Posted by: effanzulfiqar | July 20, 2011

Pemprov Sumut Tanpa Sekda : Apa Kata Dunia?

 

PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 3 secara jelas menyebutkan bahwa tugas dan kewajiban Sekretaris Daerah (Sekda) membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengorganisasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pasal 4 disebutkan pula bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksudkan, Sekda mempunyai fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bertolak dari kutipan Pasal 3 dan 4 PP No 41 Tahun 2007, jelas bahwa Sekda mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat   provinsi. Artinya Sekda menjadi orang yang bertanggungjawab untuk menyusun kebijakan pemerintahan daerah dan mengkoordinasikana semua dinas daerah/lembaga teknis daerah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Jadi Sekda memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan di provinsi.

Bila bertolak dari urgensi keberadaan Sekda dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Provinsi Sumut. Alangkah janggalnya memang Pemprov Sumut yang sudah hampir delapan bulan  tanpa ada Sekda defenitif. Sejak RE. Nainggolan pensiun 1 Desember 2010 lalu dan digantikan oleh Hasiholan Silaen yang ditujuk menjadi pelaksana tugas (Plt) dan ternyata hanya bertahan satu bulan sebagai Plt dan tanggal 4 Februari beliau dicopot – digantikan Rahmatsyah sebagai Plt.

Pada awalnya Gubernur Syamsul Arifin sebelum dinon aktifkan  sudah mengajukan tiga calon Sekda defenitif, yakni Kepala Dinas Pendidikan Syaiful Syafri, Kepala Dinas Perkebunan/Sekarang Plt Bupati Madina Aspan Sofian Batubara dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sjafaruddin. Ketiga calon Sekda tersebut telah melalui tahap fit and proper test tanggal 8 Maret 2011. Tapi anehnya sampai hari ini 4 bulan sudah selesai mengikuti tahapan fit and proper test dan TPA (Tim Penilai Akhir) tak ada kejelasan menyangkut hasilnya siapa yang menjadi Sekda defenitif. Sepertinya usulan tersebut lenyap di telan bumi.

Bahkan belakangan tersiar kabar, bahwa Plt Gubenur yang juga Wakil Gubernur, Gatot Pujo Nugroho malah mengirimkan tiga nama baru calon Sekda untuk menggantikan usulan yang diajukan Gubernur non aktif Syamsuyl Arifin. Dari ketiga nama tersebut salah satunya adalah mantan Sekretaris Dewan DPRD Sumut, Nurdin Lubis yang saat ini menjabat Inspektorat Provinsi Sumut. Kabar selentingan yang terdengar, Nurdin Lubis adalah orang yang paling diunggulkan Gatot dan diinginkannya  untuk menjadi Sekda Pemprov Sumut definitif.

Alasan pengajuan yang dilakukan Plt Gubsu menurut informasinya adalah karena merasa tidak terlalu enjoy dengan  ketiga nama yang diajukan Gubernur non aktif Syamsul Arifin. Atau bisa jadi Gatot menganggap bukan orangnya. Kalaulah memang betul ada nama baru yang diajukan oleh Plt Gubsu, tentunya ini akan melahirkan polemik yang berkepanjangan karena adanya kesan kepentingan tertentu dalam penetapan Sekda. Peraturan memang menyebutkan bahwa Sekda bertanggung jawab penuh kepada gubernur. Logikanya memang  tidak mungkin memakai Sekda yang dianggap tidak sejalan dan sesuai dengan keinginan gubernur sendiri.Karena bagaimanapun Sekda akan bekerja bersama-sama dengan gubernur. Jadi ada benarnya juga bila tidak sesuai yang diinginkan Gatot sah-sah saja beliau untuk menolak tiga calon yang diajukan Gubernur non aktif Syamsul Arifin.

Banyak memang yang terasa janggal dan aneh dalam proses penetapan Sekda defenitif tersebut. Bagaimana mungkin posisi yang sedemikian penting dianggap tidak begitu penting. Bila memang nama yang diajukan oleh gubernur non aktif tidak diinginkan oleh Gatot semestinya Kemendagri bisa mengabil alih dengan cepat bukan membiarkan begitu saja. Dan bila memang nama calon Sekda masih di Setneng sebagaimana pengakuan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohar, mestinya Kemendagri menyemput bola dan menanyakan apa yang menjadi masalah sehingga proses penetapannya terkendala begitu lama. Sepertinya Kemendagri membiarkan begitu saja tanpa merasa perlu bagaimana mempercepat proses pegangkatan Sekda defenitif.

Disisi lain adalah sesuatu yang terasa janggal dan tidak masuk akal bagaimana mungkin  seorang gubernur yang juga berstatus Plt tugas bisa bekerja maksimal dengan dibantu oleh seorang Sekda yang sama-sama berstatus sebagai Plt juga. Sangat aneh dan lucu sebuah pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik hanya mengadalkan gubernur yang berstatus Plt dan Sekdanya juga hanya Plt. Yang jelas kedua-duanya sebagai Plt memiliki kewenangan yang sangat terbatas.

Kondisi yang demikian jelas sangat mempengaruhi terhadap jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan di Provinsi Sumut. Mungkin di Indonesia dalam sejarahnya baru Sumut yang menjadi pemecah rekor sebagai provinsi terlama yang tidak punya Sekda. Seharusnya semua pihak bisa mengerti bahwa jabatan Sekda adalah jabatan karier yang harus bebas dari intervensi semua kepentingan. Jabatan Sekda bukan jabatan politik. Konsekuensinya adalah jabatan Sekda tidak boleh mengalami kekosongan terlalu lama karena terkait dengan kinerja dan berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan.

Kekosongan jabatan Sekda yang telah hampir delapan bulan tersebut ternyata berdampak negatif, hal ini tergambar dari hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut menyangkut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumut tahun anggaran 2010, yang mendapat penilaian  “wajar dengan pengecualian” yang sama dengan opini yang diberikan untuk LKPD 2009. Hal ini  jelas menunjukkan ada yang salah dan tidak beres sehingga opini yang diberikan BPK terhadap LKPD Sumut tidak naik peringkat penilian dan sama dengan LKPD tahun sebelumnya.

Yang lebih parah adalah muatan LKPD 2010 justru lebih rendah, ditambah lagi dengan serapan anggaran 2010 baru berkisar 20% padahal sudah masuk bulan Juni. Ini membuktikan bahwa koordinasi antara SKPD di lingkungan Provinsi Sumut tidak berjalan dengan baik sejak Sekda RE. Nainggolan pensiun. Sebagaimana diketahui bahwa Sekda adalah Ketua Badan Anggaran Eksekutif yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan APBD terutama menyakut tingkat capaian serapan anggaran untuk pembangunan yang telah dianggarkan di setiap SKPD.

Seharusnya semua pihak bisa terbuka tidak menutup-nutupi apa yang menjadi kendala penetapan Sekda defenitif. Bila memang tiga calon yang sudah mengikuti fit and profert test dianggap tidak layak Kemendagri dalam hal ini Menteri dalam Negeri Gamawan Fauizi  semestinya bisa secara terbuka menyampaikan kepada publik. Dan bila memang Plt Gubsu juga memang menginginkan dilakukannya kocok ulang terhadap calon Sekda yang diusulkan gubsu non aktif semestinya bisa lebih terbuka untuk menjelaskan kepada publik apa alasannya menolak ketiga calon yang sudah ada di Setneg tersebut.

Menteri Dalam Negeri seharusnya bisa lebih arif memandang saol kebutuhan yang begitu mendesak dalam penetapan Sekda bagi Sumut dan bukan sebaliknya membiarkan begitu saja. Nampaknya Gamawan Fauzi seperti ikut larut dalam riak-riak yang terjadi di Sumut pasca pengajuan tiga calon Sekda tanpa pernah berfikir betapa konyolnya  Pemprov Sumut yang hanya dipimpin gubernur berstatus Plt dan Sekda  berstatus Plt juga yang hanya memiliki kewenangan sangat terbatas. Omong kosong kalau dikatakan roda pemerintahan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan Sekda sebagai orang yang bertanngung jawab penuh dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan mengkoordinis pelaksanaan semua tugas-tugas SKPD.

Kita berharap penetapan Sekda defenitif tidak lagi berlarut dan sudah terlalu lama Pemprov Sumut berjalan tanpa arah yang jelas sejak penahanan Syamsul Arifin oleh KPK dan terjadinya transisi kepemimpinan dari Gubernur non aktif Syamsul Arifin kepada Wakil Gubernur Gatot Puja Nugroho sebagai Plt Gubernur Sumut. Kalau Pemprov Sumut dibiarkan terus menerus tanpa Sekda apa yang dapat dilakukan oleh seorang Gubernur Plt. Jelas akan sangat terbatas yang dapat dilakukannya.

Mestinya semua pihak bisa melihat kepentingan yang lebih besar – yakni berjalan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Sumut. Dan jangan hanya berfikir untuk kepentingan pribadi, golongan dan kepentingan-kepentingan  pragmatis lainnya terkait dengan penetapan Sekda Provinsi Sumut. Bila ini ini yang terjadi, apa kata dunia?

(Dimuat di Harian Waspada 13 Juli 2011)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: