Posted by: effanzulfiqar | January 17, 2018

Djarot dan Masa Depan PPP

Adalah Djarot Saiful Hidayat (Djarot) satu-satunya calon kepala daerah yang tercatat sejak Pilkada digulirkan tahun 2005, sebagai orang luar daerah yang tidak ada hubungan kelahiran, karier atau pernah berdomisili dengan tempat pencalonannya – Provinsi Sumatera Utara. Djarot lahir di Magaleng Jawa Tengah, karier politik melejit sebagai anggota DPRD Jawa Timur, Walikota Blitar dua priode. Sempat menjadi anggota DPR, Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta selama 8 bulan.

Djarot mencalon jadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Ahok, meskipun harus kalah diputaran kedua melawan pasangan Anies Baswedan dan Sandiago Uno. Hebatnya  kini menjadi calon gubernur di Provinsi Sumatera Utara yang diusung PDIP dan PPP yang akhirnya memberikan dukungan 4 kursi untuk melengkapi 16 kursi yang sudah ada menjadi 20 kursi sebagai syarat pencalonan.

Djarot secara remi sudah mendaftar di KPU Provinsi Sumatera Utara dihari terakhir pendaftaran setelah sebelumnya ada dua pasanga calon gubernur yang sudah mendaftar terlebih dahulu. Artinya Djarot sudah sah menjadi salah satu calon Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) yang berpasangan dengan Sihar Sitorus, di samping dua pasangan lainnya, Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah dan JR. Saragih – Ance.

Luar biasa memang Djarot setelah kalah di Pilkada DKI Jakarta kini dipercaya PDIP untuk “mengadu” nasibnya di Pilgubsu. Padahal semua orang tahu Djorot sama sekali tidak punya kaitan sejarah segarispun dengan Sumut. Tapi bagi PDIP Djorot disebut sebagai sosok yang pas memipin Sumut. Djarot disebu punya rekam jejak yang dianggap paling bagus dari pada kader lainnya yang punya kaitan sejarah dengan Sumut seperti Effendy Simbolon atau Maruar Sirait.

Bagi Djarot sendiri maju di Pilgubsu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan karena itu perintah partainya. Disamping memang sudah pernah didiskusikan dengan koleganya Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang pernah mencoba mencalonkan diri untuk maju di Pilgubsu 2013 lewat jalur perseorangan. Ahok menurut Djarot termasuk salah satu yang menguatkan tekatdnya untuk maju di Pilgubsu.

Terlepas dari pro kontra soal keikut sertaan Djarot di Pilgubsu sekalipun tidak ada kaitan sejarah hidupnya. Tidak ada satupun regulasi yang melarangnya ikut Pilgubsu, sepenuhnya itu menjadi hak politik Djarot dipilih dan memiih. Tapi bagaimanapun kondisi sosial kultur masyarakat Sumut jelas kontras dengan Pulau Jawa, apalagi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memang sudah basis tradisional pendukung PDIP.

Bila Djarot membayangkan sama saja, termasuk PDIP sebagai parpol utama pengusung, jelas asumsi tersebut salah besar. Sekalipun sudah ada Sihar Sitorus yang dipasangkan sebagai wakil gubernur sama sekali sosoknya  tidak terlalu dikenal di masyaraat Sumut bila dibadingan dengan Ruhut Sitompul misalnya. Sebagaian masyarakat mungkin tahu Sihar adalah anak konglomerat kelapa sawit DL. Sitorus.

Artinya, peluang menang Djarot di Pilgubsu tetap ada meskipun peluang itu cukup berat. Harus diingat Pilkada bukan memilih partai tapi memilih orang. Faktanya Djarot dan Sihar bukan sosok yang dikenal luas di Sumut. Akan sangat berbeda dengan Pulau Jawa,  bantuan media yang masive efektif mensosialisakan Djarot dalam Pilakada Jakarta. Yang pasti Sumut bukan Jakarta yang sudah terkoneksi dengan jaringan komunikasi dan wilayah yang relatif tidak seluas Sumut.

Kalau hanya berharap dengan orang Jawa yang ada di Sumut sebagaimana diminta Megawati agar bisa menerima Djarot tidak sepenuhnya banyak membantu. Tidak ada hubungan emosional yang kuat antara komunitas Jawa Sumut dengan Djarot. Komunitas Jawa belum tentu mau memilih berdasarkan kesamaan suku semata. Pemilih dominan menentukan pilihannya karena dipengaruhi pengetahuan dan pengenalan terhadap calon.

Pasangan Djorot – Sihar sudah pasti bisa diterima di basis-basis tradisional pemilih PDIP yang mencakup wilayah Simalungun, Pematang Siantar, Tapanuli Utara sekitarnya, Pulau Nias. Sedangkan wilayah Kota Medan sekitarnya akan sulit menerima pasangan ini, termasuk wilayah Labuhan Batu sekitarnya. Sedangkan wilayah Tapanuli Tengah sekitarnya sebagian bisa menerima pasangan ini dan wilayah Tapanuli bagian Selatan kecil peluangnya bisa menerima pasangan Djarot – Sihar.

Memenangan Djarot – Sihar di Pilgubsu bukan pekerjaan yang mudah bagi PDIP dan jaringan pendukungnya –  Projo (Pro Jokowi) yang dulu terlibat dalam Pilpres 2014. Masyarakat Sumut tidak begitu terpengaruh statemen yang menyebut Djarot punya jejak rekamnya baik dan segudang pengalaman sebagai birokrat. Terlalu bodoh rasanya masyarakat Sumut kalau masih mau memilih calon import yang sudah apkir dan kalah telak dalam Pilkada Jakarta.

Konflik di internal PPP

Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengakui terjadi barter politik antara PPP dan PDIP, untuk mengusung Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus dalam Pilgubsu.  Kesepakatannya PPP menyodorkan putra KH Maimoen Zubair, Taj Yasin Maimoen, sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ganjar Pranowo di Pilkada  Gubernur Jawa Tengah. Dan PPP sepenuhnya mendukung Djarot- Sihar di Pilgubsu. Disamping ada enam point lagi dalam kontrak politik yang diajukan PPP, antara lain  pasangan Djarot-Sihar harus mengintensifkan gerakan wakaf Al-Quran.

Pasca dukungan yang diberikan PPP tanpa mengikuti saran DPW PPP Sumut tersebut yang menginginkan bukan Sihar menjadi pendamping Djarot. Dimana keinginan DPW Sumut adalah kader/putra daerah dan muslim. Nama yang direkomendasikan DPW adalah Tengku Erry Nuradi, Edy Rahmayadi dan Samsul Arifin. Tidak disahutinya permintaan DPW PPP Sumut ini  telah menyebabkan konflik di internal PPP. Salah satu buktinya pada saat pendaftaran di KPU Sumut tidak ada satupun unsur pimpinan PPP Sumut yang hadir dan yang mendampingi pendaftaran adalah DPP PPP.

Ketua DPW PPP Yulizar Parlagutan Lubis tegas menyebut menolak keputusan DPP dan menyatakan tidak akan terlibat untuk memenangkan Djarot-Sihar di Pilgubsu. Demikian juga di DPC se-Sumatera Utara tegas menolak pasangan yang diusung PDIP dan PPP ini. Terkait dengan keputusan yang diambil Ketua DPP PPP, Romahurmuziy menyebut  sama sekali tidak menyalahi prinsip partai soal kepemimpinan muslim, karena menurutnya Djarot adalah seorang muslim sekalipun wakilnya bukan Muslim.

Dukungan yang diberikan PPP terhadap pasangan Ahok – Djarot ketika di Pilkada Jakarta nuansanya sama saja ketika partai berlambang Kakbah ini mendukung pasangan Djarot – Sihar.  Jelas Ahok bukan Muslim sebagaimana Sihar. Parahnya lagi Ahok menjadi pelaku penistaan terhadap Agama Islam. Jadi, argumentasi yang disebut Romy terkait dukungan terhadap Djarot sebagai seorang Muslim tidak menyalahi prinsip partai yang berazaskan Islam, tak lebih dari pembenaran sikap pragmatis elit DPP PPP yang merasa punya kuasa untuk memaksakan kehendaknya sekalipun ada penolakan dari DPW dan DPC di Sumut.

Seharusnya PPP tidak mesti jatuh untuk kedua kalinya ke lobang yang sama, mengulang kesalahan yang dilakukannya di Pilkada Jakarta dengan mendukung pasangan Djarot – Sihar di Pilgubsu. Status Ahok dan Sihar tetap sama bukan Muslim, meskipun Sihar bukan menjadi calon Gubernur subtansinya tetap sama saja. Artinya kebijakan DPP PPP yang kontradiktif dengan keinginan DPW dan DPC sudah pasti merugikan PPP secara kelembagaan dengan kebijakan mendukung pasangan Djarot – Sihar di Pigubsu.

Mengingat pelaksanaan Pileg dan Pilpres hanya tinggal satu tahun lagi. Tentu semua kebijakan yang dianggap sangat tidak sesuai dengan ideologi PPP yang berasaskan Islam sedikit banyaknya akan mempengaruhi elektabilitas PPP di Sumut. Bahkan dipredisiksi PPP juga secara nasional akan mengalami penurunan elektabilitas terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil selama ini yang dirasakan tidak lagi pro terhadap Islam. Bahkan sebaliknya dianggap memusuhi ummat Islam dan itu menjadi fakta yang tak bisa dibatah PPP sejak kasus penistaan Agama Islam oleh Ahok, aksi bela Islam 212, perhelatan Pilkada Jakarta sampai dengan pembubaran HTI.

Advertisements
Posted by: effanzulfiqar | January 17, 2018

Erry dan Anomali Pilgubsu 2018

Tahun 2018 benar-benar tahun politik sebelum menuju pertaruhan politik sejati Pileg dan Pilpres 2019. Tahun ini ada 171 daerah akan menggelar pilkada serentak. Akan terjadi kompetisi yang ketat antara parpol, dengan cara berkoalisi atau tidak untuk memperebutkan 17 kursi gubernur, 39 wali kota, dan 115 bupati. Dari 171 putaran Pilkada serentak yang paling menarik sudah pasti perhelatan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu).

Bagaimana tidak menarik Pilgubsu yang dianggap banyak mengandung anomali itu telah melahirkan korban. Korban uang, korban janji sampai ada yang  kena PHP (Pemberi Harapan Palsu). Yang paling sakit tentu korban perasaan. Bagaimana tidak – sejak awal begitu yakin bakalan maju menompang kenderaan sendiri. Sayangnya didetik-detik minggu terakhir sebelum pendaftaran di KPU – dukungan yang sudah dipegang tiba-tiba ditarik kembali.

Sangat tidak elok dan “paten” memang harus menerima nasib seperti itu – di PHP oleh partai sendiri. Dan itu fakta yang harus diterima T.H. Erry Nuradi, petahana Gubernur Sumut sekaligus Ketua Partai NasDem. Yang sedang terjadi di Pilgubsu 2018, memang penuh anomali, sesuatu yang tidak lazim dalam perhelatan Pilkada yang digelar  sejak pertama kali tahun 2005. Yang menimpa Erry Nuradi dapat dikatakan sesuatu yang anomali.

Padahal sebagai petahana (incumben) biasanya paling laku – laris manis di Pilkada karena sudah punya modal popularitas dan elektabilitas dibanding dengan yang bukan petahana. Banjir dukungan dari parpol itu sudah pasti, bahkan yang beda ideologi, visi, misi, program dan kebijakan bisa saja tiba-tiba bergandengan mesra mendukung petahana. Bahkan tidak tertutup peluang parpol kompak mengusung petahana sebagai calon tunggal sebagaimana yang terjadi di Pilkada serentak 2016 dan 2017.

Tapi cerita manis itu tidak akan terjadi diperhelatan Pilgubsu 2018. Erry Nuradi sebagai petahana dan Ketua Partai NasDem nasibnya tidak sebaik petahana di daerah lain yang melanggeng mulus mengantongi dukungan banyak partai politik. November 2017, Erry Nuradi telah dideklariskan Partai NasDem begitu meriahnya di Lapangan Merdeka sebagai calon di Pilgubsu. Bahkan Ketua Umum NasDem Surya Paloh sempat memberikan sanjungan untuk Erry Nuradi yang katanya Presiden Jokowi mendukung keputusannya untuk mengusung kembali mantan Bupati Serdang Bedagai, untuk maju kembali di Pilgubsu 2018.

Selepas deklarasi Nasdem, satu bulan kemudian Partai Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD Sumut kemudian dengan suka cita memutuskan juga untuk mencalonkan Erry Nuradi yang pernah menjadi kadernya untuk maju di Pilgubsu. Partai Golkar kemudian mengajukan Ketua Golkar Sumatera Utara Ngogesa Sitepu sebagai pendamping Erry Nuradi sebagai bakal calon wakil gubernur, sekalipun pemilik kursi terbanyak adalah partai berlambang pohon beringin itu.

Tiba-tiba peta politik berubah begitu cepatnya, pada akhir Desember 2017 pasca terpilihnya Ketua Golkar yang baru, Airlangga Hartarto. Golkar menarik dukungan untuk Erry Nuradi dan mengalihkan kepada Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah. Pertimbangan Golkar putar haluan, disebutkan Sumut membutuhkan figur pemimpin tegas dan berani mengambil resiko dan keputusan. Artinya Erry Nuradi dianggap tak paten “figurnya”, dibandingkan Jenderal Edy yang berlatar belakang sebagai militer?

Ketika Golkar telah resmi mencabut dukungan terhadap Erry Nuradi dan mengalihkan dukungan ke Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah. Partai NasDem sepertinya merespon biasa saja penarikan dukungan Golkar tersebut dan menganggap wajar saja.  Ternyata dinamika kontestasi Pilgubsu begitu dinamis dan ekstrim. Pada Jumat, 5 Januari 2018, NasDem secara resmi mencabut dukungannya kepada Erry Nuradi mengikuti jejak Golkar yang sudah terlebih dahulu menarik dukungannya dengan mengalihkan kepada Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah.

Hebatnya yang membacakan kuputusan pengalian dukungan kepada pasanga Edy Rahmayadi – Musa Rajeksaha justru Sekjen NasDem, Johnny Plate yang dulu ikut langsung mendeklarasikan dukungan untuk Erry Nuradi di Lapangan Merdeka. Kata Plate, pertimbangan mengalihkan dukungan sudah melalui proses yang panjang dan memperhatikan aspirasi dari warga Sumut. Deklarasi dilakukan di depan Erry Nuradi dan juga yang menyerahkan langsung Keputusan DPP Nasdem bernomor 252-KPTS/DPT-DPP/Nasdem/12/2017 kepada Edy Rahmayadi.

Erry Nuradi nasibnya tidak semujur Dedi Mulyadi sebagai Ketua Partai Golkar Jawa  Barat yang awalnya tidak mendapat dukungan untuk maju di Pilkada Jawa Barat dari partainya sendiri, yang memilih mendukung Walikota Bandung Ridwan Kamil. Pergantian Ketua Golkar dari Setyo Novanto ke Airlangga Hartarto sekaligus  menganulir pemberian rekomendasi kepada Ridawan Kamil dan dikembalikan ke Dedi Mulyadi sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Erry Nuradi memang bukan Dedi Mulyadi yang harus menerima nasib tidak dipinang partainya sekalipun ia menjadi Ketua Partai NasDem Sumut.

Setelah Golkar dan Nasdem menarik dukungannya dari Erry Nuradi, koalisi yang dulunya juga didukung PKPI dan PKB juga menarik dukungannya. Kini PKPI dan PKB berkoalisi dengan Demokrat mendukung pasangan JR. Saragih dan Ace Selian di Pilgubsu. Dengan demikian sudah terkunci peluang untuk Erry Nuradi maju dalam Pilgubsu, karena sisa suara 16 punya PDI-P sudah dilayarkan untuk mendukung bakal calon Gubsu Djarot Saiful Hidayat yang masih mengharapkan tambahan 4 kursi dari PPP.

Padahal di awal diprediksi pasangan Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu menjadi kandidat terkuat di Pilgub Sumut yang akan berhadapan head to head dengan pasangan Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah. Dengan demikian praktis tidak ada lagi parpol yang mengusung Erry Nuradi. Erry Nurady yang dulunya sempat dipuja-puja sebagai kader terbaik, kini harus merasakan sakitnya ditendang partai sendiri dan tinggalkan parpol yang dulu mendukungnya untuk maju di Pilgubsu.

Kalau Golkar menarik dukungan masih bisa diterima akal sehat, jangan-jangan ini balas dendam politik Golkar.  Kita ingat betul Golkar sangat tidak setuju waktu Erry Nuradi maju berpasangan dengan Gatot Pujo Nugroha di Pilgubsu 2014 dengan tagline Ganteng. Tapi Erry lebih memilih keluar dari Golkar dari pada mundur sebagai calon wakil gubernur. Nasib memang berpihak pada pasangan usungan PKS, Hanura dan tiga parpol lainnya dan terpilih sebagai pemenang Pilgubsu dengan perolehan 33% suara.

Gatot menjadi tersangka tahun 2015, nasib Erry juga berubah – mengantikan posisi Gatot sebagai Gubenur di tahun 2016. Tapi kali ini sepertinya nasib baik belum berpihak kepada Erry Nuradi kalaupun berstatus sebagai petahana dan Ketua Partai NasDem serta memiliki popularitas dan elektabilitas yang seharusnya mendapat dukungan partai politik penuh. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Terlepas dari sikap legowonya yang ditunjukkannya,  sebagai manusia sudah pasti ada rasa kecewa dan sedih karena tidak bisa melanjutkan karier politiknya sebagai Gubernur untuk periode kedua.

Sulit menebak apa yang ada dalam fikiran Erry Nuradi kalau hanya melihat gestur tubuhnya sebagai salah satu Ketua Parpol pengusung yang ikut mendaftarkan pasangan Edy Rahmayadi –  Musa Rajekshah ke KPU Provinsi Sumut, Senin 8 Januari 2018. Erry Nuradi berkaca-kaca matanya ketika diwawancarai para wartawan usai pendaftaran pasangan pertama ini sebagai peserta Pilgubsu dengan dukungan koalisi partai Geridra, PKS, PAN, Golkar, NasDem dan Hanura. Karier politik Erry Nuradi jelas belum habis mengutip apa yang pernah dikatakan Wiston Churchil : “Dalam perang, kamu hanya mati sekali. Namun, dalam politik kamu bisa mati berkali-kali”. Yang pasti, politik memang kejam dan anomali politik memang sedang melanda Pilgubsu 2018.

(Tulisan ini sudah dimuat di harian WASPADA – Medan, Rabu, 17 Januari 2018 dengan judul “Anomali Pilgubsu 2018”)

Posted by: effanzulfiqar | January 17, 2018

“Mahar” Politik?

Cerita tentang “mahar” politik sudah terlalu sering kita dengar dalam pencalonan kandidat di Pilkada dan Pileg. Dalam Pilkada uang mahar kerap diistilahkan dengan uang untuk beli perahu. Praktik uang haram yang disebut dengan mahar atau uang perahu sudah jamak dikenal dan dianggap hal yang lumrah dalam proses pencalonan kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah dan calon anggota legislatif.

Praktik mahar politik ini masih terus terjadi, sekalipun transaksi berlangsung di ruang-ruang gelap dan publik tidak ada yang tahu. Parpol sendiri sudah pasti menutup rapat terjadinya transaksi tersebut. Semuanya tetap menjadi misteri dan rahasia umum yang hanya sebatas diperbincangkan saja. Karena semua terjadi di ruang serba gelap dan sulit mengungkap praktik busuk itu yang telah merusak demokrasi secara sistematis dan masif.

Tapi, tiba-tiba publik dikejutkan pengakuan La Nyalla Mattalitti yang gagal menjadi kandidat calon Gubernur Jawa Timur dan katanya diminta sejumlah uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. La Nyala yang telah mendapat mandat untuk maju sebagai cagub dari Gerindra tapi gagal mencari pasangan dan partai pendukung dan kemudian mengembalikan mandat kepada Prabowo.

Pasca pengembalian mandat setelah Gerindra mendukung pasangan Gus Ipul – Puti Guntur Soekarnoputri, La Nyalapun lalu beryanyi adanya permintaan uang mahar untuk pencalonannya. Sekalipun pengakuan besarnya jumlah uang yang diminta berubah-ubah, sebelumnya La Nya menyebut angka 170 miliar yang diminta oknum Partai Gerindra Jawa Timur dan belakangan ia merevisi jumlahnya menjadi 40 miliar yang diminta Prabowo.

La Nyala juga menyebut tidak ada saksi atau bukti yang menguatkan tundingan soal permintaan uang mahar tersebut oleh Prabowo. Sudah pasti pengakuan La Nyala tersebut dibantah keras Partai Gerindra dan beberapa kepala daerah yang pernah menggunakan perahu Gerindra yang kompak menyebut tidak pernah dimintai mahar oleh Gerindra dan Prabowo sebagai ketua partai.

Sekalipun ada pengeluaran biaya yang diperlukan kandidat, biasanya dikumpulkan “patungan” dan uang yang dikumpulkan juga digunakan sepenuhnya untuk membayar saksi di TPS dan PPK dan kepentingan kandidat sendiri. Prinsipnya uang yang diminta dipergunakan untuk biaya operasional bakal calon yang diusung partai, bukan untuk partai apalagi pribadi. Kurang lebih seperti itu jawaban yang diberikan Gerindra membatah tudingan La Nyala.

Pengakuan yang sama terkait dengan mahat tersebut muncul juga dari Brigjen Pol Siswandi. Siswandi sebagai kandidat yang nasibnya sama dengan La Nyala, gagal maju sebagai calon walikota dalam Pilkada Kota Cirebon. Siswandi menyebut gagal maju karena tidak bisa menyanggupi permintaan mahar yang diminta PKS.

Anehnya Siswandi sendiri tidak bisa menyebut nama orang di PKS Cirebon dan termasuk proses terjadinya permintaan uang mahar milyaran rupiah itu seperti apa.  Jadi hampir sama dengan La Nyala yang juga hanya mengaku-ngaku saja diminta mahar 40 milyar tapi tidak bisa membuktikan secara objektif dan faktual proses terjadinya permintaan uang dengan saksi atau bukti lainnya.

Bawaslu  Jawa Timur sendiri sudah merespon dengan memanggil La Nyala untuk mengklarifikasi kebenaran dari cerita uang mahar yang diminta Prabowo  dalam proses pencalonan di Pilkada Jawa Timur. Demikian juga Panwaslu Kota Cirebon melakukan hal yang sama memanggil Siswandi untuk mengklarifikasi kebenaran pengakuan adanya permintaan mahar oleh PKS.

Hebatnya, Bawaslu Jawa Barat sama sekali tidak merespon dan melakukan klarifikasi apa yang disampaikan kandidat Gubernur Jawa Barat, Dede Mulyana yang juga mengaku diminta mahar politik 10 juta dan mengaku kenal dan pernah bertemu dengan orang yang meminta uang. Mahar yang diminta dimaksudkan untuk memuluskan surat rekomendasi pencalonannya sebagai Gubernur Jawa Barat.

Pengakuan La Nyala dan Siswandi bukan sesuatu yang tiba-tiba saja muncul alias kebetulan di tahun politik yang dimulai dengan perhelatan Pilkada serentak untuk memilih gubernur, bupati/walikota di 117 daerah.  Dalam situasi politik yang sedikit panas seperti sekarang ini, pola-pola kampanye hitam untuk mendiskreditkan partai porpol tertentu berpeluang akan terus muncul.

Apa yang dikatakan La Nyala, Siswandi, Dede Mulayadi dan yang terbaru yang ditudingkan kepada Oesman Sapta Odang oleh sesama kader Partai Hanura menerima mahar boleh jadi hanya awal saja buka-bukaan soal mahar politik yang diminta parpol terkait pemberian rekomendasi kepada kandidat yang mencolon di Pilkada. Artinya,  tidak tertutup kemungkinan pasca Pilkada pengakuan serupa akan bermunculan dari para kandidat yang kalah.

Seandainya betul apa yang dituduhkan La Nyala,  Siwandi dan tundingan terhadap Oesman Sapta Odang. Pertanyaannya apakah hanya tiga parpol ini saja yang meminta mahar politik? Sudah tentu tidak bisa diterima sebagai kebenaran kalau hanya menyebut partai Gerindra, PKS dan Hanura terlibat? Parpol lain tidak tertutup kemungkinan mempraktikan hal sama, bedanya belum ada yang buka suara.

Masalah uang mahar sangat sulit pembuktiannya, tak obahnya bagai “kentut” hanya tercium baunya tapi tidak bisa dilihat seperti apa wujudnya. Uang mahar rentan terjadi terhadap kandidat yang bukan merupakan kader, tapi berasal dari luar parpol pengusung. Di samping itu transakasi mahar politik biasanya paling rawan terjadi pada last minute pencalonan di KPU dan melibatkan koalisi parpol.

Fenomena adanya mahar politik tidak sepenuhnya terjadi dalam beberapa kasus pencalonan. Bahkan ada kandidat yang punya popularitas dan elektabilitas justru didanai oleh parpol pengusung dan bukan sepenuhnya bersumber dari calon yang diusung. Mahar politik tidak ada dalam proses pemberian rekomendasi  kalau partai memperkirakan  kadididat punya nilai jual tinggi.

Memang tidak bisa dibantah soal keberadaan mahar politik. Mahar politik tak obahnya seperti bahan bakar dan oli mesin yang urgen bagi berputarnya infrastruktur parpol dengan baik. Disamping demokrasi kita sudah terlanjur masuk dalam pusaran arus kapitalistik yang membutuhkan biaya politik besar. Konsekuensi dari sistem semacam itu membuka pintu bagi terjadinya praktik traksaksional, dimana hukum ekonomi berlaku.

Parpol yang seharusnya lebih mengedepankan ideologi bukan berubah nenjadi pragmatis. Alih-alih membangun ideologi yang kuat di internal partai, justru yang terjadi sebaliknya. Ideologi partai tidak lagi menjadi penting. Nilai luhur politik – kebaikan serta kemaslahatan dipinggirkan. Ideologi parpol lalu dikorbankan untuk kepetingan pragmatis jangka pendek.

Demokrasi yang dipraktikan dalam perhelatan Pilkada ke Pilkada dan Pemilu ke Pemilu masih hanya sebatas menghasilkan hal-hal yang sifanya “prosedural”, bukan pada hal-hal  “substansial” – yang memberikan mamfaat bagi penguatan sistem bernegara dan berbangsa sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

Uang menjadi sesuatu yang sangat menentukan dalam demokrasi kita, karena ada banyak orang di internal partai dari pusat sampai ke daerah yang memerlukannya plus calon yang membutuhkan rekomendasi untuk maju di Pilkada. Termasuk keberadaan makelar politik, Timsukses dan rakyat yang harus “disogok” agar mau memilih calon yang diusung parpol. Semua itu jelas memerlukan uang dan itu fakta yang kita hadapi hari ini.

Posted by: effanzulfiqar | January 4, 2018

Fenomena TNI/Polri di Pilkada

Pilkada 2018 kali ini cukup menarik dengan kehadiran beberapa jenderal TNI/Polri aktif yang maju sebagai calon gubernur, plus berpangkat perwira yang mencalon sebagai bupati/walikota.  Sebelumnya ada nama Agus Yudhoyono yang mundur dari TNI –  mencalon sebagai gubernur di Pilkada Jakarta 2017 lalu, meskipun belum menang.

Dari beberapa nama jenderal yang ramai disebut akan masuk bursa calon gubernur salah satunya Edy Rahmayadi yang menjabat Pangkostrad. Edy sudah dipastikan akan maju sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara berpasangan dengan Musa Rajekshah sebagai bakal calon wakil gubernur di Pilkada 2018. Pasangan ini diusung koalisi partai Gerindra, PKS dan PAN.

Di Pilkada Provisi Riau, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung pasangan Syamsuar-Edy Natar Nasution. Syamsuar yang masih menjabat sebagai Bupati Siak dicalonkan sebagai bakal calon gubernur ini akan dipasangkan dengan Brigadir Jenderal Edy Natar yang masih menjabat sebagai Komandan Komando Resort Militer 31/Wirabima, Riau. PAN akan berkolasi dengan PKS dan Gerindra.

Jenderal lain yang berasal dari Polri yang sudah pasti akan mencalon sebagai gubernur adalah Irjen Murad Ismail, Kepala Korps Brimob yang maju dalam pemilihan Gubernur Maluku. Murad Ismail berpasangan dengan Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno dan keduanya  diusung koalisi PDIP, PPP dan Nasdem.

Adapun Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw batal mencalon, karena lebih memilih berkonsentrasi di Polri. Kini tinggal Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Anton Charliyan dan belum jelas partai politik yang akan mengusung mereka sebagai calon gubernur. Sedangkan Kepala BNN,  Komjen Budi Waseso dikabarkan bakal berpasangan dengan Ganjar Pranowo di Pilkada Jawa Tengah.

Ada juga nama Mayor Infantri David Suardi perwira TNI yang ikut mencalon di Pilkada Kota Bengkulu lewat jalur perseorangan. Termasuk AKBP Ilyas yang juga maju lewat jalur perseorangan sebagai calon Wakil Walikota di Pilkada Baubau. Nama lainnya, Brigjen (Pol) Siswandi di Kota Cirebon tapi belum jelas partai politik yang mengusungnya.

Terkait dengan ramainya jenderal dan perwira aktif TNI/Polri maju dalam bursa calon kepala daerah, muncul pertanyaan apakah mengindikasikan kecenderungan akan kembalinya institusi ini di ranah politik praktis? Pertanyaan lain, apakah keterlibatan anggota TNI/Polri itu tidak akan mengganggu netralitas yang seharusnya dipertahankan?

Kedua pertanyaan di atas muncul bisa jadi karena adanya semacam rasa trauma akan keterlibatan TNI/Polri (waktu itu masih masuk dalam struktur TNI) dalam politik praktis. Dimana unsur TNI/Polri hampir menduduki semua jabatan publik, baik di lembaga eksekutif, legislatif dan judikatif padahal mereka masih berstatus militer aktif.

Regulasi jelas mengatur tentang netralitas dan profesionalisme TNI/ Polri di dalam Pilkada dan Pemilu. Tapi tidak menjadi masalah sepanjang mereka tidak ada melanggar regulasi. Karena menjadi hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih,  bila mereka bisa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan regulasi di antaranya mundur dari jabatan sebelum penetapan sebagai calon di KPU.

Tentunya dengan mundur permanen sebagai anggota TNI/Polri tidak dapat dikatakan melanggar netralitas yang harus dijungjung. Kecuali mereka hanya mundur pada saat mendaftar saja atau tidak terpilih kemudian aktif kembali. Adapun kekuatiran keterikatan kuat mereka dengan korps sulit dihilangakan, itu merupakan sesuatu yang wajar saja karena  tak ada yang dilanggar mereka.

Keberadaan anggota TNI/Polri di Pilkada sah-sah saja, tidak harus diperdebatkan, apalagi ada rasa ketakutan yang berlebihan akan kembali ke era Orde Baru. Jangan pula disebut mereka melanggar nilai kepantasan dan kepatutan. Karena rakyat yang memilih, siapa yang layak untuk itu. Kalau rakyat menginginkan, tidak ada yang bisa menentang pilihan itu dengan argumentasi apapun.

Dengan majunya para calon berlatar belakang militer/polisi sebenarnya menjadi test case terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap dua institusi itu. Kalau ternyata mereka terpilih, menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI/Polri masih begitu baik. Ini juga pembuktian di antara  kedua institusi, mana yang lebih dipercaya masyarakat.

Majunya para jenderal dan perwira TNI/Polri di Pilkada, menjadi bukti minimnya kader yang mumpuni di internal partai politik sendiri, sehingga harus mengusung yang bukan kadernya. Artinya partai politik bisa dikatakan sudah gagal dalam melakukan proses kaderisasi yang sejatinya menjadi salah satu fungsi partai politik dan kondisi seperti ini sudah terjadi dari Pilkada ke Pilkada dan Pemilu ke Pemilu.

Kekuatiran lain dengan majunya para perwira tinggi/menengah tersebut, bakal terjadinya  kecurangan karena adanya penekanan untuk memilih calon yang berasal dari TNI/Polri, sehingga berpeluang terjadinya politik transaksional – sangat  diragukan kebenarannya. Karena kekuatiran semacam itu juga tidak beralasan, semua colon tetap berpeluang melakukan politik transaksional sekalipun berlatar belakang sipil.

Sekaitan dengan kekuatiran-kekuatiran tersebut, Ketua Bawaslu Mochammad Afifuddin sudah menghimbau agar para petinggi di TNI/Polri, yang ingin berkontestasi di Pilkada 2018 tidak sedini mungkin menyosialisasikan diri sebelum mundur dari jabatannya. Misalnya dengan curi start  melakukan  pencitraan diri dalam berbagai aktivitas dengan mendompleng jabatannya.

Himbauan itu sangat tidak elok dan fair, kalau dialamatkan hanya untuk yang berlatar belakang TNI/Polri yang akan maju di Pilkada. Sementara calon petahana secara nyata sudah curi start dengan pencitraan diri sejak awal.  Memasang baliho, spanduk di banyak tempat dan mensosialisasikan diri dengan menggunakan fasilitas pemerintah (?)

Seharusnya keterlibatan para jenderal dan perwira militer/polisi maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada tetap dilihat dari sisi positif – memberi warna demokrasi di tingkat lokal. Di samping pembuktian adalah menjadi hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih yang diakui sebagai hak azasi. Bukannya diperdebatkan, apalagi dituding sebagai keinginan militer/polisi untuk berkuasa kembali seperti di masa OrdeBaru.

Keterlibatan mereka dalam perhelatan Pilkada akan memberi warna dan nuansa baru, karena rakyat diberi pilihan yang lebih beragam untuk memilih sosok yang lebih pantas menurut mereka menjadi pemimpin lima tahun kedepan. Ini juga menjadi tawaran alternatif bagi pemilih yang selama ini terus disodorkan calon yang berlatar belakang sipil dan setelah terpilih ternyata sarat dengan banyak masalah.

(Dimuat di harian WASPADA – Medan, Senin 8 Januari 2018 dengan judul yang sama)

Posted by: effanzulfiqar | November 30, 2017

Muhammadiyah Dalam Praktik Kebinekaan

Dalam menyambut Milad  ke-108 H/105 M Muhammadiyah yang jatuh pada tanggal 18 November 2017 ini diusung tema : “MEREKAT KEBERSAMAAN”. Yang melatar belakangi pengangkatan tema tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi sosial politik yang sedang terjadi di Negeri ini. Dimana bangsa ini sepertinya sedang berada di tepi jurang yang mengancam rasa persatuan dan kebersamaan sebagai satu bangsa – Indonesia.

Bagaimana tidak pra dan pasca Pilkada Jakarta muncul polemik panjang di tengah-tengah masyarakat terkait dengan ke Indonesian, Pancasila, Kebinekaan, toleransi dan NKRI. Bahkan tidak jarang muncul praktik-praktik yang sangat bertentangan dengan semangat persatuan dan kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan bangsa ini. Ruang publik terasa begitu sesak dengan berbagai bentuk intoleransi, persekusi, intidimidasi, hujatan dan caci maki  yang merembet sampai ke media sosial.

Satu sama lain saling menuding, ada satu kelompok yang merasa sangat Indonesia,  Pancasilais, toleran, pluralis. Lalu, seenaknya menuding kelompok lain tidak Indonesia, tidak Pancasilais, tidak toleran dan anti kebinekaan. Ironisnya, di antara sesama Muslim juga terjadi pelarangan, penghadangan dan pembubaran pengajian dengan alasan isi ceramah dan penceramah tidak Pancasilais, tidak toleran dan  anti NKRI.

Sangat berbahaya bila satu sama lain saling mengklaim dan merasa paling Indonesia, Pancasilais, toleran dan seterusnya. Faktanya, mereka yang kerap menyebut kata-kata itu tak lebih dari wacana, retorika dan pepesan kosong yang tak ada bukti outentikya. Kita berharap polemik dan klaim dengan menggunakan kata-kata bersayap itu dihentikan karena hanya akan memperlebar dan mengacam persatuan dan kesatuan bangsa.

Muhammadiyah sendiri sepertinya lebih banyak diam dan tidak terlalu banyak terlibat dalam polemik tersebut. Bagi Muhammadiyah perdebatan soal itu sangat tidak produktif untuk mewujudkan Islam yang berkemajuan. Apalagi ikut-ikutan latah menuding satu kelompok dengan lebel anti NKRI, anti kebinekaan, anti Pancasila dan seterusnya.

Muhammadiyah lebih suka berkerja dalam sunyi mempraktikan Pancasila, toleransi, kebhinekaan dan NKRI dengan outentik.  Dengan kiprah nyatanya, Muhammadiyah telah mempraktikan semua itu. Karena bagi Muhamammadiyah jauh lebih penting mempraktikan semua itu secara outentik dari pada hanya sebatas dibicarakan dalam ruang seminar – atau menjadi retorika belaka tanpa pembuktian nyata dalam praktik.

Lebih penting dari semua itu, konsepsi toleransi dan kebhinekaan harus dibumikan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa tanpa harus banyak berpolemik, berretorika dengan mengumbar kata – apalagi mengklaim paling Indonesia, Pancasilais, toleran dan pluralis. Dan itulah yang selama ini menjadi spirit Muhammadiyah membangun bangsa dan Islam yang berkemajuan di tengah-tengah perbedaan.

Amanat Muktamar Muhammadiyah mewujudkan persatuan, kemajuan dan merajut kebangsaan di dalam perbedaan yang bersinergi sebagai modal besar bangsa yang harus dikelola dengan baik untuk kebesaran bangsa yang pluralis ini. Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah tegas menyebutkan : “Muhammadiyah menerima pluralitas agama tetapi menolak pluralisme yang mengarah pada sinkretisme, sintesisme, dan relativisme.

Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, menyebutkan apa yang dipraktikan Muhammadiyah dalam gerakannya dengan istilah toleransi outentik, penghargaan atas perbedaan yang tulus dan jernih dalam kehidupan sehari-hari – bukan insidental apalagi berbau politis.  Untuk itu Muhammadiyah telah mempraktikan nilai-nilai Pancasila,  kebhinekaan dan tolerasi dengan outentik lewat schooling (pendidikan), feeding (pelayanan sosial), dan healing (rumah sakit/kesehatan).

Di SMA Muhammadiyah di Ende  – Nusa Tenggara Timur, sebanyak 2/3 peserta didiknya beragama Katolik. Demikian juga SMP Muhammadiyah di Serui Teluk Cenderawasih Papua dan SMA Muhammadiyah di Putussibau Kalimantan Barat mayoritas peserta didiknya bukan Muslim. Bukti keseriusan Muhammadiyah mempraktikan Kebhinekaan termasuk dengan menyiapkan guru agama Kristen/Katolik dan tidak mewajibkan memakai jilbab bagi siswa yang non-Muslim.

Kebinekaan dan toleransi outentik juga dipraktikan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi di Wilayah Indonesia Bagian Timur. Ada empat PTM di Papua dan Papua Barat, yaitu Universitas Muhammadiyah Sorong, STIKIP Muhammadiyah Sorong, STIKIP Muhammadiyah Manokwari, STIKOM Muhammadiyah Jayapura. Sedangkan  di Nusa Tenggara Timur ada Universitas Muhammadiyah Kupang dan IKIP Muhammadiyah Maumere.

Keenam Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu mayoritas mahasiswanya  non-Muslim. Proses perkuliahan berlangsung dengan aman tak ada konflik sekalipun ada perberdaan kepercayaan di antara mahasiswa. Hebatnya, mereka yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada Muhammadiyah. Sekalipun mereka diwajibkan mempelajari Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK) yang memberi pemahaman tentang Islam secara benar.

Kalangan mahasiswa non Muslim sama sekali tidak merasa terbebani apalagi terpakasa harus belajar mata kuliah AIK. Bahkan kalangan mahasiswa non Muslim begitu fasih menyanjika lagu “Sang Surya”, mars Muhammadiyah. Artinya, tidak ada sedikitpun kekuatiran dikalangan komunitas non Muslim, Muhammadiyah akan mengerus keyakinan beragama anak-anak mereka dan menganggap perbedaan agama sebagai masalah yang harus terus dipertentangkan.

Alih-alih menjadi sumber konflik antar umat beragama yang berbeda, justru keberadaan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemanusiaan  yang dikelola Muhammadiyah selama ini telah menjadi  jembatan yang menghubungkan antara komunitas agama yang berbeda. Muhammadiyah bahkan bisa membangun ruang damai antar ummat yang berbeda agama secara nyata dalam bingkai kebinekaan.

Dan semua itu dilakukan Muhammadiyah dalam bentuk aksi nyata dan tidak  dimaksudkan untuk mendapat lebelisasi sebagai organisasi paling “Indonesia dan Pancasilais”. Muhammadiyah tidak pernah fokus mengejar dan terlibat kepentingan politik sesaat. Muhammadiyah lebih berkhidmat pada pencerdasan dan pencerahan kehidupan umat dan bangsa lewat berbagai aksi nyata di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai keyakinan yang berbeda sekalipun.

Fokus gerakan Muhammadiyah dipraktikan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Dengan fokus gerakan seperti itu Muhammadiyah bisa terus eksis mewujudkan dakwah dan tajdid pencerahan menuju terbentuknya keadaban bangsa yang berkemajuan. Muhammadiyah melalui tiga gerakan tersebut secara nyata mampu mewujudkan kohesitas dan harmonisasi di lingkungan masyarakat yang mayoritas bukan Islam. Muhammadiyah mampu membuka sekat-sekat yang selama ini menjadi pembatas karena keyakinan berbeda dengan mewujudkan kedamaian, inklusif dan toleransi nyata.

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar dan tertua di Indonesia mampu mencerminkan Islam yang rahmatallil ‘alamin di daerah-daerah  mayoritas penduduknya non muslim. Muhammadiyah kini berusia 108 H/105 M tahun, kehadirannya tak obahnya bagai mentari yang terus menyinari seluruh isi bumi tanpa membeda-bedakan.  Muhammadiyah tidak pernah mengklaim sebagai ormas yang paling Pancasilais, pluralis, toleran dan  moderat.   Muhammadiyah lebih memilih aksi nyata dan menunjukkan secara konkrit Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.

Muhammadiyah tetap konsisten untuk mengajak umat Islam memahami kemajemukan agama dan keberagamaan dengan mengembangkan tradisi toleransi dan koeksistensi tanpa harus mengusik keyakinan masing-masing. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Pedoman Hidup Islami bagi warga Muhammadiyah mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, tetangga dan anggota masyarakat lainnya dengan memelihara hak dan kehormatan, baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Wallahu a’lam bil-shawab.

Older Posts »

Categories