Posted by: effanzulfiqar | June 9, 2011

Qua Vadis Palas?

“Pemekaran wilayah lebih banyak didasari agenda tersembunyi kepentingan logika kekuasaan elite politik lokal, sementara tujuan dari pemekaran itu sendiri tak terkawal” (Ryass Rasyid)

Pemekaran daerah sebagaimana disebutkan dalam UU No 32 Tahun 2004 Pasal 4 pada dasarnya dapat dilakukan dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Sejak diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 dan direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 jumlah  kabupaten/kota yang dimekarkan sudah berjumlah 205 daerah otonom baru.

Padang Lawas (Palas) sebagai salah satu daerah yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2007 berdasarkan UU No 38 Tahun 2007, sepertinya juga sedang menghadapi banyak permasalahan dalam dua tahun perjalanannya sebagai Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP), khususnya dalam tata kelola manajemen pemerintahan, keuangan daerah, aparatur pemerintah dan pelayanan publik yang semestinya harus lebih baik dibandingkan saat masih berada dalam daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Saya sudah sering berkunjung ke Palas pra dan pasca pemekaran dan sejak awal memperkirakan daerah ini akan maju pesat karena sumber daya alam yang cukup kaya dan potesi wilayahnya yang sangat menjanjikan. Pada saat Pilkada tahun 2008 saya juga berada di Palas dan melihat bagaimana tingginya respon masyarakat untuk berpatisipasi sejak putaran pertama sampai putaran kedua. Kepada kawan saya yang kebetulan sama-sama jumpa di Palas waktu itu saya bilang “Bila kepala daerah terpilih bersama wakilnya bisa memanajemen roda pemerintahan dengan baik dan mampu membangun kerjasama dengan legislatif dan seluruh pemangku kepentingan, maka daerah ini akan mampu mengimplementasikan otonomi daerah yang bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab.

Keyakinan saya tersebut terus bertambah kuat, ketika tanggal 9 Februari 2009 Bupati Basyrah Lubis, SH dan wakilnya H. Tongku Ali Sutan Harahap dilatik Gubernur Sumatera Utara. Bupati yang berlatar belakang PNS karier dalam bayangan saya jelas memiliki  kapasitas, kompentesi dan pengetahuan yang luas menyangkut manejemen pemerintahan sebagai  modal dasar untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Dan wakil Bupati yang berlatar belakang pengusaha sukses merupakan patner terbaik yang sangat tepat untuk dipadukan membangun Palas dalam lima tahun ke depan.

Kini sudah dua tahun efektif berjalan DOHP Palas di bawah kepemimpinan Basyrah Lubis, SH dan H. Tongku Ali Sutan Harahap.  Harapan-harapan masyarakat sepertinya semakin memudar bahkan makin jauh dari janji-janji yang mereka sampaikan pada saat kampaye. Pemerintah daerah (Pemda) Palas seolah kini terjebak dalam rutinisme pemasalahan tata kelola pemerintahan yang sepertinya kehilangan arah dan tidak fokus dalam mewujudkan visi dan misinya.

Pemda sepertinya lebih sibuk untuk mengurus hal-hal yang bersifat remeh temeh yang sama sekali tidak terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan  masyarakat. Salah satu kesalahan Pemda Palas yang paling fatal adalah menghabiskan anggaran untuk pembelian kenderan dinas Rp. 9,1 miliar dan dan melalaikan penggunaan anggaran untuk penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.  Akibatnya Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai angka Rp. 42. miliar lebih. Yang kesemua SiLPA tersebut merupakan anggaran yang diplot untuk kepentingan pelayanan dasar masyarakat Palas. Terjadinya SiLPA tersebut merupakan bukti ketidak mampuan SKPD dan birokrat pelaksana dalam pemamfaatan dan penggunaan anggaran yang telah ada.

Masalah penempatan pejabat struktural di lingkungan SKPD yang sampai hari ini belum terlaksana sesuai ketentuan PP 41/2007, karena kuatnya tarik menarik kepentingan dan ini bisa jadi akan memperkeruh kondisi Palas lambat atau cepat. Karena ketidak pastian pegangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan SKPD akan menyebabkan  etos kerja birorkat menurun yang akan berdampak terhadap tugas pokok dari SKPD. Kondisi yang demikian ini jelas menghambat pelayanan publik atau boleh jadi berhenti.

DPRD yang semestinya menjadi mitra pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan sepertinya mengalami disharmonisasi dan ketersumbatan dalam membangun komunikasi. DPRD dan pemerintah daerah seolah berjalan sendiri-sendiri. Kondisi yang demikian tentunya, akan berakibat terkendalanya roda pemerintahan dan pembangunan di Palas yang ujung-unjung akan berimbas kepada rakyat.

Bahkan ditengarai sampai hari ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen penting bagi daerah sebagai dasar dalam melaksanakan perencanaan kebijakan umum dan program pembangunan belum dimiliki oleh Pemda. Pertanyaannya,  apa yang dapat dilakukan Pemda bila tidak memiliki RPJMD ? Jelas Pemda akan menghadapai kesulitan untuk mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah. Padahal Peraturan Daerah tentang RPJMD sudah harus ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

Tanpa RPJMD Pemda Palas jelas tidak punya acuan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Di samping itu bagaimana mungkin Pemda bisa menuangkan rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan prioritas daerah dan kebijakan-kebijakan prioritas lainnya dalam wujud Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) bila tidak punya dokumen RPJMD. Bagaimana pula Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD bila tidak ada dokumen RPJMD sebagai acuan dasarnya.

Kesemua masalah-masalah yang disebut di atas menunjukkan tidak berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik di Palas yang semestinya merupakan kunci menuju suksesnya roda pemerintahan dan pembangunan. Sepertinya Pemerintah Daerah membiarkan terus menerus menumpuknya masalah-masalah tersebut tanpa merasa perlu  mencari solusinya  bersama-sama dengan DPRD dan sepertinya lebih banyak menutup diri dan membela diri dari pada membenahi diri.

Pemasalahan yang dihadapi oleh DOHP Palas bila tidak secepatnya ditanggulangi akan melahirkan dampak yang negatif bagi perkembangan dan kemajuan Palas. Untuk itu sangat mendesak bagi Bupati  Basyarah Lubis, SH dan Wakilnya H. Tongku Ali Sutan Harahap untuk dapat mengoptimalisasikan kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan mereka yang telah diamanahkan oleh rakyat Palas. Demikian juga membangun kembali harmonisasi hubungan  kerja sama dengan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan.  Ini merupakan kunci bagi keluarnya Palas dari lingkaran ruwetnya permasalahan yang sedang dihadapi.

Yang lebih penting dari semua itu adalah kembali kepada komitmen awal tujuan pembentukan DOHP Palas, yakni untuk mempercepat proses pembangunan yang mampu meningkatakan kehidupan masyarakat pada taraf kesejahteraan yang lebih baik dari sebelum pemekaran dan bukan sebaliknya hanya menguntungkan segelintir elit lokal dan kroni-kroninya.  Dan jangan sampai ketidak percayaan yang meluas muncul di tengah-tengah masyarakat terhadap Pemda Palas. Harus dingat bahwa Kabupaten Palas menempati  urutan kedua daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara. Dari 303 desa di Palas terdapat 275 desa tertinggal dan baru 28 desa yang dikategorikan sebagai desa maju.

Semoga di Palas bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi dalam tata kelola kepemerintahan. Sindirin yang menyebutkan Palas adalah kepanjangan dari “Pembangunan Amat Lambat Sekali” tidak perlu terjadi, karena bagaimanapun Pemda bisa belajar ke daerah lain. Atau menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, seingat saya Pemda Palas telah menanda tangani MoU dengan USU menyangkut peningkatan SDM, pengembangan IPTEK, pengkajian dan perencanaan pembangunan wilayah kabupaten. Jadi tidak harus merasa malu untuk belajar dan seperti kebakaran jenggot kalau masyarakat mengkritik. Bila masyarakat masih mau mengktrik berarti mereka masih mencintai dan menginginkan Palas bisa lebih baik lagi ke depan.

Kita berharap Palas tidak akan berobah menjadi landang kepentingan elit lokal untuk memperkaya diri sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka pemekaran Palas bukannya melahirkan “berkah”, justru sebaliknya akan melahirkan “musibah” yang berkepanjangan bagi rakyat Palas dan bila itu yang terjadi, “Quo Vadis Palas”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: