Posted by: effanzulfiqar | July 20, 2011

Belajar dari Yogya dan Solo

Adalah Walikota Solo Joko Widodo dan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto,  dua orang yang mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anticorruption Award (BHAA) 2010. Menurut anggota Dewan Juri, Betti Alisjahbana, keberhasilan keduanya menerima pengharaan BHAA karena dianggap memiliki prestasi yang sangat baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Faktor yang dilihat adalah integritas, tindakan nyata, dan membangun sistim layanan publik yang terbuka, katanya.

Joko Widodo dan Herry Zudiantol meraih BHAA sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada para individu yang dianggap memiliki prestasi sangat baik dalam reformasi birokrasi, pelayanan publik dan pemberantasan korupsi. Bung Hatta sebagaimana diketahui adalah salah satu sosok langka yang pernah dimiliki bangsa ini. Bung Hatta merupakan orang yang sangat anti korupsi. Ia juga orang yang disiplin, sederhana, cerdas dan sangat  peduli terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang tak kalah penting dari sosok beliau adalah  selalu satunya kata dan perbuatan dalam setiap tindakanya.

BHAA diberikan kepada Walikota Solo Joko Widodo yang akrab dipanggil “Pak  Jokowi” yang dalam pemilihan Walikota Solo 2010-2015 terpilih dengan perolehan mencapai 90 persen lebih. Ia dinilai berhasil melakukan reformasi birokrasi, yakni mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota Solo. Jokowi yang sejak awal memang konsiten dalam memperbaiki, mengubah, dan membenahi sistim pelayanan publik  seperti pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dan perizinan.

Berkat kegigihannya pengurusan KTP yang dulunya selesai lebih seminggu, kini hanya satu jam sudah siap. Bahkan menurtnya tahun depan, ditargetkan hanya butuh waktu tiga menit untuk mengurus KTP. Demikian pula dengan proses perizinan usaha yang sebelumnya selesai dalam delapan bulan hingga satu tahun kini selesai dalam 3-6 hari. Semua kebijakan pelayanan tersebut yang sering disebut  “One Stop Service”,  sukses dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Ia juga sukses dalam bidang pelayanan kesehatan dengan kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS). Dengan adanya kartu ini masyarakat miskin tidak perlu membayar untuk berobat di Puskesmas. Jokowi mengakui apa yang dilakukanya dalam  pembenahan sistim birokrasi dan pelayanan dasar tersebut belum sepenuhnya terwujudkan, menurutnya baru menyentuh 40 persen . Bidang pendidikan katanya masih terjadi pungutan oleh sekolah saat penerimaan siswa baru. Ia masih mencari perbaikan di bidang itu.

Dalam proses penerapan perbaikan sistim birokrasi pelayanan publik tersebut, tak jarang timbul resistensi dari kalangan birokrat. Untuk itu sangat diperlukan ketegasan. Makanya Ia tak segan-segan untuk mencopot  kalau perlu memecat birokrat yang dianggap tidak mendukung terhadap program perbaikan sistim birokrasi pelayanan publik yang dilaksanakannya.

Ia juga sukses memindahkan para pedagang kaki lima (PKL) dari tempat mereka berdagang ke tempat baru. Padahal PKL dimana menimbulkan masalah, bahkan tidak jarang terjadi konflik dengan pemerintah daerah terutama pada saat relokasi. Tapi, Joko Widodo, sukses merelokasi PKL tanpa menimbulkan konflik sedikitpun dengan menggunakan formula “jamuan makan” dan tidak harus mengeluarkan tameng dan tongkat pentungan punya Satpol PP. 

Bahkan katanya sampai 54 kali ia mengundang PKL tersebut baru sukses. Cara ini katanya lebih elegan dan bisa diketahui kemauan PKL sebenarnya itu apa. Jadi, tempat mereka yang baru bisa dibangun sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

Semua kebijakan yang dilakukan Joko Widodo, akhirnya berbuah manis hasilnya. Kota Solo, yang selama 40 tahun terakhir tidak melakukan membangun pasar rakyat, kini sudah punya 15 pasar. Bahkan terjadi lonjakan kenaikan PAD dari sektor pasar tradisional dari Rp 7,8 miliar (2004) menjadi Rp 19,2 miliar (2009).

Sejalan dengan itu kebijakan di bidang  pengelolaan terminal, hotel dan restoran, reklame, dan perparkiran juga memberikan pemasukan PAD yang terus meningkat. Bahkan yang tidak kalah hebatnya semakin meningkatnya  investasi pedagang kecil beromzet kurang dari Rp 1 juta hingga bernilai miliaran rupiah berkat adanya sistim pengurusan izin yang cepat dan transparan.

Yang luar biasa adalah seluruh proyek-proyek pemerintah di Kota Solo juga diumumkan secara terbuka sehingga masyarakat dapat berpartisipasi penuh untuk mengawasi hingga di tingkat kelurahan. Artinya partisipasi publik menjadi bagian yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dan yang lebih spektakuler adalah yang selama 20 tahun terakhir ini, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya menerapkan sistim copy-paste dari anggaran sebelumnya. Kini tidak dilakukan lagi, karena semua penyusunan APBD sepenuhnya berbasis kepada kepentingan rakyat, artinya  inisiatif Pemerintah Daerah untuk membuat proyek-proyek selalu diselaraskan dengan kepentingan dan  kemauan masyarakat dalam setiap tahun anggaran.

Komitmen Jokowi dalam aspek transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dinilai cukup menyakinkan. Selama menjabat sebagai Walikota ia membuka seluas-luasnya akses bagi masyarakat untuk mengetahui dokumen APBD dengan cara menyebarkan poster-poster berisi perincian APBD. Bahkan buku berisi APBD juga terdapat sampai di tingkat kelurahan. Menurutnya kemudahan dan keterbukaan yang diciptakan lama-lama akan membudaya yang dengan sendirinya korupsi akan hilang.

Sebagai Walikota yang baik, Joko Widodo telah memperlihatkan diri sebagai pribadi yang bersih, bekerja sepenuh hati dan memiliki kemampuan manajerial, visioner dan  pro kepentingan rakyat. Baginya  konsep seorang pemimpin yang baik, adalah pemimpin yang bisa dan mau mengikuti keinginan orang banyak bukan keinginan pribadinya atau kelompoknya (baca partai yang mengusungnya dalam Pilkada).

Untuk mewujudkan semua keinginannya dan keinginan masyarakat ia selalu mengedepankan dialog dan keterbukaan. Sementara banyak Kepala Daerah yang lebih mementingkan kepentingan dirinya dan kelompoknya yang ujung-unjung masuk penjara karena melakukan korupsi berjamaah menjarah APBD secara bersama-sama.

Penerima penghargaan BHAA kedua  adalah Pemkot Yogyakarta yang dipimpin Herry Zudianto. Menurut penuturannya pada awal ia memimpin, jurang hubungan antara pemerintah dan masyarakat menganga. Dimana katanya birokrat yang seharusnya menjadi  “abdi masyarakat” justru berubah menjadi pihak  yang “harus dilayani”. Kultur birokrat sebagai ”raja” masih sangat kental  katanya.

Dengan kondisi birokrasi seperti itu jelas menurutnya sangat bermasalah, pelayanan masyarakat bagaimanapun  tidak akan terwujudkan dengan baik. Herry Zudianto yang selalu mengatakan dalam setiap pertemuan bahwa Walikota hanya sekedar jabatan dan tugasnya adalah sebagai pelayan rakyat, benar-benar dilaksanakannya selama dua priode kepemimpinannya.

Bagi Herry  hanya dua pilihan, “dipaksa berubah” atau secara “sadar mengubah sendiri”. Meskipun terjadi resistensi terhadap perubahan birokrasi ia terus maju untuk mengubah birokrasi yang tidak melayanai tersebut. Dengan pendekatan multi dimensi menurut dia ia mulai melakukan perubahan terhadap birokrasi terutama yang terkait dengan pelayanan publik.

Perubahan dalam bidang tata kelola pemerintahan yang baik pun dibangunnya dengan meletakkan  pada fondasi sistim dan nilai yang diselaraskan secara terencana dan bertahap. Salah satu perubahan mendasar yang dilakukannya terkait dengan sistim dan nilai tersebut adalah mengikis kesakralan birokrasi dengan melakukan  transparansi dan akuntabilitas.

Herry membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengetahui semua kebijakan pemerintah yang ditetapkan bersama dengan DPRD seperti dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan, laporan keuangan, hingga APBD dapat dilihat dan diakses oleh siapa saja dalam situs Pemkot Yogyakarta   http://www.jogjakota.go.id.

Untuk menampung semua keluhan ataupun pengaduan masyarakat termasuk  saran atau memerlukan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah. Secara khusus Pemerintah Kota Yogyakarta  telah membuka  layanan  di Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Dan ini diperluas lagi dengan adanya nomor hotline instansi-instansi teknis yang terkait dengan pelayanan publik.

Berbagai saran, surat elektronik, komunikasi lewat Facebook, pesan pendek (SMS), dan berbagai masukan masyarakat, semuanya secara  langsung diresponsnya. Karena menurutnya, hanya dengan adanya dialog dengan warga bisa timbul saling percaya satu sama lain. Komunikasi yang intens menurutnya sangat perlu untuk bisa mengetahui keinginan dan keluhan masyarakat.

Sebagaimana Kota Solo, Kota Yogyakarta juga menerapkan  transparansi dan akuntabilita hingga tingkat kelurahan dengan cara pemasangan rencana kebijakan pembangunan di kantor kelurahan. Wujud nyata dari pembenahan tata kelola pemerintahan tersebut adalah bidang perizinan. Dimana birokrasi perizinan dikoordinasikan dalam Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dan pada tahun 2006 UPTSA dirubah  menjadi Dinas Perizinan.

Lewat  institusi inilah ia mengubah paradigma bahwa kekuasaan itu bukan menguasai, tetapi melayani. Dinas Perizinan dengan sistim online ini kini telah mampu menaikkan nilai investasi setiap tahunnya. Kota Yogyakarta dinilai yang terbaik di Indonesia dalam memberikan kemudahan mendirikan usaha dan mengurus izin usaha. Dalam proses pengurusan perizinanan yang selama ini harus melewati rantai birokrasi yang panjang kini tidak lagi. Ada empat hal yang mendasari pelayanan yang diberikan yakni kepastian waktu, biaya, aturan, dan terjangkau.

Sebagaimana Walikota Solo Joko Widodo, Herry Zudianto juga melakukan perubahan mendasar menyangkut kultur birokrasi yang menghambat pelayanan masyarakat dengan ketegasan, penguatan kelembagaan dan memangkas birokrat yang menghambat. Perbaikan birokrasi dilakukannya  dengan cara mengubah pola pandang birokrat yang harus dilayani menjadi bahwa birokrat yang harus melayani. Kekuasaan politik juga dilihatnya sama seperti wakaf yang digunakan untuk kebaikan masyarakat semaksimal mungkin.

Pemerintahan yang berhasil, katanya, adalah pemerintah yang mendapat banyak masukan, kritik, dan membuka diri berdialog dengan masyarakat. Secara jujur ia juga mengatakan bahwa kekuatan terbesar Pemerintah Kota Yogyakarta adalah partisipasi masyarakat. Mereka adalah ’pegawai’ Kota Yogyakarta yang tidak dibayar. Mereka mengawasi langsung pemerintahan.

Program-program Herry bukan hanya dalam bidang pelayanan yang dinilai sangat bagus, bahkan di mata sebagaian orang cukup unik seperti program Segosegawe (Sepeda kanggo Sekolah lan Nyambut Gawe). Selain aktif dalam kegiatan ngonthel bersama komunitas sepeda, Herry juga memberlakukan program sehari tanpa asap kendaraan di kawasan balai kota, yakni pada hari Jumat. Ia juga pernah membuat keputusan yang unik dan tidak umum, yakni memberi wadah bagi anak-anak muda yang gemar berkreasi dengan bercoret-coret ria di fasilitas umum (yang dikenal dengan sebutan bombers).

Mungkin kalau di kota-kota lain para pembuat grafiti dan mural sudah pasti dikejar-kejar Satpol PP. Tapi  di Yogyakarta anak-anak yang gemar bercorat-coret ria di fasilitas umum (bombers) diberikannya wadah. Dengan pengecualian wilayah jeron atau di dalam kompleks beteng keraton yang tidak diizinkannya. Dan lihatlah  Yogya pun kini menjadi surga bagi para bombers.

Penghargaan yang diterima Jokowi dan Herry Zudianto secara pribadi menunjukkan komitmen mereka berdua dalam mewujudkan good government dan clean government. Penghargaan ini pun menunjukkan bahwa keduanya, sudah lebih baik dibandingkan dengan kepala-kepala daerah lainnya yang terpaksa harus masuk penjara karena tersandung korupsi. Bahkan yang terpilih lewat Pilkada juga akhirnya harus masuk bui atau setidaknya menjadi tersangka.

Penghargaan Bung Hatta itu setidaknya bisa memberikan inspirasi kepada kepala daerah yang lain menyangkut perlunya keteladanan dan kemauan untuk mengabdi kepada rakyat dari setiap pemimpinan yang tidak hanya bisa ngomong serta memerintah tapi tidakbisa berbuat banyak untuk rakyatnya.

Keduanya telah mampu menunjukkan contoh yang sangat baik mengabdi untuk kepentingan rakyat dan  tak  pernah merasa menjadi penguasa atas rakyatnya serta tetap konsisten antara ucapan dan tindakan. Yang lebih penting seperti kata Betti Alisjahbana Dewan Juri, Jokowi dan Herry terpilih mendapatkan BHAA karena dianggap “bersih dari praktik suap dan menyuap”,  di tengah-tengah maraknya suap menyuap di negeri ini.

(Tulisan ini pertama kali dimuat di harian Waspada, Kamis 11 November 2010)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: