Posted by: effanzulfiqar | September 30, 2011

Antara Dicky Chanda, Indonesia dan Jepang

Adalah Dicky Chandra, Wakil Bupati Garut, yang maju dalam pilkada melalui jalur independen, bersama pasangannya Aceng HM Fikri. Memilih mundur setelah menjabat selama 3 tahun sejak 2009. Alasan  pengunduran dirinya karena ia merasa tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil bupati yang akan berakhir tahun 2014. Namun banayak pihak menyebut alasan Dicky adalah adanya keretakan dan perbedaan prinsip.

Dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengunduran diri seorang kepala daerah memang dimungkinkan dan sah-sah saja.   Pasal 29 menyebutkan bahwa kepala daerah bisa berhenti atas permintaan sendiri.

Apapun alasan pengunduran diri Dicky patut  diberi apresiasi karena ia telah memberikan pendidikan politik kepada rakyat dan pejabat publik di tengah-tengah langkanya pejabat yang mau mundur. Terlepas dengan sikap pro dan kontra yang muncul terkait pengunduran dirinya, Dicky setidaknya sudah menunjukkan sikap budaya malu ketika ia merasa tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai suatu amanah.

Apa yang ditunjukkan oleh Dicky semestinya menjadi bagian yang dimiliki setiap pejabat. Berani mundur ketika merasa tidak mampu dan bukan sebaliknya tetap kukuh mempertahakan kekuasaannya dengan berlindung di balik kata “saya dipilih rakyat”.  Mundur dari jabatan sebelum periodisasinya berakhir sebenarnya merupakan pertanggung jawaban moral yang harus dimiliki oleh setiap pejabat di negeri ini.

Di Surabaya, Wakil Walikota Bambang DH yang sudah menjabat dua kali jadi Walikota juga pernah menyatakan mundur sekalipun ia belum genap setahun menjabat sebagai wakil walikota. Penguduran dirinya justru lebih aneh,  alasanya hanya karena ia ingin adanya regenerasi dan lebih konsentrasi untuk mengurus partainya – PDI Perjuangan. Namun Bambang DH kemudian memutuskan membatalkan pengunduran diri itu.

Dalam kalkulasi logika politik memang, seharusnya Dicky jangan mundur, tapi harus tetap bertahan terus sekalipun tidak memungkin lagi menjalin hubungan yang harmonis dengan Bupati. Karena memang masalah mundur dari jabatan dianggap sesuatu yang aneh di tengah-tengah kuatnya nafsu syawat untuk mengejar kekuasaan. Artinya apa yang dilakukan Dicky adalah  di luar kebiasaan fatsun politik di negeri ini.

Hebatya, pejabat publik di negeri ini  yang sudah tersangka, terdakwa bahkan terpidana masih berani tampil untuk mencalon sebagai kepala daerah. Anehnya terpilih kemudian sebagai kepala daerah. Atau bahkan sudah menjadi tersangka tetap dengan percaya diri dan duduk manis sebagai kepala daerah-wakil kepala daerah atau pejabat publik.

Berbanding terbalik Dicky dengan dua rekanya, Rano Karno dan Dede Yusuf yang sama-sama berlatar belakang artis. Justru lebih bersemangat untuk melanggengkan kekuasaannya. Rano Karno Wakil Bupati Tanggerang kini, mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur Banten berpasangan  dengan Ratu Atut Chosiyah –  Gubernur Banten. Sementara Dede Yusuf loncat pagar dari partai PAN ke Demokrat.  Perpindahan partai ini sebagai salah satu strategi Dede dalam mengincar jabatan orang nomor satu di Jawa Barat untuk Pemilukada mendatang.                                                                                                                                               Memang dalam perjalanan bangsa ini yang kini telah berusia 66 tahun. Boleh dikatakan penjabat publik yang pernah mundur satu-satunya hanya  Bung Hatta. Pengunduran diri beliau pada waktu itu terkait dengan perbedaan yang sangat prinsip dengan Bung Karno dalam  menegakkan etika dan demokrasi terkait dengan  pengelolaan negara.

Ada juga dalam periodisasi pejabat daerah di negara kita yang mengundurkan diri  dari jabatannya, tapi bukan karena merasa bersalah atau merasa tidak sanggup melaksanakan amanah atau terakait dengan masalah etika sebelum selesainya periodisasi jabatannya. Biasanya pengunduran diri dari jabatan adalah karena ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi seperti mau jadi gubenur atau gubernur yang menjadi menteri atau menjadi terpidana karena kasus korupsi.

Bisa jadi alasan Dicky mundur dari jabatannya karena merasa tidak pernah dilibatkan untuk menggerakkan roda pemerintahan Garut. UU No 32 Tahun 2004, memang tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi tugas wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah sebagaimana  diamantkan UU sepenuhnya  bertanggung jawab kepada kepala daerah. Kata bertanggungjawab ini menyebabkan pembagian tugas dan  wewenang menjadi tidak jelas dan merupakan sumber konflik antara Kepala Daerah dan wakilnya.

Ketidak harmonisan kepala daerah dan wakilnya bukan cerita baru lagi, sekalipun mereka dipilih secara berpasangan dalam Pemilukada. Faktanya dari 244 pasangan kepala daerah produk Pemilukada, hanya  15 persen yang kembali maju dalam satu paket. Selebihnya menjadi rivalitas satu sama lain yang kemudian memberikan dampak yang sangat buruk bagi birokasi daerah karena terjadi polarisasi antara pendukung bupati dan wakil bupati.                                                                                            

Dicky dalam hal ini lebih terbuka. Sebagaimana pengakuannnya bahwa mengundurkan diri adalah yang terbaik menurutnya daripada satu sama lain saling menjatuhkan dan menjelekkan  sebagaimana yang dipertontakn secar telanjang oleh para elit negeri ini. Baginya adalah lebih baik mundur daripada terus mempertahankan ketidak cocokan di antara mereka yang jelas lambat atau cepat akan bisa berdampak terhadap stabilitas jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Garut.

Dicky dalam hal ini berbeda dengan wakil kepala daerah lainya yang lebih mencoba untuk tetap bertahan sekalipun sudah tidak ada keharmonisan dengan kepala daerahnya.  Artinya satu sama lain saling menyembuyinkan  ketidakcocokan atau permasalahannya dengan pasangannya. Biasanya saat menjelang Pemilukada, apa yang selama ini disembunyikan akan terkuak karena masing-masing maju  mencalon menjadi kepala daerah. Dan perang terbukapun  akan terjadi di antara mereka untuk merebut posisi kepala daerah.

Terlepas dari sikap pro dan kontra soal pengunduran diri Dicky yang sebenarnya adalah merupakan hak pribadi yang bersangkutan yang dijamin oleh UU. Yang patut kita apresiasi adalah sikap berani dan terbuka beliau yang secara tegas menyebutkan merasa tidak sanggup dan mampu menjadi wakil bupati sekalipun diduga faktor penguduran diri lebih banyak karena ketidakcocokan antara keduanya.

Mengundurkan diri karena merasa tidak mampu melaksanakan amanah yang dipercayakan atau melanggar etika karena terlibat kasus korupsi sudah merupakan barang mahal di Indonesia. Kita bisa memahami memang, ada kaitan yang kuat antara  tingginya cost politik yang harus dikeluarkan seseorang yang akan menduduki jabatan publik dan susahnya mendapat kursi empuk. Hal ini menyebabkan setiap orang akan terus kukuh dan bersemangat mempertahankan kursinya. Meski sudah jadi tersangka, terdakwa dan terpidana.

Mengundurkan diri dari jabatan publik sebelum masa jabatan selesai karena merasa bersalah, melanggar etika dan tidak mampu memenuhi janji-janji politik, sedikit banyaknya hampir sama dengan budaya mundur yang dianut oleh pejabat publik di Jepang. Dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia terkait dengan mundurnya pejabat sebelum periodesasi jabatanya berakhir, Jepang menduduki peringkat pertama yang paling banyak pejabat publiknya mundur.

Sebagaimana kasus pengunduran diri, Perdana Menteri Yoshihiko Noda yang baru saja terpilih untuk menggantikan PM Naoto Kan. Di Jepang bila kita hitung-hitung  rata-rata, Perdana Menteri Jepang hanya bertahan antara 200 dan 300 hari dalam jabatannya.

Budaya malu dalam diri setiap pejabat publik di Jepang sudah sangat kental dalam kehidupan mereka. Bahkan hanya karena salah omongan apalagi berbohong kepada publik.   Dengan suka rela yang bersangkutan akan mengundurkan diri dari jabatannya. Lihat saja kasus . mundurnya Menteri Perdagangan Jepang  Yoshio Hachiro yang hanya karena salah omong.

Di negeri ini,   “jangankan salah omong, bahkan sudah menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana kalau masih bisa bertahan – boro-boro mau mundur”. Karena memang etika politik sudah menjadi barang loakan dan kekuasan dianggap sebagai warisan dari nenek moyang. Negeri yang aneh memang dan itulah Indonesiaku dan bukan Jepang.

Tulisan ini pertama kali dimuat di Harian WASPADA, Kamis 29 September 2011


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: