Posted by: effanzulfiqar | September 21, 2011

Moratorium dan Carut Marut Birokrasi di Daerah

Akhirnya. moratorium penerimaan PNS resmi berlaku sejak 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012 atau sekitar 16 bulan.   Meski dianggap sangat terlambat, Pemerintah berkomitmen ingin membenahi segala sesuatu terkait penerimaan PNS. Termasuk menanata ulang berbagai aturan yang berkaitan dengan kepegawaian. Moratorium yang diberlakukan tersebut tidak berlaku untuk tenaga medis, dokter dan perawat, petugas keselamatan publik, dan tenaga pengajar.

Sebenarnya kebijakan moratorium PNS, sudah pernah dilakukan oleh pemerintah, tapi sayangnya sudah menjadi tabiat buruk pemerintah yang tidak pernah konsiten dengan kebijakan yang diambilnya sendiri. Ketika Menpan Faisal Tamin (1999-2000) moratorium sudah dilaksanakan. Tapi pada saat Menpan Taufik Effendi moratorium dibuka kembali. Terjadilah pengangkatan pegawai honorer besar-besar yang terkesan berbau politis yang menyebabkan terjadinya  daftar tunggu tenaga honorer yang bersifat fiktif di daerah.

Alasan yang paling mendasar dalam pelaksanaan penghentian perekrutan PNS karena  komposisi belanja daerah saat ini umumnya sudah tidak sehat. Bahkan ada sebagian daerah yang hampir bangkrut. Sebagaimana diketahui belanja pegawai tersedot jauh lebih besar ketimbang belanja publik. Ada 294 kabupaten/kota lebih dari 50 persen APBD tersedot untuk belanja pegawai. Bahkan di 116 kabupaten/kota malah mencapai lebih dari 60 persen APBD untuk belanja pegawai. Yang lebih ironis lagi, ada daerah yang mengalokasikan belanja pegawai lebih dari 70 persen dari APBD.

Sebagai gambaran saja dalam rancangan Nota Keuangan  RAPBN 2012, DAU telah dianggarkan sejumlah Rp 269,5 triliun, sedangkan belanja pegawai mencapai Rp 215,7 triliun. Suatu jumlah yang sangat fantastik. Bagaimana kita bisa bicara soal desentralisasi dan mensejahterakan rakyat di daerah ketika anggaran dalam DAU hampir sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai.

Carut marutnya birokrasi di daerah sudah menjadi rahasia umum. Proses rekrutmen CPNS selama ini merupakan sumber ekonomi penting bagi para elit birokrasi yang sudah  berlangsung secara terstruktur, massif dan sistematik. Rekruitmen CPNS yang  dilaksanakan selama ini sama sekali tidak dasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan pelayanan publik di daerah tapi lebih banyak motiv yang bersifat ekonomi, kolusi dan nepotisme. Kondisi ini lebih buruk lagi terjadi di daerah-daerah yang dimekarkan. Rekruitmen pegawai dilakukan sama sekali tidak mempertimbangkan obyektifivitas dan kepatutan.  Ada uang bisa menjadi pegawai tidak ada uang jangan harap bisa diterima jadi pegawai.

Demikian juga di daerah-daerah yang baru melaksanakan pemilihan kepala daerah. Rekruitmen CPNS dijadikan menjadi sumber uang untuk mengembalikan modal yang digunakan selama pelaksanaan Pemilukada oleh kepala daerah terpilih. Hal ini sudah lumrah dilakukan dan sudah menjadi rahasia umum. Bagaimana seorang kepala daerah yang terpilih memamfaatkan penerimaan CPNS untuk mengembalikan semua uang yang habis selama proses pemilihan kepala daerah.

Ambaradulnya birokrasi di daerah seperti sekarang ini tidak lepas dari pola rekruitmen yang salah sejak awal. Proses rekrutmen CPNS yang ada selama ini ditengarai  tidak mengacu pada merit sistem yang lebih mengedepankan profesionalisme dan kompetensi pegawai. Ini sudah  menjadi gejala umum dalam rekrutmen dan pengangkatan CPNS.

Masalah mendasar lain yang dihadapi birokrasi di daerah sehingga pelayanan publik tidak efektif, terjadinya mismatc antara tenaga yang dipekerjakan dengan keahlian yang dibutuhkan. Boleh dikatakan kompotensi yang dimiliki pegawai yang diterima sama sekali tidak sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Kondisi yang demikian ini menyebabkan fungsinya sebagai pelayan publik menjadi tidak maksimal. Di samping memang boleh dikatakan sebagaian besar pegawai yang ada tidak profesional karena ketidak sesuaian antara disiplin ilmu dan penempatan bidang kerja.

Di samping itu, penerapan mekanisme reward and punishment hampir tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah. Semua orang tahu bahwa selama ini tidak  jelas perbedaan antara birokrat yang kinerjanya baik dengan yang tidak. Birokrat yang malas dan yang tidak malas. Kondisi yang demikian menyebabkan banyak birokrat yang bekerja sesukanya saja karena tidak adanya mekanisme yang jelas dalam penerapan reward dang punishmen.

Menjadi PNS dianggap menjadi pekerjaan seumur hidup dan tidak akan pernah dipecat kalaupun berkinerja buruk sekali. Bahkan ada yang makan gaji buta tidak pernah masuk kerja tapi gaji jalan terus. Padahal dengan  penerapan mekanisme reward and punishment akan lebih mendorong peningkatan kinerja birokrat dan menumbuhkan iklim kompetisi kerja yang lebih sehat dan terbuka. Dalam jangka panjang penerapan reward dan punisment akan mendorong perampingan birokrasi karena hanya birokrat yang berkinerja baik yang akan bertahan.

Sisi buruk lainnya birokrasi di daerah adalah proses penempatan PNS dalam jabatan struktural. Faktor yang sangat dominan menentukan seseorang PNS menduduki jabatan struktural selama ini adalah kedekatan, uang dan loyalitas dukungan kepada kandidat Kepala Daerah pada  saat Pemilukada berlangsung, baik tenaga, pikiran dan uang. Pertimbangan kompetensi PNS berdasarkan merit sistem merupakan dasar  pertimbangan kesekian yang digunakan dalam proses penempatan.

Analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai yang mestinya menjadi dasar dalam proses penempatan birokrat ternyata hanya dijadikan sebagai formalitas belaka – sebatas dokumen kepegawaian di Baperjakat dan tidak dianggap penting karena yang lebih menentukan adalah kedekatan, uang dan loyalitas kepada Kepala Daerah. Proses yang terjadi dalam pembinaan dan pengembangan karier birokrasi di daerah meminjam teori birokrasi dari Max Weber lebih bersifat dominasi birokrasi patrimonial yang lebih menekankan kepada patron-client relationship. Yang antara lain cirinya:  pengangkatan birokrat lebih didasarkan atas kriteria pribadi dan politik serta jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan/keuangan.

Terkait dengan pelaksanaan moratorium PNS dimaksud di samping beberapa masalah yang diuraikan sebelumnya, menurut hemat penulis ada beberapa lagi masalah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, yaitu : Pertama, menghentikan semua yang sifatnya intervensi dan politisasi birokrasi dalam  proses rekrutment, pembinanaan dan pengembangan karier PNS. Sejak pelaksanaan  otonomi daerah dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung Kepala Daerah sebagai pembina PNS telah mengintervensi, mempolitisasi dan  memperalat birokrasi untuk kepentinganya pra dan pasca Pemiilukada.

Kedua, tidak adanya data valid menyangkut rasio pegawai berdasarkan karakteristik, kebutuhan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang jelas. Sampai saat ini hampir semua pemerintah daerah belum memiliki rasio jumlah pegawai yang ideal yang didasarkan pada karaktersistik, kebutuhan  dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik.

Ketiga, pemekaran daerah juga menjadi pemicu membengkaknya belanja pegawai di daerah. Sebagai konsekuensi daerah baru jelas kebutuhan pegawai merupakan keharusan, ditambah model rekrutmen yang masih mengutamakan putra daerah dibandingkan profesionalitas. Dalam hal ini moratorium pemekaran daerah yang sudah ditetapkan pemerintah mestinya benar-benar dipatuhi sehingga tidak terjadinya pengangkatan pegawai lagi yang tidak didasarkan pada karakteristik dan kebutuhan daerah yang dimekarkan.

Keempat,  buruknya kondisi anggaran daerah karena  sumber pendapatan daerah 80 persen tergantung pada dana perimbangan. Di sisi lain, 70-60 persen belanja transfer yang dialokasikan ke daerah sebagian besar diperuntukkan belanja pe­gawai. Formula DAU yang diterapkan juga  kurang tepat karena hanya didasarkan pada perhitungkan kebutuhan belanja pegawai sebagai alokasi dana dasar dan selisih antara kebutuhan dengan kapasitas fiskal suatu daerah. Dengan formula ini daerah yang mampu melakukan efisiensi belanja pegawai dan meningkatkan kapasitas fiskalnya, otomatis akan berkurang jatah DAU-nya.

Sementara itu, tidak ada insentif bagi daerah yang merampingkan birokrasi atau meningkatkan pendapatannya. Inilah yang membuat daerah menjadi malas melakukan perampingan birokrasi dan meningkatkan PAD-nya. Bahkan yang terjadi sebaliknya daerah berlomba-lomba untuk menambah jumlah PNS demi untuk mendapatkan DAU yang lebih besar lagi tentunya untuk dikorupsikan.

Kelima,, kebijakan moratorium saja tidak cukup sepanjang kebijakan reformasi birokrasi masih bersifat parsial dan sebatas  “kosmetik politik” belaka, sebagaimana yang terjadi selama ini apalagi sebentar lagi akan ada hajatan nasional pemilu legislative dan presiden.

Akhirnya moratorium sebagai kebijakan penataan kembali PNS terutama di daerah yang akan diberlakukan secara nasional tidak akan efektif pelaksanaannya sepanjang  kondisi carut marut birokrasi di daerah sebagaimana yang disebutkan di atas tidak dibenahi terlebih dahulu oleh  pemerintah pusat dan daerah.

(Dimuat di harian Waspada, Senin 19 September 2011)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: