Posted by: effanzulfiqar | July 20, 2011

Aroma Uang Pemekaran Provinsi

“Pemekaran dan pembentukan daerah baru yang tidak memenuhi urgensi dan persyaratan administratif serta kurang daya dukung keuangan akan menjadi beban bagi keuangan negara,” (Presiden RI  Susilo Bambang Yudhoyono)

Waspada tanggal 25-27 Mei di bawah judul : “Pemekaran 3 Provinsi Bermotif Uang” dan “Suap di DPRDSU Kian Terbuka”, sangat terasa memiriskan hati membaca beritanya kalau itu benar adanya. Uang memang selalu menjadi pelumas yang sering digunakan untuk meloloskan sesuatu urusan di negeri ini. Tanpa uang semuanya jadi sulit dan berbelit-belit. Kalau ada uang semua bisa diatur, yang tak betul bisa dibetulkan, yang salah bisa dibenarkan bahkan yang tak ada bisa jadi ada. Betul-betul memang kita hidup di negeri yang sakit.

Antara percaya dan tidak (semoga tidak betul adanya) bila membaca berita yang dimuat di harian Waspada tersebut uang akhirnya meloloskan rekomendasi dari DPRD Sumut (DPRS)  meskipun semua mengetahui proses pembuatan rekomendasi cacat hukum tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam PP 78 Tahun 2007.  Padahal DPRD juga mengetahui bahwa moratorium pemekaran daerah sedang diberlakukan tapi masih tetap ngotot untuk merekomendasikan pemekaran tiga provinsi, yakni Provinsi Tapanuli (Protap), Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng) dan Provinsi Kepulauan Nias (Kepni). Padahal jelas disebutkan sampai tahun 2015 tidak aka ada pemekaran sebelum selesainya grand design penataan daerah di Indonesia.

Anehnya,  DPRDS tetap merekomendasi pemekaran tiga provinsi tersebut, kalaupun kemudian dari 10 fraksi hanya 7 fraksi yang menyetujui dan tiga fraksi tak menyetujuinya, yakni  PKS dan PPP yang secara tegas mengatakan prosedur pengusulan tidak lengkap dan ada yang salah. Sedangkan Fraksi Golkar yang sebelumnya tidak memberi pendapat kemudian menyatakan tidak keberatan.

Sejak awal sudah muncul dugaan bahwa pemekaran ketiga provinsi – kesannya sangat dipaksakan dan kuatnya muatan-muatan kepentingan elit lokal di tingkat lokal. Pansus pemekaran sendiri yang diberi tanggungjawab untuk itu tidak bekerja secara maksimal di lapangan. Hanya bekerja berdasarkan data-data sekunder yang tak didukung oleh realitas objektif dan fakta empiris di lapangan. Ternyata apa yang dilaporkan oleh Pansus tidak sebagaimana yang terjadi di lapangan. Misalnya adanya penarikan dukungan tiga daerah untuk pemekaran Provinsi Tapanuli Utara.

Disamping memang proses rekomendasi pengusulan semestinya yang mengajukan adalah gubernur provinsi induk yang akan dimekarkan ke DPRDS untuk mendapatkan rekomendasi. Ini malah terbalik, yang terjadi usulan dari panitia pemekaran tingkat kabupaten/kota kemudian dikaji oleh Pansus DPRDS tanpa melalui Gubenur Sumatera Utara pengusulannya dan kemudian lahir rekomendasi pemekaran.

Kita tak mengerti jalan fikiran anggota DPRDS. Apakah anggota DPRDS yang tidak membaca PP 78 Tahun 2007 atau karena takut dikeroyok masa lagi sebagaimana yang menimpa Alm Aziz Angkat atau karena uang yang diberikan. Uang sekali lagi uang yang diperkirakan jumlahnya hampir Rp. 2,150 milyar digelontarkan untuk memuluskan rekomendasi pemekaran tersebut, dengan rincian berasal dari Protap Rp 1 miliar, Sumteng Rp. 1 miliar dan Kepni Rp 15 juta perfraksi. Yang kata mereka uang tersebut diberikan hanya sebagai “ingot-ingot” (yang dalam bahasa Mandailing sekedar uang terima kasih).

Luar biasa memang bila benar ada uang yang digelontarkan oleh panitia pemekaran yang masuk dalam wilayah provinsi tersebut. Kita tidak habis fikir bagaimana mungkin anggota DPRDS yang terhormat bisa menerima uang untuk sebuah pekerjaan yang jelas tidak benar dan menyalahi prosedur. Entah logika apa yang dipake mereka. Di samping memang jelas bahwa rekomendasi yang dihasilkan bagaimana juga tidak akan direspon oleh DPRI karena adanya kesepakatan moratorium dengan Pemerintah untuk sementara menghentikan proses pemekaran.

Atau memang DPRDS yang sebenarnya sudah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan salah dan mubazir tapi karena kuatnya desakan kalangan elit lokal di tambah dengan adanya uang pelincin maka mereka meloloskan rekomendasi pembentukan atau hanya sekedar untuk melempar bola panas saja. Karena bila tidak  memberikan rekomendasi bisa-bisa DPRDS dituding tidak aspiratif.

Yang pasti bahwa pemekaran bukan sesuatu yang haram hukumnya, karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Hanya yang disayangkan kesan terburu-buru dan kepentingan segelintir elit lokal sangat kuat di belakang keinginan untuk membentuk tiga provinsi tersebut. Dicurigai memang yang lebih menonjol dalam pembentukan tiga provinsi baru tersebut adalah kepentingan segelintir elit lokal dari pada motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepentingan politik jelas sangat dominan, termasuk kepentingan partai politik dalam rangka persiapan untuk menang dalam Pemilu 2014 (baca Pemilu Legislatif dan Presiden) sebagai upaya  memperluas wilayah kekuasaanya.

Fakta membutikankan pemekaran yang dilakukan sejak tahun 1999 sampai 2009 telah melahirkan 205 Daerah Otonom Baru (DOB). DOB tersebut terdiri dari tujuh provinsi, 164 kabupaten, 34 kota. Penambahan jumlah DOB melahirkan konsekuensi terhadap penambahan jumlah anggaran yang lebih besar yang harus ditanggung oleh APBN. Evaluasi yang dilakukan Kementerian Keuangan hampir 86% sumber pendapatan APBD dari DOB tersebut berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Artinya DOB hanya menggantungkan hidup dan selamanya menjadi  pengemis anggaran kepada APBN.

Fakta lain adalah  merebaknya kasus korupsi di DOB karena derasnya kucuran anggaran yang menggalir dari pusat. Demikian juga permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang tak tak beranjak setelah pemekaran. DOB biasanya hanya punya prestasi membangun gedung perkantoran mewah dan membeli kenderaan dinas tapi gagal total  dalam mensejahterakan rakyat di daerahnya. Kalau untuk mensejahterakan birokratnya, daerah  memang sukses luar biasa.

Ryaas Rasyid yang dulunya sangat gencar mendorong pemekaran daerah, justru sekarang berbalik mengecam dan paling geram melihat pemekaran yang sudah tidak sehat lagi pada saat sekarang. Karena menurut beliau semua DOB 80% gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal substansi pemekaran adalah untuk mensejahterakan rakyat di daerah. Demikian juga hasil kajian LIPI yang menyebutkan, kesejahteraan rakyat – seperti kemiskinan, pendidikan dan pelayanan kesehatan belum terakomodir pada wilayah-wilayah yang dimekarkan. Tidak terwujudkan kesejahteraan masyarakat di DOB karena pertimbangan pemekaran lebih kuat kepentingan politik semata.

Sebagaimana disebutkan Robert Edi Jaweng dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, “Semua kriteria yang sudah terukur jelas menjadi kabur ketika prosesnya menjadi sangat politis. Dalam nuansa politik yang kental itu, uang menjadi faktor dominan”. Apa yang disebut Jaweng itulah yang terjadi dengan lolosnya pemekaran tiga provinsi tersebut. Sekali lagi bahwa pemekaran bukan satu-satu jawaban untuk mensejahterakan rakyat di daerah, karena yang terjadi adalah bureaucratic dan political rent seeking yang masif dan terencana yang melibatkan elit lokal dan pusat. Akhirnya prosedur yang salah hanya akan selamanya melahirkan yang salah. Lalu, pertanyaannya apa urgensi pembentukan provinsi tersebut bila dari awal sudah bersalahan ?

(Dimuat di Harian Waspada, Senin 6 Juni 2011)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: