Posted by: effanzulfiqar | July 20, 2011

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Madina

Kamis tanggal 3 Februari sekitar pukul 04.00 rumah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing, Natal Jefri Antoni SH dibakar orang tak dikenal. Sampai hari ini Polisi belum mengetahui siapa pelaku dan memastikan apa sebenarnya motif dibalik pembakaran tersebut. Kesimpulan sementara motif  pembakaran rumah Ketua KPUD Madina  tersebut terkait dengan tertunda-tundanya penyelenggaran pemungutan suara ulang Pemilukada Madina.

Seharusnya menurut opini yang berkembang dalam masyarakat begitu anggaran yang 10 miliar telah disyahkan DPRD maka pemungutan suara ulang Pemilukada sudah dapat dijadwalkan.  Artinya KPUD Madina harus sudah memulai tahapan-tahapannya. Padahal mekanismenya, KPUD Madina harus menyampaikan laporan ke KPU pusat, provinsi, dan Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut kesiapan mereka untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Bila proses di KPU pusat dan provinsi cepat, baru bisa jadwal pemungutan suara ulang dapat ditetapkan, yang diperkirakan baru dapat dilaksanakan  akhir bulan Maret atau awal bulan April tahun 2011 ini.

Sayangnya semua mekanisme yang harus ditempuh KPUD Madina tersebut tidak tersosialisasi dengan baik dan tidak diketahui oleh semua pemangku kepentingan di Madina. Yang mereka lihat KPUD Madina tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Bisa jadi KPUD  dianggap memiliki “agenda tersebunyi” yang menyebabkan lambat pelaksanaannya.

Pasca pembatalan keputusan KPUD Madina yang menetapkan kemenangan pasangan Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Nasution oleh MK yang kemudian memerintahkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Madina telah menimbulkan pro dan kontra dan polemik yang berkepanjangan terutama terkait dengan pasangan calon yang boleh ikut dan berbagai hal yang terkait dengan adanya tudingan ketidak bermutuan kinerja lembaga penyelenggara Pemilukada yang menyebabkan hasil Pemilukada dibatalkan MK.

KPUD Madina kemudian didesak banyak pihak untuk mencoret pasangan Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Nasution karena melakukan politik uang sebagaimana keputusan MK. Sikap KPUD Madina jelas menolak untuk melakukan pencoretan dan ini dianggap banyak pihak sebagai bentuk keberpihakan pada pasangan tersebut. Padahal apa yang dilakukan KPUD Madina sudah benar.

Polemik seputar ikut tidaknya pasangan Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Nasution terus bergulir yang diikuti dengan keinginan untuk mempercepat penyelenggaraan pemungutan suara ulang padahal anggaran untuk itu belum ada. KPUD Madina tidak mungkin melaksanakan pemungutan suara ulang bila anggaran yang dibutuhakan sekitar 10 milyar tidak tersedia. Lagi-lagi masyarakat melihat KPUD Madina dalam hal ini tidak melakukan inisiatif apapun untuk mendorong percepatan pengesahan anggaran yang mereka butuhkan ke Pemerintah Daerah dan DPRD. Yang terjadi kemudian polemik yang berkepanjangan seputar anggaran tersebut dan anehnya semua pihak saling lempar tanggungjawab soal anggaran tersebut dan yang tersudut tetap KPUD Madina.

Di tengah-tengah simpang siurnya masalah kepastian anggaran dana yang dibutuhkan untuk pemungutan suara ulang muncul issu baru yang tidak kalah serunya ketika Pj. Bupati Madina yang ditetapkan adalah Aspan Sofyan Batubara yang kebetulan sama marganya dengan Hidayat Batubara.  Muncul pula tundingan miring bahwa Aspan menjadi Pj.Bupati adalah untuk  mendukung kemenangan pasangan tersebut. Meskipun jauh-jauh hari sebelumnya Aspan telah menepis tundingan yang tidak didasari fakta–fakta tersebut.

Semua issu tersebut menyebar di warung-warung kopi menjadi pembicaraan dan perdebatan hangat hampir setiap hari selama 4 bulan lebih. Rutinitas dan energi masyarakat Madina akhirnya tersita hanya untuk untuk membahas hal-hal tersebut.

Disisi lain perpolitikan Madina yang memang sudah tidak sehat lagi pasca pembatalan hasil Pemilukada oleh MK dan ditambah dengan adanya peryataan-peryataan dan opini yang berkembang yang bersumber dari para elit lokal telah memperkeruh suasana dan kekondusifan Madina.   Kondisi yang demikian ini menyebabkan eskalasi politik Madina meningkat dan masyarakatpun menjadi bingung. Di samping itu informasi menyangkut pemungutan suara ulang  yang diterima masyarakat hanya sepotong-potong. Hal ini menyebabkan suasana politik lokal di Madina menjadi panas dan gampang tersulut oleh issu yang tidak jelas sumber dan faktanya sekalipun.

Asumsi saya, pembakaran rumah ketua KPU Madina sedikit banyaknya tidak terlepas dari kondisi politik yang tidak sehat tersebut. Bila pola-pola seperti itu berlanjut terus dalam bentuk teror, intimidasi, dan kekerasan di Madina terhadap  para pemangku kepentingan Pemilukada seperti yang terjadi terhadap Ketua KPUD Madina, jelas akan memberikan pengaruh yang buruk bagi perkembangan demokrasi lokal di Madina.

Kita berharap apa yang telah menimpa ketua KPUD Madina tidak akan terjadi lagi menjelang penyelenggaraan dan pasca pemungutan suara ulang nantinya. Demokrasi lokal yang merupakan roh dari penyelenggaraan Pemilukada akan gagal total bila diikuti dengan aksi-aksi teror, intimidasi dan kekerasan. Sangat diperlukan kedewasaan dan kesantunan berpolitik dari semua pemangku kepentingan di Madina dalam menyikapi semua permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Soal politik uang

Bila kita mau jujur, bahwa sumber permasalahan dari semua keruwetan yang terjadi dalam Pemilukada Madina adalah terjadinya  praktik politik uang yang kemudian berbuntut pada pembatalan hasil Pemilukada oleh MK. Sekalipun disebutkan dalam salah pertimbangan majelis hakim MK terbukti adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon secara terstruktur, sistemastis, masif dan  terencana. Yang pasti, tidak ada yang bisa menjamin bahwa pasangan calon kepala daerah yang lain tidak melakukan  politik uang sekalipun itu dengan modus operandi yang berbeda.

Jika memang muara dari pembatalan hasil Pemilukada 9 Juni 2010 yang lewat karena politik uang, sudah semestinya semua pasangan calon tidak melakukan lagi tindakan bodoh tersebut. Masyarakat Mandina yang terkenal menganut nilai-nilai religius seharusnya dengan keras menolak politik uang yang dilakukan oleh setiap pasangan calon dan bila menemukan kasus politik uang semestinya melaporkannya kepada Panwas Pemilukada.

Panwas Pemilukada Madina juga seharusnya dapat belajar dari kejadian sebelumnya, karena fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilukada merupakan tugas pokok Panwas, bukan lembaga lain. Panwas harus mampu untuk mengawasi semua tahapan-tahapan penyelenggaraan pemungutan suara ulang dari kemungkinan terjadinya politik uang. Kita berharap pemungutan suara ulang ini akan berjalan dengan baik tanpa dikotori dengan politik uang ataupun kecurangan-kecurangan lain seperti pelibatan PNS, penggunaan fasilitas negara dan ketidak netralan penyelenggara Pemilukada sendiri.

KPUD Madina sebagai penyelenggara Pemilukada sudah semestinya dapat bekerja lebih fokus dan cermat lagi, dengan  tetap mengedepankan  azas kemandirian, kejujuran, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan , profesionalitas dan akuntabilitas. Hanya dengan itu KPUD Madina terbebas dari tudingan-tundingan miring yang terlanjur menjadi stigma tidak profesionalnya KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  yang menyebabkan dibatalkannya hasil Pemilukada oleh MK.

Rasa-rasanya sudah terlalu banyak energi masyarakat Madina terkuras hanya untuk berpolemik soal pemungutan suara ulang.  Kalau kita hitung-hitung dana yang disedot sejak putaran pertama dan pemungutan suara ulang sudah hampir 30 milyar rupiah. Jumlah tersebut cukup banyak dan tentunya akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk menyediakan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat Madina, terutama untuk pendidikan dan kesehatan.

Permasalahan politik uang dalam Pemilukada merupakan sisi gelap otonomi daerah yang menciderai upaya memperkuat nilai-nilai demokrasi lokal. Harus diakui bahwa politik uang yang terjadi merupakan kemauan dan keinginan rakyat itu sendiri. Karena mereka beranggapan  bahwa Pemilukada tak lebih dari pada pesta bagi-bagi uang dari pada pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih kepala daerah yang akan membawa mereka dalam taraf kesejahteraan yang lebih baik.

Sekarang terserah rakyat Madina mau pilih uang atau kepala daerah yang bersih dari politik uang yang tentunya akan menjadi modal dasar bagi kepala daerah terpilih untuk mewujudkan “Madina yang Madani”.

(Tulisan ini pertama kali dimuat di harian WASPADA 10 Februari 2011)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: