Posted by: effanzulfiqar | August 11, 2017

Kehilangan Akal Sehat

Pasca keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dijadikan Pemerintah sebagai dasar hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dikuatirkan dapat saja digunakan untuk menyasar Ormas lainnya. Artinya Pemerintah berpeluang untuk membubarkan Ormas lainnya dengan berbagai argumentasi tanpa harus melalui proses pengadilan yang seharusnya dipraktikan di negara yang menganut demokrasi Pancasila.

Sebagaimana diketahui bahwa Perppu Ormas, isi dan materinya  bukan  khusus mengatur soal radikalisme semata. Tapi Perppu ini mengatur seluruh Ormas, baik itu berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Maka tidak tertutup kemungkinan Perppu tersebut bisa digunakan untuk membubarkan Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila atau bisa jadi yang dianggap berlawanan dengan kebijakan penguasa.

Sebenarnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan Perppu Ormas karena tidak ada situasi yang genting dan memaksa. Disamping memang pengaturan tentang Ormas sudah ada dalam UU Ormas No. 17/2013 yang tegas menyebutkan pemerintah dapat membubarkan Ormas melalui mekanisme peradilan jika dianggap melanggar dan bertentangan dengan Pancasila dan anti NKRI. Tapi masalahnya Pemerintah sepertinya sudah kehabisan akal sehat, lebih suka bergaya  represif dari pada persuasif untuk menindak Ormas yang dianggap terlalu radikal semacam HTI.

Ibarat kata pepatah, HTI yang sudah jatuh, tertimpa tangga pula. HTI sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena izinnya dicabut pemerintah yang konsekuensinya harus bubar dan semua aktivitas berhenti. Kini pemerintah sedang fokus untuk memberikan sanksi kepada siapa saja yang terlibat, sekalipun faktanya HTI sudah dibubarkan. Ancaman pemecatan terhadap semua ASN yang memiliki keterkaitan dengan HTI sudah disampaikan pemerintah. Bahkan ada elit pemerintah yang menyebut perlunya sanksi pencabutan kewarganegaraan bagi mereka yang terlibat dalam HTI.

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menristekdikti Muhammad Nasir menjadi dua menteri yang paling sibuk mewanti-wanti sekalipun terkesan mengultimatum ASN yang terlibat dalam kegiatan HTI. Demikian juga beberapa kepala daerah sudah menyampikan hal yang sama kepada ASN di daerah. Pilihan yang ditawarkan pemerintah  hanya ada dua, memilih berhenti sebagai ASN atau tetap menjadi anggota HTI yang sudah dibubarkan.

Sedangan Menristekdikti Muhammad  Nasir juga sudah memerintahkan para rektor, pembantu rektor dan dekan untuk mengawasi para dosen di kampus masing-masing untuk  menghilangkan aktivitas HTI. Bagaimana ada lagi aktivitas HTI di kampus padahal sudah dibubarkan secara resmi. Terkait dengan banyaknya dosen yang bergabung dengan HTI Nasir juga secara khusus telah memanggil seluruh Rektor PTN dan Kopertis se-Indonesia. Rada-rada aneh juga, Ormasnya sudah dibubarkan, masak disuruh lagi memilih berhenti sebagai ASN atau tetap menjadi anggota HTI. Lucu memang.

Hebatnya lagi lembaga non pemerintah yang menjadi wadah generasi muda Pramuka turut juga terimbas karena yang menjadi Ketua Kwartir Pramuka Nasional Adhyaksa Dault. Mantan Mempora di era SBY itu  dianggap pernah terlibat atau menjadi simpatisan setelah menghadiri kegiatan HTI pada 2013 lalu. Hanya menghadiri dan langsung dilebeli terlibat HTI. Padahal sebelumnya ada beberapa elit pemeritah sekarang yang juga pernah menghadiri acara HTI, tapi tidak pernah disebut terlibat.

Jelas tudingan tersebut sangat tidak rasional dan proporsional. Artinya bagaimana mungkin orang semacam Adhyaksa Dault yang lulusan Lemhanas dikaitkan dengan HTI, jelas  tidak masuk akal. Hemat saya mereka yang lulusan Lemhanas tidak mungkin terlibat dan punya keterkaitan dengan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan melawan NKR. Apalagi terlibat dalam mendukung terwujudkannya Khilafah Islamiyah di Indonesia.

Terlepas dari itu mengapa pula yang distop dana untuk Pramuka kalaulah misalnya Adhyaksa Dault terbukti terlibat dalam HTI. Jangan karena tidak suka pada personalnya, kemudian lembaganya dimusnakan. Apa kata Mempora, Iman Nucrowi soal pembekuan tersebut, : “Karena ini, terkait dengan individu pimpinannya, dan lembaganya,” Jelas argumen yang digunakan untuk membekukan bantuan ke Pramuka  bernada absurd dan konyol. Terkesan bukan akal sehat lagi yang bicara dengan kebijakan pembekukan bantuan dana Pramuka tersebut.

Pemerintah tidak perlu terlalu overacting dan bertindak terlalu jauh karena proses hukum terkait dengan pembubaran HTI masih berjalan di MK. Sebagaimana kata Yusril Ihza Mahendra, beberapa waktu lalu. “Pemerintah harusnya juga menghormati proses ini”. Menghormati proses yang sedang berjalan di MK, penting artinya sebagai Negera yang berdasarkan hukum bukan kekuasaan.    Jadi tidak perlu dulu pemerintah mengambil tindakan yang berlebihan.

Seharusnya akal sehat lebih dikedepankan Pemerintah plus pendekatan yang persuasif, karena  jauh lebih bermamfaat dari pada yang bersifat represif. Pendekatan represif hanya akan melahirkan resistensi dan perlawanan bersifat laten. Bahkan dalam perspektif lebih jauh akan memberi peluang munculnya bibit-bibit  radikalisme baru, karena merasa adanya ketidak adilan dan kesewenang-wenangan dalam kebijakan pemerintah.

Pemerintah mestinya mengapresiasi sikap HTI yang dengan suka rela  mau menerima pembubaran organisasinya , tanpa ada melakukan perlawanan dan aksi massa apapun di jalanan. Sepenuhnya HTI mempercayakan semuanya kepada proses hukum yang sedang berjalan di MK. Hemat saya Pemerintah juga harus colling down dan tidak perlu sampai kehilangan akal sehat dengan menyasar siapa saja yang diduga kuat terlibat dengan HTI.

Termasuk mengultimatum ASN yang diduga terlibat dan berbait kepada organisasi HTI. Mereka yang terlibat seharusnya diajak kembali untuk move on dari pemahaman yang salah tersebut,  bukan diultimatum dan dimusuhi. Peran Ormas semacam NU, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia menjadi sangat penting untuk mengajak  mereka meninggalkan ideologi dan pemahaman yang sifanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan anti NKRI.

Sekali lagi kebijakan yang menyasar individu yang diduga terkait dengan HTI pasca pemburan, bukan kebijakan yang tepat.  Sama saja dengan wacana untuk menggunakan Dana Haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur. Semua ini  menunjukkan tidak adanya lagi akal sehat pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Justru tindakan semacam itu hemat saya bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam Pancasila yang sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah, sebaliknya hanya akan melahirkan masalah baru. Mari selalu mengedepankan akal sehat…

Advertisements
Posted by: effanzulfiqar | August 11, 2017

Mari Belajar ke Filipina

Di tengah-tengah hiruk pikuknya tensi politik Indonesia yang diwarnai dengan berbagai issu,  kita sempat dikejutkan dengan terungkapnya penyeludupan narkoba seberat satu ton pada tanggal 13 Juli. Berselang 10 hari, Polisi kembali membekuk 300 kg sabu. Dalam jangka waktu beberapa hari, Polisi kembali mengendus impor 1,2 juta pil ekstasi dari Belanda. Dan dalam satu bulan terakhir ini ada tiga seleberitas Negeri ini yang tersandung kasus narkoba setelah sebelumnya ada beberapa nama pesohor yang juga terjerat kasus yang sama.

Terungkapnya kasus penyeludupan narkoba tersebut, seharusnya bisa menyadarkan bangsa ini. Indonesia kini sudah dianggap para kartel narkoba sebagai surga peredaran barang haram itu di kawasan Asia Tenggara. Ini terjadi setelah Presiden Filipina memproklamirkan perang total terhadap siapa saja yang terlibat narkoba, sehingga muncul rasa ketakutan di kalangan bandar narkoba akan ditembak mati dan Indonesia menjadi pilihan sebagai pasar potensial.

Ada rasa pesimis melihat pemberantasan narkoba yang terkesan masih  setengah hati. Bagaimana tidak, di lingkup pemerintahan sendiri pemberantasan narkoba sepertinya tidak fokus dan terkordinir dengan baik. Sebagaimana selama ini dikeluhkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Polisi Budi Waseso (Buwas).

Bukti tidak adanya kordinasi dalam penanggulangan narkoba adalah terkuaknya fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang Klas IA di ruangan Haryanto Chandra alias Gombak, terpidana kasus Narkoba yang divonis 14 tahun penjara.

Kasus terakhir dengan terbongkarnya  penyeludupan 1,2 juta butir pil ekstasi yang berasal dari Belanda, ternyata dikendalikan Aseng terpidana 15 tahun dari Lapas Nusakambangan. Mengherankan, Lapas Nusakambangan yang begitu ketat penjagaan dan pengawasannya masih bisa dibobol untuk tempat pengendalian transaksi jual beli narkoba.

Lapas masih lokasi paling aman bagi para bandar mengendalikan bisnis narkoba. Fakta ini terkuak dari berbagai kasus narkoba yang diungkap BNN dan Polisi yang  dikendalikan terpidana kasus narkoba dari dalam Lapas. Buwas sempat  mengeluhkan sulitnya untuk melakukan razia di Lapas.  Karena harus melalui pemeriksaan yang ketat sebelum masuk, akibanya razia kerap bocor karena peran orang dalam Lapas. Padahal menurutnya, segala informasi dan peringatan adanya peredaran narkoba di Lapas selalu dikordinasikan dengan Dirjen Lapas dan Menkumham.

Masih ingat nama Schapelle Corby yang divonis 20 tahun penjara, kemudian mendapatkan grasi dari Presiden SBY yang diikuti dengan pembebesan bersyarat tanggal 10 Februari 2014 hingga 27 Mei 2017. Usai menjalani pembebasan bersyarat, Corby langsung dibebaskan dan dideportasi ke negara asalnya. Hanya karena ingin menjaga hubungan diplomatik dengan Australia dan sangat naif memang alasannya.

Banyak bukti yang menunjukkan ketidak seriusan Pemerintah dalam perang terhadap  narkoba. Kalau sudah sepakat menyebut narkoba sebagai kejahatan serius yang mengancam masa depan anak bangsa,  tidak seharusnya BNN hanya sebagai lembaga kelas dua yang diberi tugas pencegahan dan penindakan  tapi seperti orang yang diberi baju kesempitan. Tanpa fasilitas dan dukungan dana yang memadai tapi dipaksa melakukan pekerjaan besar.

Lebih efektif bila BNN diberdayakan disamping Polisi,  diberikan kewenangan penuh dalam penindakan. Sebagaimana halnya lembaga KPK yang diberikan kewenangan dalam pencegahan dan penindakan yang terkait dengan korupsi. Semestinya BNN diberikan kewenangan yang sama seperti KPK. BNN akan lebih efektif dan fokus dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan.

Kontradiktif dengan kebijakan pemerintah Filipina yang tegas  “membantai” habis pengedar narkoba dan Presidennya Rodrigo Duterte mendukung penuh. Tiga bulan menjabat sebagai Presiden, pemerintahnya telah menembak mati lebih 3.700 bandar narkoba. Kebijakan yang cukup kontroversial itu terbukti membuat ciut nyali para gembong/bandar, pengedar dan para pengguna narkoba.

Bukan tanpa alasan jika Duterte begitu membenci narkoba. Filipina selama ini telah menjadi tempat transit sindikat perdagangan narkoba di Asia Tenggara dengan nilai mencapai  99 triliun rupiah. Diperkirakan pula ada sekitar 3,7 juta dari 100 juta total penduduknya menjadi pecandu narkoba, khususnya jenis shabu dan dalam satu hari sedikitnya ada 36 warganya yang tewas.

Kondisi ini yang membuat Duterte sang The Punisher menganggap narkoba sudah menjadi masalah yang genting dan darurat yang penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang gila, tembak mati. Sebagai Presiden ke-16 Filipina, dalam pidato pertamanya ia berjanji  untuk memerangi kejahatan narkoba dan korupsi. Ia berjanji 100 hari kerja akan menghabisi bisnis narkoba dan siapa saja yang terlibat. Kalaupun kebijakan yang dilakukan terbilang gila dan kontroversial, dia tidak peduli.

Menurutnya hanya dengan cara gila seperti yang dipraktikannya bisa efektif melawan siapa saja yang terlibat dengan bisnis narkoba, termasuk para pengguna narkoba –  tembak mati tanpa ampun. Menurutnya tidak ada yang salah dengan yang dilakukannya demi menyelamatkan generasi muda di Filipina.

Duterte tidak main-main dalam perang dengan siapa saja yang terlibat narkoba, pemakai, pengedar dan bandar. Dia tidak pandang bulu, termasuk pejabat yang terlibat dengan narkoba tidak luput dari targetnya.  Bahkan di awal menjabat sebagai Presiden  telah mengumumkan nama-nama pejabat eksekutif, legislatif, judikatif dan militer  yang terindikasi terlibat dalam bisnis narkoba.

Mantan Walikota Davoa itu tidak kehilangan dukungan dengan kebijakan tembak mati siapa yang terlibat narkoba dari rakyat. Ia sangat dicintai dan dihormati, dan rakyatnya puas dengan kinerjanya. Tingkat kepuasan yang diperoleh Duterte dengan kebijakan tersebut melampaui Presiden Filipina sebelumnya, seperti  Benigno Aquino, Joseph Estrada, dan Gloria Macapagal Arroyo.

Bukti dari tidak pandang bulu Duterte terhadap siapa saja yang terlibat narkoba dengan tewasnya Reynaldo Parojinog, Wali Kota Ozamiz City di Pulau Mindanao. Ia tewas bersama istri, saudara laki-lakinya dan sembilan orang lainnya saat polisi menggerebek kediamannya tanggal 30 Juli 2017. Reynaldo Parojinog adalah walikota ketika yang ditembak mati.

Sebelumnya Oktober 2016, wali kota Ampatuan Samsudin Dimaukom tewas dalam baku tembak dengan polisi di sebuah pos pemeriksaan. Sementara di bulan November Rolando Espinosa, wali kota Albuera, tewas di dalam penjara dalam penggerebekan di sebuah lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan kepada para pecandu narkoba yang tidak mau berhenti menggunakan narkoba kata Duterte, “Jika Anda terlibat narkoba, saya akan membunuh Anda..saya benar-benar akan membunuh Anda”. Ada 2.035 orang lainnya tewas dibunuh orang tak dikenal, yang oleh  aktivis HAM menyebutnya  sebagai  praktik main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat yang terprovokasi seruan Duterte agar warga tak ragu membunuh para pengedar narkotika.

Bahkan Rodrigo Duterte menawarkan uang imbalan bagi siapa pun yang bisa membunuh para pengedar benda haram itu. Katanya : “Kalau mereka ada di sekitar kalian, silakan hubungi kami, polisi atau lakukan sendiri kalau kalian punya senjata. Saya dukung kalian”.

Bagaimana dengan kita disini yang kerap menyebutkan bahwa masalah narkoba sudah dalam situasi yang darurat dan salah satu kejahatan yang luar biasa disamping korupsi. Tapi dalam praktiknya respon Pemerintah biasa-biasa saja dalam menanggulanginya, sekalipun korban terus berjatuhan dan barang haram ini  dijual layaknya permen.

Presiden Joko Widodo sudah menyebut Indonesia sedang mengalami darurat narkoba tapi sampai hari ini tidak ada kebijakan apapun untuk mengeluarkan Perppu yang membisa membuat BNN dan Polisi lebih agresif dalam memberantasan narkoba. Bagaimana mungkin aparat disuruh menembak pengedar narkoba tapi payung hukumnya tidak ada.

Bagaimanpun kalau hanya fokus pada pencegahan bukan penindakan jelas tidak akan efektif. Efek jera dan rasa takut harus bisa dimunculkan pemerintah sebagaimana yang dipraktikan Pemerintah Filipina yang tanpa ampun dan pandang bulu menghabisi siapa saja yang terlibat dengan narkoba.

Jangan dianggap remeh masalah narkoba ini, karena tidak menutup kemungkinan yang terjadi sekarang dengan maraknya peredaran narkoba sudah merupakan wujud perang baru menghancurkan negara. Jangan dijadikan alasan HAM dalam proses penegakan hukum yang kemudian misalnya berdampak kepada lambannya proses eksekusi mati bagi bandar narkoba yang sudah mempunyai kekuatan hukum.

Tanpa ada komitmen bersama dan kemauan politik Pemerintah dalam pemberantasan narkoba, termasuk penerapan saksi yang tegas seperti yang diterapkan Singapura, Malaysia dan Filipina. Pemberantasan narkoba di Negeri ini hanya sebatas “pepesan kosong dan retorika belaka”.

Posted by: effanzulfiqar | July 25, 2017

Dilema PAN dalam Koalisi

Sejak Pilkada DKI bergulir PAN sebagai salah satu partai politik pendukung pemerintah Joko Widodo dianggap sudah tidak loyal lagi mendukung Pemerintah Joko Widodo. Bagaimana tidak, sejak awal PAN tidak menunjukkan keinginan untuk bersama-sama mengusung Ahok sebagai satunya-satunya calon yang diusung partai politik koalisi pendukung pemerintah yang dimotori PDIP.

Malah sebaliknya PAN membuat kebijakan sendiri bergambung dengan Partai Demokrat untuk mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni.  Ketika pasangan ini kalah diputaran pertama, diputaran  kedua PAN juga tidak serta merta putar haluan mengalihkan dukungannya ke Ahok. Malah sebaliknya mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiago Uni diputaran kedua.

Bandingkan dengan sikap PPP yang berideologi Islam dengan PAN yang bukan berideologi Islam.  Pada awalnya PPP tidak mendukung Ahok, kemudian berbalik mendukung sepenuhnya meskipun terjadi perpecahan di internal partai berlambang Kabah itu.  Artinya PPP dianggap jauh lebih konsisten meskipun harus menerima resiko di akar rumput demi menjunjung kesepakatan koalisi. Bukan seperti PAN yang dianggap menggunting dalam lipatan.

Tudingan kepada PAN yang tidak loyal kepada pemerintah makin terang, ketika PAN tidak memberikan dukungan yang tegas terhadap kebijakan Perppu Ormas. Sikap PAN dianggap abu-abu, tidak jelas berbeda dengan enam partai politik pendukung lainnya, PDI-P, Golkar, PPP, PKB, Hanura, Nasdem. Yang secara tegas mendukung kebijakan Perppu Ormas. Lucunya, Ketua PPP malah menawarkan kader  HTI bergabung dengan partainya. Sedangkan Ketua PKB mengatakan siap membantu HTI menggungat Perppu dan menampung kader.

Dosa ketika PAN adalah sikapnya yang tidak jelas terkait dengan penetapan Presidential Threshold (PT). Faktanya PAN berseberangan dengan koalisi pemerintah di DPR. Dimana PAN punya pilihan sendiri, tanpa mau mendukung pilihan partai koalisi yang memilih paket A, dimana salah satunya adalah PT 20% dalam Pemilu serentak nantinya. Sikap pertentangan ini diperlihatkan PAN dengan melakukan walk out keluar dari ruang DPR mengikuti Partai Gerindra, PKS dan Demokrat. Presiden Joko Widodo sendiri kabarnya merasa kecewa dengan sikap PAN tersebut dalam paripurna RUU Pemilu yang menolak PT 20%, padahal sudah setuju untuk mendukungnya.

Terlepas dari pernyataan Ketua PAN Zulkifli Hasan yang menyebutkan partainya bukannya walk out dari DPR tapi hanya bersikap “abstein”. Apa yang dikatakan Zulkifi Hasan hanya bahasa politik dan ketidak beranian menyatakan sikap. Alasan PAN abstain dan bukan walk out dalam paripurna RUU Pemilu menurutnya, karena tak mungkin menyetujui undang-undang yang justru akan merugikan partainya  dan alasan ini sepenuhnya bisa diterima publik.

Yang pasti publik melihat bagaimana Fraksi PAN keluar dari DPR bersama tiga partai politik lainya yang sejak awal memposisikan dirinya berada di luar pemerintah, terutama Partai Gerindra, PKS plus Demokrat. Publik juga sebenarnya mengharapkan PAN memiliki sikap yang sama dengan tiga partai politik tersebut, jadi tidak bersikap abu-abu seperti selama ini.

Sikap bersebelahan  yang ditujukkan PAN pada pembahasan RUU Pemilu yang dimanifestasikan dengan walk out, kalaupun itu disebut abstein, jelas sangat diapresiasi publik, terutama kader dan simpatisan partai berlambang matahari ini di akar rumput. Sikap tersebut sudah pasti akan mempengaruhi terhadap keberhasilan PAN di Pilpres dan Pileg 2019. Artinya, keberadaan PAN di luar kubu koalisi pemerintah jauh lebih mengguntungkan, dibandingkan dengan tetap berada dalam koalisi pemerintah.

Sangat luar biasa daya tahan PAN kalau tetap mau bertahan dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah padahal begitu terang benderangnya ada 3 petinggi PDIP dan kader parpol pendukung pemerintah yang menyindir PAN yang dianggap tidak loyal, bersikap setegah-setengah, tidak jelas, menjadi duri dalam daging serta menikam dari belakang. Sekalipun secara samar-samar tidak menyebut nama partai politik tersebut,  publik tahu betul yang dimaksudkan adalah PAN.

Terkait dengan manuver-manuver yang dilakukan PAN secara cepat direspon pendiri PAN Amien Rais dengan meminta agar salah satu-satunya kadernya dalam Kabinet Kerja keluar dari pada dimundurkan Presiden Joko Widodo. Ini menjadi poin penting untuk menunjukan konsistensi PAN sebagai partai politik yang  lahir dari rahim reformasi yang secara ideal bertolak belakang dengan  berbagai kebijakan yang diambil  pemerintah sekarang ini.

Dalam hal ini PAN harus berani bersikap, bukan sebaliknya plintan-plintut dan mendua, tak jelas warna politiknya seperti apa, padahal warna dan sikap politik sangat penting bagi menguatkan eksistensi partai politik di tengah-tengah makin tumbuh suburnya  pragmatisme dan politik transaksional dalam tubuh partai politik. Publik sudah pasti akan memberikan apresiasi yang baik kepada PAN jika berani mengambil sikap yang jelas. Hanya ada dua alternatif  bagi PAN, tetap berada dalam koalisi mendukung pemeritah atau sebaliknya keluar secara terhormat.

Pertanyaannya apakah himbauan Amien Rais tersebut mendapat dukungan dari Zulkifli Hasan dan elit partai lainnya di internal PAN. Hemat saya kalau di akar rumput semua kader PAN sudah pasti mengaminkan apa yang diiginkan Amien Rais. Bagaimanapun Amien Rais tetap menjadi tokok nasional yang sudah pasti punya pengaruh kuat sekalipun bukan lagi ketua PAN. Termasuk untung ruginya bagi PAN sendiri bila ke luar dari kaolisi pemerintah sudah secara matang diperhitungan Amien Rais.

Untuk menjaga kewibawaan beliau, sangat pantas rasanya PAN keluar dari koalisi pemerintah, sehingga kesan merengek-rengek minta kursi menteri sebagaimana yang dikatakan Amien Rais terbantahkan. Lagi pula berlama-lama juga dalam koalisi partai politik yang mendukung pemerintah tidak begitu besar dampaknya bagi keberadaan PAN sendiri dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Hemat saya posisi PAN bila tetap bertahan dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah bukannya mendongkrak elektabilitas PAN, justru sebaliknya.

Sangat bertolak belakang memang dengan jawaban dari beberapa elit PAN yang merasa tidak ada masalah dengan sikap mereka selama ini terhadap pemeritah Joko Widodo, termasuk dengan keberadaannya dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah. Dan masalah tersebut kata salah satu petinggi PAN  belum pernah dibahas di internal PAN sendiri, apakah ke luar atau tetap berada di dalam koalisi.  Artinya, semuanya masih bisa berubah.

Kita lihat saja kelanjutannya bagaimana keberadaan PAN dalam gerbong koalisi pemerintah nantinya. Apakah merespon tantangan sejumlah elite parpol koalisi untuk keluar dari koalisi pendukung pemerintah karena kerap berseberangan. Atau sebaliknya merasa nyaman-nyaman saja sekalipun sudah terlalu sering  disindir elit partai koalisi pendukung pemerintah dan terakhir telah diigatkan Amien Rais untuk keluar dari kubu koalisi.

Kabar terkini Presiden Joko Widodo mengumpulkan anggota DPR dan elite partai politik pendukung pemerintah d Istana Kepresidenan, Senin  24 Juli 2017 sore. Anehnya, tak terlihat satupun elite dan anggota DPR dari PAN. Menurut salah satu Ketua DPP PAN, katanya mereka sama sekali tidak diundang atau di SMS untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Pertanyaannya, apakah ini merupakan sinyal bakalan didepaknya PAN dari gerbong koalisi partai politik pendukung pemerintah? Kita lihat saja nanti..

Posted by: effanzulfiqar | July 25, 2017

Presidential Threshold Akal-akalan

Akhirnya seperti yang diprediksi sejak awal, pada Jumat dini hari 20 Juli 2017, DPR mensahkan RUU Pemilu yang menetapkan ketentuan adanya presidential threshold (PT) 20 persen. Dimana sebelum pengesahan empat partai politik, Gerindra, PKS, Demokrat plus PAN melakukan aksi walk out. Artinya perjuangan secara politik yang begitu panjang dan melelahkan yang dilakukan partai politik (parpol) yang bersepakat menolak keberadaan PT, berakhir sudah.

Pilihan  Partai Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS yang sejak awal menolak PT 20 persen memilih walk out dari ruang sidang cukup logis dan wajar, karena jika mereka tetap ngotot voting, tetap saja hasilnya juga tidak akan berubah. Partai politik pendukung pemerintah plus pemerintah sendiri yang kukuh mempertahankan   PT 20 persen sejak awal sudah pasti menang. Jadi pilihan melakukan walk out adalah pilihan terbaik dari pada harus voting dan kalah yang dengan sendirinya mereka harus ikut nantinya menghadiri pengesahan UU tersebut.

Faktualnya di atas kertas kekuatan parpol pendukung koalisi pemerintah yang dimotori PDI-P dengan gerbong  Golkar, PPP, PKB, Hanura dan Nasdem cukup kuat posisinya untuk menggolkan Paket A, yaitu presidential threshold  20-25 persen, parliamentary threshold empat persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-10 kursi, metode konversi suara saint lague murni.

Perdebatan yang paling alot dari lima issu di atas hanya menyangkut soal ambang batas PT saja, dibandingkan dengan empat issu lainnya. Adapun Partai Gerindra, Demokrat, PKS sejak awalnya menginginkan PT nol persen dan PAN waktu itu memilih ditengah soal PT. Ironisnya, pemerintah sendiri sudah pernah mengancam akan menarik diri dari pembahasan bila ambang batas PT 20 persen ditolak.

Agak aneh memang alur logika berfikir pemerintah dan  parpol pendukung PT 20 persen. Pertanyaannya, jika pemilu presiden (Pilpres) dan pemilu legisatif (Pileg) dilaksanakan serentak, PT yang 20 persen didasarkan kepada komposisi hasil Pileg yang mana? Bukankan Pemilu serentak baru dilaksanakan tanggal 17 April 2019. Artinya hasil Pileg  2019 toh belum ada hasilnya bukan?  Kalau begitu apakah akan didasarkan pada hasil Pileg 2014? Sudah tidak relevan, karena Pemilu 2019 bukankan dilakukan serentak.

Keserentakan dalam Pemilu 2019 dengan sendirinya menghapus perhitungan jumlah minimal kursi parlemen untuk mengusung calon presiden. Maknanya,  jika pemungutan dan penghitungan suara antara Pileg dan Pilpres diselenggarakan pada hari yang sama, otomatis tidak ada lagi perhitungan PT. Konsekuensinya semua partai yang terdaftar dan dinyatakan sebagai peserta Pilpres dan berhak mengusung calon presiden masing-masing pada Pemilu serentak 2019.

Jadi argumen yang dikedepankan pemerintah plus parpol koalisi pemerintah sangat absud dan terkesan hanya akal-akalan saja. Tidak ada relevansi antara PT dengan penguatan sistem presidensial. Dengan sistem pemerintahan presidensial, DPR tidak bisa memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden di tengah jalan karena  diduga melakukan pelangaran terhadap UUD,  prosesnya masih harus melalui pengujian di MK terlebih dahulu. Kalau ini misalnya yang dikuatirkan Pemerintah yang berkuasa.

Justru sebaliknya dengan adanya PT tersebut pemerintah yang berkuasa akan lebih cenderung pragmatis dengan melakukan politik transaksional dan bagi-bagi kekuasaan dengan team sukses dan parpol pendukung yang cederung berprilaku oligarkhi. Bahkan menurut Irmanputra Sidin  argumentasi  pemerintah dan parpol yang menginginkan PT sebagai cara untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil, sesungguhnya adalah alasan yang “klenik” dan jelas inkonstitusional.

Argumen nol persen sebenarnya jauh lebih logis bila dikaitkan dengan azas ketatanegaraan dan penguatan nilai-nilai demokrasi. Disamping PT nol persen relevan dengan putusan MK dan argumen para akademisi dan pakar, Jimly Assidiqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva,  Effendi Gazali, Yusril Izha Mahendra, Andi Irmaputra Sidin,  Refly Harun dan lembaga pemerhati Pemilu – Perludem.

Kini peluang pembatalan UU tersebut hanya ada di MK lewat judical review yang dapat diajukan  semua pihak yang sadar betul bahwa PT 20% dalam pemilu serentak 2019 hanya akal-akalan saja, karena  bertentangan dengan amanah Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45. Dan Prof Yusril dkk sudah pasti go ahead kalaupun katanya sendirian berjuang menghadapi Presiden dan DPR di MK nanti. Karena menurut beliau kebenaran tidak tergantung pada banyak sedikitnya orang atau kuat dan lemahnya posisi dalam politik.

Yang pasti kepada partai politik lama PBB dan PKPI dan pendatang baru PSI, Perindo, Berkarya dan Partai Idaman agar tetap bersabar di Pemilu 2019 belum bisa ikut mengajukan calon Presiden di Pilpres nanti, kecuali MK mementahkan ketentuan PT 20 persen tersebut.

Seandainya  uji materi PT 20 % kandas di MK, maka tidak ada pilihan bagi Partai Gerinda, Demokrat, PKS dan PAN selain berkoalisi. Berkoalisi kembali sebagaimana di Pilkada DKI (minus Demokrat) untuk bisa mengusung kandidat head to head melawan parpol pendukung pemerintah dan PT yang juga partai politik pengusung Ahok di Pilkada DKI. Dimana kekuatan yang dikuasai koalsisi pemerintah adalah 60,18% kursi DPR dan sudah pasti akan kembali mengusung Jokowi.

Sebaliknya kubu parpol penantang kemungkinan akan kembali mengusung Prabowo dengan kekuatan 28,93 persen di DPR dan itu tanpa dukungan Partai Demokrat dan PAN. Barangkali yang diragukan ikut berkoalisi hanya Partai Demorat, yang nungkin akan  memilih “abstain”, sebagaimana yang ditunjukkanya dalam kasus Pilkada DKI. Sedangkan PAN sepertinya akan bergambung dengan Gerindra dan PKS. Apakah Demokrat ikut dalam koalisi tersebut, kita lihat saja nanti.

Bila peta politik yang terjadi seperti di atas dalam Pilpres 2019, boleh jadi ini merupakan kelanjutan pertarungan dari Pilkada DKI yang jelas hampir sama parpol pengusungnya. Yang menjadi pertanyaan apakah nantinya yag menang dalam Pilpres 2019 parpol  penentang PT 20% melawan petahana secara telak sebagaimana dalam Pilkada DKI atau cerita Pilpres 2014 akan terulang kembali sang penantang yang sukses menumbangkan petahana. Atau sebaliknya petahana yang sukses melanggengkan kekuasaannya dengan dukungan parpol berwatak oligarkhis ?

Nasib PAN

Sejak Pilkada DKI keberadaan PAN dikoalisi pemerintah sudah dianggap menggunting dalam lipatan, karena tidak mendukung koalisi pemeritah untuk menggusung Ahok. Malah sebaliknya PAN bergambung dengan Partai Demokrat diputaran pertama mengusung pasangan Agus Yudhoyono dan Sylvia Murni  dan di putaran kedua bergabung dengan Partai Gerindra dan PKS dengan mengusung Anies Baswedan dan Sandiago Uno.

Suara yang mengingankan PAN didepak dari koalisi pemerintah semakin nyaring ketika proses pembahasan RUU Pemilu di DPR. Dimana PAN punya pilihan sendiri tanpa mau ikut gabung dengan parpol pendukung pemerintah yang dikomandoi PDI-P. Bahkan Menteri Dalam Negeri secara samar-samar mengatakan seharusnya yang berkoalisi tidak saling meniggalkan. Katanya : “Tidak ditinggal lari sendiri di tengah jalan. Tidak elok berkoalisi tapi menikam dari belakang. Inikah etika politik berkoalisi?”. Pernyataan ini jelas ditujukan kepada PAN.

Bahkan Partai Nasdem secara terang-terangan meminta PAN angkat kaki dari koalisi pendukung pemerintah agar tidak menimbulkan kekisruhan lebih jauh. Termasuk menteri yang berasal dari kader PAN juga harus keluar dari kabinet. Hal ini jelas dikatakan politisi Nasdem Teuku Taufiqulhadi, hal ini terkait sikap Fraksi PAN yang meninggalkan rapat paripurna pengesahan RUU Pemilu bersama dengan Partai Gerindra, PKS dan Partai Demokrat.

Hemat kita memang PAN sebaiknya mundur dari koalisi pemerintah termasuk menarik menterinya dari kabinet. Karena lebih banyak kerugian bagi PAN dengan berkoalisi dengan pemerintah. Bahkan di akar rumput mayoritas menginginkan PAN keluar dari koalisi pemerintahan yang sebenarnya lebih banyak merugikan PAN sebagai salah satu partai yang lahir dari emberio reformasi.

Dan harus kita ingat Amien Rais jelas tidak bisa dilepaskan dari PAN dan sikap-sikap beliau selama ini sangat frontal dengan kebijakan Pemerintah Presiden Jokowi sejak awal. Sikap perlawanan Amien Rais semakin jelas setelah peristiwa penistaan Agama Islam oleh Ahok yang disusul dengan keterlibatanya dalam beberapa kali aksi massa di Jakarta. Termasuk statemen-statamen beliau yang jelas berseberangan dengan Pemerintah Jokowi.

Sangat tidak relevan lagi bila PAN masih ada dalam koalisi porpol pendukung pemerintah. Jadi tanpa harus didepak akan lebih elegan bila PAN dengan suka rela pamit dari parpol koalisi, termasuk menarik menterinya dari kabinet. Kita tunggu adanya keberanian PAN untuk itu, karena sudah tak elok rasanya PAN masih ada dalam koalisi Pemerintah pasca walk out dari DPR menolak PT 20 persen.

Selama tiga minggu berturut-turut setiap hari Senin, sejak tanggal 27 Februari, 22 Mei dan, 12 Juni 2017,  tulisan Shohibul Anshor Siregar (SAS) dengan judul PILGUBSU 2018 muncul dirubrik Opini Harian WASPADA, hal B7. Trilogi tulisan tersebut hemat saya berisi informasi yang cukup aktual untuk menambah referensi bagi para pemangku kepentingan serta konstituen yang punya hak pilih, yang akan digelar dalam Pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018.

Dalam tulisan pertama diulas soal peluang dan rivalitas ketua partai politik untuk maju dalam Pilgubsu 2018 dengan menyebut beberapa nama seperti petahana HT Erry Nuradi – Partai NasDem, Gus Irawan Pasaribu – Partai Gerindra, Ngogesa Sitepu – Partai Golkar, Tuani Lumban Tobing – Partai Hanura dan JR Saragih Partai Demokrat. Disebut juga ada beberapa nama Bupati yang berpeluang menjadi orang nomor dua yang punya potensi dana dan jaringan.

Sedangkan  calon lain dari jalur perseorangan, tentu masih sulit dibayangkan akan ada kata SAS. PDI-P menurut SAS boleh jadi akan mendorong tokoh pusat yang cukup dikenal di daerah dan memiliki hubungan baik dengan Megawati atau tokoh-tokoh terdekat Megawati, ada Jenderal Edy Rahmayadi dan Ara Sirait. Sekalipun dalam dua kali Pilgubsu calon yang diusung PDI-P keok, tapi untuk Pilgubsu 2018 sepertinya sangat yakin akan memang, meskipun dalam Pilkada DKI Jakarta pasangan yang diusung bersama dengan parpol pendukung pemerintah, Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat, kalah telak dari pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno.

Meskipun menurut SAS, kadar ketidak-percayaan publik terhadap proses politik Pilkada masih menjadi kendala besar sebanding dengan tiadanya figur yang memiliki kapasitas yang menjanjikan untuk perubahan, baik dlihat dari aspek modal keuangan maupun kemampuan manuever  dan kapasitas networking.

Saya sepenuhnya sependapat dengan SAS yang menyebutkan belum akan ada perubahan dalam demokrasi Indonesia yang dapat dipetik dari Pilgubsu 2018 nantinya. Karena menurut SAS mainannya tetap berkisar pada determinan-determinan lama. Rivalitas yang terjadi itu akan dapat memilih pengarusutamaan modus-modus barbar, yakni money bombing. Akibatnya orang yang paling berhasil memainkan uang dan kecurangan lainnya, potensil beroleh peluang menang bila belajar dari Pilkada ke Pilkada.

Saya sependapat juga dengan SAS yang menyebut, politik tak bisa lepas dari primordialitas dan SARA. Kalau ada yang bilang bahwa Pilkada tidak terkait dengan masalah primordialitas dan SARA, salah benar pendapat tersebut. Secara empiris tesis itu sudah terbukti dari Pilkada ke Pilkada. Logika sederhananya, saya yang marga Harahap tidak pernah akan bisa jadi kepala daerah di Papua atau saya yang beragama Islam tidak akan pernah terpilih jadi kepala daerah di Bali. Apakah itu bukan persoalan primordialistas dan SARA?

Dalam tulisan kedua SAS hemat saya tidak ada yang perlu saya komentari, mengingat materi yang diulas tidak terlalu banyak secara spesefik bersinggungan dengan Pilgubsu 2018.  Yang pasti apa yang terjadi di Pilkada Jakarta seharusnya menjadi pelajaran bagi kita yang mayoritas ummat Islam di Provinsi Sumut. Sepakat dengan SAS perlunya  mempergiat dan memperkuat konsolidasi untuk menentukan pilihan yang tak boleh lari dari kehendak imperatif Al-Maidah ayat 51. Karena itu urusan Pilgubsu bukanlah sekadar membantu si Fulan beroleh jabatan Gubernur Sumut periode 2018-2023. Mudah-mudahan si Fulan itu pun sadar sesadar-sadarnya atas kondisi ini tulis SAS.

Dalam artikel terakhir SAS, saya melihat jauh lebih penting isinya dari dua tulisan sebelumnya. Sesungguhnya inilah substansi dari tiga tulisan yang dimuat dirubrik Opini. Sangat sependapat dengan SAS yang menyebut akan tetap munculnya bayang-bayang ancaman serius kualitas demokrasi yang tidak sudi naik kelas. Dimana diperkirakan masalah-masalah klasik seperti kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), money politic dan proses perolehan dukungan partai yang transaksional akan tetap menjadi bagian dari hiruk pikuknya  perhelatan Pilgubsu 2018 nanti.

Money politik dan transaksi politik dengan partai politik pendukung semakin memperkuat dalil Pilkada memerlukan biaya besar. Yang berakibat kepala daerah terpilih banyak hutang dan wajib membayar ke kanan dan ke kiri. Kondisi ini menyebabkan pemodal lewat politik rente kemudian mendikte jalannya roda pemerintahan daerah sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah. Akibat buruk lainnya adalah tersanderanya APBD untuk menutupi ongkos Pilkada yang habis tulis SAS.

Demikian juga integritas penyelenggara masih tetap menjadi masalah serius, bukan cuma profesionalitas orang-orang yang duduk di dalamnya saja menurut SAS. Konstruk demokrasi prosedural ini terbangun karena masalah legal frawork yang buruk, rekrutmen penyelenggara yang tak menghasilkan orang-orang beritegritas.

SAS juga menyebut sejumlah nama-nama Gubernur  dari masa lalu yang pernah memimpin Provinsi ini. Mereka semua yang disebutnya merupakan  orang-orang berprestasi dan memiliki legacy yang amat kuat di Sumut. SAS setidaknya ingin menegaskan  seharusnya  yang menjadi figur terpilih untuk Pilgubsu 2018 adalah mereka yang berprestasi dan memiliki legacy kuat sebagaimana gubernur-gubernur sebelumnya yang memimpin Propinsi Sumatera Utara.

Menurut SAS mulai dari  SM Amin Nasution (Gubsu pertama, 18 Juni 1948-1 Desember 1948 dan 23 Oktober 1953-12 Maret 1956 dan Raja Inal Siregar (Gubsu ke 13,  13 Juni 1988-13 Juni 1998). Mereka tercatat begitu tangkas mengerjakan pembangunan tonggak-tonggak tradisi pemerintahan dan pemupukan patriotism bangsa, membangun infrastruktur, mendorong kemajuan melalui human investment dalam bidang pendidikan, olah raga, transparansi dan pengembangan model pembangunan lokal bertema community development dan community organization.

SAS sepertinya ingin menegaskan kembali bahwa yang dibutuhkan Sumut adalah Gubernur yang bisa mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan apa yang menjadi tujuan otonomi daerah itu sendiri. Yang antara lain adalah bagaimana mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan dasa saing daerah dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah.

Untuk kasus Sumut sebagaimana diketahui permasalahan menahun yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi adalah kondisi infrastruktur yang sangat buruk, pelayanan publik yang buruk, termasuk masalah kelistrikan yang sampai hari ini tidak tuntas masalahnya. Tentunya ini menjadi sesuatu yang penting yang harus diselesaikan siapapun yang terpilih jadi Gubernur. Sejak Gubernur dipilih secara langsung lewat Pilkada dua masalah ini sampai hari ini tidak terselesaikan.

Dua kali event Pilgubsu langsung, boleh dikatakan hampir semua visi dan misi yang dicanangkan Gubernur terpilih tidak tutas karena terlanjur berurusan dengan masalah hukum. Syamsul Arifin, Gubernur terpilih lewat Pilkada pertama 2008, ternyata  2011 harus mendekam di Penjara. Wakilnya Gatot Pujo Nugroho menggantikan posisi Syamsul Arifin tahun 2013 menjadi Gubernur. Gatot Pujo Nugroho kemudian terpilih kembali dalam Pilkada 2015 tapi nasibnya sama dengan pendahulunya, tersandung kasus suap dan berhenti tahun 2016 digantikan wakilnya Tengku Erry Nuradi.

Sementara sisa masa jabatan dua Gebernur sebelumnya dilanjutkan oleh wakil gubernur sebagai Gubernur, sudah tentu menghadapi berbagai problema tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan pada saat naik kelas menjadi Gubernur. Artinya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan jelas tidak berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun kondisi transisi kepemimpinan dalam kondisi yang tidak wajar, secara piskologis dan politis berdampak terhadap kinerja Gubernur yang digantikan oleh wakilnya.  Hal ini diperparah lagi dengan tidak harmonisnya hubungan Gubernur yang menggantikan dengan DPRD.

Dalam hal ini tentu kita berharap siapapun Gubernur  yang terpilih 2018 nantinya, tidak lagi harus berurusan dengan permasalahan hukum di tengah jalan. Sudah terlalu miris rasanya, bila Gubernur berikutnya juga tersandung masalah hukum.  Provinsi ini sudah terlalu lama menderita karena permasalahan kepemimpinan pemerintahan yang harus berhenti di tengah jalan yang menyebabkan terabaikannya berbagai kebijakan yang seharusnya direalisisasikan lima tahun kedepannya.

Bila dihitung-hitung hampir 13 tahun sebenarnya Sumut ini tidak punya arah yang jelas dalam pembangunan terkait dengan permasalahan kepemimpinan. Faktanya bisa kita lihat dari kondisi infrastruktur yang ada, termasuk masalah kelistrikan yang tak tuntas-tuntas yang menyebabkan terjadinya biaya ekonomi tinggi di wilayah Sumut. Belum lagi daya saing daerah yang terus terdegredasi bila dibandingkan dengan Provisi lain yang ada di Sumatera.

Otonomi daerah yang utuh tidak berada di provinsi tapi di kabupaten/kota, artinya provinsi lebih banyak menyelenggakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pada desentralisasi. Sekalipun demikian provisinya seharusnya bisa menjadi leader dalam memfasilitasi dan mengakomodasikan kepentingan pemerintah kabupaten/kota terutama untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan dasa saing daerah dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah.

Tentunya untuk mewujudkan itu diperlukan sosok Gubernur Sumut yang benar-benar faham kebutuhan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Yang lebih penting Gubernur dalam hal ini bisa menyeimbangkan pembangunan antar daerah, sehingga jurang perbedaan pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak terjadi sebagaimana selama ini. Bisa kita lihat Pulau Nias dengan satu kota dan 4 kabupaten masih jauh tertinggal dari daerah lainnya.

Disamping itu Sumut juga membutuhkan Gubernur yang punya kemampuan, komunikasi,  jaringan dan lobbing yang kuat dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana-dana dekonsentrasi yang menginap di berbagai kementerian/lembaga pemerintah non kementerian untuk dialirkan ke daerah kabupaten/kota. Dalam menjalankan peran sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah sudah pasti yang dibutuhkan adalah sosok Gubernur yang bisa mengayomi, memfasilitasi dan mengakomodasi kepentingan di daerah. Demikian juga terkait dengan tugasnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi.

Disinilah diperlukan ketelitian dan kehati-hatian partai politik pengusung untuk mengusung calon Gubernur yang punya kapasitas, kapabilitas, integritas dan pemahaman yang komprehensif menyangkut berbagai permasalahan yang sedang dihadapi Sumut. Hemat saya,  itulah mungkin  yang hendak diingatkan SAS dalam tiga tulisannya terkait dengan PIGUBSU 2018 kepada semua pemangku kepentingan yang ada di Sumut.

(Tulisan ini sudah dimuat diharian WASPADA -Medan Jumat 7 Juli 2017, hal. B.4)

Older Posts »

Categories