Posted by: effanzulfiqar | April 18, 2017

Demokrasi “Kotak Kosong”

Pilkada serentak gelombang kedua tahun 2017 yang digelar di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten telah usai. Seperti Pilkada-pilkada sebelumnya beberapa masalah klasik dalam penyelenggaraan masih terus terjadi, seperti rendahnya partisipasi pemilih, politik uang, dominasi incumbent, pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih dan pencoblos ulang di TPS.

Dari penyelenggaraan Pilkada tersebut yang cukup menarik adalah adanya pasangan calon tunggal di beberapa daerah. Fenomena calon tunggal sudah muncul pada awal dimulainya Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Timor Tengah Utara, Blitar dan Tasikmalaya.

Dalam Pilkada Serentak tahun 2017 tercacat ada 9 daerah yang memiliki calon tunggal, yang kesemuanya berstatus sebagai incumbent yang maju untuk kedua kalinya. Incumben dalam hal ini adalah calon yang tidak berpasangan dengan wakilnya atau wakilnya berpasangan dengan calon yang baru.

Berdasarkan hasil perhitungan real count kesembilan pasangan calon tunggal tersebut berjaya mengalahkan kotak kosong. Bahkan memperoleh suara mayoritas, hanya di Kabupaten Buton dan Pati yang ada perlawanan dari kotak kosong. Sedangkan 7 daerah lain calon tunggal menang mutlak dengan raihan suara di atas 80%.

Kesembilan pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong adalah, Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Mereka diusung oleh NasDem, Demokrat, Hanura, Gerindra, PKB, Golkar, PDIP dan PPP. Di Lampung, Kabupaten Tulang Bawang ada nama Umar Ahmad dan Fauzi Hasan. Partai pengusung, PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan NasDem.

Di Pati, Jawa Tengah ada Haryanto yang memilih berpasangan dengan Arifin ketimbang wakilnya saat ini, Budiyono. Haryanto dan Arifin diusung PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura dan PPP.

Di Kalimantan Barat ada Karolin Margret Natasa anggota DPR asal PDI-P peraih suara tertinggi Nasional Pileg 2014. Ia berpasangan dengan Herculanus Heriadi mantan Bupati Landak, periode 2011-2016. Karolin dan Herculanus diusung PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, dan PAN.

Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun dengan wakilnya La Bakry. Samsu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Keduanya diusung PKB, PKS, NasDem, PAN, Demokrat, Golkar, dan PBB. Sementara di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tengah ada Tuasikal Abua dan Martlatu Leleury. Keduanya diusung Partai Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, Nasdem, PAN, PBB, dan PDIP.

Di Propinsi Papua, Kota Jayapura ada Benhur Tomi Mano berpasangan dengan Rustan Saru yang diusung PKB, Hanura, PAN, NasDem, Golkar, PDIP, dan Gerindra. Di Papua Barat, Kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem berpasangan dengan Mesak Metusala Yekwam diusung NasDem, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, dan Hanura. Di Kota Sorong kembali maju Lamberthus Jitmau dan Pahima Iskandar keduanya diusung Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, Hanura, dan PKB.

Dari sembilan calon tunggal yang melawan kotak kosong yang cukup menarik adalah pasangan Samsu Umar Abdul Samiun yang berpasangan dengan La Bakry di pilkada Kabupaten Buton dengan memperoleh suara 55,08% yang didukung PKB, PKS, Nasdem, PAN, Demokrat, Golkar, dan PPP.

Sebagaimana diketahui Samsu Umar menjadi tersangka dugaan suap Rp 2,989 miliar terkait dengan sengketa Pilkada Kabupaten Buton, di MK pada 2011 yang juga melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar yang tekah divonis seumur hidup.
Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selama belum divonis bersalah dengan keputusan yang bersifat in kracht, yang bersangkutan masih tetap sah sebagai calon kepala daerah. Artinya, penahanan Samsu Umar oleh KPK tidak serta merta menggugurkan hak-haknya sebagai calon tunggal dan ternyata ia menang melawan kotak kosong.

Hebatnya sebagai tersangka yang sedang menjalani tanahan di KPK, Samsu masih bisa memenangkan pilkada Kabupaten Buton dengan suara yang signifikan melawan kotak kosong. Padahal dari sisi etika yang bersangkutan sangat sulit untuk menang melawan kotak kosong terkait dengan statusnya sebagai tersangka korupsi tersebut. Tapi fakta berkata lain – pemilih ternyata tidak memilih kotak kosong sebagai bentuk perlawanan.

Terlepas dari semua itu kebedaraan calon tunggal yang bisa menang telak melawan kotak kosong menjadi pelajaran buruk bagi perjalanan demokrasi kita. Demikian juga dengan proses sirkulasi elit di tingkat lokal yang sepertinya sedang mengalami krisis calon pemimpin. Di tengah-tengah popularitas calon independen yang elektabilitasnya yang sangat rendah di mata pemilih dalam pilkada.

Calon tunggal juga menjadi bukti kuat langkanya calon-colon pemimpin publik dan kegagalan parpol dalam kaderisasi di tingkat internal. Sedangkan masyarakat dalam konteks demokrasi di tingat lokal dipaksa parpol untuk tidak memiliki alternatif pilihan di balik bilik suara. Ini bukan sesuatu yang bernilai positif bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal.

Fenomena calon tunggal juga menjadi gambaran nyata dari perilaku partai-partai politik yang cenderung bersikap pragmatis. Malas membangun demokrasi di tingkat lokal dengan menghadirkan alternatif pilihan untuk memilih pemimpin di daerah. Kondisi yang demikian ini, jelas akan melahirkan stigma buruk bahwa parpol lebih mengedepankan politik transaksional dalam pilkada – cari uang semata.

Di sisi lain, fenomena calon tunggal mengindikasikan sedang terjadi kemunduran dalam demokrasi kita di aras lokal. Seharusnya dalam perhelaan pilkada masyarakat disajikan alternatif pilihan calon yang beragam pula, bukan sebaliknya dibatasi dengan keberadaan calon tunggal semata tanpa ada altenatif pilihan oleh partai politik.

Karena hakikat demokrasi yang sebenarnya adalah ketiga pemilih diberi alternatif pilihan, bukan sebaliknya hanya memilih satu pasangan colon sekalipun calon tunggal bukan merupakan barang haram dalam demokrasi. Memang gerakan-gerakan yang berupaya memenangkan kotak kosong belum begitu populer bagi pemilih, tapi setidaknya gerakan perlawanan tersebut menunjukkan pemilih tidak begitu suka dengan fenomena calon tunggal.

Logika kita memang bisa membenarkan, bahwa calon tunggal bukan berarti calon yang tidak memiliki integritas, kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan yang baik. Yang terjadi disini lebih banyak didasari ketidak percayaan partai politik bila berkompetisi dengan mengajukan calon sendiri akan menang. Maka pertimbangan pragmatis yang lebih kuat dengan tidak mengajukan pasangan calon tapi berkoalisi secara bersama-sama mendukung satu pasangan calon melawan kotak kosong.

Sangat naif ketika alasan yang digunakan partai-partai politik hanya ada satu pasangan calon yang dianggap mempunyai integritas, kapasitas dan kapabilitas memimpin dan yang diinginkan rakyat di daerah. Tidak ada lagi alternatif pasangan lain yang dianggap layak untuk menjadi kompetitor oleh partai politik, sehingga harus mendukung satu pasangan calon saja, kalaupun kemudian harus melawan kotak kosong. Mungkin inilah model demokrasi kita –yah demokrasi kotak kosong.

(Tulisan ini sudah dimuat di harian WASPADA – Medan, Jumat 17 Maret 2017)

Posted by: effanzulfiqar | April 18, 2017

Antara Lulung, Ruhut dan Ahok

Nama mantan Ketua DPW PPP DKI Jakarta – Abraham Lunggana, yang lebih dikenal Haji Lulung sudah begitu terkenal. Perseteruannya dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terjadi sejak tahun 2015 sampai kini semakin mendogkrak ketenaran Lulung menyaingi popularitas Ahok yang sagat kontroversial.

Perseteruannya dengan Ahok kini berbuah pahit, karena Lulung harus merasakan diceraikan partai yang sudah dibesarkannya selama ini. Sekalipun yang memecat Lulung PPP kubu Djan Faridz, orang yang dibelanya mati-matian. Sedangkan kubu Romahurmuzy sudah lama memecat Lulung, sejak ia menyeberang ke kubu Djan Faridz.

Pemecatan Lulung alasannya jelas, karena tidak mau mengikuti PPP Djan Faridz mendukung Ahok. Sebaliknya Lulung mendeklarasikan dukungannya ke Anies Baswedan – Sandiaga Uno pada putaran kedua. Sebelumnya di putaran pertama memberi dukungan pada Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni mengikuti pilihan PPP versi Romahurmuziy.

Di putaran kedua, Lulung sepenuhnya memberikan dukungan kepada Anies-Sandi dengan alasan PPP merupakan partai berasaskan Islam. Sedangkan PPP versi Djan Faridz dan Romahurmuzy malah sebaliknya mendukung Ahok yang menistakan Agama Islam secara terbuka.

Dipecat bagi Lulung merupakan hal yang biasa saja, jauh lebih prinsipil menurutnya menyelamatkan PPP sebagai parpol yang berideologi Islam. Lulung menilai parpol berlambang Kabah ini tidak lagi menjalankan amanah ummat Islam. Padahal menurut Lulung ada satu juta lebih suara di DKI Jakarta memilh PPP dan itu menurutnya tidak pantas untuk dikhianati.

Lulung sudah dipecat dari PPP terkait dengan permasalahan pilihan yang tidak mengikuti garis partai. Kita belum tahu bagaimana nasib Lulung pasca pemecatan tersebut. Tapi bila melihat track recordnya selama ini di panggung politik lokal Jakarta. Lulung pasti diterima parpol lain dengan suka cita.

Nama lain yang juga harus mengalami nasib yang hampir sama karena melawan garis partainya dengan medukung Ahok sekalipun belum dipecat adalah Ruhut Sitompul. Ruhut sebagaimana diketahui selama ini menjadi bamper utama Partai Demokrat dan loyalis Ketua Umumnya – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sepak terjang Ruhut Sitompul yang pernah di Partai Golkar tidak bisa dilepaskan dari kebesaran dan keberadaan Partai Demokrat selama ini. Ia orang yang telah memberi banyak warna di Partai Demokrat dengan segala macam sikapnya yang kerap menimbulkan pro kontra di internal partai dan publik. Ruhut secara resmi sudah diberhentikan dari keanggotaannya di DPR, ia digantikan Abdul Wahab Dalimunthe.

Seperti dikatakannya Demokrat bukan partainya yang pertama tapi adalah yang terakhir dan ia tidak akan mundur sebagai anggota partai berlambang Mercy itu. Sekalipun katanya ia mendapat tawaran kiri kanan untuk menjadi kader partai lain tetap akan menolak dan akan selamanya bertahan menjadi kader Demokrat sejati.

Bagi Ruhut diberhentikan sebagai anggota DPR tidak terlalu penting, termasuk bila suatu ketika dipecat sebagai kader Partai Demokrat. Kalau dipecatpun dari Demokrat, katanya ia akan menjadi tokoh independen. Karena baginya jauh lebih penting mendukung dan memenangkan Ahok menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta.

Berulang-ulang dalam setiap kesempatan Ruhut menyebut alasannya mundur adalah agar bisa total mendukung Ahok yang sejak putaran pertama tidak didukung Partai Demokrat. Bahkan kita ingat dulu pada saat Pilpres, Demokrat yang mendukung Prabowo. Ruhut sendiri malah memilih untuk mendukung Jokowi. Jadi sikapnya mendukung Ahok lebih pada alasan yang bersifat personil dan prinsipil semata.

Lulung dan Ruhut merupakan personifikasi dua sosok yang sangat paradoksal, dimana satu kontra dan satu lagi pro terhadap Ahok. Bagi mereka berdua dipecat bukan sesuatu yang menakutkan, tapi prinsip dan idealisme mereka jauh lebih penting dari segala-galanya. Konsistensi tidak mendukung dan mendukung orang yang seakidah (se-Agama) bagi mereka berdua adalah harga mati yang tak bisa ditawar dengan apapun.

Lulung menjadi simbolistik seorang Muslim yang konsisten berprinsip dan menjaga marwah agamanya sekalipun harus didepak. Konsistensi melawan orang yang tidak seaqidah, apalagi yang menistakan agaman adalah harga mati yang harus ditegakkan di tengah-tengahnya ramaimya ummat Islam bersikap munafik mendukung Ahok sekalipun agama melarangnya dengan tegas.

Di sisi lain Ruhut juga menjadi simbolistik umat Kristiani bagaimana berprinsip total mendukung orang yang seiman dengannya – meskipun harus dilengserkan dari DPR. Bagi Ruhut membela dan mendukung Ahok juga merupakan harga mati karena itu yang diperintahkan di mimbar Gereja. Kepatuhan kepada perintah Gereja merupakan kewajiban yang harus ditaati apapun resikonya.

Sebaliknya faktor Ahok menjadi penyebab terjadinya pemecetan terhadap Lulung dan pelengseran Ruhut dari Senayan. Ahok memang orang sangat fenomenal sejak pencalonannya menjadi orang nomor 1 di DKI. Awalnya berniat lewat jalur independen dengan dukungan 1 juta KTP, tapi tiba-tiba mengubah haluan dengan mencalon lewat partai politik.

Sempat dicemooah beberapa petinggi parpol termasuk PDI-P yang kini menjadi pendukung utama Ahok karena memilih jalur independen pada mulanya. Ahok kemudian menjilat ludahnya sendiri dan maju menjadi calon Gubernur dengan dukungan parpol penguasa dan lima parpol lainnya dan tidak lewat jalur independen lagi.

Ahok merasa hebat karena mendapat dukungan dari parpol penguasa utamanya dan beberapa parpol lainnya yang dulu disebutnya sebagai sarang maling dan rampok APBD. Ahok makin berani bermanuver yang kerap menimbulkan polemik panjang. Keberanian ini kemudian dibuktikannya dengan melakukan penistaan terhadap agama Islam terkait dengan ucapannya yang menafsirkan sendiri surat Al-Maidah ayat 51.

Pasca ucapan yang dilontarkannya di Kepulaun Seribu, Ahok memang menjadi orang yang sangat luar biasa – Ia seolah seperti “above of law”. Setelah tiga kali gelombang unjuk rasa jutaan ummat Muslim di seantero Nusantara baru Polisi menjadikan Ahok sebagai tersangka. Bahkan setelah menyandang status sebagai tersangka dan kemudian menjadi terdakwa – Mendagri sendiri tidak berani menonaktifkannya sebagai Gubernur dengan berbagai dalih.

Setelah melalui waktu sidang yang panjang, seharusnya tanggal 11 April adalah pembacaan tuntutan oleh JPU sesuai dengan jadwal. Ternyata pembacaan tutuntan dibatalkan menjadi tanggal 21 April selepas Pilkada 19 April. Alasannya tidak masuk akal, karena JPU belum selesai mengetik tuntutan. Kabar angin yang beredar penundaan pembacaan tuntutan, dikuatirkan elektabilitas Ahok jatuh. Maka pilihannya harus ditunda dengan berbagai macam alasan.

Seperti ada tangan-tangan tak terlihat menjadi sutradara di balik renteten peristiwa yang mengiring perjalanan Ahok sejak menjadi calon Gubernur. Entah siapa lagi yang akan menjadi korban karena faktor mendukung Ahok setelah Lulung dan Ruhut menjadi korbannya, ada juga Buni Yani yang kini menunggu agenda sidang.

Efek Ahok telah menimbulkan keterpecahan di dalam masyarakat, sesama saudara harus berkonflik karena pilihan yang berbeda. Ruang publik dan media sosial diwarnai sikap saling curiga, fitnah, caci maki, umpatan dan hoax yang luar biasa ramainya. Media massa juga terbelah menjadi alat propaganda, bahkan menebarkan kebohongan yang menyulut kebencian antara yang kontra dan pro.

PPP sendiri kini sudah berada di pintu perpecahan setelah sebelumnya terbelah menjadi dua kubu. Kini PPP sedang menghadapi masalah internal baru dengan eksodusnya beberapa pengurus dan kader PPP di beberapa daerah baik yang berasal dari kubu Djan Faridz maupun Romahurmuziy.

Pasca dukungan ke Ahok dua kubu yang selama ini berseteru berpeluang berdamai kembali setelah hampir dua tahun lebih berkonflik. Faktor Ahok telah memberi nilai positif bagi PPP untuk bersatu kembali, sekalipun harus menerima kenyataan pahit ditinggalkan pendukungnya di akar rumput. Ini akan mempengaruhi terhadap perolehan suara PPP di Pemilu 2018.

Hasil survey yang diliris Lingkaran Survey Indonesia, Median, Polmark Indonesia dan Indikator Politik Indonesia, menempatkan pasangan Anies – Sandi lebih unggul dari pasangan Ahok – Djarot. Tapi itu belum bisa dijadikan sebagai pegangan. Harus diingat yang dihadapi bukan Ahok dan Djarot secara personal tapi kekuatan oligarkhi para pemilik modal kuat yang punya kepentingan besar di Jakarta.

Bisa kita lihat kekuatan oligarkhi tersebut dalam wujud tangan-tangan yang tidak terlihat secara nyata sukses mengkooptasi lembaga legislatif, eksekutif bahkan judikatif yang katanya tidak boleh diintervensi kekuatan apapun termasuk penguasa tapi ternyata bisa dilumpuhkan.

Demikian juga dengan parpol, LSM, media massa, ormas dan ulama juga dipecah belah, diadu domba bahkan dikotak-kotakan degan sangat mudah oleh kekuatan oligarkhi. KPK yang dianggap lembaga yang paling tidak ramah dengan kasus korupsi ternyata jadi singa ompong ketika berhadapan dengan seorang Ahok.

Kita memang tidak tahu apakah tanggal 19 April ini akan bangkit kesadaran mereka yang mengaku Islam sebagaimana Lulung yang dengan tegas menunjukkan jati dirinya hanya mendukung pemimpin Muslim sekalipun harus menerima resiko pemecatan dari partainya. Ataukah sebaliknya mengaku Muslim tapi sama dengan Ruhut – mendukung secara total Ahok karena seiman dan Gereja memerintahkan untuk itu.

Bila Muslim yang ada di DKI tetap tidak solid dalam menyamakan pilihannya dan masih lebih banyak yang golput, maka siap-siaplah untuk lima tahun ke depan dalam genggaman kekuatan oligarkhi dan pemilik modal besar yag dalam jangka panjang akan berdampai buruk terhadap kehidupan rakyat dan bangsa ini secara Nasional.

Tanggal 19 April ini menjadi pembuktian, siapa sesungguhnya yang berjaya, apakah mereka yang Islamnya istiqomah seperti Lulung atau sebaliknya. Disadari memang kalaupun hasil beberapa lembaga survey mengunggulkan Anies – Sandi, itu belum bisa dijadikan pegangan pasangan ini yang akan menang. Belajar dari Pilkada DKI lima tahun lalu, hasil survey yang diunggullkan Fauziew Bawo, ternyata yang menang Jokowi – Ahok. Pertanyaannya apakah sejarah akan berulang kembali atau sebaliknya rakyat Jakarta lebih suka untuk memilih pemimpin yang baru?

Posted by: effanzulfiqar | February 27, 2017

Jual “beli jabatan” di Daerah

Pasca operasi tertangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini, yang dilakukan KPK telah membuka mata kita semua, bahwa kasus jual beli jabatan di daerah bukan cerita bohong atau “hoax”. Diduga kuat selama ini jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Klaten sudah lama terjadi.

Apa yang terjadi di Pemkab Klaten mungkin hanya fenomena gunung es saja. Sementara di lingkungan Pemda lainnya kasus yang sama juga terjadi. Yang membedakan di Pemkab Klaten ketahuan sementara di tempat lain masih belum terbuka bobrok birokasi tersebut.

Jual beli jabatan dengan alasan apapun merupakan pekerjaan kotor yang sudah begitu lama menyangkiti birokrasi Pemda. Istilah tidak ada makan siang yang gratis mungkin analogi yang paling pas untuk menyebutkan bagaimana praktik jual beli jabatan menjadi bagian dari dinamika otonomi daerah dan pilkada.

Jual beli jabatan dengan segala modus dan motivasinya tetap tujuannya untuk mendapatkan sejumlah uang. Sedangkan bagi birokrat yang melakukan suap sudah pasti untuk mendapatkan jabatan. Jadi di sini berlaku hukum pasar, ada penjual dan ada pembeli.

Sama juga – masuk PNS harus bayar merupakan cerita klasik yang masih terjadi, sekalipun dalam dua tahun terakhir ini praktik itu sudah berkurang dengan adanya kebijakan moratorium peneriman PNS. Penerimaan PNS tidak semua daerah diberi kesempatan. Tapi proses penerimaan PNS itu tetap juga berbalut aroma uang.

Praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemda kuat dugaan terkait dengan pilkada yang menyedot biaya yang cukup besar. Solusi cepat yang dilakukan kepala daerah terpilih untuk menggembalikan modal yang habis dengan cara menawarkan jabatan-jabatan di SKPD.

Besaran uang yang dibayar tergantung pada posisi yang jabatan. Semakin besar anggaran yang dimiliki SKPD, maka semakin besar uang yang harus dibayarkan. Semua proses itu terjadi dalam ruang gelap dan menjadi rahasia umum.

Sebagai perbandingan untuk kasus di Pemkab Klaten, jual beli jabatan di eselon II besarnya bervariasi. Tarif yang ditawarkan berkisar antara Rp 200 juta – Rp 400 juta untuk eselon II. Di sampung itu wilayah satuan kerja menentukan tarif. Semakin banyak anggaran di satuan kerja yang dipilih, maka tarifnya semakin tinggi.

Demikian seterusnya untuk eselon III (Sek & Bidang) Rp 100 juta – Rp 150 juta, eselon IV (Subbag &Kasie) Rp 25juta. Adapun untuk Kepala UPTD Rp 50juta-Rp 100 juta, TU UPTD Rp 25 juta, Kepala Sekolah SD Rp 75 juta- Rp 125 juta, TU Sekolah Dasar Rp 30 juta, Kepala Sekolah SMP Rp 80 juta-Rp 150 juta, Jabatan Fungsional Tertentu (Guru mutasi dalam kabupaten) Rp 15 juta-Rp 60 juta, TU Puskesmas Rp 5 juta-Rp 15 juta, Jabatan Tetap (Tidak mutasi) Rp 10 juta- Rp 50 juta.

Fenomena jual beli jabatan tersebut sebenarnya tidak mesti terjadi bila Pemerintah Daerah mau mempedomani prosedur pengisian jabatan sesuai UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permen PAN-RB No 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam ketentuan UU dan Permen tadi disebutkan dalam pengisian jabatan harus dilakukan secara terbuka (open recruitment). Seleksi terbuka dilakukan bertujuan untuk menghindari transaksi jual beli jabatan. Karena belum diatur dalam bentuk PP hanya sebatas Permen, maka Pemda/kepala daerah menganggap sepi aturan dimaksud.

Sejatinya bila UU Nomor 5 Tahun 2014 dijadikan pedoman dalam pengisian jabatan, sudah pasti praktik jual beli jabatan semakin kecil peluangnya terjadi. Prinsip dalam manajemen ASN, baik itu mutasi, rotasi dan pengembangan karier harus tetap berbasis kualifikasi dan kinerja. Semua didasarkan pada sistem merit.

Pertanyaannya apakah itu dijadikan pedoman oleh Pemda, jawabnya tidak sema sekali. Maka tidak berlebihan karena semua dilakukan secara tertutup, maka peluang terjadi jual beli jabatan tetap terjadi.

Kita juga tidak tahu apakah perubahan SOTK yang baru sebagaimana diatur dalam PP No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dilakukan seleksi terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan di lingkungan SKPD.

Setahu saya tidak demikian, karena yang dilantik juga masih tetap yang lama, tidak ada proses seleksi terbuka dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan baru terkait dengan perubahan SOTK tersebut.

Disisi lain Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merupakan lembaga nonstruktural yang bertugas melakukan pengawasan terhadap ASN yang dibentuk berdasarkan UU No 5 Tahun 2014, sudah banyak mendapat laporan soal jual beli jabatan. Tapi kesulitan untuk membuktikan praktik kotor tersebut.

Ada pegankuan kalangan ASN menyangkut jual beli jabatan, tapi begitu diminta bersaksi tidak ada yang mau, takut jabatannya terancam karena tidak ada jaminan bagi mereka yang mengadukannya. Situasi seperti ini jelas sangat mempersulit KASN membongkar praktik jual beli jabatan.

KASN sudah pasti tidak bisa bertidak dan berbuat apapun sepanjang tidak ditemukan adanya bukti formal praktik jual beli jabatan. Mereka yang terlibat tidak bisa diberhentikan kalau tidak ditemukan adanya bukti formal tadi. Artinya KASN hanya bisa sebatas mengawasi saja.

Pembuktian hanya dapat dilakukan, kalau terjadi tangkap tangan sebagaimana yang menimpa Bupati Klaten. Jika pun ada indikasi pelanggaran hanya minta klarifikasi dan  bila juga tidak memuaskan hasilnya maka dilakukan penyelidikan apakah terjadi pelanggaran atau tidak dan itu jelas memerlukan waktu yang cuup panjang pembuktiannya.

Memang untuk melakukan pegawasan terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian jabatan ASN di pusat dan lembaga-lembaga vertikal di daerah bukan hal yang sulit, karena informasi dan proses pegangkatan dan pemberhentian lebih terbuka sifatnya dibandingkan dengan yang terjadi di daerah.

Sebaliknya untuk mengawasi proses pegangkatan dan pemberhentian ASN di daerah, KASN sangat kesulitan karena semua dilakukan secara tertutup oleh Pemda. Ini menjadi problem mengapa begitu sulit membongkar praktik busuk jual beli jabatan tersebut. Ini juga membuka peluang terjadinya perilaku koruptif penguasa daerah.

Jual beli jabatan pegawai negeri sipil (PNS) tak terlepas dari faktor kepemimpinan kepala daerah. Dengan kepemimpinan yang baik, praktik curang tersebut bisa dihindari. Jika kepala daerah tak memiliki komitmen dengan sistem yang diterapkan maka jual beli jabatan PNS akan tetap terjadi. Apalagi, jika kepala daerah memiliki kepentingan tertentu.

Posted by: effanzulfiqar | February 27, 2017

Demokrasi Kebablasan?

Cukup mengejutkan ketika Presiden Joko Widodo dalam kesempatan pelantikan pengurus Partai Hanura menyebut praktik demokrasi Indonesia sudah “kebablasan”. Biasanya yang mengucapkan kata-kata demokrasi kebablasan lebih banyak pengamat dan masyarakat awam saja.

Kini giliran kepala negara yang mengatakan demokrasi di negeri ini sedang kebablasan. Tentunya ucapan seorang Presiden jauh lebih kuat bobot nilainya dari ucapan seorang pengamat atau percakapan politik masyarakat di warung kopi.

Menurutnya, munculnya demokrasi kebablasan akan membuka ruang bagi terjadinya artikulasi politik yang ekstrim semacam liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan terorisme serta ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Praktik nyata dari penyimpangan demokrasi kebablasan itu menurut Jokowi adalah munculnya politisasi SARA. Di samping bertebarnya kabar bohong (hoax), kebencian, fitnah, saling memaki dan menghujat yang menurutnya bisa menjurus kepada fregementasi NKRI.

Apa yang disebutkan Jokowi dengan terjadinya demokrasi kebablasan tersebut bisa jadi berangkat dari kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. Benar memang adanya bila dilihat hanya dari sisi demokrasi, seolah demokrasi itu yang menyebabkan kondisi yang centang perenang sekarang ini. Padahal tidak demikian halnya.

Artinya, sangat tidak benar kalau demokrasi yang dijadikan sebagai kambing hitam dengan menyebut demokrasi yang kebablasan. Demokrasi sesungguhnya tidak pernah kebablasan. Tapi karena penegakan hukum yang abu-abu dan diskriminatif menjadi faktor penyebab demokrasi kebablasan.

Praktik demokrasi akan berjalan direlnya, bila ada rambu-rambu hukum yang memayunginya. Demokrasi akan bersemi bila dibarengi dengan adanya kepastian hukum yang tidak diskriminatif. Sebaliknya demokrasi akan luluh latak bila hukum tidak ditegakan setegak-tegaknya.

Demokrasi memang adalah soal kebebasan orang berbicara, menyampaikan fikiran dan berkumpul. Itu jelas dijamin undang-undang sepanjang tidak dilakukan sebebas-bebasnya yang menyebabkan orang lain terlanggar hak-haknya, terusik kenyaman pribadi atau kelompoknya.

Yang terjadi sekarang justru sebaliknya, siapa saja bisa melakukan apa saja pada orang lain atau kelompok. Bahkan Negara sepertinya membiarkan begitu saja, termasuk alat-alat negara ikut terlibat memperkeruh kondisi yang ada.

Bagaimana tidak ada orang yang seenaknya menista agama orang lain tidak bisa terjangkau hukum. Ada orang yang semestinya diberhentikan karena undang-undang mengatakan demikian tapi dikatakan aturannya masih multitafsir.

Bahkan ada orang yang bersedia pasang badan dan mengatakan siap mudur. Hebatnya hanya karena satu orang bangsa ini kehabisan energi terjebak dalam polemik yang tak berujung.

Ada orang yang dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang dan Polisi begitu cepat memprosesnya. Sebaliknya, kasus yang sama terkait dana publik yang melibatkan Teman Ahok dan sumbangan Alfamart tidak diproses dengan serius sampai hari ini.

Ada orang menulis bendera merah putih dengan kalimat Allah bisa menjadi tersangka dan ditahan lagi. Tapi ada orang yang bakar bendera dan juga menulis-nulis bendera merah putih bebas begitu saja dan tidak menjadi tersangka apalagi ditahan.

Ruman mantan Presiden diseruduk massa dianggap hal yang biasa saja. Ada orang yang mengancam-ngancam di TPS sambil bilang sudah “memotong” tentara dianggap biasa saja.

Kalau yang dimaksudkan Presiden demokrasi kebablasan adalah kondisi liar dan centang perenang yang sedang terjadi di negeri ini. Maka solusinya hanyalah penegakan hukum yang tidak diskriminatif sebagaimana dikatakan Presiden. “Kuncinya… kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum”.

Senanda dengan itu Prof Mahfud MD mengatakan demokrasi harus dibarengi dengan penegakan hukum yang jujur dan adil. Karena menurut Mahfud, demokrasi tanpa penegakan hukum adalah anarki. Dan hukum tanpa demokrasi adalah kesewenang-wenangan dari penguasa.

Mahfud juga menyebut demokrasi akan sangat indah jika hukum ditegakkan, baik kepada lawan politik maupun terhadap diri sendiri. Jika penegakan hukum hanya sepihak, hal itu akan menjadi api dalam sekam yang suatu saat membakar semuanya. Dan kondisi ini yang sedang terjadi di negeri ini.

Posted by: effanzulfiqar | February 27, 2017

Menyoal Buruknya Pelayanan RSUD

Dalam beberapa minggu ini sedang viral video Gubernur Jambi Zumi Zola yang lagi marah-marah ketika sidak di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Raden Mattaher pada Jumat 20 Januari pukul 01.00 WIB. Video ini telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan di kalangan masyarakat. Bagi kalangan tenaga kesehatan apa yang dilakukan Zumi Zola dianggap sangat berlebihan.

Sikap Gubernur yang berteriak, memukul meja dan menendang tong sampah, dianggap tidak pantas. Belakangan diketahui alasan marahnya Zola karena pada saat sidak ia mendapati petugas jaga dan perawat tidur saat bertugas. Dan menurutnya laporan soal ketidak beresan dan buruknya pelayanan di RSUD tersebut sudah terlalu sering dikeluhkan masyarakat kepadanya.

Ini merupakan kali ketika Gubernur termudah itu marah-marah. Usai menjabat sebagai Gubernur Jambi awal 2016 lalu, Zola pernah marah di RSUD Raden Mattaher juga ketika menggelar sidak. Ia marah karena menemukan stok obat untuk DBD kosong dan saat itu penyakit DBD sedang mewabah di Jambi. Sekitar Maret 2016 tahun lalu Zumi sempat marah-marah di Kantor Samsat Jelutung – Jambi.

Terlepas dari munculnya polemik dalam masyarakat dengan sikap Zumi Zola yang dianggap kurang elok. Setindaknya kasus ini membuka mata kita betapa buruknya pelayanan di hampir semua rumah sakit berpelat merah milik Pemda. Tidak hanya di Jambi saja. Silakan search di Google ada ratusan lebih informasi yang berisi keluhan dan cerita buruknya pelayanan RSUD.

Dimana-mana keluhannya sama – buruknya pelayanan yang diberikan kepada pasien. Bahkan disebutkan ada beberapa pasien yang meninggal dunia atau terjadinya malpraktik karena keterlambatan penanganan, tenaga kesehatan yang yang tidak ada/tidak profesinal, SOP pelayanan yang tidak jelas, peralatan rumah sakit yang tidak lengkap. Masih banyak lagi keluhan masyarakat seputar buruknya pelayanan di RSUD.

Di samping permasalahan sebagaimana diuraikan di atas yang menjadi penyebab banyak keluhan masyarakat terhadap buruknya pelayanan RSUD. Ada juga beberapa faktor penyebab kualitas pelayanan pasien begitu buruk, antara lain jumlah tenaga kesehatan yang melayani pasien tidak sebanding lagi dengan pasien yang harus dilayani berdasarkan standar yang ditetapkan.

Masalah lain yang membelit RSUD yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pelayanan di RSUD adalah keterbatasan dana yang disediakan dalam APBD dan termasuk lambatnya pencairan. Ini diperburuk lagi dengan manajemen rumah sakit yang tidak jelas. Semua ini berimbas kepada sulitnya mengembangkan mutu layanan di RSUD, yang mau tidak mau berpengaruh terhadap mutu layanan kepada pasien.

Permasalahan lain adalah kesejahteraan tenaga kesehatan yang dianggap masih rendah yang diberikan Pemerintah dan Pemda. Hal ini berdampak buruk terhadap kualitas layanan yang diberikan tenaga kesehatan di RSUD. Ini termasuk masalah klasik yang kerap dikeluhkan tenaga kesehatan di RSUD.

Alasan seperti itu memang dianggap tidak pas, mengingat mayoritas tenaga kesehatan berstatus PNS. Sebagai PNS tenaga kesehatan merasa apa yang mereka lakukan dibandingkan PNS lainnya jauh lebih berat dan dirasa tidak adil. Karena mereka merasa tidak wajar menerima gaji yang sama dengan PNS lainnya yang menurut penilaian mereka bekerja jauh lebih ringan dibandingkan dengan apa dikerjakan tenaga kesehatan, yang kadang harus bekerja selama 12 jam.

Tidak sepenuhnya logika itu bisa diterima sebagai penyebab mengapa tenaga kesehatan menganggap pekerjaan mereka jauh lebih berat, sehingga mereka kerap tidak bisa melakukan tugas pelayanan medis dengan baik. Pertanyaannya kalau itu yang menjadi alasan, seharusnya mereka ingat kembali sumpah jabatan dan kode etik profesinya.

Di samping memang seharusnya mereka sadar bila itu alasan yang digunakan sehingga pelayanan mereka tidak maksimal pada pasien di RSUD, mereka sudah salah memilih profesi yang memang pekerjaan seperti itu. Lebih pada pertimbangan kemanusiaan dibandingkan dengan pertimbangan lainnya dalam melaksanakan tugasnya.

Disadari memang banyak faktor penyembab buruknya pelayanan di RSUD. Bagi Pemda sendiri sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah merupakan kewajiban untuk menyediakan pelayanan dasar yang baik, diantaranya bidang kesehatan termasuk pendidikan. Kedua bidang pelayanan ini menjadi kebutuhan dasar dan azasi bagi manusia.

Pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemda sendiri dan ini secara global telah disepakai sebagai bagian hak asasi manusia. Demikian juga dengan UUD 1945 dan UU No 23/1992 tentang Kesehatan, tegas menyebutkan adanya tanggung jawab pemerintah menyediakan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat.

Di samping itu UU tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemda baik provinsi, kabupaten/kota. Bahkan ukuran keberhasilan otonomi daerah bisa dilihat dari sejauh mana Pemda perduli terhadap penyediaan pelayanan dasar yang bermutu bagi masyarakatnya.

Konsekuensi dari hal tersebut menjadi kewajiban Pemda untuk memenuhi dan menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakatnya. Pemda dalam hal ini tidak hanya sebatas hanya bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan dasar di tingkat Puskesmas saja, tapi menyediakan Rumah Sakit yang memadai dengan fasilitas dan pelayanan yang baik sebagai pusat perawatan dan rujukan lebih lanjut bagi masyarakat di daerah.

Untuk itu RSUD sebagai pusat perawatan dan rujukan lebih lanjut dituntut harus bisa mengemban misi memberikan pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh dan integral. Dimana misi dimaksudkan yang harus dilaksanakan RSUD meliputi bidang kuratif, rehabilitatif, preventif dan promotif yang berkualitas, profesional, transparan, akuntebel dan terjangkau masyarakat di daerah.

Pilihan menjadi BLUD

RSUD termasuk unit kerja Pemda yang secara faktual sampai hari ini masih melekat citra yang kurang baik terkait dengan pelayanan. Buruknya pelayanan RSUD sebagaimana yang diuraikan sebelumnya telah mendorong beberapa Pemda mengubah status RSUD menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian, perbaikan manajemen rumah sakit, efektivitas, efisiensi dan kinerja dengan tetap mengembang misi sosialnya.

Pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. PP ini menjadi dasar untuk mengubah status rumah sakit milik Pemda menjadi BLUD yang punya manajemen lebih otonom dibanding statusnya sebagai RSUD.

Perubahan status RSUD menjadi BLUD memang relevan dengan status badan layanan umum, yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat; menarik bayaran atas jasa yang diberikannya; pendapatan diperoleh dari jasa yang diberikannya dan adanya spesialisasi keahlian pegawai yang bekerja.

Sudah pasti dari sisi manajemen perubahan RSUD menjadi BLUD merupakan solusi untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan sebagai kewajiban Pemda. Meskipun dituding perubahan status juga menunjukkan ketidak becusan Pemda dalam mengelola dan memberdayakan dana yang dimilikinya untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Sebaliknya ada juga sikap pesimis bila status RSUD diubah menjadi BLUD tidak serta merta akan berhasil dalam meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Justru sebaliknya dikuatirkan akan menjadi sumber kolusi, koruspi dan nepotisme bagi para pengelolanya.

Beberapa kelebihan perubahan status RSUD menjadi BLUD, diantaranya rumah sakit memiliki keleluasaan mengelola keuangannya dan pendayagunaan pendapatannya secara otonom, karena tidak lagi diharuskan menyetorkan pendapatan ke kas daerah sebagaimana selama ini.

Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan sendiri, rumah sakit bisa melakukan pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang yang dibutuhkannya, termasuk membuat kebijakan strategis pelayanan dengan dana yang dimilikinya. Disamping itu manajemen rumah sakit bisa memberikan honor, insetif, atau bonus di luar ketentuan gaji sesuai dengan kinerja tenaga kesehatan. Ini tentunya akan menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Di samping sumber keuangan dari pendapatan rumah sakit, masih tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk gaji pegawai serta biaya investasi/modal. Dengan status BLUD juga memberi peluang yang lebih luas bagi rumah sakit untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pengelolaan RSUD dengan prinsip BLUD, juga akan memberi peluang manajemen rumah sakit untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan rekruitmen tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diinginkan. Sehingga penempatan tenaga kesehatan tidak lagi berdasarkan senioritas, kepangkatan, penjenjangan tapi lebih difokuskan pada skill, pengalaman, kebutuhan dan profesionalitas.

Yang pasti status RSUD untuk menjadi BLUD tidak serta merta otomatis bisa dilakukan perubahan begitu saja. Untuk mengubah status RSUD menjadi BLUD memang dibutuhkan berbagai persiapan yang matang dan terencana. Persyaratan pokok yang diperlukan dalam perubahan status diantaranya – adanya kinerja pelayanan dan keuangan yang baik dari RSUD yang akan diubah statusnya.

Disamping perlu adanya komitmen Pemda yang kuat dalam proses perubahan status RSUD menjadi BLUD sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu sebagai bentuk tanggungjawab Pemda. Dengan status RSUD menjadi BLUD diharapkan dapat mengubah persepsi dan citra buruk pelayanan yang selama ini dikeluhkan masyarakat terutama yang berasal dari kelompok tidak mampu.

Older Posts »

Categories