Posted by: effanzulfiqar | December 12, 2011

Rekening Gendut PNS Daerah?

PPATK menemukan penyimpangan dengan cara pemindahan dana pembangunan dari rekening Pemda ke rekening pribadi, terutama menjelang tutup tahun anggaran setiap tanggal 15 Desember.   Setelah heboh kasus rekening gendut Polri yang bersumber dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK)–senyap tidak diketahui bagaimana akhir ceritanya ditelan berita hingar bingar korupsi Nazaruddin. Kini muncul lagi cerita yang sama menyangkut rekening gendut pejabat daerah (PNS). Kita masih ingat Gayus HP Tambunan dan Bahasyim merupakan dua contoh PNS yang memiliki kekayaan miliaran rupiah dalam rekeningnya.

Subtansi permasalahanya sama saja. Yakni ada yang tidak wajar dengan jumlah rekening yang dimiliki. Karena dianggap tidak sepandan dengan jumlah besarnya gaji yang diterima. Di samping itu jumlah uang yang miliaran di rekening yang dimiliki sumber dananya sama sekali tidak jelas. Hal ini tentu mengandung pertanyaan besar bagaimana mereka bisa memiliki jumlah rekening mencapai nominal bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah memerintahkan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti laporan hasil analisi PPATK terkait dengan temuan awal banyaknya transaksi mencurigakan pada sejumlah rekening pejabat daerah. Bahkan kabar terakhir, Mendagri telah meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri turun gunung melakukan pemeriksaan ke sejumlah daerah.

Sebagaimana laporan yang disampaikan oleh PPATK, yang merilis data tentang 2.258 transaksi mencurigakan yang dilakukan para pejabat di Indonesia. Jumlah transaksi para pejabat daerah yang patut dicurigai itu, antara lain, 1.135 transaksi oleh bendahara daerah, 379 transaksi dilakukan bupati, dan 339 transaksi oleh pejabat pemerintah daerah lainnya.

Memang adalah sesuatu yang tidak wajar rasanya kalangan PNS tersebut memiliki rekening dengan nominal hingga miliaran rupiah. Logika sederhana kita juga mengatakan masa PNS punya rekening sampai ratusan miliar. Padahal kita tahu berapa sebenarnya penghasilan dan gaji seorang PNS sekalipun sudah golongan IV.

Tentunya ada yang tak wajar dan yang tak jelas sumber dananya.  Soal banyaknya uang dan kekayaan yang dimiliki oleh PNS daerah terutama yang menduduki jabatan struktural/eselon II sudah menjadi wacana publik di daerah. Demikian juga kekayaan seorang Kepala Daerah sudah dianggap kadang di luar kewajaran jumlah kekayaan yang dimiliki. Memang kita tidak melakukan generalisasi, mengatakan semua PNS memiliki kekayaan yang berlebih bila dibandingkan dengan jumlah gaji dan penghasilannya yang diterima. Tapi rasanya sangat aneh bila ada PNS yang memiliki kekayaan ratusan juta sampai milyaran rupiah. 

Padahal kita tahu mayoritas yang jadi PNS bukan berasal dari keturunan orang kaya dan memiliki harta kekayaan yang banyak. Hebatnya setelah berapa tahun menjadi PNS dan menduduki eselon, mendadak menjadi Orang Kaya Baru. Punya rumah berharga ratusan juta, gonti ganti mobil yang juga berharga ratusan juta. Memiliki investasi tanah dan kebun yang luas dan sama sekali bukan berasal dari warisan. Seandainya dilakukan pembuktian terbalik mungkin tidak satupun yang bisa membuktikan dari mana sumber kekayaan yang dimiliki dalam waktu singkat. Fenomena seperti ini bukan sesuatu yang baru di daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Azwar Abubakar menyebut ada tiga modus sumber dana bagi rekening PNS tersebut. Pertama, bersumber dari dana pribadi yang bersangkutan. Kedua, didapat dari hasil menyimpang, dari hasil penyalahgunaan jabatan. Ketiga, modus yang sering terjadi di instansi pemerintahan, adalah menggunakan sisa anggaran belanja institusi untuk dipindahkan ke rekening pribadi bersangkutan. Kemudian mereka transfer ke istrinya. Dari rekening istri disalurkan lagi ke anak-anak bahkan sampai ke mertuanya.

Modus ketiga inilah yang paling sering dipergunakan oleh pejabat di daerah untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Menurut Azwar, fenomena yang terjadi di instansi pemerintah biasanya penyerapan anggaran kerap tidak mencapai 100 persen. Untuk menghindari pengembalian anggaran tersebut, lembaga biasanya mentransfer sisa anggaran ke rekening pribadi pegawainya.

Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua PPATK Agus Santoso pihaknya menemukan praktek penyimpangan pengelolaan rekening oleh Bendahara Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan cara pemindahan dana pembangunan dari rekening Pemda ke rekening pribadi, terutama menjelang tutup tahun anggaran setiap tanggal 15 Desember. Menurut Agus, pemindahan dana tersebut dilakukan untuk menyiasati laporan pertanggungjawaban mengingat proyek yang dibiayai masih berjalan. Praktek seperti itu sebetulnya sangat rawan penyimpangan dan potensi korupsi. Hal ini terjadi karena sistem pengelolaan keuangan Pemda yang kurang responsif dan akomodatif.

Bahkan menurut Agus Santoso praktek-praktek pragmatis ini sepertinya sudah umum terjadi di berbagai Pemda. Tindakan yang melakukan pemindahan uang milik negara ke rekening pribadi dengan alasan apa pun tidak dibenarkan dan jelas pelanggaran hukum. Modus yang dilakukan lebih banyak termotivasi mendapatkan bunga bank untuk keuntungan pribadi. Modus lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pencucian terhadap uang haram tersebut dengan jalan membeli produk asuransi ataupun produk investasi.

Kasus pemindahan dana kas daerah dan pencucian uang dengan membeli produk asuransi/insvestasi sudah terjadi di Pemerintah Kabupaten Batubara dengan tersangka Yos Rouke dan Fadil. Keduanya memindahkan dana kas daerah sebesar Rp 80 miliar dari Bank Sumut ke dalam rekening deposito Bank Mega cabang Jababeka, Bekasi. Dana tersebut kemudian disimpan dalam bentuk deposito senilai Rp 80 miliar di Bank Mega Jababeka, Bekasi. Kedua tersangka kemudian menerima keuntungan dengan menerima cash back sebesar Rp 405 juta.

Anehnya, belakangan berdasarkan pengakuan mereka dana yang diinvestasikan hanya Rp 30 miliar. Para tersangka merasa tidak mencairkan sisa Rp 50 miliar lagi yang sudah lenyap dari Bank Mega. Hingga saat ini belum diketahui kemana yang Rp 50 miliar raibnya. Kejaksaan Agung masih mencari dimana sisa uang tersebut. Pertanyaannya kemana yang 50 miliar lagi? Terkait kasus rekening tak wajar PNS daerah, aparat hukum seharusnya bisa bertindak cepat untuk menindaklanjuti hasil temuan ratusan rekening PNS yang nominalnya puluhan hingga ratusan miliar tersebut. Terutama untuk segera membekukan ratusan rekening para PNS tersebut. Jika tidak secepatnya ditindaklanjuti, dikhawatirkan akan dibawa lari sebelum dilakukan pemblokiran dan proses hukum dimulai.

Jumlah PNS sampai saat ini mencapai 4,7 juta orang. Saya percaya tidak semua punya rekening gedut. Bahkan banyak di antara mereka yang benar-benar menjadi PNS sejati, melayini rakyat dan bekerja dengan sungguh-sungguh berdasarkan panggilan hati nurani. Tak pernah bermimpi jadi kaya apalagi punya rekening milyaran. Mereka banyak yang bekerja di daerah-daerah terpencil dan di pulau-pulau terluar negeri ini. Meskipun nasib mereka tidak sebaik yang ada di kota. Tapi mereka bentul-betul mengabdikan dirinya bagi kepentingan orang banyak sekalipun gaji yang diterima hanya cukup makan. Kita berharap jangan karena setitik nila rusak susu sebelanga, seolah-olah semua PNS berprilaku korup.

Terkait dengan kasus adanya rekening tak wajar yang dimiliki oleh PNS daerahrekening tak wajar yang dimiliki oleh PNS daerah,  aparat hukum seharusnya  bisa bertindak cepat untuk menindak lanjuti hasil temuan ratusan rekening PNS yang nominalnya puluhan hingga ratusan miliar tersebut.   Terutama untuk segera membekukan ratusan rekening para PNS tersebut. Jika tidak secepatnya ditindak  lanjuti, dikuatirkan  akan dibawa lari sebelum dilakukan pemblokiran dan proses hukum dimulai.

Jumlah PNS sampai saat ini  mencapai 4,7 juta orang. Saya percaya tidak semua punya rekening gedut. Bahkan banyak di antara mereka yang benar-benar menjadi PNS sejati, melayini rakyat dan bekerja dengan sungguh-sungguh berdasarkan panggilan hati nurani. Tak pernah bermimpi jadi kaya apalagi punya rekening milyaran. Mereka banyak yang bekerja di daerah-daerah terpencil dan di pulau-pulau terluar negeri ini. Meskipun nasib mereka tidak sebaik yang ada di kota. Tapi mereka bentul-betul mengabdikan dirinya bagi kepentingan orang banyak sekalipun gaji yang diterima hanya cukup makan. Kita berharap jangan karena setitik nila rusak susu sebelanga, seolah-olah semua PNS berprilaku korup.

Sanksi hukum tegas harus diberikan kepada para pejabat daerah yang punya kekayaan yang tak wajar sampai milyaran rupiah dengan cara memamfaatkan jabatannya. Padahal menurut PPATK sejak tahun 2002 hal ini sudah dilaporkan tapi tidak ada tindak lanjutnya. Yang mengejutkan yang punya rekening gendut itu, sebagian masih berusia muda. Jangan-jangan mereka hanya korban atasannya yang menitipkan uang tersebut ke rekening mereka. Agak lucu juga masak atasannya tidak tahu. Atau memang sudah terjadi semacam pewarisan perilaku korup dari generasi tua kepada PNS yang masih muda tersebut. Kalau ini yang terjadi alamat bakalan hancur negeri ini.

Birokrasi kita makin jelek wajahnya karena perilaku korup. Ini juga merupakan pertanda reformasi birokrasi yang sering didengung-dengungkan pemerintah ternyata hanya sebatas wacana alias omong kosong saja.  Padahal Negara sekarang dalam lilitan hutang dan sayangnya hutang tersebut ternyata habis dikorupsi. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menyebut pada 2010 jumlah utang pemerintah Rp1.676 triliun. Seandainya, beban utang tersebut dibagi rata kepada penduduk Indonesia yang berjumlah 237 juta orang, maka tiap rakyat termasuk bayi memikul utang Rp7,4 juta. Ironis sekali.

Tulisan ini pertama kali dimuat di Harian WASPADA, Senin 12 Desember 2011


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: