Posted by: effanzulfiqar | June 9, 2011

Membaca Arah RKPD Tapsel 2012

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana diketahui adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Bila membaca rancangan awal RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2012 pada Bab V yang memuat Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah terdapat delapan prioritas pembangunan, yakni pembangunan pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur dan energi, lingkungan hidup,  pelayanan umum dan pembangunan sosial. Senyatanya memang kedelapan prioritas pembangunan tersebut sangat mendesak sekali pelaksanaanya bila dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka implementasi otonomi daerah.
Delapan prioritas pembangunan tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang sejalan dengan perintah UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 yang menyebutkan kewajiban daerah untuk : melindungi masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dan seterusnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat di daerah.
Ironisnya, ketika membaca pada bagian : Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah tahun 2009-2013, ternyata belanja aparatur lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan belanja untuk publik. Artinya semua PAD yang bersumber dari rakyat, ditambah  dana transfer pusat ke daerah, terutama  DAU lebih banyak tersedot  untuk belanja pegawai.

Bila seperti itu yang terjadi terasa sangat kontradiktif dengan keinginan untuk mensejahterahkan masyarakat. Pemerintah Daerah jelas akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan delapan prioritas pembangunan tersebut bila anggaran lebih banyak tersedot untuk belanja birokrasi.  Model peganggaran yang demikian memang masih terjadi di semua kabupaten/kota dan provinsi.
Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan yang berjumlah 281.246 jiwa, mayoritas hidup dan bekerja di sektor pertanian. Adapun muara dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah Tapanuli Selatan adalah rendahnya produktivitas pertanian yang berimplikasi terhadap rendahnya pendapatan petani. Konsekuensi dari rendahnya pendapatan petani tentu saja meningkatnya angka kemiskinan dan pegangguran. Kemiskinan tentunya juga menyebabkan rendahnya aksebilitas masyarakat terhadap pendidikan. Kemiskinan dengan sendirinya pula akan terkait dengan terbatasnya aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Tentunya kondisi masyarakat yang miskin karena rendahnya produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan memperberat kondisi kemiskinan yang dihadapi masyarakat. Keterbatasan keuangan yang sedang dihadapi pemerintah dengan  terjadinya “deficit” anggaran tentunya  akan semakin memperberat beban daerah untuk mengentaskan jumlah masyarakat miskin bila anggaran daerah lebih banyak tersedot untuk belanja publik.

Permasalahan infrastruktur di beberapa desa/kecamatan yang jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit dan ini akan terkendala. Padahal belum meratanya dan kerusakan infrastruktur jelas menjadi bagian yang memperburuk rendahnya produktivitas pertanian dan pendapatan petani. Bagaimana mungkin para petani akan mampu menjual produksi pertaniannya dengan harga yang pantas bila infrastrukur yang harus dilalui untuk mengakut hasil-hasil produksi pertanian hancur dan rusak berat. Tentunya cost untuk biaya pegangkutan akan lebih besar dari pada nilai produk pertanian yang akan di jualnya di pasar. Belum lagi kerusakan hasil produksi pertanian karena jauhnya jarak angkut ke pusat-pusat perekonomian/pasar.
Apa yang tertuang dalam RKPD berdasarkan hasil Musrenbang, yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan  APBD tahun 2012 akan sulit dilaksanakan bila tidak ada keinginan antara eksekutif dan legislative untuk menggeser porsi pengalokasian anggaran yang lebih besar porsinya untuk belanja birokrasi/belanja langsung dibanding dengan belanja publik/belanja tidak langsung. Minimal, bagaimana membaginya 50% untuk belanja publik dan 50% untuk belanja birokrat.
Menurut hemat penulis bila yang diharapakan adalah terealisasikan apa yang tertuang dalam dokumen RKPD yang merupakan hasil Musrembang. Pilihannya hanya satu bagaimana mengubah porsi anggaran dalam APBD tahun 2012  benar-benar pro kepada rakyat miskin (pro poor budget). Artinya  semua kebijakan, program, dan proyek yang tertuang dalam RKPD hendaknya bisa didukung dengan APBD yang berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, terutama rakyat miskin yang dominan berdiam di wilayah perdesaan yang masih terbatas infrastrukturnya.

Sekarang timbul pertanyaan bila memang RKPD yang ditetapkan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APBD 2012. Pertanyaannya apakah RKPD yang disusun akan tetap dijadikan sebagai dasar pedoman dalam penyusunan APBN. Mengingat akan terjadinya pergeseran proses pembahasan dari Musrenbang yang melibatkan semua pemangku kepentingan kepada pembahasan yang di gelar di ruang politik. Tentunya akan banyak bermain kepentingan-kepentingan politik yang menyebabkan apa yang direkomendasikan dalam forum Musrenbang RKPD menjadi tidak dijadikan dasar dalam pembahasan selanjutnya terutama terkait dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Perencanaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Hal ini bisa saja terjadi, mengingat pada proses pembahasan RKPD, peran DPRD sedikit sekali bahkan kalau boleh dikatakan hampir tidak memiliki peran saat penyusunan RKPD. Sebaliknya pada saat menyusun KUA-PPAS, DPRD memiliki peran besar dalam bentuk

Nota kesepakatan

Dalam kondisi yang demikian tentunya tidak mustahil akan terjadi deal-deal  berupa “politik anggaran” pada saat penyusunan KUA-PPAS. Masalah yang biasanya  muncul adalah KUA-PPAS yang disusun kerap tidak sesuai dengan RKPD hasil Musrenbang yang sudah dibahas mulai dari tingkat desa/kelurahan tersebut.  Masalah ini terjadi karena dalam penyusunan draf KUA-PPAS berbeda dengan RKPD. Atau bisa jadi  karena ingin “mengakomodir” kepentingan dan usulan DPRD, akhirnya apa yang tertuang dalam RKPD tidak dijadikan pedoman bagi pembahasan RAPBD.

Bila hal-hal tersebut terjadi, RKPD yang dihasilkan melalui Musrenbang jelas tidak ada gunanya alias “mubazir” dan hanya  pemborosan anggaran, waktu, tenaga dan fikiran. Bila ini yang terjadi dengan RKPD, maka jawabnya adalah : “Failing to plan is planning to fail” (Alan Lakein)
(Dimuat di Harian Waspada , 28 April 2011)

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: