Posted by: effanzulfiqar | June 9, 2011

Pilkada Tapteng : Kesalahan Yang Berulang

Tanggal 29 Oktober 2005, lima tahun yang lalu kantor KPU Tapanuli Tengah (Tapteng) ludes dibakar masa yang tidak puas dengan keputusan KPU Tapteng yang mencoret pasangan Roslila Sitompul dan Henri Jhon Hutagalung yang tidak lolos verifikasi karena masalah ijazah Roslila dengan alasan memiliki data tahun kelahiran yang berbeda. Kemudian hanya meloloskan dua pasangan untuk maju dalam pilkada Tapteng, yaitu Jusmen Nainggolan dan Wilpren Gultom, serta pasangan Tuani Lumban Tobing (incumbent) dan Effendi Pohan.

Sejak pencoretan pasangan tersebut kisruh dalam pilkada Tapteng mulai menyeruak. Bahkan Mendagri waktu itu sempat mengeluarkan surat yang meminta KPU Tapteng untuk meninjau kembali proses penetapan pasangan terpilih serta menunda pilkada Tapteng.  Meskipun keadaan semakin rumit ketika pilkada diminta dihentikan  KPU Tapteng tetap melanjutkan tahapan Pilkada. Pilkada akhirnya dilaksanakan tanggal 11 Desember 2005 dan dimenangkan pasangan Tuani Lumban Tobing dan Effendy Pohan dengan memperoleh 103.920 suara atau 90,08 persen sedangkan pasangan Jusman-Wilpren memperoleh 11.447 suara meskipun merasa tidak pernah ikut dalam tahapan pemungutan suara.

Kesalahan KPU Tapteng yang dianggap paling fatal adalah  dinilai tidak bersikap netral, melampaui kewenangannya dan cenderung menguntungkan salah satu pasangan calon. Namun belakangan Mendagri memutuskan melantik pasangan Tuani Lumban Tobing dan Effendi Pohan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tapteng terpilih pada 12 Juni 2006.  Sampai hari ini masyarakat Tapteng tetap menganggap bahwa KPU Tapteng pada waktu itu tidak bersikap netral dan Pilkada 2005 dianggap sarat dengan kecurangan dan rekayasa.

Sejarah buruk demokrasi lokal kembali  berulang dalam Pilkada Tapteng. Kekisruhan mulai terjadi sejak tahap verifikasi pasangan calon. Puncaknya adalah dengan tidak lolosnya pasangan Letkol Albiner Sitompul dan dr Steven Simanungkalit.  Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan memerintahkan KPU Tapteng memasukkan nama Letkol Albiner Sitompul dan dr Steven Simanungkalit sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapteng 2011. PTUN juga menyatakan tiga pasangan calon yang sudah diumumkan KPU Tapteng sebelumnya tidak sah.

Ironisnya, KPU Tapteng sendiri tidak merespon putusan PTUN tersebut dan  melanjutkan tahapan pilkada dan tetap mempertahakan surat keputusan (SK) KPU Tapteng Nomor 730/KPU-TT/ 002.434687/XII/2010 tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati Tapteng tahun 2011 tertanggal 13 Desember 2010, yang menetapan pasangan calon  Raja Bonaran Situmeang dan Sukran Tanjung, Dina Riana Samosir dan Hikmal Batubara serta pasangan Tasrif Tarihoran SP dan Raja Asi Purba SE.

Pilkada Tapteng yang diselenggarakan pada 12 Maret 2011, kemudian   dimenangkan oleh pasangan Bonaran Situmeang dan Syukran Jamilan Tanjung. Pasangan ini mengalahkan tiga pasangan lainnya dengan perolehan suara 83.318 (62,10 %). Kemenangan pasangan tersebut kemudian digugat oleh calon pasangan yang tidak lolos verifikasi pencalonan – Albiner Sitompul dan Steven Simanungkalit dan pasangan yang kalah Dina Riana Samosir dan Hiklaml Batubara ke Mahkamah Konstitus  (MK).

Senin 14 April 2011, MK kemudian membatalkan untuk sementara kemenangan bekas pengacara Anggodo tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 31/PHPU.D-IX/2011.  Dimana dalam putusannya, majelis hakim MK memerintahkan KPU Tapteng untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang atas empat pasangan calon kepala daerah Tapanuli Tengah dan hasil verifikasi tersebut harus dilaporkan dalam waktu 30 hari setelah pembacaan putusan.

Menurut Majelis hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Mahfud MD, KPU  Tapteng dianggap tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual terkait syarat yang dukungan partai politik dalam Pilkada Tapteng. Artinya apa yang diputuskan PTUN yang sebelumnya menyebut KPU Tapteng tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap parpol pendukung sebagaimana mestinya. Jadi sama dengan apa yang diputuskan MK.

Siapa yang salah?

Bila melihat kronologis kejadian dan permasalahan yang terjadi pada pilkada Tapteng 2005 dengan yang terjadi pada pilkada 2011 sepertinya alur ceritanya dan modusnya sama. Permasalahannya adalah pencoretan terhadap salah satu pasangan calon yang dilakukan KPU Tapteng. Terlepas dari adanya intervensi pihak luar dalam pencoretan salah satu pasangan calon yang dianggap punya peluang besar untuk memenangkan pilkada.

 KPU Tapteng boleh saja berdalih apa yang mereka lakukan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang pasti masyarakat dapat menilai dan merasakan sendiri bahwa KPU Tapteng tidak bersikap netral dalam menjalankan tugasnya terutama dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi pasangan calon kepala daerah atas partai politik pendukung sebagaimana keputusan MK dan PTUN.

 Hal lain yang disesalkan, seharusnya KPU Tapteng dapat belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan lima tahun lalu – yang duduk masalahnya hampir sama, yakni terkait dengan proses verifikasi yang dilakukan terhadap pasangan calon kepala daerah. Artinya KPU Tapteng tak perlu seharusnya mengulang kesalahan yang sama dan bisa belajar dari kesalahan sebelumnya. Mengingat bahwa pelaksanaan Pemilu legislatif juga di Tapteng tahun 2009, relatif banyak permasalahan yang terjadi yang menunjukkan ketidak mampuan mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di Tapteng.

Di samping itu, seharusnya KPU Provinsi dapat melakukan suvervisi, evaluasi dan validitasi terhadap keputusan KPU Tapteng dalam proses verifikasi pasangan calon sebagaimana permintaan banyak pihak pada waktu itu. Benar memang bahwa KPU Provinsi tidak bisa mencampuri apa yang dilakukan KPU Tapteng, di samping memang yang bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada adalah KPU Tapteng. Tapi dengan kejadian seperti ini KPU Provinsi tidak bisa begitu saja lepas tangan dengan mengatakan bahwa itu menjadi tanggungjawab KPU Tapteng. Mengingat pasal 42 UU 22 Tahun 2007, tegas menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi”.

Seharusnya KPU Provinsi sejak awal sudah melakukan suvervisi, evaluasi dan validitasi terhadap proses pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada Tapteng, mengingat bahwa kelima anggota KPU Tapteng sudah diberikan peringatan tertulis berupa peringatan keras oleh KPU Provinsi (SK KPUD Sumut No: 270-138/KPU-SU) kepada ketua dan anggota terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu legislatif 2009.

Kalau sudah begini siapa yang patut disalahkan? Kita berharap semua pihak dapat menghormati keputusan MK tersebut. Mudah-mudahan tidak terjadi pilkada ulang dan bila itu yang terjadi alangkah mahalnya ongkos demokrasi yang harus dibayar di tengah-tengah menyeruaknya permasalahan kemiskinan, peganggangguran, infra struktur yang rusak, fasilitas umum yang minim dan rendahnya kualitas pelayanan publik di Tapteng. Padahal, bila KPU Tapteng dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab tidak mesti terjadi pembatalan terhadap hasil pilkada walaupun itu belum bersifat final – kalaulah  “memang Bonaran Situmeang dan Syukran Jamilan Tanjung pilihan rakyat Tapteng”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: