Posted by: effanzulfiqar | July 20, 2011

Sisi buruk Otda: Robohnya Sekolah Dasar

Buruknya nasib pendidikan dasar di daerah adalah cerminan ketidakperdulian pemda terhadap pembangunan pendidikan dasar. Harian Waspada dua kali menurunkan berita menyangkut buruknya nasib Sekolah Dasar Negeri di Padanglawas Utara (Waspada 19 dan 23 Mei 2011). Sedih membaca berita tersebut bagaimana mungkin Sekolah Dasar (SD) yang dibangun sejak zaman orde baru (orba) belum pernah tersentuh oleh nikmatnya zaman otonomi daerah (otda). Bagaimana mungkin sekolah yang mestinya memberikan suasana nyaman dan gembira bagi anak-anak untuk belajar, justru sebaliknya berada dalam suasana ketidak nyamanan.

Dengan kondisi SD yang hampir roboh, atap yang bocor, dinding lapuk dan berlobang di sana sini. Kalau hari panas murid-murid yang belajar sudah pasti akan merasa gerah luar biasa. Bila hujan turun ruangan kelas akan kebanjiran karena atap yang bocor. Loteng dan asbes yang sudah lapuk berpotensi menimpa murid-murid pada saat belajar dan lantai yang bolong-bolong suatu saat akan menyebabkan mereka terjatuh. Cat dinding yang sudah kusam dan berlumut jelas sangat tidak higienis bagi mereka. Kursi yang kakinya hampir patah dan meja yang lebih jelek lagi dari meja penjual daging di pasar bukan tempat yang baik untuk menulis dan membaca.

Seperti itulah gambaran kondisi SD di negeri ini setelah otda. Bukannya lebih baik, justru lebih buruk kondisinya bila dibadingkan masa orde baru. Dengan otda sejatinya kondisi bangunan SD akan lebih baik karena sepenuhnya kewenangan bidang pendidikan telah diberikan kepada daerah untuk mengelolanya lebih baik lagi dibandingkan zaman orba. Kenyataannya sangat bertolak belakang.

Pemerintah daerah (pemda) sepertinya tidak begitu menganggap terlalu penting untuk memperbaiki kondisi SD yang sudah hampir roboh. 10 tahun otda berjalan, ternyata nasib SD makin terpuruk apalagi SD yang dikelola swasta mungkin sebagian akan jauh lebih buruk lagi nasibnya.

Kalau boleh dikatakan kondisi sekolah yang ada jauh lebih bagus dari kandang ayam atau kambing. Belum lagi permasalahan jumlah guru kelas yang tidak sebanding dengan jumlah kelas dan ditambah lagi dengan kepala sekolah yang jarang  hadir. Sangat-sangat tidak layak rasanya kondisi sekolah seperti itu diharapkan dapat melahirkan orang-orang yang berkualitas.

Padahal SD merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas SDM yang ada di daerah dan di negeri ini. Di negeri ini memang aneh, seharusnya lebih diprioritaskan bagaimana membangun SD yang lebih baik bukan PTnya. Karena bagaimanapun bila dasarnya tidak bagus, otomatis ke atasnya juga akan tetap buruk.

Kalau dikatakan tidak ada anggaran untuk memperbaiki gedung SD yang sudah tidak layak tersebut tidak benar. Anggaran untuk pendidikan, terutama pendidikan dasar sangat besar dikucurkan pemerintah pusat tiap tahunnya melalui DAK/DAU. Masalahnya begitu sampai di daerah lebih banyak yang dikorup. Demikian juga yang berasal dari APBD yang menurut UUD 45 perubahan Pasal 31 negara harus memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Pertanyaan nya kemana anggaran pendidikan yang 20% digunakan pemda?

Faktanya, kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat pemda banyak terkait dengan penyalahgunaan anggaran pendidikan dengan cara melakukan mark up atau anggaran-anggaran fiktif yang terkait dengan penggunaan dana BOS atau DAK/DAU yang dianggarkan untuk pendidikan, termasuk dana-dana pendidikan yang bersumber dari APBD.

Bahwa UU 32 Tahun 2004 secara jelas dan tegas menyebutkan pelayanan dasar minimal yakni bidang pendidikan menjadi urusan wajib dan tanggung jawab pemda untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan menganggarkan pembiayaannya di APBD. Demikian juga dalam Pasal 30 UU No 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional tegas disebutkan bagaimana tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan pengelolaan pendidikan.

Sesungguhnya tidaklah benar bila disebutkan bahwa anggaran untuk pendidikan di daerah sangat kurang yang menyebabkan tidak bisa dilakukan perbaikan terhadap bangunan SD yang sudah hampir roboh. Alasan tersebut sangat klasik rasanya yang menyebabkan lambatnya kemajuan pendididkan di negeri ini yang sebenarnya semuanya bermuara dari tidak bermutunya pendidikan dasar kita.

Pendidikan dasar sebagaimana disebut dalam UU No. 20 Tahun 2003 adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang terdiri dari SD dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajad serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs).

Buruknya nasib pendidikan dasar di daerah adalah cerminan ketidakperdulian pemda terhadap pembangunan pendidikan dasar. Keperdulian hanya ditujukan pada saat peringatan Hari Pendidikan Nasional. Lihat bagaimana hebatnya semangat memperingatinya, termasuk slogan dan wacana-wacana yang disampaikan oleh pejabat di daerah menyangkut komitmen untuk membangun pendidikan di daerah. Termasuk pada saat mencalon jadi kepala daerah. Selesai terpilih yang lebih dipentingkan adalah membeli mobil dinas yang harganya setara dengan biaya untuk merehap dua bangunan SDN yang hampir roboh.

Kini yang diharapkan adalah adanya ketegasan dan kemauan kuat dari aparat pemerintah di daerah (baca kepala daerah dan DPRD) untuk melaksanakan semua keputusan politik menyangkut pendidikan dan pembiyaaannya sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang. Tanpa adanya ketegasan dan kemauan kuat akan selamanya nasib pendidikan dasar menjadi prioritas terakhir di daerah.

Bahasa sederhananya selama pemda masih tidak fokus dan punya perencanaan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan tingkat dasar, terutama dalam penyedian sarana dan prasarana yang minimal saja. Maka selama itulah nasib pendidikan dasar di daerah akan menderita di tengah-tengah euforio Otda dan semangat rame-rame untuk korupsi berjamaah pejabat daerah.

Benar apa yang pernah ditulis tokoh pendidikan kita Winarno Surakhmad di Harian Kompas  edisi 15 Maret 2004, katanya: “Dengan anggaran terbatas saja korupsi di sektor pendidikan sulit dicegah, apalagi kalau anggaran melimpah”. Artinya dengan anggaran yang melimpah seperti sekarang ini bukannya nasib pendidikan makin baik, justru makin buruk karena habis dikorup di daerah. Sedangkan anggaran yang sedikit saja tidak lepas dari sasaran untuk dikorupsi.

Sudah seharusnya semua pihak yang perduli terhadap masa depan bangsa ini di daerah berpaling untuk secepatnya memperbaiki bangunan SD yang hampir roboh sebelum anak-anak masa depan bangsa tersebut mati tertimpa oleh bangunan yang sudah lapuk. Bahwa kita sepakat dan mengakui pendidikan dasar (terutama SD) merupakan investasi jangka panjang yang harus dijaga kualitas dan keberlanjutannya.

Sejatinya tujuan dari pendidikan dasar adalah mengajarkan kecakapan dasar, seperti membaca, menulis dan berhitung yang merupakan penunjang utama pengajaran pada jenjang pendidikan selanjutnya. Pertanyaannya apakah anak-anak bisa fokus belajar membaca, menulis dan berhitung dengan baik di tengah-tengah bangunan SD mereka yang minim sarana dan prasana dan hampir roboh

(Tulisan ini pertama kali dimuat di harian Waspada, Senin 20 Juni 2011)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: