Posted by: effanzulfiqar | July 20, 2011

Menyoal Posisi Wakil Kepala Daerah

Siapa yang tidak mengakui pada saatsaat kampanye pemilihan umum kepala daerah (pilkada) betapa kompaknya calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Begitu mereka menang dalam pilkada dan dilatik, mereka masih tetap bersama, kemana selalu beriring tak obahnya bagai “sepasang kekasih”. Sayangnya, jalinan hubungan yang begitu mesra biasanya hanya bisa bertahan  satu tahun. Hubungan di antara mereka mulai renggang dan sudah jarang nampak bersama.

Sejatinya mereka kompak untuk merealisasikan visi dan misinya sebagaimana yang mereka janjikan saat kampanye.  Biasanya, di ujung tiga  tahun masa jabatan eskalasi ketidak harmonisan  makin melebar. Manuver dan intrik politik mulai muncul. Satu sama lain sudah mulai memasang “kuda-kuda” untuk maju dalam pilkada berikutnya. Makin melebarnya disharmonisasi di antara mereka jelas akan berdampak pada pelayanan publik. Pelayanan publik akan sulit terwujudkan  bila terus terjadi disharmoni antara keduanya

Fenomena ketidak harmonisan dan perceraian antara Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH), baik di  provinsi, kabupaten/kota memang sudah jamak terjadi pra dan pasca pilkada. Bahkan menurut Catatan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dari 244 pilkada yang digelar pada 2010, hanya 6,15 persen KDH dan WKDH yang kembali maju bersama. Selebihnya, masing-masing maju sendiri dan bertarung sengit dalam pilkada. Fakta ini menurut Gamawan menunjukkan keberadaan WKDH  lebih banyak menimbulkan disharmoni pemerintahan. Karena itu, sangat jarang ada incumbent yang kembali berpasangan dalam pilkada 2010. Bahasa Mendagri untuk menyebut ketidak harmonisan antara KDH dan WKDH adalah “pecah kongsi” (Waspada 10 Maret 2011)

Akibatnya tidak harmonisnya hubungan antara KDH dan WKDH tersebut selama lima tahun boleh dikatakan perjalanan roda pemerintahan daerah tidak efektif.  Permasalahan yang memicu ketidak harmonisan antara keduanya biasanya mulai dari masalah-masalah sepele sampai kepada hal-hal yang prinsip.   Namun semua muara dari ketidak harmonisan tersebut berawal dari konflik kepentingan dan kewenangan. Konflik kepentingan tersebut lebih banyak di latar belakangi oleh parpol pendukung yang berbeda. Parpol yang berbeda kerap melahirkan visi dan misi yang berbeda pula.  Atau bisa jadi KDH menganggap WKDH sudah mulai tidak bisa diatur mengingat ketentuan undang-undang WKDH bertanggungjawab kepada KDH.

Masalah lain  yang kerap menjadi pangkal pertentangan antara keduanya,    menyangkut  penempatan orang-orang kepercayaan di jabatan strategis, pembagian fee proyek yang tak adil atau polemik menyangkut kewenangan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan. Biasanya WKDH merasakan bahwa ia sama sekali tidak diajak dan diberi peran apapun sebagai WKDH oleh KDH dalam proses pengambilan kebijakan di daerah.

Bila KDH dan WKDH sudah tidak harmonis lagi, akan terjadi dualisme dalam kepemimpinan pemerintah daerah. Akibatnya birokrasi menjadi terkotak-kotak dan pelayanan publik menjadi terabaikan. Sering terdengar istilah “orangnya” KDH atau WKDH.

Terkait dengan tugas WKDH, dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 26, hanya sebatas : a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;  b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Dengan demikian, tugas seorang WKDH lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan hanya membantu KDH saja. Tidak ada satupun tugas yang bersifat kebijakan sebagai kewenangan WKDH. Sedangkan yang bersifat teknis administratif sudah dilaksanakan perangkat daerah di bawah kendali Sekretaris daerah (Sekda). Kalaupun ada tugas-tugas lain yang dilaksanakan seorang WKDH yang terkait dengan pengambilan kebijakan pemerintahan, biasanya karena kuatnya tekanan parpol pendukung WKDH saja.

Penghapusan Posisi Wakil Kepala Daerah

Dalam perspektif hukum tata negara,  posisi WKDH hanyalah sebagai “ban serep”. Tugas dan fungsi WKDH hanya “residu” dari tugas dan fungsi KDH sendiri. Karena hal-hal yang bersifat teknis administratif sudah dilaksanakan oleh Sekda. Posisi WKDH tidak lebih dari sekadar pembantu kepala daerah. Berangkat dari hal tersebut, wacana penghapusan WKDH sudah sering dilantorkan banyak pihak termasuk DPR, Kementerian Dalam Negeri dan pakar politik.

Penghapusan posisi WKDH jelas tidak menabrak UUD 1945, menginat ketentuan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 hanya menyebutkan yang dipilih adalah KDH tidak ada kalimat yang menyebutkan WKDH juga dipilih. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka penempatan posisi WKDH bila tidak dipilih lagi lewat pilkada mekanismenya bisa “ditujuk”,  sebagaimana usulan  Kementerian Dalam Negeri atas revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. WKDH akan ditunjuk langsung oleh KDH (gubernur atau bupati/walikota) dari kalangan pejabat struktural pemerintahan. Alternatif lain  bisa juga posisi WKDH diusulkan oleh KDH dan setelah melewati proses rekomendasi mulai dari gubernur hingga pusat, baru dilakukan pemilihan lewat DPRD.

Pemikiran lain yang muncul terkait dengan posisi WKHD bila tidak dihapus adalah WKDH tidak mesti hanya satu bisa dua atau tiga, tergantung luas wilayah dan banyaknya penduduk. Untuk daerah yang wilayahnya kecil dan jumlah penduduknya sedikit, sangat memungkinkan menghapus jabatan WKDH tersebut.  Sedangkan  untuk daerah yang rawan konflik dimana kemejemukan masyarakatnya sangat kuat. Jabatan WKHD dapat tetap dipertahankan  sebagai refresentasi politik rakyat, baik berdasarkan agama, etnis atau daerah.

Bila memang posisi WKDH tidak akan dihapus, maka yang harus dipertegas adalah pembagian tugas yang jelas antara KDH dan WKDH. Sehingga satu sama lain dapat mengetahui apa yang menjadi kewenangannya. Artinya KDH tidak mengambil alih apa yang menjadi tugas WKDH dan sebaliknya WKDH tidak masuk dalam wilayah yang menjadi domain KDH.

Disamping itu hendaknya koalisi parpol pendukung dalam pilkada tidak hanya dibangun berdasarkan kepentingan parpol semata. Tapi bagaimana dua calon kepala daerah yang berbeda latar belakang parpolnya bisa punya misi dan visi yang sama.  Karena sering yang menjadi pangkal disharmonisasi antara KDH dan WKDH muaranya kepentingan pribadi dan parpol pendukung dan bukan masalah dalam pemerintahan.

Tapi karena memang UUD 1945 tidak menyebutkan WKDH dipilih bersama dengan KDH, menurut hemat saya sebaiknya posisi WKDH lebih baik tidak ada lagi. Alasannya hanya menimbulkan permasalahan dalam pemerintahan daerah dan membebani anggaran, karena fasilitas yang diperolehnya hampir sama dengan KDH. Alasan lain bahwa  fungsi pemerintahan masih bisa dijalankan oleh seluruh perangkat daerah di bawah kendali Sekda kalaupun tidak ada lagi posisi WKDH. Sekda dalam hal ini kecil kemungkinannya untuk melakukan “manuver politik” bila ingin mengincar posisi KDH dibandingkan dengan WKDH.  Bisa-bisa ia dimutasi oleh KDH. Sebaliknya, bila KDH sudah tidak harmonis lagi dengan  WKDH, jelas WKDH tak bisa diberhentikan di tengah jalan, sekalipun WKDH bertanggungjawab kepada KDH.

Posisi WKDH juga sesungguhnya hanya memperpanjang rantai birokrasi pemerintahan daerah. Bukankah  KDH juga telah memiliki staff ahli dan asisten. Semua mempunyai tugas untuk membantu keberhasilan tugas-tugas KDH. Hal ini semakin memperkuat alasan untuk penghapusan posisi WKDH karena hanya menambah ketidak efesianan birokrasi pemerintahan di daerah.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: