Posted by: effanzulfiqar | August 10, 2011

Menyoal Kebangkrutan Pemko Padangsidimpuan

Cerita tentang kebangkrutan pemerintah daerah sebenarnya sudah terjadi di Provinsi NAD sebagaimana berita Kompas 25 Maret 2011 yang menyebut ada 18 kabupaten dan 5 kota yang mengalami kebangkrutan anggaran. Bahkan ada beberapa daerah yang terjerat hutang dengan pihak ketiga dan perbankan untuk menutup deficit anggaran. Sebagian daerah lain tak mampu membayar gaji pegawainya. Itu yang terjadi di Provinsi NAD.

Hasil temuan dan analisis FITRA.  menyebutkan pada APBD 2011, terdapat 124 daerah yang belanja pegawainya di atas 60% dan belanja modalnya 1 sampai 15%. Dari 124 daerah tersebut, sebanyak 16 daerah memiliki belanja pegawai di atas 70% dan salah satunya adalah Pemko Padangsidimpuan. Senada dengan temuan FITRA, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun, 294 daerah kabupaten/kota menghabiskan 50% lebih APBD untuk belanja aparaturnya. Kemudian 116 kabupaten/kota menghabiskan lebih dari 60% APBD untuk pegawai. Bahkan menurut Mendagri, ada beberapa daerah yang menghabiskan APBD untuk belanja pegawai lebih dari 70%. Lebih ironisnya. DAU yang ditrasfet dari pusat ke daerah habis untuk belanja pegawai. Artinya belanja pegawai di daerah paling besar terserap dari dana transfer pusat tersebut.

Kalaulah benar hasil temuan dan analisis FITRA dan peryataan Menteri Dalam Negeri  tersebut terasa sangat mengiris hati. Jelas-jelas APBD sangat tidak sehat ketika belanja untuk aparatur lebih besar. Bagaimana mungkin porsi anggaran dalam APBD yang berasal dari pajak rakyat hanya dihabiskan untuk belanja pegawai. Adalah sangat aneh rasanya ketika kita bicara tentang daerah otonom dan otonomi daerah tetapi sesunggunya otonomi bukan milik rakyat tapi menjadi milik birokrat. Dengan porsi anggaran 70% dihabiskan untuk belanja birokrat, yang berarti sisanya hanya 30% lagi yang dibelanjakan untuk kebutuhan publik. Benar-benar memang semangat otonomi daerah yang salah kaprah.

Kasus Pemko Padangsidimpuan

Seminggu ini pembahasan menyangkut ancaman akan kebangkrutan Pemko Padangsidimpuan masih terus bergulir. Harian Waspada dalam seminggu yang lewat terus memuat berita akan ancaman kebangkrutan tersebut yang didasarkarkan pada temuan dan analisis FITRA yang menyebutkann 16 daerah memiliki belanja pegawai di atas 70% yang salah satunya adalah Pemko Padangsidimpuan.

Sangat-sangat tidak masuk akal memang bila benar bahwa Pemko Padangsidimpuan menghabiskan anggaran APBD sampai 70% untuk balanja pegawai. Tak bisa kita bayangkan semua uang yang berasal dari pajak rakyat dihabiskan untuk belanja pegawai. Pantaslah memang pembangunan tidak ada di kota salak. Kondisi infrastruktur yang sangat parah dengan jalan yang hampir berlobang-lobang di seluruh penjuru kota merupakan buktinya tidak adanya pembangunan selama 4 tahun ini. Demikian juga dengan fasilitas pelayanan masyarakat masih berada di bawah standar. Sebagai gambaran untuk tahun 2010 saja dana yang diplot untuk pembangunan infrastruktur hanya berada pada kisaran 14,7 miliar. Jumlah yang sangat-sangat kecil dan punya arti apa-apa.

Kalaulah bentul apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan yang pernah mengingatkan agar Walikota Padangsidimpuan Zulkarnaen Nasution untuk berhemat dalam mengalokasiakan anggaran di APBD. Tapi sering diabaikan walikota kata Aswar Syamsi Lubis (Waspada 7 Juli 2011) . Sangat tidak elok memang mendengarnya. Bagaimana mungkin walikota seperti itu sudah diingatkan untuk berhemat tapi tetap tidak menggubris peringatan tersebut sehingga terjadi pembengkakan anggaran dalam APBD untuk belanja pegawai dibanding dengan belanja untuk publik.

Pembengkakan anggaran dalam APBD di antaranya karena besarnya anggaran untuk honorium pegawai dalam setiap kegiatan. Artinya pegawai mendapat bayaran yang tidak pantas dan rasional besarnya sekalipun peraturan membolehkan untuk itu.   Ada semacam kecenderungan untuk melihat setiap kegiatan yang dilaksanakanan oleh pegawai harus dibayar sekalipun itu akan membebani anggaran. Artinya pemikiran yang digunakan birokrat masih cenderung pragmatis sebatas mengejar  proyek dengan ada proyek  maka akan ada bagi-bagi uang.

Hal lain yang cukup memprihatinkan adalah tingginya ketergantungan Pemko Padangsidimpuan kepada DAU. Artinya kewenangan otonomi sebagaimana yang dimaknai dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 lebih banyak dilihat bagaimana untuk terus menerus menggantungkan anggaran terhadap belas kasihan Pemerintah Pusat. Bukan bagaimana mengelola potensi dan kekayaan yang dimiliki bagi pemasukkan PAD. Salah besar bila daerah otonom yang diberi kewennagan yang demikian luas tidak bisa berkreasi dan berkreativitas untuk mengelola potensi dan kekayaannya.

Sepertinya pradigma berfikir kepala daerah dan aparatnya hanya menggantungkan nasib pada anggaran yang berasal dari transfer uang dari pusat. Padahal ini adalah pradigma dan logika berfikir yang salah bila kita bicara dalam konteks daerah otonom dan otonomi daerah. Pola berfikir seperti ini yang masih dipake oleh para elit pemerintahan di Pemko Padangsidimpuan. Adalah sangat tidak etis memang mengatakan bahwa Walikota Padangsidimpuan seperti “siapor losok” sebagaimana penyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Chaidir Ritonga (Waspada 8 Juli 2011) Siapor losok dalam masyarakat kita sering dipersonifikasikan untuk anak-anak yang sifatnya malas, tidak punya kreativitas, monoton dan tidak aktif bergerak. Siapor losok memang seperti itu adanya gampang ditangkap karena biasanya sangat malas terbang dan hanya melompat pelan saja bila dibandingkan dengan belalang-belalang lainnya.

Saya tidak ingin membahas soal siapor losok tersebut. Personifikasi siapor losok dalam bayangan saya menggambarkan tidak adanya daya kreasi dan kreativitas walikota dan perangkatnya untuk secara cerdas dapat memahami makna dari  daerah otonom dan otonomi daerah. Padahal Kota Padangsidimpuan sesungguhnya memiliki potensi dan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan binis bila melihat letak strategis daerah ini. Demikian juga sebagai kota pendidikan yang jelas sangat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan dunia perekomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sekali lagi pendayagunaan potensi dan kekayaan daerah memang tidak dilakukan secara maksimal. Termasuk tidak kondusifnya iklim investasi di daerah ini sehingga investor lebih memilih daerah lain untuk menanamkan investasinya. Padahal dengan pengelolaan kekayaan dan potensi daerah yang ada bila dilakukan secara terencana, fokus dan terkoordinir dengan baik  saya percaya peningkatan PAD akan dapat tercapai.

Terkait dengan ancaman kebangkrutan Pemko Padangsidimpuan sesungguhnya DPRD juga memiliki peran di dalamnya. Seharusnya DPRD juga bisa lebih selektif dalam pembahasan anggaran untuk setiap SKPD. Terutama untuk memotong setiap anggaran SKPD yang sama sekali tidak berbasis kinerja. Jadi bukan sepenuhnya kesalahan Pemko Padangsidimpuan. Karena DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Artinya ancaman kebangkurutan tersebut juga karena faktor kelemahan DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran, yakni dalam proses penetapan APBD yang sebenarnya bisa saja mereka pangkas semua anggaran yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan publik.

Sayangnya kita tidak tahu ada apa dibalik semua itu. Karena biasanya pembahasan APBD sejak dari RAPBD masyarakat tidak dilibatkan lagi hanya pada saat Musrenbang dalam penyusunan RKPD masyarakat yang dilibatkan. Artinya pembahasan RKPD berakhir sudah dari ruang publik dan berpindah ke ruang politik. Pada saat pembahasan RAPBD menjadi APBD tentunya tidak mustahil akan terjadi deal-deal  berupa “politik anggaran” pada saat penyusunannya. Pertanyaannya siapa yang salah sehingga Pemko Padangsidimpuan berada dalam ancamana kebangkurutan. Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang barangkali di sana ada jawabnya, kata Ebiet. G. Ade.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: