Posted by: effanzulfiqar | January 13, 2017

Pemilukada, Dinasti Politik dan Korupsi

Operasi tangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi semakin memperkuat asumi tidak berbanding lurusnya hasil pilkada dengan lahirnya pemimpin yang berintegritas. Sri menjadi contoh kasus untuk yang kesekian kalinya kepala daerah produk pilkada tertangkap KPK dalam kasus korupsi.

Sri juga menjadi contoh kasus kepala daerah yang mewarisi dinasti politik yang melibatkan anggota keluarganya dalam kasus korupsi. Sebelumnya ada terpidana Ratu Atut Chosiyah, bekas Gubernur Banten, terpidana Fuad Amin mantan Bupati Bangkalan, Atty Suharti Tochija Walikota Cimahi dan Yan Anton Ferdian Bupati Bayuasin.

Sri juga menjadi bukti bagaimana pilkada hanya menghasilkan kepala derah dari dinasti politik yang rentan dengan perilaku korup. Sri merupakan penerus kekuasaan di Klaten, dimana suaminya Haryanto Wibowo pernah menjadi Bupati (2000-2005). Klaten menjadi salah satu daerah di Indonesia yang dikuasai dua dinasti suami isteri selama 20 tahun. Adapun wakil Bupati sekarang Sri Mulyani adalah istri Bupati Sunarna, yang menjabat dua periode (2005-2015).

Catatan Kementerian Dalam Negeri hingga awal tahun 2016, tercatat ada sekitar 65 daerah mempraktikan dinasti politik. Semua dinasti politik tersebut merupakan produk pilkada. Dimana dinasti politik tersebut selama dua periode memegang kekuasaan. Kemudian disiapkan penerus dinasti – istri, anak, saudara, menantu atau yang ada hubungan pertalian bersifat vertikal dan horizontal. Tujuannya sudah tentu untuk mempertahankan eksistensi dinasti yang dibangun bertahun-tahun, terutama mempertahankan sumber-sumber ekonomi keluarga.

Sementara itu, birokrasi di daerah sudah dikuasi penuh setelah dua kali menjadi penguasa dan ini menjadi sumber keuangan untuk menopang dinasti yang dibangun secara turun temurun. Seperti halnya Sri yang memperdagangan jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Klanten. Disinyalir praktik seperti ini juga sudah berlangsung cukup lama di lingkungan Pemeritah Daerah lainnya.

Dinasti politik yang merupakan produk dari pilkada yang digulirkan sejak tahun 2005 makin tumbuh subur dalam sistem oligarkis. Kondisi parpol yang oligarkis memudahkan para elit lokal yang sedang berkuasa untuk mendorong calon dari keluarganya sendiri untuk maju dalam pilkada. Dinasti politik sudah pasti mewariskan jaringan politik dan modal yang cukup besar dan luas. Tentunya ini memerlukan modal yang tidak sedikit, maka melanggengkan dinasti politik menjadi keharusan.

Seharusnya kita bisa belajar dari sejarah perjalanan bangsa ini yang telah memberikan bukti kuat praktik politik dinasti tidak pernah mensejahterahkan rakyat. Justru sebaliknya hanya mensejahterahkan lingkaran yang berada di sekitar dinasti. Dinasti politik juga hanya menjadi sumber koluasi, korupsi dan nepotisme dan hanya memberikan keuntungan terbatas bagi mereka yang berada di pusaran dinasti politik.

Praktik demokrasi prosedural dari pilkada ke pilkada juga menjadi ladang subur tumbuh kembangnya dinasti politik. Sayangnya, masyarakat yang punya hak pilih di daerah sepertinya tidak merasa itu sesuatu yang salah, sehingga keberlanjutan dinasti politik di daerah bisa tetap bertahan dan diwariskan secara turun temurun.

Dalam jangka panjang jika dinasti politik tidak dilawan, maka akan sulit digantikan karena mereka sudah terlanjur menguasai birokrasi dan sumber-sumber ekonomi. Artinya kalaupun dinastinya sudah runtuh, tapi kekuatan politik dan korporasi yang dibangun bertahun-tahun akan tetap kuat. Dan akan muncul kembali – sepanjang yang berlaku masih demokrasi prosedural dalam penyelenggaraan pilkada.

Pemilih menjadi kelompok yang paling bertanggung jawab untuk memangkas dinasti politik. Partai politik yang diharapkan tidak mengusung calon kepala daerah yang berasal dinasti politik, justru berlomba-lomba mencalonkannya. Dalam hal ini partai politik memberikan konstribusi besar dalam melenggengkan dinasti politik di daerah.

Faktanya partai politik lebih nyaman memilih calon yang berasal dari dinasti politik untuk maju dalam konstestasi pilkada. Alasannya, calon kepala daerah dari dinas politik memiliki dua kekuatan – modalitas dan popularitas sebagai petahana. Dua kekuatan itu yang menjadi daya tarik parpol untuk mengusung mereka di tengah keterbatasan kader-kadaer di internal sendiri.

Kalkulasi kekuatan modal dan popularitas menjadi pilihan utama partai politik dalam mengusung pasangan calon dan soal integritas tidak terlalu penting. Partai politik memang lebih diuntungkan mengusung calon kepala daerah dari dinasti politik, karena besarnya modalitas yang dimiliki, di samping popularitas karena sudah lama berkuasa di daerah.

Sudah pasti yang terjadi adalah bentuk hubungan simbiosis mutualisme. Keuntungan lain bagi partai politik, mesin partai tidak perlu terlalu banyak menghabiskan energi. Kondisi di internal partai politik yang demikian ini sudah pasti akan sulit mengubah model sistem pencalonan yang ada selama ini. Partai politik lebih mementingkan kekuatan modalitas dan popularitas dibandingkan dengan integritas dan kualitas calon kepela daerah yang diusung dalam pilkada.

Hal lain, langsung atau tidak langsung Mahkamah Konstitusi turut andil dalam melanggengkan dinasti politik dengan putusannya Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan pelarangan politik dinasti di Pasal 7 huruf r UU No.8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Alasan MK, larangan bagi keluarga tertentu untu mencalonkan diri sebagai kepala daerah bertentangan dengan Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK tersebut, boleh jadi telah membuka ruang yang lebih luas bagi hidup suburnya dinasti politik di negeri ini. Melegalkan dinasti politik merupakan kemunduran dalam konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Lalu bagaimana dengan pilkada serentak 2017 ? Ternyata dinasti politik masih terus berjaya, sebagaimana pilkada serentak 2015. Meskipun issu untuk tidak memilih kepala daerah yang berasal dari dinasti politik lebih kuat gemanya pada pilkada serentak 2015 dibandingkan 2017 ini.

Pada pilkada serentak yang akan digelar 15 Februari 2017 menurut Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono dinasti politik masih mewarnai pesta lima tahunan tersebut. Katanya dari 101 daerah peserta pilkada terdapat 58 pasangan calon kepala daerah yang terindikasi politik di¬nasti, baik istri, anak, menantu, saudara, ipar, paman atau bibi yang semua memiliki konflik kepentingan dengan petahanan.

Antara lain, ada Dodi Reza Alex, putra sulung Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, mencalon jadi Bupati Musi Banyuasin berpasangan dengan Beni Hernedi. Hebatnya mereka berdua diusung 11 partai yang ada di DPRD Musi Banyuasin. Di Kabupaten Pringsewu – Lampung ada nama Siti Rahma yang merupakan anak kandung Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri yang berpasangan dengan Edi Agus Yanto.

Di Kota Batu, Istri Wali Kota Batu sebelumnya, Eddy Rumpoko, Dewanti Rumpoko ikut meraimakan Pilkada Kota Batu dengan menggandeng Punjul Santoso, Wakil Wali Kota Batu periode 2012-2017. Adapun Andika Hazrumy, anak mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, menjadi calon Wakil Gubernur Banten, mendampingi Wahidin Halim mantan Wali Kota Tangerang periode 2003-2013 yang menjadi bakal calon gubernur Banten.

Sementara di Kalimantan Barat, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Karolin Margret Natasa, putri Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menjadi peserta Pilkada Kabupaten Landak berpasangan dengan petahana Wakil Bupati Heri. Ayahnya Cornelis dulunya Bupati Kabupaten Landak sebelum menjadi Gubernur Kalimantan Barat. Koralin juga menjadi calon tunggal di Pilkada Kabupaten Landak.

Mengutip Ari Dwipayana yang menyebut, tren politik kekerabatan atau politik dinasti sebagai gejala neopatrimonialistik. Yang sudah lama berakar secara tradisional dengan sistem patrimonial, dimana regenerasi politik lebih didasarkan pada ikatan genealogis semata, ketimbang merit system yang mengedepankan kapasitas dan kapabilitas individu.

Senada dengan itu, Gaetano Mosca dalam bukunya, The Rulling Class menuliskan bahwa setiap kelas berkuasa selalu menunjukkan kecenderungan kuat untuk membangun suatu tradisi politik dengan model pewarisan turun temurun (hereditary). Praktik seperti ini kini sedang terjadi dalam perhelatan pilkada yang akan terus berulang dari pilkada ke pilkada. Pilkada sesungguhnya telah menjadi landang subur tumbuh dan berkembangnya dinasti politik di negeri ini yang memberikan peluang terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme di daerah.

Posted by: effanzulfiqar | November 16, 2016

Muhammadiyah dan Gerakan Kembali Bertani (Catatan Untuk Milad ke 104)

Dalam rapat kerja nasional, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM–PP) Muhammadiyah di Sleman, Yogyakarta selama tiga hari, tanggal 11-13 Maret 2016 beberapa bulan yang lalu. Telah dicanangkan “Gerakan Kembali Bertani dan Penanaman Singkong Kingkong”. Acara ini dirangkai dengan melakukan penanaman singkong jenis kingkong secara simbolis di Desa Jelol, Beji, Patuk Gunung Kidul, Yogyakarta.

Sebagaimana diketahui bahwa MPM PP Muhammadiyah merupakan majelis yang bersentuhan langsung dengan kaum mustadl’afin di basis-basis Muhamadiyah. MPM dalam aktivitas kerjanya didukung banyak pakar sebagai konsultan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, tanah, dllnya. Para konsultan inilah yang mendampingi MPM untuk berbuat lebih banyak dalam pemberdayaan umat dan warga Muhammadiyah khususnya.

Kiprah dan peran MPM di semua tingkatan sangat penting artinya dalam memutus rantai kemiskinan. Harus diingat bahwa warga Muhammadiyah bukanlah semuanya memiliki status ekonomi yang mapan. Dan mayoritas dari mereka adalah petani sederhana yang masih memerlukan bimbingan, pendampingan dan fasilitasi sehingga mereka bisa keluar dari kemiskinan yang menjerat.

Muhammadiyah bila dilihat dari perkembangannya kini, semestinya tidak lagi semata hanya fokus di bidang pendidikan dan aktivitas sosial lainnya. Kalau boleh dikatakan gerakan di kedua bidang ini sudah cukup baik perkembangan dan kemajuannya. Faktualnya Muhammadiyah dapat dikatakan yang terbesar assetnya di Indonesia dikedua bidang ini dibandingan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Mengingat Muhammadiyah memiliki banyak Perguruan Tinggi (PT) dengan Fakultas Pertanian dan Peternakan seharusnya sudah bisa lebih memfokuskan diri untuk ikut serta menggelorakan agenda gerakan bertani kembali sebagaimana yang telah dicanangkan MPM-PP Muhammadiyah. Hemat saya gerakan ini sangat penting artinya bagi upaya peningkatakan kesejahteraan warga Muhammadiyah sendiri.

Dalam hal ini kita berharap MPM Muhammadiyah di semua tingkatan dapat melibatkan PT yang memiliki Fakultas Pertanian dan Peternakan dalam gerakan bertani kembali tersebut. Sehingga PT Muhammadiyah tidak lagi hanya sebatas berwacana dan berteori di dalam kampus. Tapi bagaimana melahirkan inovasi-inovasi baru yang memberi mamfaat kepada umat dan warga Muhammadiyah khususnya.

Terkait dengan peran PT Muhammadiyah mempunyai peran strategis bukan hanya sebagai lembaga pendidikan semata. Tetapi juga lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang sudah pasti bisa ikut berperan dalam meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pertanian melalui gerakan kembali bertani tentunya berkerja sama dengan MPM Muhammadiyah di semua tingkatan.

Hemat saya banyak konstribusi yang bisa diberikan PT Muhammadiyah terkait dengan gerakan kembali bertani tersebut. Diantaranya bisa memberikan konsultasi tentang penerapan teknologi pertanian dan peternakan di lapangan yang bersifat tepat guna. Demikian juga dengan memberikan pelatihan teknologi pertanian dan peteranakan yang bersifat praktis. Termasuk ikut serta memberikan pendampingan dalam penerapan teknologi pertanian dan peternakan.

Senada dengan gerakan yang dipelopori oleh MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hal yang sama juga sudah pernah dilontarkan Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) Bambang Wijanarko akan arti penting peran aktif Muhammadiyah di sektor pertanian. Menurut Bambang, potensi ekonomi pertanian Indonesia sangat luas, namun karena tiadanya kebijakan yang terintegrasi dari hulu dan hilir menjadikan manajemen pertanian di Indonesia berantakan

Menurutnya, JSM yang merupakan kumpulan para pengusaha Muhammadiyah akan terjun langsung dalam pembangunan pertanian, diantaranya adalah dengan strategi membangun kampung-kampung Agro Muhammadiyah (AgroMu) secara integratif baik penyediaan pupuk, obat-obatan, bibit yang berkualitas dan pemasaran. Bahkan lebih jauh Bambang menginginkan JSM mampu memberikan sumbangsih dan sekaligus garda terdepan dalam pembangunan pertanian di negeri ini.

Sekaitan dengan hal tersebut sudah sepatutnya dalam peringatan Milad 104 tahun Muhammadiyah yang akan diperingati tanggal 18 November ini. Muhammadiyah bisa menguatkan komitmennya untuk lebih berorientasi kepada kegiatan-kegiatan pemberdayaan ummat lewat gerakan bertani kembali melalui pendekatan yang mengintegrasikan bidang pertanian dan peternakan.

Untuk itu sangat diperlukan adanya komitmen dan kerjasama, kolaborasi, dan sinergi yang serius yang melibatkan MPM di setiap wilayah, daerah sampai ke ranting dengan PT Muhammadiyah yang memiliki Fakultas Pertanian dan Peternakan dan pihak-pihak lain yang berada di luar Muhammadiyah sendiri yang memiliki komitmen dan keperdulian terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan peternakan.

Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan dasar utama manusia salah satunya adalah pangan. Tentunya berjihad di bidang pangan menjadi sesuatu yang sangat prinsipil dan penting bagi keberdaan organisasi Muhammdiyah yang mengusung gerakan yang berkemajuan dan mencerahkan. Artinya, berkemajuan dan mencerahkan dalam gerakan kembali bertani mulai dari tingkat lokal, regional dan nasional.

Bagaimana tidak Muhammadiyah bila mampu melakukan gerakan bertani kembali secara masal di lingkungan warga Muhammadiyah sendiri ini akan memperkuat ketanahan pangan yang sedang dalam kondisi memprihatinkan di tengah derasnya serbuan impor beras dan komoditas pertanian lainnya.

Sampai hari ini masalah ketahanan pangan tetap merupakan isu krusial di Negeri ini. Kondisi ini semakin diperparah dengan terjadinya peralihan fungsi tanah-tanah pertanian menjadi lokasi bisnis dan industri. Di samping semakin berkurangnya pekerja di sektor pertanian karena dianggap tidak menjanjikan kehidupan yag lebih baik dengan bekerja sebagai petani.

Bila kondisi ini terus berlanjut, tidak mustahil dalam 10 tahun ke depan bencana ketahanan pangan akan menjadi sebuah kenyataan pahit yang dihadapi rakyat Indonesia. Untuk itu peran Muhammadiyah menjadi sangat penting sebagaimana yang telah dicanangkan MPM-PP Muhammadiyah untuk mengelorakan dan membudayakan gerakan bertani kembali.

Tidak ada salahnya bila Muhammadiyah mampu menjadi pendorong, inisiator dan pelaku dalam gerakan bertani kembali. Demikian juga dalam merubah mind set masyarakat yang salah selama ini. Karena sudah terlanjur menilai pekerjaan sebagai petani dan bertani sebagai pekerjaan yang dianggap rendah dan tidak menjanjikan apa-apa bila dibandingan dengan sektor pekerjaan lainnya.

Bahkan menjadi petani dan bertani selalu dikonotasikan sebagai pekerjaan masyarakat marginal pedesaan yang identik dengan kemiskinan dan serba kekurangan. Padahal tidak demikian halnya bila pekerjaan tersebut benar-benar ditekuni dan dilakukan secara profesional dan modern.

Pola pemikiran yang salah dalam menilai pekerjaan petani ini juga sudah semestinya bisa dirubah dan itu bisa dilakukan Muhammadiyah bila gerakan bertani kembali mampu digelorakan dalam lingkup organisasi Muhammadiyah sendiri pada awalnya, sebelum berubah menjadi gerakan nasional yang berkemajuan dan mencerahkan.

Sebagai catatan tambahan, di beberapa MPM Pimpinan Daerah Muhammadiyah sudah melakukan launching gerakan kembali bertani. Gerakan ini disambut dengan sangat antusias oleh warga Muhammadiyah sendiri. Pertanyaaannya bagaimana dengan kita di Sumatera Utara yang mempunyai lahan pertanian yang cukup luas dan berpotensi untuk menjadikan daerah ini sebagai lumbung pertanian.

Hal lain, MPM-PP Muhammadiyah sendiri sudah menyatakan komitmen untuk mendampingi, membantu dan memfasilitasi gerakan bertani kembali yang diprakarsai oleh MPM Muhammadiyah di daerah. Disadari atau tidak gerakkan bertani kembali yang dicanangkan MPM-PP Muhammadiyah merupakan bentuk gerakan berkemajuan yang mencerahkan bagi seluruh umat dan Muhammadiyah secara khsus.

Untuk itu mari kita lebih serius dalam bertani, karena pekerjaan ini termasuk ibadah dan mulia nilainya. Di samping nantinya keberhasilan kepeloporan Muhammadiyah sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan akan menjadi catatan sejarah tersendiri setelah sukses dalam bidang pendidikan dan aktivitas sosial lainnya. Kita memang tetap berharap Pemerintah dalam hal ini bisa merubah orientasi kebijakan di bidang pertanian dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada para petani.

Tentunya salah satu cara yang positif adalah dengan menutup kebijakan impor produk pertanian dengan ikut mendukung kebijakan pembangunan pertanian dengan memasyarakatkan gerakan kembali bertani sebagaimana yang telah dicanangkan MPM-PP Muhammadiyah. Selamat Milad Muhammadiyah ke 104. Maju dan jayalah untuk selamanya…

(Tulisan ini sudah dimuat di harian WASPADA, Jumat 18 Nopember 2016 dengan judul yang sama)

Posted by: effanzulfiqar | November 16, 2016

Menyoal Unit Satgas Saber Pungli di Daerah

Tanggal 21 September 2016, Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sesuai Perpres No 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dengan terbentuknya Satgas Saber Pungli akan diikuti pula pembentukan Unit Satgas Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Tugas Unit Satgas Saber Pungli nantinya yang ada di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sama, melaksanakan pemberantasan pungli di lingkungan kerja masing-masing. Terkait dengan pembentukan Unit Satgas Saber Pungli di internal pemerintah daerah tentunya ini sesuatu yang sangat positif, mengingat kronisnya praktik pungli yang terjadi selama ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.

Keputusan Menko Polhukam Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, menetapkan Unit Satgas Saber Pungli sudah terbentuk di internal pemerintah daerah dengan tenggat waktu 9 November 2016. Bila merujuk ketanggal batas waktu pembentukan tersebut, berarti kini sudah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten/kota Unit Satgas Saber Pungli.

Dihitung dari jumlah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sampai saat sekarang ada sebanyak 539. Artinya, akan ada sebanyak 539 Unit Satgas Saber Pungli di daerah. Bila dirinci akan terdapat 34 Unit Satgas Saber Pungli di internal pemerintah daerah provinsi, 412 Unit Satgas Saber Pungli di internal pemerintah daerah kabupaten dan 93 Unit Satgas Saber Pungli di internal pemerintah daerah kota.

Dengan terbentuknya Unit Satgas Saber Pungli di provinsi dan kabupaten/kota, maka peluang terjadinya pungli di sektor pelayanan publik makin kecil terjadi di daerah. Tugas Unit Satgas Saber Pungli sama dengan Satgas Saber Pungli, melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien. Bahkan, Unit Satgas Saber Pungli dapat melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, termasuk melakukan operasi tangkap tangan.

Yang menjadi pertanyaan, apakah pembentukan Unit Satgas Saber Pungli di provinsi dan kabupaten/kota akan efektif memberantas pungutan liar yang sudah terlanjur membudaya. Sosiologisnya pungli sudah dianggap sesuatu yang lazim dalam pelayanan publik. Sementara bagi penyedia jasa pelayanan, memberikan uang sudah dianggap pula sebagai sesuatu keharusan, bila ingin diberikan pelayanan yang cepat.

Bahasa yang kerap digunakan dalam konteks pelayanan publik selama ini adalah, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Artinya tanpa uang pelincin, maka jangan berharap akan ada pelayanan yang prima sebagaimana yang digadang-gadangkan sebagai wujud dari Revolusi Mental. Faktualnya pungli selama ini telah dijadikan sebagai sarana ‘pelicin’ dalam proses pelayanan yang memang sengaja dibuat berlarut-larut dan dipersulit.

Pungli dalam arti yang sederhana adalah pengenaan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum terkait dengan pemberian pelayanan. Jadi semua yang tidak ada dasar hukumnya untuk melakukan pemungutan sejumlah uang dikategorikan sebagai pungli. Makna pungli bisa menjadi sangat luas artiya, sepanjang pungutan itu tidak punya dasar hukum yang jelas, termasuk pungli yang dilakukan masyarakat dengan dalih apapun dikategorikan sebagai pungli.

Di lingkungan pemerintah daerah sendiri perangkat daerah yang paling rawan melakukan pungli adalah semua dinas daerah yang terkait dengan penerbitan izin atau pemberian rekomendasi. Terkait dengan hal tersebut tanggal 24 Oktober 2016 Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ, tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Instruksi tersebut ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota, isinya antara lain: Meningkatkan pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki risiko terjadinya pungli; Melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada masyarakat, antara lain dengan cara memasang spanduk “bebas pungli” pada seluruh unit kerja yang melakukan pelayanan.

Instruksi tersebut juga memerintahkan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota untuk segera melakukan secara berkesinambungan mencegah dan menghapus pungli, khususnya pada area: Perizinan; Hibah dan bantuan sosial; Pendidikan; Dana Desa; Pelayanan publik, Pengadaan barang dan jasa dan kegiatan lainnya yang mempunyai risiko penyimpangan.

Dengan adanya dua kebijakan di atas, mimpi masyarakat untuk tidak lagi mengeluarkan uang extra dalam mendapatkan pelayanan yang prima akan menjadi kenyataan. Pungli yang terjadi selama ini disadari atau tidak telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Praktik kotor ini juga menjadi faktor penyebab investor tidak mau berivestasi di daerah. Karena pungli menjadikan biaya investasi di daerah menjadi makin mahal.

Selama ini praktik pungli bisa langgeng dan susah memberantasnya karena pimpinan tidak melakukan pengawasan dan penindakan, malah sebaliknya membiarkan karena ikut menikmati rente dari praktik kotor itu. Seandainya pimpinan setiap unit, terutama kepala daerah perduli dengan masalah pungli tersebut, tidak diperlukan adanya Satgas di daerah. Tapi karena selama ini sudah terlanjur ikut menikmatinya, menjadi pura-pura bodah dan tidak tahu.

Terbentuknya Unit Satgas Saber Pungli di daerah diharapkan memang bisa menjadi momentum bersama untuk menjadikan lingkungan pemerintah daerah bersih – bebas dari pungli. Disadari sepenuhnya ini bukan pekerjaan mudah karena ini terkait dengan soal mental dan ‘mind set’ birokrat yang sudah terlanjur menganggap praktik pungli sebagai sesuatu yang biasa saja. Bukan dianggap sebagai pekerjaan kotor dan hina.

Diperlukan kesungguhan, kemauan politik, niat bak, kerja sama dan visi yang sama untuk memberantas praktik-praktik pungli terutama dari kepala daerah sendiri. Demikian pula dengan polisi yang diberikan tanggungjawab sebagai ketua pelaksana yang sudah kita tahu institusi Polisi juga bukan lembaga yang bersih dari praktik-praktik pungli selama ini.

Artinya sangat diperlukan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat dalam pemberantasan pungli – menjadikannya sebuah gerakan bersama yang berskala lokal, regional dan nasional. Yang lebih diperlukan adalah adanya komitmen kuat dari kepala daerah, legislatif dan tentunya penegak hukum dalam pemberantasan pungli tersebut.

Di sisi lain, peluang masyarakat untuk terlibat dalam pemberatasan pungli sudah terbuka lebar dengan adanya tempat pelaporan melalui laman http://www.saberpungli.id. Laporan juga bisa disampaikan ke 1193. Bahkan korban atau saksi pungli berhak melapor melalui call center 193. Artinya bila pemerintah daerah terkesan lambat dan tidak melakukan tidakan terhadap pelaku dan praktik-praktik pungli, bisa disampaikan langsung ke Satgas Saber Pungli dan yang lebih penting, identitas pelapor dirahasiakan.

Bila ini bisa terwujudkan, maka tidak mustahil upaya menyapu bersih pungli di semua lini pemerintahan di pusat dan daerah yang terkait dengan pelayanan akan dapat berhasil. Sebaliknya bila tidak terwujudkan komitmen tersebut, pembentukan Satgas Saber Pungli dan Unit Satgas Saber Pungli, tak lebih dari tebar pesona, menghabiskan anggran dan pengalihan issu dari kegagalan pemerintah dalam mengelolah dan mencipatkan Negara yang baik – bersih dari praktik-praktik korupsi, suap dan pungli. Semoga…

Posted by: effanzulfiqar | November 1, 2016

Cangkul Kok Diimpor

Kebijakan impor beras, gandum, jagung, daging dan buah-buahan sudah merupakan cerita lama yang sampai hari ini masih terus berlangsung. Tapi kebijakan impor cangkul dari Cina merupakan hal yang sangat luar biasa konyolnya dan terkesan merendahkan martabat bangsa Indonesia. Bagaimana tidak Negeri ini bisa buat pesawat terbang dan kapal laut, masa buat cangkul saja tidak bisa dan harus impor dari Cina.

Sangat ironis memang ketika kabar impor cangkul tersebut menghiasi media massa, sepertinya Negeri ini sudah benar-benar tak jelas fokusnya kemana. Sebagaimana diketahui BUMN – PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia ditunjuk pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mengimpor cangkul untuk diperdagangkan di Indonesia.

Adapun alasan yang digunakan sebagai dasar kebijakan impor cangkul tersebut adalah karena maraknya peredaran cangkul illegal di pasaran dan produksi lokal tidak mencukupi kebutuhan petani. Dua alasan ini terkesan dibuat-buat. Seharusnya kalau ada cangkul illegal yang beredar tentunya menjadi tugas pemerintah untuk memberantasnya, bukan sebaliknya menjadikan dalih pembenaran untuk melakukan impor cangkul besar-besaran.

Dan sangat tidak benar dan logis alasan yang digunakan karena beredar cangkul illegal, kemudian membuka kran impor cangkul dari Cina, seolah Negeri ini tidak bisa lagi membuat cangkul. Pertanyaannya apakah sesuatu yang sangat sulit dan memerlukan modal dan sumber daya yang tinggi untuk membuat cangkul? Jelas tidak, karena membuat cangkul tidak memerlukan mereka yang berpendidikan S-3 lulusan luar negeri.

Kalau alasan yang menyebut produksi cangkul dalam negeri tidak mencukupi untuk kebutuhan petani. Bukankan menjadi tugas pemerintah untuk mengenjot produksi cangkul di sentra-sentra industri rakyat atau menunjuk BUMN untuk memproduksi cangkul yang sudah jelas tidak memerlukan teknologi tinggi, dan bahan bakunya juga tersedia.

Atau mungkin pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa para pengrajin besi di sentaroro negeri sudah berpuluh tahun mengerjakan pembuatan cangkul di berbagai sentra industri kerajinan rakyat. Bahkan produksi mereka berlebih, masalah hanya karena tidak faham bagaimana pemasarannya. Ditambah dengan tidak adanya perhatian pemerintah untuk mengembangkan industri cangkul tersebut.

Sangat lucu bila yang dimpor cangkul buatan Cina yang sudah pasti hasil karya rakyat Cina sendiri. Kenapa bukan cangkul buatan anak negeri kita yang dikembangkan dengan memberikan permodalan dan keterampilan sehingga kualitas cangkul mereka bisa melebihi kualitas cangkul impor dari Cina. Seharusnya industri UKM yang memproduksi cangkul yang difasilitasi dan diproteksi bukan sebaliknya malah dimatikan dengan cara membuka kran impor cangkul dari Cina.

Terkesan pemerintah dengan kebijakan impor cangkul tersebut lebih mendorong perkembangan perekomian rakyat Cina dibandingkan dengan rakyatnya sendiri. Artinya kalau memang fokus dan konsisten terhadap upaya menggerakan perekomian rakyat mengapa bukan para pengrajin di sentra-sentra industri atau UKM yang didorong untuk membuat cangkul yang lebih berkualitas?

Sekali lagi dimana sulitnya membuat cangkul, bukan pekerjaan yang membutuhkan teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi. Agak janggal rasanya, kita bisa buat pesawat terbang tapi buat cangkul yang berkulitas tidak bisa. Aneh dan rada-rada lucu kebijakan impor cangkul tersebut.

Setelah 71 tahun kita merdeka dan 88 tahun memperingati Sumpah Pemuda, masak Republik Indonesia yang kita sebut sebagai salah satu negara agraris terbesar harus impor cangkul dari Cina. Sudah terlalu parah bangsa ini kalaulah harus impor cangkul dari Cina.

Artinya bagaimana kita berbicara dalam konteks persaingan global untuk produksi hasil-hasil pertanian yang lebih luas pasarnya, kalau masalah sepele untuk kebutuhan alat-alat pertanian saja seperti cangkul masih impor dari Cina? Terkesan kebijakan impor cangkul yang dilakukan pemerintah merendahkan bangsa dalam lingkup pergaulan internasional.

Patut dicurigai kebijakan impor cangkul dari Cina hanya untuk menguntungkan segelintir orang. Kalau alasan hanya karena banyak beredar cangkul illegal, sekali lagi sangat tidak masuk akal. Di samping memang teknologi pembuatan cangkul bukan memerlukan teknologi tinggi, jadi tidak harus impor.

Cukuplah kita mengimpor beras, gandum, jagung, buah-buahan dan daging sekalipun sebenarnya potensi kita berlebih. Hanya karena kebijakan yang tidak fokus dan jelas sampai hari ini kita masih impor terus. Jadi tidak perlu lagi ditambah dengan impor cangkul yang sebenarnya bukan kebutuhan yang bersifat strategis dan bangsa ini cukup mampu kalau hanya membuat cangkul. Memalukan….!!!!

(Tulian ini sudah dimuat di harian WASPADA dengan judul yang sama, Kamis 3 November 2016)

Posted by: effanzulfiqar | October 28, 2016

BUM Desa : Kenapa Tidak ?

Keberadaan UU No 6/2014 tentang Desa semakin mempertegas posisi Pemerintahan Desa sebagai pemerintahan terendah yang memiliki otonomi. Otonomi desa ini diperkuat lagi dengan keluarnya PP No 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa. Otonomi desa dalam praktiknya adalah kewenangan desa yang merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri.

Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Selain diberikan hak untuk mengatur secara utuh urusan rumah tangga sendiri sesuai kewenangan otonomi dimaksudkan. Pemerintah Desa juga mempunyai kewajiban untuk mampu secara berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan perekonomian dan pelayanan masyarakat sesuai kewenanagan dan potensi yang dimiliki desa.

Untuk mencapai tujuan memajukan perekonomian dan pelayanan masyarakat, maka desa harus punya strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dimaksudkan adalah bagaimana mengelola potensi dan kekayaan yang dimiliki desa untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat desa.

Salah satu strategi untuk mempercepat peningkatan ekonomi dan pelayanan masyarakat desa ialah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Bahkan dalam rangka kerja sama antar desa, dibolehkan dua desa atau lebih membentuk BUM Desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh dua desa atau lebih.

UU No 6/2014, PP No 43/2014 dan Permendes No.4/2015 menyebutkan pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa dimaksud membahas antara lain : pendirian sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola, modal usaha dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pendirian BUM Desa bertujuan meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

Tujuan lain dari pendirian BUM Desa untuk menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Dengan demikian dapat dikatakan keberadaan BUM Desa memberikan pengaruh signifikan bagai peningkatan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa itu sendiri.

Adapun yang menjadi pertimbangan pendirian BUM Desa adalah inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa, potensi usaha ekonomi, sumberdaya alam, sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa dan penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Terkait dengan bentuk BUM Desa yang didirikan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat tidak ada keharusan keseragaman secara nasional, tapi lebih pada karakteristik lokal masing-masing desa, termasuk potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap desa. Sedangkan pengaturan lebih lanjut tentang BUM Desa diatur melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Desa sebagai dasar legalitas berdirinya BUM Desa.

Menyangkut pengelolaan BUM Desa, Permendesa No. 4/2015 mengatur secara jelas dan detail pengelolaan teknis BUM Desa disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkatnya. Kalaupun memang isi Permendesa tersebut berlaku nasional, tapi dalam pelaksanaannya harus ada penyesuaian dengan kondisi lokal yang nantinya diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota berdasarkan keadaan alam, lingkungan dan budaya setempat.

Keberadaan BUM Desa diharapkan bisa menjadi lokomotif perekonomian desa yang memberi mamfaat bagi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi kekayaan desa. Faktanya peluang bagi keberhasilan BUM Desa untuk mengelolah dan memamfaatkan sumber-sumber kekayaan desa terbuka lebar dengan potensi yang cukup besar dan beragam.

BUM Desa bisa bergerak dalam bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayan umum (serving) kepada masyarakat, seperti usaha air minum, listrik desa, lumbung pangan dan sumber daya lolak dan teknologi tepat guna. BUM Desa juga bisa bergerak dalam usaha penyewaan (renting) untuk melayani kebutuhan masyarakat dan memperoleh Pendapatan Asli Desa dengan jalan penyewaan alat-alat transportasi/pertanian, peralatan pesta, gedung pertemuan dan tanah.

Usaha lain yang bisa dijalankan BUM Desa menjadi perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi jasa pembayaran listrik, PAM, telp, Pajak Kendaraan Bermotor dan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat dan jasa pelayanan lainnya.

Bisnis keuangan (financial business) salah satu usaha yang dapat dijalankan BUM Desa untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga rendah dibandingkan yang ditawarkan para rentenir/bank-bank konvensional. Tentunya dengan mendirikan bank desa/lembaga perkreditan desa/ lembaga keuangan mikro desa dan unit usaha dana bergulir.

Peluang usaha lain yang dapat dijalankan BUM Desa adalah menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan, seperti hasil-hasil pertanian, sarana produksi pertanian dan kegiatan bisnis produktif lainnya.

BUM Desa juga dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan. Kegiatan usaha bersama ini meliputi desa wisata yang mengorganisir rangakaian jenis usaha dari kelompok masyarakat dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Terkait dengan permodalan yang dibutuhkan Pemerintah Desa untuk mendirikan BUM Desa, dapat memamfaatkan Dana Desa, termasuk hibah yang diberikan Pemeritatah Daerah. Perusahaan swasta dan BUMN dapat juga membantu pendanaan BUM Desa sekaligus menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) atau PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang saat ini sudah banyak dilakukan.

Untuk mendirikan BUM Desa, sebenarnya bukan hal yang sulit sepanjang ada kemauan dan inisiatif yang berasal dari masyarakat desa dan kemauan Pemerintah Desa. Karena pendirian BUM Desa harus tetap berasal dari masyarakat desa sendiri berdasarkan semangat kekeluargaan, kegotongroyongan, kooperatif, partisipatif dan emansipatif masyarakat desa, meskipun bisa saja difasilitasi oleh Pemerintah Daerah pendiriannya.

Bila dilihat dari lambannya pembentukan dan tidak berkembangnya BUM Desa selama ini lebih banyak karena faktor tidak adanya kemauan politik (political will) pemerintah di semua tingkatan. Pemerintah sepertinya lebih berpihak kepada pemilik modal besar dari pada memfasilitasi BUM Desa agar bisa berkembang secara mandiri berdasarkan potensi yang dimiliki setiap desa.

Untuk lebih memaksimalkan pendirian BUM Desa seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus terus mendorong dengan cara memberikan hibah/akses permodalan, pendampingan teknis dan akses ke pasar dan memprioritaskan BUM Desa daam pengelolaan sumber daya alam desa.

Sedangkan Pemerintah Desa juga harus ikut terlibat penuh memberi penyadaran kepada masyaraat mamfaat dari pendirian BUM Desa. Keberadaan BUM Desa akan memberi peluang bagi Pemerintah Desa untuk memamfaatkan potensi sumber-sumber kekayaan desanya untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Older Posts »

Categories