudah menyatakan pimpinan jelek, maka sulit untuk meraih dukungan suara pada Pemilu.

Di samping Rapat Pleno Golkar telah merekomendasikan SN untuk mundur dan menunjuk pelaksana tugas.  Paparan hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang elektabilitas Golkar menunjukkan posisi partai berlambang beringin ini  merosot ke urutan ketiga di Pemilu 2019 nanti. Penurunan elektabilitas partai menurun karena citra partai yang buruk dan hasil survei juga eksplisit menyebut bahwa penurunan elektabilitas partai terkait dengan kasus e-KTP yang menjerat SN.

Hal yang sama juga dikuatirkan  para politikus senior Golkar seperti Akbar Tanjung, B.J Habibie dan Aburizal Bakrie dengan terjadinya penurunan elektabilitas Partai Golkar.  Bahkan kasus-kasus yang melibatkan beberapa kadernya di daerah sebagai tersangka korupsi, sudah pasti ikut mengerus kepercayaan publik terhadap partai Golkar ditambah dengan kasus yang membelit SN lagi.

Imbas dari kemelut di Partai Golkar pasca lepasnya SN dari status sebagai tersangka terjadi pemecatan terhadap dua kadernya. Korban pertama adalah  Ahmad Doli Kurnia karena sikap kritisnya sejak Pilkada Jakarta sampai penetapan SN sebagai tersangka. Korban kedua, Yorrys Raweyai terkait dengan sikap frontalnya yang meminta agar SN mundur dari jabatannya sebagai ketua Partai Golkar.

Apakah SN setelah lepas dari status sebagai tersangka dan kini kembali memimpin Partai Golkar dan DPR citra partainya  akan semakin membaik atau sebaliknya makin terpuruk? Apakah dengan pemecatan kadernya bukanya semakin memperburuk citra partai Golkar dan menjadi faktor pendorong merosotnya elektabilitas partai Golkar? Apakah penangkapan  beberapa kader Partai Golkar di daerah juga akan menjadi bahagian yang merosotkan elektabilitas partai Golkar?

Pertanyaan di atas memang baru bisa dijawab dalam Pemilu 2019 nanti. Tapi setidaknya gambaran Partai Golkar hari ini sedikit banyaknya menggambarkan konfigurasi Partai Golkar dua tahun ke depan. Bila Partai Golkar tidak melakukan evaluasi dan pembenahan di internalnya, terutama bagaimana mengembalikan citra partai yang terlanjur terpuruk. Maka tidak mustahil Partai Golkar akan bisa berubah menjadi Partai Bonsai. Kita lihat saja nanti…

 

Posted by: effanzulfiqar | September 27, 2017

Paradoks Pilkada

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu 23 September 2017, kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kali ini yang menjadi korban keenam OTT KPK di tahun 2017 adalah Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi. Iman Ariyadi telah ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap terkait perizinan bersama dengan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Ahmad Dita Prawira.

Ini untuk yang kedua kalinya Iman berurusan dengan KPK. Tahun 2012,  ia pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pembangunan dermaga trestle Kubangsari Cilegon. Yang menjadi tersangka waktu itu adalah mantan Wali Kota Cilegon, Aat Syafaat, yang tidak lain ayah kandung Iman sendiri. Sang ayah Aat dihukum 3 tahun 6 bulan penjara pada Maret 2013.

Sebelum penangkapan Tubagus Iman Ariyadi, KPK pada 16 September 2017 terlebih dahulu menangkap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko bersama dengan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Eddi Setiawan. Keduanya ditangkap lewat OTT dan kini mereka sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi terkait dengan kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017. Berselang tiga hari setelah Eddy Rumpoko menjadi tersangka, KPK juga melakukan OTT terhadap  Bupati Kabupaten Batubara, OK Arya Zulkarnaen,  13 September 2017. Kini OK Arya menjadi tersangka bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Helman Herdadi.

Beberapa bulan lalu, tepatnya 21 Juni 2017 Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti juga digaruk KPK terkait penerimaan fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemprov Bengkulu. ‎ Dua bulan setelahnya,  2 Agustus 2017 KPK kembali menciduk Bupati Pamekasan Achmad Syafii terkait dengan kasus suap proyek desa. Kemudian pada 29 Agustus 2017  KPK menggaruk Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno terkait fee pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Walikota Cilegon menjadi kepala daerah yang keenam di tahun 2017 ini yang ditangkap KPK dalam OTT. Adapun Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 17 September 2017 adalah hasil pendalaman kasus korupsi yang melibatkannya dan bukan hasil OTT. Rita diduga menerima suap dan gratifikasi terkait izin tambang selama dua priode menjadi Bupati (2016-2021 dan 2010-2015). Rita politikus Golkar itu merupakan anak dari Alm. Syaukani Hasan Rais bekas Bupati Kutai Karta Negera yang ditersangkakan KPK  tahun 2006 yang kemudian divonis 6 tahun penjara dan mendapat remisi 3 tahun di masa Pemerintah SBY.

Penangkapan kepala dearah tersebut seolah  memperlihat kepada publik kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) tak obahya seperti puncak gunung es.  Kepala daerah yang tertangkap hanya bagian kecil saja dari kepala daerah yang terlibat korupsi yang belum terjaring KPK. Karena tidak menutup kemungkinan masih terjadi terus praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah, hanya bedanya keberuntungan masih berpihak kepada kepala daerah yang belum jadi tersangka.

Begitu dilantik sebagai kepala daerah, sepertinya mereka lebih bernafsu untuk mengisi pundi-pundi kekayaannya yang sudah habis untuk modal mendapatkan  kekuasaan. Sudah bukan rahasia lagi, kepala daerah terpilih harus membayar “mahar” ke partai politik pengusung dan membayar konstituen agar memilihnya. Jadi tidak berlebihan setelah terpilih lebih fokus bagaimana secepatnya mengembalikan cost Pilkada dari pada fokus untuk merealisasikan janji-janji kampanye.

Kepala daerah yang terpilih bukannya menjalankan amanah dengan penuh tanggungjawab untuk membawa rakyatnya menuju kesejahteraan. Justru lebih sibuk untuk mengumpulkan harta dengan jalan yang haram. Kekuasaan yang dipegang disalahgunakan dengan prinsip aji mumpung. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya mumpung masih berkuasa, bukan sebaliknya bagaimana untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat dengan kekuasaan yang diamanahkan.

Modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah  yang tertangkap KPK,  bukanlah sesuatu yang baru. Kepala daerah yang ditangkap umumnya terlibat dalam suap menyuap (gratifikasi) terkait dengan pemberian izin dan menerima fee dari proyek-proyek pembangunan serta proyek penggadaan barang dan jasa, pengelembungan proyek pengadaan barang dan jasa. Termasuk suap terkait mutasi atau promosi pimpinan SKPD dan jabatan-jabatan eselon III dan IV. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran, proyek-proyek fisik (jalan, jembatan, bangunan, kantor, sekolah,) dan manipulasi dana pemeliharaan dan renovasi fisik.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, yang menyebut permintaan fee sebesar 10% sudah menjadi hal yang biasa dalam proyek-proyek pemerintah dan pengadaan barang dan jasa di daerah. Jadi  fee 10%  sepertinya sudah menjadi norma umum yang menjadi porsi kepala daerah. Semua ini terjadi karena tidak adanya transparasi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, ditambah lagi minimnya pengawasan DPRD.  Disamping itu adanya faktor kesengajaan kepala daerah untuk mendapatkan keuntungan dengan menciptakan ketidak transparan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran di daerah.

Semua itu terjadi tidak terlepas juga dari  integritas yang rendah, gaji yang tak sebanding dengan mahalnya biaya politik mengikuti Pilkada. Ketamakan, kerakusan dan moralitas yang minim. Ada semacam kecenderungan di kalangan kepala daerah bahwa menjadi pejabat publik identik dengan kemewaan hidup. Kesederhanaan hidup bagi mereka adalah hal yang sulit  untuk dipraktikan di tengah-tengah rakyatnya yang masih serba kekurangan dan jauh dari kata layak hidup sejahtera serta terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya.

Korupsi dianggap sebagai cara instan untuk mengembalikan modal yang habis dalam Pilkada termasuk untuk memenuhi tuntutan kebutuhan kemewaan duniawi sebelum menjadi korban OTT. Hukum positif tidak serta merta menimbulkan rasa malu kalaupun sudah banyak kepala daerah yang menjadi alumni hotel prodeo. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tetap marak terjadi. Partai politik juga tidak merasa malu kalau harus mendukung colon kepala daerah yang punya jejak rekam sebagai koruptor. Demikian juga konstituen, tetap dalam sikap  masa bodoh terhadap jejak rekam kepala daerah yang dipilihnya – yang peting dapat uangnya.

Inilah paradoks yang dihasilkan dari perhelatan Pilkada ke Pilkada. Pilkada seharusnya menghasilkan kepala daerah yang berintegritas, bersih dan punya rasa malu serta konsisten menjalankan amanah konstituen – mensejahterakan rakyatnya sesuai janji kampaye yang disampaikan. Yang terjadi sebaliknya, kepala daerah yang terpilih dari Pilkada ke Pilkada bukan sosok yang dibutuhkan masyarakat yang konsisten mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Lalu untuk apa Pilkada?

Posted by: effanzulfiqar | September 27, 2017

Dilema Golkar di Pilgubsu 2018

Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar Sumut pada awalnya (16 Mei 2017) telah memutuskan secara bulat mendukung kadernya, Ngogesa Sitepu maju sebagai bakal calon gubernur di Pilgubsu 2018. Keputusan tersebut memang belum final karena keputusan Rapimda masih diproses di DPP Partai Golkar sesuai mekanisme partai.

Keputusan Rapimda menetapkan Ngogesa Sitepu sebagai calon Gubernur Sumut (Gubsu) menurut Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Irham Buana saat penutupan Rapimda merupakan aspirasi dan pendapat  pimpinan DPD Partai Golkat Tingkat I dan II. Senada dengan Irham,   Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menyebut kader Golkar Sumut harus punya keinginan kuat untuk jadi Gubsu. Menurutnya tidak ada alasan DPP Golkar untuk tidak memilih Ngogesa Sitepu.

Sedangakan Ngogesa Sitepu dengan rendah hati  mengatakan, meskipun dirinya sudah mendapat dukungan dari DPD Tingkat I dan II. Ia akan tetap mengikuti mekanisme penjaringan calon kepala daerah yang ada di Golkar. Dia berharap aspirasi kader Golkar Sumut bisa didengar pimpinan DPP Golkar dengan  merekomendasikannya untuk maju sebagai calon gubernur di Pilgubsu 2018.

Tiga bulan setelah hasil Rapimda disampaikan ke DPP  Partai Golkar, ternyata   DPP Partai Golkar mengusung pasangan Tengku Erry Nuradi-Ngogesa Sitepu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgubsu 2018. Sebagaimana ditetapkan DPP Partai Golkar dalam suratnya bertanggal  21 Agustus 2017 dengan No. R-452/GOLKAR/VII/2-17 yang ditandatangani Ketua DPP Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham.

Dukungan DPP Partai Golkar tersebut kepada Erry seperti disebutkan Irham Buana karena tingkat elektabilitas dan popularitas sebagai petahana lebih tinggi dibandingkan dengan kader sendiri, Ngogesa. Kalaupun akhirnya Ngogesa mendapat jatah sebagai wakil calon Gubsu, Irham mengklaim, keputusan mendukung Erry -Ngogesa diterima dengan baik semua kader Golkar Sumut dan putusan DPP sudah objektif menurutnya. Disamping itu menurut Irham, Partai Golkar sadar tak ingin “kalah” lagi seperti di Pilgubsu sebelumnya (2008 dan 2013).

Surat DPP Partai Golkar tersebut menginstruksikan  juga kepada seluruh Ketua DPD Golkar di Sumut untuk menindak lanjutinya sesuai ketentuan organisasi. Pengurus diminta mendaftarkan pasangan calon Erry-Ngogesa ke KPU  sesuai jadwal. Putusan yang ditetapkan DPP Partai Golkar bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran pengurus, fungsionaris, kader dan anggota Partai Golkar dan  bagi kader yang tidak melaksanakaan akan diberi sanksi organisasi.

Trauma Pilgubsu 2008 dan 2013

Kekalahan beruntun yang harus dirasakan Partai Golkar di Pilgubsu 2008 dan 2013 tentunya menjadi  mimpi buruk. Ini mungkin yang membuat DPP Partai Golkar merasa lebih realistis bila mengalihkan dukungan ke Erry sebagai calon Gubsu dari pada Ngogesa sekalipun kaderya sendiri. Tingkat elektabilitas Erry faktualnya memang jauh lebih tinggi sebagai incumbent dibandingkan dengan Ngogesa. Ini mungkin yang dimaksudkan Irham dengan keputusan yang objektif tersebut.

Erry juga sudah terlebih dahulu mendapat dukungan menjadi calon Gubsu dari  PKPI  dan PKB dengan jumlah kursi 6 ditambah dengan dukungan Partai Golkar yang memiliki 17 kursi dan Nasdem 5 kursi sudah lebih dari cukup dukungannya. Bahkan informasi yang berhembus belakangan,  Hanura dengan jumlah kursi 10 dan PDIP sebanyak 16 kursi  juga akan merapat dalam koalisi dukungan untuk“Paten”.

Bila kita kembali merunut ke belakang pada Pilkada 2008 Partai Golkar kalah melawan kadernya sendiri Syamsul Arifin yang tidak didukungnya. Karena DPP Partai Golkar pada waktu lebih menginginkan yang maju menjadi calon Gubsu adalah Ali Umri bukan Syamsul Arifin atau kader karatanya Abdul Wahab Dalimunthe yang belakangan menyeberang ke Partai Demokrat.

Syamsul Arifin dan Abdul Wahab Dalimunthe kemudian dipecat DPP Partai Golkar karena dianggap tidak taat pada kebijakan partai beringin tersebut. Syamsul Arifin jauh lebih beruntung setelah terpilih jadi Gubernur dengan wakilnya Gatot Pujo Nugroho dengan menompang perahu PKS dan PPP. Ia kemudian didaulat secara aklamasi menjadi Ketua DPP Partai Golkar priode 2009-2014 di Musda VIII menggantikan Ali Umri. Sementara Ali Umri yang hanya menempati posisi ketiga di Pilgubsu 2008, pasca Musda Partai Golkar ke VIII keluar dari Partai Golkar dan berlabuh di Partai Nasdem.

Keberuntungan sepertinya tidak berpihak kepada Syamsul Arifin, karena tahun 2010 ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi sewaktu menjabat Bupati Langkat. Sedangkan  jabatannya sebagai gubernur terpaksa dicopot setelah ia berstatus tersangka dan karier politiknya juga berakhir. Kalaupun dikabarkan di Pilgubsu 2018 ia masih mencoba kembali keberuntungannya sebagaimana di Pilgubsu 2009 menjadi kuda hitam dan menang.

Di Pigubsu 2013 Partai Golkar kembali mengadu untung dengan mengusung kadernya sendiri Chairuman Harahap yang berpasangan dengan kader PPP Fadly Nurzal Pohan.  Partai Golkar waktu itu merasa sangat yakin koalisinya dengan PPP akan menang setelah kalah telak di Pilgubsu 2008. Hasilnya sangat mengecewakan Partai Golkar, karena yang menang adalah Gatot Pujo Nugroho yang berpasangan dengan kader Partai Golkar sendiri,Tengku Erry Nuradi yang diusung koalisi PKS, Hanura PBR dan Parpol non kursi. Setelah menang dalam Pilgubsu Erry sebagai kader Golkar hengkang ke Partai Nasdem dan menjadi Ketuanya.

Dengan mengusung Erry yang dulu kadernya, merupakan pilihan yang sangat dilematis bagi Partai Golkar. Dua kali menelan pil pahit kalah di Pilgubsu merupakan mimpi buruk bagi partai berlambang beringin ini untuk tidah kalah lagi ketiga kalinya. Maka pilihan untuk menjadikan kadernya Ngogesa. hanya sebagai calon wakil  Gubsu dianggap DPP Partai Golkar sebagai pilihan paling rasional, meskipun memiliki  kursi terbanyak di DPRD dibandingkan Partai Nasdem.

Bila ingin menang di Pilgubsu 2018 hanya itu pilihan Partai Golkar memang, karena bila memaksakan diri head to head peluang menang sangat tipis bagi Ngogeso berhadapan dengan Erry. Partai Golkar sepertinya ingin lebih realistis dan tidak mau lagi untung-untungan sebagaimana dalam dua Pilgubsu sebelumnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Partai Golkar sepertinya merelakan kadernya hanya menjadi calon wakil Gubsu karena sejak awal sudah berkomitmen mencalonkan kembali Joko Widodo di Pilpres 2019.  Tentunya harus konsisten mempertahankan koalisi yang dibangunnya bersama dengan partai politik pendukung pemerintah. Di samping berharap setidaknya bisa memajukan kadernya kembali untuk mendapatkan  kursi wakil Presiden di Pilpres 2019 nanti.

Golkar sebagaimana diketahui dua kali mengalami kekalahan dalam  Pilpres dengan dua calon presiden yang berbeda. Dalam Pilpres 2004 Wiranto yang berpasangan dengan Salahuddin Wahid yang didukung Partai Golkar kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kallah waktu itu. Demikian juga dalam Pilpres 2009 Jusuf Kalah yang berpasangan dengan Wiranto juga kembali kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Beodiono.

Tentunya Partai Golkar berharap sukses di Pilgubsu 2018 ini mempunyai arti penting bagi eksistensinya dalam mendukung kemenangan koalisi pedukung pemerintah di Pilpres 2019 nanti. Disamping sebagai upaya mempertahankan keberlajutan koalisi dukungan terhadap pemerintah Joko Widodo untuk menduduki jabatan kedua kalinya Presiden RI.

Kita tunggu saja, apakah semua partai politik koalisi pendukung pemerintah akan merapatkan barisan mendukung pasangan Erry-Ngogesa sebagaimana di Pilkada DKI Jakarta. Atau sebaliknya akan terjadi tarik menarik kepentingan di antara parpol pendukung pemerintah dalam Pilgubsu 2018 ?

(Tulisan ini sudah dimuat di Harian WASPADA – Medan Rabu, 30 Agustus 2017 dengan judul “Dilema (Realistis) Golkar Sumut”)

Posted by: effanzulfiqar | August 11, 2017

Kehilangan Akal Sehat

Pasca keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dijadikan Pemerintah sebagai dasar hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dikuatirkan dapat saja digunakan untuk menyasar Ormas lainnya. Artinya Pemerintah berpeluang untuk membubarkan Ormas lainnya dengan berbagai argumentasi tanpa harus melalui proses pengadilan yang seharusnya dipraktikan di negara yang menganut demokrasi Pancasila.

Sebagaimana diketahui bahwa Perppu Ormas, isi dan materinya  bukan  khusus mengatur soal radikalisme semata. Tapi Perppu ini mengatur seluruh Ormas, baik itu berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Maka tidak tertutup kemungkinan Perppu tersebut bisa digunakan untuk membubarkan Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila atau bisa jadi yang dianggap berlawanan dengan kebijakan penguasa.

Sebenarnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan Perppu Ormas karena tidak ada situasi yang genting dan memaksa. Disamping memang pengaturan tentang Ormas sudah ada dalam UU Ormas No. 17/2013 yang tegas menyebutkan pemerintah dapat membubarkan Ormas melalui mekanisme peradilan jika dianggap melanggar dan bertentangan dengan Pancasila dan anti NKRI. Tapi masalahnya Pemerintah sepertinya sudah kehabisan akal sehat, lebih suka bergaya  represif dari pada persuasif untuk menindak Ormas yang dianggap terlalu radikal semacam HTI.

Ibarat kata pepatah, HTI yang sudah jatuh, tertimpa tangga pula. HTI sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena izinnya dicabut pemerintah yang konsekuensinya harus bubar dan semua aktivitas berhenti. Kini pemerintah sedang fokus untuk memberikan sanksi kepada siapa saja yang terlibat, sekalipun faktanya HTI sudah dibubarkan. Ancaman pemecatan terhadap semua ASN yang memiliki keterkaitan dengan HTI sudah disampaikan pemerintah. Bahkan ada elit pemerintah yang menyebut perlunya sanksi pencabutan kewarganegaraan bagi mereka yang terlibat dalam HTI.

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menristekdikti Muhammad Nasir menjadi dua menteri yang paling sibuk mewanti-wanti sekalipun terkesan mengultimatum ASN yang terlibat dalam kegiatan HTI. Demikian juga beberapa kepala daerah sudah menyampikan hal yang sama kepada ASN di daerah. Pilihan yang ditawarkan pemerintah  hanya ada dua, memilih berhenti sebagai ASN atau tetap menjadi anggota HTI yang sudah dibubarkan.

Sedangan Menristekdikti Muhammad  Nasir juga sudah memerintahkan para rektor, pembantu rektor dan dekan untuk mengawasi para dosen di kampus masing-masing untuk  menghilangkan aktivitas HTI. Bagaimana ada lagi aktivitas HTI di kampus padahal sudah dibubarkan secara resmi. Terkait dengan banyaknya dosen yang bergabung dengan HTI Nasir juga secara khusus telah memanggil seluruh Rektor PTN dan Kopertis se-Indonesia. Rada-rada aneh juga, Ormasnya sudah dibubarkan, masak disuruh lagi memilih berhenti sebagai ASN atau tetap menjadi anggota HTI. Lucu memang.

Hebatnya lagi lembaga non pemerintah yang menjadi wadah generasi muda Pramuka turut juga terimbas karena yang menjadi Ketua Kwartir Pramuka Nasional Adhyaksa Dault. Mantan Mempora di era SBY itu  dianggap pernah terlibat atau menjadi simpatisan setelah menghadiri kegiatan HTI pada 2013 lalu. Hanya menghadiri dan langsung dilebeli terlibat HTI. Padahal sebelumnya ada beberapa elit pemeritah sekarang yang juga pernah menghadiri acara HTI, tapi tidak pernah disebut terlibat.

Jelas tudingan tersebut sangat tidak rasional dan proporsional. Artinya bagaimana mungkin orang semacam Adhyaksa Dault yang lulusan Lemhanas dikaitkan dengan HTI, jelas  tidak masuk akal. Hemat saya mereka yang lulusan Lemhanas tidak mungkin terlibat dan punya keterkaitan dengan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan melawan NKR. Apalagi terlibat dalam mendukung terwujudkannya Khilafah Islamiyah di Indonesia.

Terlepas dari itu mengapa pula yang distop dana untuk Pramuka kalaulah misalnya Adhyaksa Dault terbukti terlibat dalam HTI. Jangan karena tidak suka pada personalnya, kemudian lembaganya dimusnakan. Apa kata Mempora, Iman Nucrowi soal pembekuan tersebut, : “Karena ini, terkait dengan individu pimpinannya, dan lembaganya,” Jelas argumen yang digunakan untuk membekukan bantuan ke Pramuka  bernada absurd dan konyol. Terkesan bukan akal sehat lagi yang bicara dengan kebijakan pembekukan bantuan dana Pramuka tersebut.

Pemerintah tidak perlu terlalu overacting dan bertindak terlalu jauh karena proses hukum terkait dengan pembubaran HTI masih berjalan di MK. Sebagaimana kata Yusril Ihza Mahendra, beberapa waktu lalu. “Pemerintah harusnya juga menghormati proses ini”. Menghormati proses yang sedang berjalan di MK, penting artinya sebagai Negera yang berdasarkan hukum bukan kekuasaan.    Jadi tidak perlu dulu pemerintah mengambil tindakan yang berlebihan.

Seharusnya akal sehat lebih dikedepankan Pemerintah plus pendekatan yang persuasif, karena  jauh lebih bermamfaat dari pada yang bersifat represif. Pendekatan represif hanya akan melahirkan resistensi dan perlawanan bersifat laten. Bahkan dalam perspektif lebih jauh akan memberi peluang munculnya bibit-bibit  radikalisme baru, karena merasa adanya ketidak adilan dan kesewenang-wenangan dalam kebijakan pemerintah.

Pemerintah mestinya mengapresiasi sikap HTI yang dengan suka rela  mau menerima pembubaran organisasinya , tanpa ada melakukan perlawanan dan aksi massa apapun di jalanan. Sepenuhnya HTI mempercayakan semuanya kepada proses hukum yang sedang berjalan di MK. Hemat saya Pemerintah juga harus colling down dan tidak perlu sampai kehilangan akal sehat dengan menyasar siapa saja yang diduga kuat terlibat dengan HTI.

Termasuk mengultimatum ASN yang diduga terlibat dan berbait kepada organisasi HTI. Mereka yang terlibat seharusnya diajak kembali untuk move on dari pemahaman yang salah tersebut,  bukan diultimatum dan dimusuhi. Peran Ormas semacam NU, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia menjadi sangat penting untuk mengajak  mereka meninggalkan ideologi dan pemahaman yang sifanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan anti NKRI.

Sekali lagi kebijakan yang menyasar individu yang diduga terkait dengan HTI pasca pemburan, bukan kebijakan yang tepat.  Sama saja dengan wacana untuk menggunakan Dana Haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur. Semua ini  menunjukkan tidak adanya lagi akal sehat pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Justru tindakan semacam itu hemat saya bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam Pancasila yang sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah, sebaliknya hanya akan melahirkan masalah baru. Mari selalu mengedepankan akal sehat…

Older Posts »

Categories