Posted by: effanzulfiqar | June 9, 2011

Otonomi Daerah dan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang paling rumit yang dihadapi setiap negara. Kemiskinan secara faktual tidak akan bisa diberantas habis sebagaimana halnya korupsi. Setidaknya bisa dikurangi jumlah orang miskin. Anehnya, jumlah orang miskin bukan berkurang di negeri ini justru terus meningkat, sekalipun pemerintah membantah tidak benar jumlah orang miskin bertambah. Hampir semua data yang disajikan pemerintah menunjukkan penurunan jumlah orang miskin di negeri ini.

Pengakuan pemerintah bahwa telah terjadi pengurangan orang miskin bahkan dianggap sebagai sebuah “kebohongan”. Pemerintah dituding telah  melakukan “kebohongan” dengan memanipulasi angka-angka jumlah orang miskin lewat sihir “pertumbuhan”, yang secara empiris sebenarnya tidak bersentuhan dengan pengurangan orang miskin. Dimana dikatakan bahwa kemiskinan secara nasional telah mengalami penurunan, padahal realitasnya tidak demikian, kemiskinan justru makin bertambah yang ditandai dengan semakin rendahnya kemampuan daya beli masyarakat.   Pertumbuhan ekonomi yang selama ini dianggap sebagai dewa ternyata tidak menjadi jaminan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula dengan kenaikan harga 12 jenis komoditas pangan pokok.

Dimanakah orang-orang miskin tersebut berdiam? Ternyata orang-orang miskin mayoritas berdiam di pedesaan dan perkotaan. Kantong-kantong kemiskinan secara jelas terlihat berada di pedesaan dan perkotaan yang secara administratif berada di wilayah kabupaten/kota. Angka kemiskinan nasional adalah gambaran dari kemiskinan yang ada di propinsi, kabupaten dan kota.

Kegagalan pemberantasan kemiskinan di daerah dengan sendirinya memberikan implikasi terhadap kegagalan pemberantasan kemiskinan secara nasional. Pemerintah daerah seharusnya menjadi “leader” dalam pemberantasan kemiskinan, karena keberhasilan pemberantasan kemiskinan di daerah  merupakan kunci utama bagi keberhasilan penanggulanan kemiskinan secara nasional. Kegagalan pemberantasan kemiskinan di daerah berarti gagalnya pemberatasan kemiskinan secara nasional.

Seharusnya sejak dilaksanakannya otonomi daerah melalui UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi dengan UU No 32 Tahun 2004. Kemiskinan di negeri ini sudah mesti berkurang, mengingat bahwa desentralisasi telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki.  Kewenangan dimaksudkan dalam hal juga bagaimana untuk memerangi dan mengurangi jumlah orang miskin.

Kewenangan otonomi yang diberikan semestinya semakin meningkatkan kapasitas pemerintah daaerah (pemda) untuk  melakukan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program pembangunan daerah dan kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat di daerah. Kenyataannya, anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kepentingan masyarakat miskin. Belanja APBD porsinya masih lebih banyak tersedot untuk  kebutuhan belanja birokrasi dari pada untuk kepentingan rakyat.

Setelah 10 tahun otonomi daerah berjalan, justru kemiskinan di daerah semakin berkembang biak. Jumlah masyarakat miskin bukannya berkurang tapi sebaliknya  terus meningkat. Kemiskinan yang terjadi di daerah terkait dengan ketidak perdulian pemda dalam menyiapkan kebutuhan dasar masyarakat bersifat minimal yang mencakup jaminan pemenuhan akses pelayanan sosial dasar,  kesehatan, pendidikan, air bersih, serta kebutuhan sosial lainnya. Pemda juga gagal untuk meningkatkan akses masyarakat terkait dengan sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupannya secara layak dan manusiawi, seperti penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya. Termasuk dalam hal ini  pemenuhan hak politik masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan kebutuhan pelayanan dasar dan penyediaan sarana dan prasarana dan fasilitas sosial yang memadai sesuai dengan  kemampuan anggaran daerah.

Pradigma baru lewat otonomi daerah secara jelas menggariskan visi dan misinya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa lokal berdasarkan kekuatan dan potensi yang dimiliki daerah; mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan  pemberdayaan masyarakat. Filosofi yang terkandung dalam semangat otonomi daerah tersebut jelas lebih berorientasi kepada bagaimana sebuah daerah mampu untuk “membangun daerah dan masyarakatnya” berdasarkan kekuatan dan potensi lokal yang dimiliknya dengan tetap bertumpu pada prencanaan pembangunan dari bawah ke atas (bottom up).

Konsep otonomi daerah yang lebih mendekatkan pemda kepada masyarakat seharusnya lebih berdaya guna dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Dengan desentralisasi, daerah telah diberi hak untuk merencanakan dan menentukan prioritas pembangunan di daerahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta aspirasi rakyat setempat. Sayangnya yang terjadi adalah desentralisasi kemiskinan di daerah.

Bilamana amanat UU 32 Tahun 2004 bisa diterjemahkan secara benar oleh kepala daerah dan DPRD. Maka penanggulangan kemiskinan di daerah akan berhasil dengan baik.  Ironisnya, banyak kepala daerah yang gagal dalam menterjemahkan makna otonomi daerah. Otonomi daerah lebih dilihat sebagai otonomi untuk birokrat bukan untuk rakyat.  Substansi otonomi daerah,  diterjemahkan dengan membangun gedung perkantoran mewah dan membeli kenderaan dinas. Bukan bagaimana memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan serta memberi peluang yang lebih besar bagi masyarakat dalam berusaha.

Pemahaman yang salah tersebut telah meningkatkan jumlah orang miskin di daerah yang ditandai dengan bertambahnya jumlah balita yang menderita kurang gizi, anak-anak yang putus sekolah dan jumlah orang yang bunuh diri karena kemiskinan yang tidak tertahankan lagi. Sebagai perbandingan saja data hasil Riset Kesehatan Dasar 2011 menyebutkan  ada sekitar 1,3 juta balita yang mengalami gizi buruk dan 3,6 juta balita mengalami gizi kurang dan 5 juta balita mengalami rawan gizi. Dan balita-balita tersebut jelas tinggal di pedesaan dan perkotaan yang ada di kabupaten/kota.

Kepala daerah terpilih memang hanya bisa berjanji pada saat kampaye untuk  tidak akan membiarkan orang sakit, anak-anak kurang gizi, kelaparan, menganggur dan putus sekolah. Tapi begitu telah terpilih menjadi kepala daerah dan dilantik, sudah lupa janji-janjinya . Setali tiga uang dengan anggota legislatif, yang juga sudah tidak ingat janji-janjinya. Tiba-tiba semuanya menjadi amnesia atas janji-janji yang diucapkan pada saat kampaye.

Salah satu kelemahan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah adalah tidak adanya program dan pendekatan yang dilakukan secara terencana dan terkoordinir. Peta kemiskinan yang semestinya dimiliki oleh setiap daerah hampir tidak ada. Padahal peta kemiskinan yang menggambarkan sebaran, konsentrasi, jumlah penduduk miskin, dan penyebab kemiskinan sangat penting sebagai dasar dalam membuat program penanggulangan kemiskinan. Bagi kepala daerah sendiri peta kemiskinan tersebut akan menjadi indikator keberhasilannya dalam menjalankan amanat rakyat, apakah berhasil atau gagal memberantas kemiskinan selama lima tahun kedepan memimpin daerah.

Dengan model penanggulangan kemiskinan yang lebih didasari kepada semangat otonomi daerah tersebut. Maka pemda mempunyai peran mendasar dalam penanggulangan kemiskinan. Dimana peran-peran yang dapat dilaksanakan Pemda dalam rangka percepatan proses penanggulangan kemiskinan di dearah adalah sebagai  fasilitator, regulator, dinamisatot dan koordinator. Pemda sebagai fasilitator harus mampu menuangkan kebijakan-kebijakan  pembangunan yang pro rakyat dalam dokumen RPJM dan RPJP dan SKPD.

Sebagai regulator, pemda harus mampu menyiapkan kebijakan dan aturan bersama dengan DPRD yang berorientasi kepentingan rakyat. Sebagai dinamisator, bertanggung jawab untuk menggerakkan partisipasi semua pemangku kepentingan. Pemda sebagai koordinator,  harus bisa mensinergikan dan  mengintegrasikan semua pihak yang terlibat dan semua program-program berbasis penanggulangan kemiskinan, lewat mekanisme perencanaan partisipatif yang bersifat bottom up.

Bagi DPRD yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan semestinya bisa terlibat lebih intens terutama dalam penyusunan anggaran yang berbasis kepada penanggulangan kemiskinan dalam APBD. Termasuk dalam hal ini bagaimana menggunakan hak inisiatif untuk mengeluarkan produk kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Demikian juga dalam pengawasan terhadap semua pelaksanaan program dan kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Logikanya, penanggulangan kemiskinan secara nasional hanya akan berhasil bila kantong-kontong kemskinan yang ada di pedesaan dan perkotaan yang terdapat di wilayah kabupaten/kota dapat ditanggulangi. Pemerintah daerah sangat diharapkan untuk lebih fokus pada kebijakan-kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan. Tanggungjawab yang lebih besar dalam pemberantasan kemiskinan sebanarnya menjadi tanggungjawab pemda (baca kepala daerah/wakil kepala daerah) dan DPRD yang mewakili kepentingan rakyat. Tanggungjawab tersebut  sebagai wujud dari implementasi otonomi daerah yang bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab. Kemiskinan yang terjadi di daerah, menjadi bukti empiris ironi otonomi daerah yang hanya membuahkan musibah bagi rakyat.

(Dimuat di Harian Waspada, 10 March 2011)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: