Posted by: effanzulfiqar | December 12, 2011

Ironi Dari Kota Semarang

Akhirnya Sekda Kota Semarang, Akhmat Zaenuri dan dua anggota DPRD kota Semarang Agung Purnomo Sardjono (PAN) dan Sumartono (Pantai Demokrat) jadi tersangka. Mereka tertangkap tangan oleh KPK melakukan tindak pidana korupsi di halaman parkir DPRD kota Semarang. Ketiganya dikenakan pasal suap menyuap. Kuat dugaan suap menyuap yang dilakukan terkait upaya memuluskan pembahasan RAPBD 2012, khususnya untuk pos tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan kenaikan gaji pegawai.

Banyak pihak menuding bahwa keberhasilan KPK menangkap tangan kasus tersebut bukan sebuah prestasi. Karena hanya berani menangkap pelaku yang jumlah korupsinya kecil sedangkan yang besar tidak berani. Subtansinya sebenarnya dalam kasus tersebut bukan soal besar kecilnya yang dikorupsi tapi adalah perbuatan yang mereka lakukan sesuatu yang sudah menjadi komitmen kita bersama untuk melawannya.

Jangan hanya melihat nominal uang yang sedikit, jadi dianggap biasa saja. Kasus ini setidaknya menjadi bukti bahwa mafia anggaran sudah bergentanyangan sampai di DPRD. Sekaligus membuktikan bukan cerita bohong, adanya kerja sama yang manis dan koloborasi tersebunyi antara birokrasi dan wakil rakyat dalam menjarah APBD.

Yang lebih ironis lagi kota Semarang pada tahun 2010 sudah ditetapkan oleh KPK sebagai satu dari 10 zona integritas di Indonesia. Artinya kota ini ditetapkan sebagai kota yang diharapkan bisa menjadi teladan bagi kota-kota lain yang ada di republik ini sebagai suatu wilayah yang memproklamirkan dirinya sebagai kota yang memiliki integritas, yakni adanya tekad dan keinginan untuk mewujudkan nilai-nilai kejujuran, amanah, berkomitmen, dan konsisten. Itulah nilai-nilai yang diharapkan tumbuh dalam diri setiap pribadi dan perilaku birokrat di Kota Semarang. Kini wajah kota Semarang tercoreng sudah.

Hal lain yang terasa sangat memprihatinkan adalah keberadaan Sekdakot yang merupakan sosok pimpinan tertinggi dalam struktur pemerintahan di daerah yang mestinya bisa menjadi teladan dan panutan. Lalu bagaimana orang bisa percaya bila sikap dan tindak tanduknya seperti itu? Wajar rasanya memunculkan pertanyaan pula, bagaimana pula dengan para bawahannya? Jangan-jangan juga melakukan hal seperti itu.

Mafia anggaran ?

Dengan tertangkap tangannya eksekutif dan legislatif dalam kasus tersebut, menjadi bukti memang ada “mafia anggaran” dalam penyusunan anggaran dan bukan hanya ada di DPR-RI tapi juga sudah merambah sampai ke DPRD. Selama ini banyak pihak hanya bisa sebatas menduga-duga atau mendengar-dengar saja keberadaan mafia anggaran, karena sulit untuk membuktikannya. Tapi kini sudah semakin terang benderang mafia anggaran itu ada.

Kasus dugaan suap-menyuap antara Sekda Kota Semarang Akhmat Zaenuri dengan dua anggota DPRD Semarang, merupakan cermin dari masih terus merseminya perilaku korupsi di daerah. Artinya bahwa kasus tersebut merupakan puncak gunung es yang menggambarkan betapa kasus korupsi dalam bentuk suap menyuap masih merupakan bagian yang melekat dalam praktek otonomi daerah yang sudah menjangkiti hampir semua pemerintah daerah.

Faktanya, setelah berjalan 10 tahun otonomi daerah, data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2010 menunjukkan ada 125 dari total 524 (0,24%) kepala daerah terjerat kasus korupsi APBD. Dimana sektor keuangan daerah menempati peringkat pertama dengan 44 kasus dengan kerugian Rp 344,7 miliar. Sedangkan yang dilakukan dengan modus penggelapan, pengelembungan dana ada 83 kasus, penyalahgunaan anggaran 49 kasus, proyek fiktif 28, dan suap 7 kasus.

Proses pembahasan dan pengesahan APBD selama ini sudah menjadi rahasia publik selalu diwarnai tarik menarik kepentingan antara pihak eksekutif dan legislatif. Semuanya dilakukan dalam ruang tertutup, artinya keterlibatan masyarakat hanya sebatas forum Musrenbang. Ketika sudah masuk ke DPRD sama sekali tidak ada lagi keterlibatan publik, sekalipun yang dibahas adalah untuk kepentingan rakyat. Tidak adanya transparansi dan keterlibatan publik dalam proses pembahasan setelah masuk ke DPRD menjadi sangat rawan terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Bahkan disinyalir mandeknya pengesahan APBD di beberapa daerah disebabkan tidak tercapainya deal antara keduanya terkait dengan pembayaran fee (uang lelah bahasa yang sering dipake menurut teman saya mantan anggota DPRD). Badan Anggaran disinyalir kuat menjadi pihak yang terlibat dalam deal-deal soal besarnya fee yang harus dibayar kepihak legilatif.  Model transaksi semacam ini sudah lama sebenarnya terjadi dan diduga kuat sudah menjadi semacam budaya. Yang membedakan hanyalah polanya saja, sedangkan substansinya sama saja, uang.

Dalam prakteknya model suap menyuap dilakukan dengan berbagai cara ada yang dilakukan dengan cara-cara halus, dimana kedua belah pihak sepakat dan saling pengertian. Tetapi ada yang dilakukan dengan setengah memaksa, dengan cara mengancam akan mencoret beberapa mata anggaran yang diajukan SKPD. Transaksi model lain yang kerap digunakan adalah diserahkan sepenuhnya pada masing-masing SKPD untuk melobi kalangan dewan.

Biasanya juga model mobilisasi semua SKPD. Proyek berjalan dulu baru fee diterima. Bisa juga model down paymen (DP). Semua pola yang dimainkan dalam menjarah APBD secara berjamaah tersebut prinsipnya adalah satu sama lain saling pengertian, tahu sama tahu dan saling mengamankan.

Dalam kasus suap menyuap di Semarang yang melibatkan Sekda Kota, polanya adalah dengan memobilisasi setiap SKPD melalui kepala bidang (Kabid) untuk menyetor Rp4 juta ke pihak legislatif dalam rangka memuluskan pengesahan RAPBD Kota Semarang. Dana yang diambil kabarnya dengan cara memangkas anggaran tiap proyek kegiatan masing-masing bidang dan itu sepengetahuan atasan karena ada surat edaran dari atasan.

SKPD jelas tidak mau proyek kegiatannya dicoret oleh kalangan Dewan. Supaya tidak dicoret, konsekuensinya harus membayar fee tersebut. Ekstrimnya disinyalir fee yang diminta untuk setiap anggaran SKPD hamper 10% jumlah dari dana yang dialokasikan untuk setiap SKPD.

Berharap kepada KPK

KPK sudah harus turun ke daerah untuk melakukan tindakan nyata memburu para koruptor di daerah yang makin merajalela. Kejaksaan dan Kepolisian sepertinya tidak berdaya ketika hendak membongkar kasus-kasus korupsi di daerah. Lihat bagaimana buruknya putusan Pengadilan Tipikor daerah dengan memberikan vonis bebas kepada mantan atau pejabat aktif di daerah yang terlibat korupsi.

Hanya KPK yang diharapkan bisa berperan banyak dan terlibat langsung dalam pemberantasan korupsi di daerah untuk mendorong terbentuknya pemerintahan yang baik dan bersih. Terkait dengan kasus suap menyuap di Kota Semarang, menjadi pekerjaan rumah KPK untuk bisa membongkar siapa yang menjadi aktor utamanya dan dari mana diambil uang untuk menyuap.

Kelemahan KPK selama adalah ketidak mampuanya membongkar siapa yang menjadi aktor utama dari banyak kasus korupsi yang ditanganinya. Seperti kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Gayus Tambunan, Wisma Atlet Sea Games dan Kementerian Tenaga Kerja. Tidak menutup kemungkinan kasus suap menyuap di kota Semarang juga akan seperti itu. Kalaupun sudah menetapkan Sekdakot dan dua anggota DPRD sebagai tersangka.

Kita berharap KPK tidak hanya semangat dan ramai diawal penangkapan, sesudah itu tidak jelas bagaimana akhir ceritanya. Bila seperti ini yang terjadi maka harapan masyarakat terhadap KPK akan semakin pudar dan serangan balik terhadap KPK oleh koruptor akan semakin gencar. Termasuk DPR akan semakin bersemangat untuk merevisi UU No 30 Tahun 2002 khususnya pasal 12 menyangkut kewenangan KPK menyadap pembicaraan/telepon atau menangkap tangan tersangka koruptor.

Dengan terpilihnya pimpinan KPK yang baru diharapan semangat untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini akan semakin jelas arahnya. Karena berdasarkan hasil survei terbaru dari 183 negara oleh Transparency International (TI) negeri ini masih berada di peringkat ke 100 yang paling korup.

Tulisan ini pertama kali dimuat di harian WASPADA, Senin 5 Desember 2011


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: