Posted by: effanzulfiqar | July 20, 2011

Urgensi Provinsi Sumatera Tenggara

Dalam beberap bulan terakhir ini suara-suara yang mendesak  percepatan pembentukan provinsi baru di bagian selatan yang disebut dengan Provinsi Sumatera Tenggara, yang meliputi empat kabupaten dan satu kota yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas, semakin menguat terus.

Semangat untuk membentuk provinsi baru semankin nyata dengan bertemunya beberapa kali lima kepala daerah yang masuk dalam wilayah rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara. Pertemuan dengan pansus DPRD Sumatera Utara untuk pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara tanggal 22 Maret 2011, makin memperkuat keinginan untuk pembentukan provisi tersebut. (Waspada 23 Maret 2011).

Bahkan rekomendasi DPRD dan kepala daerah di lima kabupaten tersebut telah keluar. Rekomendasi pembentukan provinsi dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administratif pembentukan provinsi sebagaimana di atur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 78 Tahun 2007. Artinya menyangkut persyaratan administratif mungkin tidak akan menghadapi kendala berarti karena hanya menyangkut persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi.

Sedangkan persetujuan DPRD dan gubernur provinsi induk dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri saya kira tidak terlalu bermasalah prosesnya sepanjang keinginan pembentukan provinsi murni tuntutan dan kepentingan arus bawah dan bukan tuntutan dan kepentingan segelintir elit lokal dan pusat (?). 

Pembentukan provinsi baru, sepenuhnya dibenarkan oleh undang-undang sepanjang memenuhi persyaratan yang bersifat administratif dan persyaratan  teknis  mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, pertahanan keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomoi daerah – meliputi kemampaun keuangan, tingkat kesesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan persyaratan lain  mencakup fisik kewilayahan yang akan dibentuk menjadi provinsi.

Sejatinya memang persyaratan administratif, teknis dan fisik dimaksudkan telah terpenuhi bagi pembentukan provinsi baru yang diwacanakan dengan nama Provinsi Sumatera Tenggara. Namun sebelum melangkah lebih jauh, semestinya harus dipikirkan plus minus pembentukan provinsi dimaksudkan,  sehingga tidak muncul kesan kita hanya latah-latahan dan sekedar memenuhi ”kepentingan” segelintir elit yang ingin menjadi ”penguasa” baru dan ”bagi-bagi” kekuasaan semata.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan titik berat otonomi daerah berada di kabupaten/kota bukan di provinsi, karena provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang melaksanakan tugas dekonsentrasi  bukan desentralisasi secara utuh sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Meskipun memang provinsi juga tetap melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Konsekuensinya dalam konteks otonomi daerah, bila provinsi hanya melaksanakan kewenangan dekonsentrasi bukan desentralisasi secara utuh, dapat dikatakan keberadaan provinsi tidak terlalu penting bila dikaitkan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab.

Provinsi dalam hal ini hanya menjadi koordinator, suvervisor, pengawas,  pembina dan evaluator bagi pemerintah kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sedangkan menyangkut kebijakan kewenangan otonomi tetap menjadi outoritas pemerintah kabupaten/kota. Menyangkut rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara tidak terlalu menjadi masalah mendasar, karena relatif terjangkau transportasi darat dan udara.

Pembentukan provinsi baru dengan sendirinya akan terjadi pembentukan perangkat daerah baru yang pasti akan memerlukan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Termasuk akan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah yang biayanya  tidak sedikit dan yang pasti belum tentu tidak mengundang kerawan konflik karena kuatnya pertarungan kepentingan. Pertanyaannya berikutnya adalah dari mana anggaran pembentukan provinsi diperoleh? Apakah mengharapkan dari provinsi induk dan pusat sepenuhnya?  Undang-undang memang mengatakan demikian tapi dalam prakteknya sering tidak demikian.

Pembentukan provinsi baru tidak sesederhana yang kita banyangkan, bila melihat latar belakang sejarah terbentuknya provinsi baru seperti Provinsi Banten, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Propinsi Papua Barat yang dibentuk lebih banyak karena pertimbangan geografis, pertahanan dan rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh dari provinsi induk dan penguatan prinsip negara kepulauan (archipelego principles) dalam wilayah NKRI.  Alasan-alasan ini yang menjadi dasar utama pembentukan  provinsi baru tersebut.

Bagaimana dengan keinginan pembentukan provinsi baru yang mencakup lima wilayah kabupaten/kota yang sekarang terus digagas. Prinsipnya tidak begitu mendesak, mengingat dua kabupaten pemekaran, yakni Padang Lawas Utara dan Padang Lawas masih manghadapi banyak masalah dalam implementasi otonomi daerah. Mengingat Kepala Daerah juga baru dua tahun terpilih, yang tentunya  akan lebih banyak disibukan oleh permasalahan internal di daerahnya, terutama dalam penataan birokrasi di daerah serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang sangat menyita banyak energi dan pemikiran kepala daerah. Seharusnya kepala daerah lebih fokus mengurus daerahnya sendiri tanpa harus disibukkan dengan urusan pembentukan provinsi tersebut.

Belajar dari kasus Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai induk yang sangat merana karena terus dimekarkan yang sampai hari ini tidak jelas dimana ibukota kabupatennya, apakah Padangsidimpuan yang sebenarnya sudah menjadi ibukota Kota Padangsidimpuan? Seharusnya sejak terbentuknya Kota Padangsidimpuan sebagai daerah otonom,  Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak berada di Kota Padangsidimpuan sebagai ibu kota pemerintahannya.

Saya kuatir nasib provinsi yang akan dibentuk akan seperti nasib Kabupaten Tapanuli Selatan yang semakin merana karena terus dimekarkan dan berapa tahun mengalami ”defisit” anggarannya. Dan bagaimana pula dengan nasib dua kabupaten yang baru dimekarkan bila harus disibukkan lagi dengan urusan pembentukan provinsi termasuk PAD yang semestinya utuh digunakan untuk daerahnya, harus didistribusikan  sebagian lagi ke provinsi baru.

Dalam konteks percepatan otonomi daerah di lima kabupaten/kota – pembentukan provinsi tidak terlalu urgen dibandingkan dengan penguatan otonomi di lima kabupaten/kota, khususnya untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Seharusnya pemerintah daerah kabupaten/kota lebih fokus bagaimana untuk lebih menguatkan implementasi otonomi daerah dari pada sibuk untuk mengurusi pembentukan provinsi baru. Pembentukan provinsi tersebut bukan sesuatu yang mendesak sifatnya, mengingat implementasi otonomi daerah dititik beratnya berada di kabupatek/kota.

Gagasan dan keinginan pembentukan provinsi baru tersebut, menurut hemat saya tidak sesuatu yang harus dilaksanakan secara tergopoh-gopoh karena masih memerlukan pemikiran dan studi mendalam yang komprehensip dengan melibatkan semua stakeholder. Sebagai sebuah keinginan boleh-boleh saja tapi untuk mewujudkan menjadi kenyataan belum sesuatu yang mendesak pada saat sekarang.  Barang kali lima tahun ke depan baru relevan – pada saat lima kabupate/kota sudah  dapat melaksanakan otonomi daerah yang bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut.

Yang mendesak pada saat sekarang adalah bagaimana terus mendorong upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memindahkan ibu kotanya dari Kota Padangsidimpuan bila memang harus di Kecamatan Sipirok, termasuk menyiapkan sarana dan prasanara perkantoran sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian mendorong kabupaten lainnya untuk terus menerus menyediakan pelayanan dasar yang lebih baik bagi masyarakat dan memperbaiki infrasrukturnya serta melaksanakan visi dan misinya dengan konsisten dan nyata, bukan hanya ada termuat dalam RPJP, RPJM, RKPD dan Renstra SKPD belaka.

(Dimuat di Harian WASPADA Sabtu 2 April 2011)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: