Posted by: effanzulfiqar | July 20, 2011

Parpol Jadi Penyelenggara Pemilu?

Hampir satu tahun terbenam penyusunan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di DPR dan akhirnya selesai juga dibahas oleh Komisi II DPR. Hasilnya, sungguh menyedihkan. Lewat mekanisme voting, Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, Gerindra, PPP, Hanura, dan PKB sepakat dan mendukung bergabungnya kembali orang-orang Parpol sebagai penyelenggara Pemilu, baik dalam KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan KPU.

Dua partai lain, yakni Demokrat dan PAN menolak orang Parpol terlibat sebagai penyelenggara Pemilu, meskipun terkesan seperti masih malu-maluÒkucingÓ. Dengan komposisi anggota KPU berjumlah sembilan orang dan anggota Dewan Kehormatan KPU 15 orang. Di mana anggota KPU nantinya berasal dari Parpol yang memenuhi batas perolehan suara untuk parlemen (parliamentary threshold).

Adapun anggota Dewan Kehormatan KPU berjumlah 15 orang dengan rinciannya, 9 orang dari Parpol, 4 tokoh masyarakat, 1 dari KPU, serta 1 dari Badan Pengawas Pemilu. Dengan masuknya orang-orang anggota partai politik sebagai penyelenggara Pemilu sangat berpeluang untuk menjadikan Pemilu tidak independen dan cenderung hanya menguntungkan Parpol pengusungnya.

Artinya, anggota KPU dan Bawaslu yang berasal dari Parpol akan cenderung mengamankan kepentingan Parpol masing-masing. . Sedangkan kinerja Bawaslu makin tidak jelas, karena secara moral akan sulit untuk mengawasi Parpol yang mengusungnya. Logikanya, ‘masak jeruk makan jeruk’.

Akibatnya, Bawaslu tidak akan mampu melakukan pengawasan secara maksimal dan cenderung hanya akan mengamankan dan melegitimasi kecurangan yang dilakukan Parpolnya sendiri. Begitu juga dalam DKKPU, tidak akan mampu bekerja sebagaima mestinya karena akan selalu bersikap tidak netral, karena orientasinya lebih kepada bagaimana mengamankan kepentingan dari partainya. Padahal semua orang tahu bahwa kode etik penyelenggara Pemilu secara tegas menetapkan dan menuntut semua penyelenggara Pemilu harus bisa bertindak nonpartisan, dan menghidari segala kemungkinan terjadinya koflik kepentingan.

Yang pasti cerita lama akan berulang kembali sebagaimana yang terjadi dalam Pemilu 1999 yang penuh kegaduhan, intrik dan konflik kepentingan mewarnai perjalanan KPU sebagai penyelengga Pemilu. Hasil Pemilu 1999 gagal ditetapkan oleh KPU karena beberapa Parpol tidak bersedia menanda tangani hasil perhitungan suara.

Dengan masuknya kembali Parpol sebagai penyelenggaran Pemilu, jelas merupakan suatu kemunduran dalam proses perjalanan demokrasi di Indonesia. Kekacauan sudah pasti bakalan terjadi belajar dari Pemilu 1999 yang hasil Pemilu kemudian harus ditetapkan dengan Keppres. Karena tidak ada persetujuan di antara Parpol untuk menandatangani hasil Pemilu.

Pemilu tak ubahnya seperti permainan sepakbola, bagaimana mungkin wasit merangkap menjadi pemain, bahkan jadi hakim garis sekaligus. Jelas sangat absurd. Artinya konflik kepentingan akan terjadi, dan setiap anggota KPU yang jelas berbeda Parpol akan berusaha setengah mati memperjuangkan dan mengamankan kepentingan partainya masing-masing. Dalam kondisi yang demikian jelas kemandirian dan netralitas KPU akan terabaikan.  Yang muncul adalah kepentingan masing-masing partai politik. Bila kepentingan setiap Parpol yang dikedepankan, alamat hasil Pemilu juga akan mengalami nasib yang sama dengan Pemilu 1999.

Pelibatan Parpol di KPU jelas bukan kebijakan yang cerdas dan sehat bagi proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Karena bagaimanapun, keberadaan mereka akan sangat mengurangi kualitas Pemilu dan kemandirian penyelenggara Pemilu yang merupakan asas pokok yang harus dikedepankan.

Alasan yang menyebutkan pelibatan Parpol sebagai penyelenggara Pemilu karena Parpol merasa menerima perlakukaan yang tidak adil dan menjadi korban KPU dan agar Parpol bisa saling mengawasi. Hanya alasan yang tidak memiliki argumentasi yang kuat dan hanya pembenaran semata agar Parpol bisa masuk kembali ke KPU. Titik.

Dengan masuknya kembali Parpol, jelas kemandirian KPU patut dipertanyakan, apalagi netralitasnya. Karena bagaimanapun anggota KPU akan menjadi sangat partisan dan cenderung bias mendukung partainya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana pula dengan Parpol yang tidak mempunyai orang di KPU. Karena yang akan menjadi anggota KPU hanya yang berasal dari Parpol yang memenuhi batas perolehan suara untuk parlemen (parliamentary threshold).

Sungguh sangat aneh dan janggal memang bila seperti ini yang terjadi. Dan adakah jaminan nantinya bahwa Parpol yang tidak memiliki wakil di KPU karena ketentuan parliamentary threshold akan tinggal diam, jelas tidak. Mereka akan berusaha dengan segala cara untuk merecoki apa yang telah menjadi keputusan KPU.

Mengutip Ramlan Surbakti (2010) yang menyebutkan alasan pokok yang mendasari penolakan masuknya kembali Parpol sebagai penyelenggara Pemilu, adalah UUD 1945 Bab VII-B Pasal 22-E, ayat (5) UU yang menyatakan, Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Suatu institusi akan dapat mandiri apabila para anggota yang menggerakkan dan mengarahkan institusi sesuai tugas dan kewenangannya mandiri. Karena itu, institusi KPU hanya dapat mandiri apabila anggota KPU berasal dari kalangan nonpartai. Tafsir yang menyebut bahwa institusinya yang harus mandiri bukan orangnya adalah tafsir yang sangat keblinger.

Sepertinya memang Parpol sudah berubah menjadi ‘monster’ yang haus kekuasaan. Setelah Parpol memasuki DPD, MK dan BPK, kini giliran KPU yang menjadi sasaran Parpol. Tidak mustahil sebentar lagi semua lembaga-lembaga Negara akan dimasuki oleh Parpol, tinggal hanya menunggu waktu saja.  Yang pasti, potensi kekacauan dalam Pemilu 2014 sudah di depan mata. Pilihan hanya satu, menolak Parpol sebagai penyelenggara Pemilu. Peluang untuk melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan komisi II DPR masih terbuka lebar. Hasil revisi tetap akan dibahas di Badan Legislatif dan Rapat Paripurna DPR.

Fraksi PAN dan Demokrat yang sempat walk out pada saat voting, seharusnya bisa menggerakkan semua kekuatannya untuk menentang masuknya kembali orang-orang partai politik sebagai penyelenggaran Pemilu.  Membiarkan orang-orang partai masuk sebagai penyelenggara Pemilu sama saja membiarkan Parpol merampas ruh kemandirian penyelenggara Pemilu. Sejatinya Pemilu merupakan hanjatan lima tahunan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya dan bukan hajatan Parpol untuk memuaskan syawat kekuasaannya.

(Tulisan ini pertama kali dimuat di harian Waspada, Kamis 9 Desember 2010)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: