Posted by: effanzulfiqar | July 20, 2011

Wajah Buram Otonomi Daerah (10 Tahun Implementasi Otonomi Daerah

 Tanggal 1 Januari 2011 genap sepuluh tahun implementasi otonomi daerah. Otonomi daerah diterapkan efektif sejak Januari 2001 di kabupaten/kota sebagai titik berat penyelenggaraan otonomi daerah. Sejatinya implementasi otonomi daerah yang telah berjalan 10 tahun sudah dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintah daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan; kualitas pelayanan umum dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sebagaimana diketahui otonomi daerah lewat desentralisasi telah memberikan kewenangan yang bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah untuk mengelola semua potensi yang dimilikinya untuk kepentingan  daearah. Sayangnya, setelah 10 tahun berjalan otonomi daerah, ternyata hanya sedikit pemerintah daerah kabupaten/kota yang mampu merealisasikan visi dan misi otonomi daerah. Faktanya, lebih banyak daerah yang hanya melahirkan penderitaan bagi masyarakat dengan otonomi daerah tersebut.

Otonomi daerah yang diharapkan membawa “berkah” bagi masyarakat daerah, justru sebaliknya melahirkan “musibah” yang berkepanjangan. Parameter keberhasilan otonomi daerah dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan sektor publik. Artinya,  jika desentralisasi tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan  adanya pelayanan masyarakat yang lebih baik, maka  sesungguhnya desentralisasi  yang dilaksanakan pemerintah daerah telah gagal.

Otonomi daerah bukannya meningkatkanya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik tapi sebaliknya wabah korupsi yang merajai hampir sebagian besar pemerintah daerah. Korupsi menjadi sisi gelap dari pelaksanaan otonomi daerah selama 10 tahun perjalanannya. Hebatnya korupsi di daerah dilakukan secara “berjamaah” yang melibatkan hampir semua elit lokal dengan menggerogoti APBD, DAK dan DAU. Korupsi telah menghancurkan ekspektasi masyarakat yang begitu besar terhadap otonomi daerah yang bisa  melahirkan berkah bukan musibah.

Sepanjang pelaksanaan otonomi daerah sampai penghujung tahun 2010 kasus-kasus korupsi berjamaah mewarnai perjalanan otonomi daerah. Dalam  tahun 2004-2010 ada sebanyak 147 kepala daerah tersangkut kasus korupsi, 18 gubernur, 17 walikota, 84 bupati, 1 wakil gubernur, 19 wakil bupati.  Dengan estimasi total kerugian negara mencapai Rp 4.814.248.597.729.

Yang paling ironis, ada kepala daerah dan wakil kepala yang telah terpilih dalam pilkada ternyata terlibat kasus korupsi. Keterlibatan kepala daerah/wakil kepala daerah dalam korupsi diduga sebelum terpilih telah melakukan penggerogotan terhadap APBD untuk  modal maju pilkada. Tidak masuk akal memang dengan gaji bersih kepala daerah yang hanya 10 juta satu bulannya, ternyata mampu menyiapkan dana milyaran rupiah untuk ikut pilkada. Lalu dari mana diambil kekurangannya?

Pilkada yang juga merupakan bagian dari otonomi daerah tersebut masih diwarnai dengan politik uang, pelanggaran, intimidasi, kekerasan, kecurangan, ketidak netralan penyelenggara dan birokrasi. Dari  244 daerah yang menggelar pilkada sepanjang tahun 2010, sebanyak 224 perkara dimohonkan ke MK meskipun  hanya 23 perkara di antaranya yang dikabulkan.    Semua perkara yang dikabulkan MK sebagaian atau keseluruhan karena kasus politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah dan keterlibatan birokrasi untuk memenangkan salah satu calon.

Demikian juga dengan daerah pemekaran sebagai buah dari otonomi daerah tidak mampu mensejahterahkan masyarakat. Hampir semua daerah pemekaran boleh dikatakan stagnan dalam menjalakan roda pemerintahan. Tidak ada sesuatu yang berubah pasca pemekaran. Bahkan ada daerah pemekaran yang telah berusia lebih lima tahun tidak mampu berdiri sendiri dan masih terus disusui pemerintah pusat lewat APBN.

Selama ini keberhasilan pemekaran daerah hanya dilihat dari bangunan megah gedung perkantoran pemerintah, rumah dinas dan kenderaan yang dipake para elit lokal. Sementara kemiskinan makin nyata terjadi di daerah-daerah pemekaran. Selama 11 tahun ini sudah ada  205 daerah pemekaran berstatus sebagai daerah otonom. Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, ternyata hanya 20% daerah pemekaran tersebut yang berhasil, selebihnya gagal dalam mengemban amanat pemekaran daerah, yakni mensejahterakan rakyatnya.

Pemekaran yang terjadi selama ini lebih banyak dipicu oleh kepentingan politis elit lokal dan pusat yang sama sekali tidak didukung oleh fakta-fakta empris dan obyektif potensi daerah pada saat pengajuan pemekaran. Di samping memang kesan yang muncul selama ini bahwa pemekaran daerah adalah “proyek”, sehingga dilakukan secara terburu-buru karena sarat dengan muatan kepentingan elit lokal dan pusat.

Pemekaran daerah juga telah menelan korban dengan meninggalnya ketua DPRD Sumatera Utara Aziz Angkat dalam sebuah aksi anarkis masa tanggal 3 Februari 2009. Peristiwa tragis ini setidaknya menjadi pelajaran pahit dari buah otonomi daerah yang salah kaprah. Pemekaran memang untuk sementara sudah semestinya distop, karena pemekaran yang  terjadi sepertinya lebih banyak didorong oleh ambisi elit lokal yang ingin berkuasa dan mendapat keuntungan dari proyek “pemekaran” tersebut bukan didorong oleh keinginan untuk mensejahterakan masyarakat. Akibatnya, korupsi juga marak terjadi di daerah pemekaran karena banyaknya  transfer uang yang menggalir dari pusat.

Desentralisasi selama sepuluh tahun perjalanannya memang belum berpihak kepada kepentingan masyarakat, tapi sebaliknya hanya memberikan keuntungan bagi segelitir elit lokal. Semestinya dengan otonomi daerah tersebut daerah akan lebih mampu untuk mensejahterahkan rakyat dengan memfaatkan semua potensi yang dimiliknya. Sayang desentralisasi yang terjadi lebih banyak desentralisasi “ketergantungan” kepada pemerintah pusat. Pemerintah Daerah hanya menjadi “pengemis” anggaran kepada pemerintah pusat. Daerah sepertinya tidak pernah punya inisiatif dan inovasi untuk mencari dan menggali sumber-sumber PAD. Kalaupun menggali PAD, biasanya yang dikorban adalah rakyat.

Hal lain yang lebih memprihatinkan adalah bahwa anggaran APBD lebih banyak terkuras habis untuk keperluan belanja apartur, diperkirakan menyedot lebih dari 70% APBD termasuk DAU, dibandingkan dengan keperluan belanja untuk pelayanan publik di daerah. Seharusnya porsi untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat lebih besar alokasinya dibandingkan dengan anggaran belanja birokrat  bila yang ingin diwujukan otonomi untuk rakyat bukan untuk elit daerah.

Desentralisasi dengan segala macam konsekuensi yang menyimpang dari keinginan yang diharapkan, sangat tidak mungkin ditarik kembali (resentralisasi). Karena bagaimanapun proses desentralisasi harus terus digulirkan dan tidak bisa dihentikan lagi. Adalah tugas pemerintah pusat untuk terus melalukan monitoring, pengawasan, supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Di samping terus menerus memperbaiki regulasi yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Resentralisasi bukan merupakan pilihan tepat, karena belakangan ini sepertinya ada kesan bahwa pemerintah seperti ingin menarik kembali kewenangan yang telah diberikan kepada daerah. Yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah melakukan evaluasi menyeluruh dari implementasi otonomi daerah yang menyimpang  selama 10 tahun perjalanannya. Masih ada harapan bahwa otonomi daerah yang merupakan keinginan semua rakyat bisa terwujudkan bila pemerintah benar-benar serius untuk menanganinya dan tetap ingat bahwa,  “membangun NKRI ini bukan dari pusat tapi harus di mulai dari daerah”.

(Dimuat di harian WASPADA 17 Januari 2011)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: