Posted by: effanzulfiqar | January 8, 2012

APBD yang pro Rakyat..??

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut pasal 23 ayat (1) UUD 1945 adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dengan demikian jelas, APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ini juga relevan dengan sila ke lima dari Pancasila yang menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi APBN dan APBD adalah untuk rakyat dan bukan untuk birokrat.

Tapi dalam prakteknya saat ini, APBN dan APBD ternyata lebih banyak terserap untuk belanja kepentingan birokrat dari pada belanja untuk kepentingan rakyat banyak. Lihatlah setiap tahun anggaran bagaimana struktur APBN dan APBD yang lebih banyak dihabiskan untuk belanja kepentingan birokrat atau dikorupsikan secara berjamaah.

Temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di banyak daerah postur APBD 2011. Ternyata lebih banyak dihabiskan untuk belanja birokrat.  Dari APBD sebanyak 124 daerah diketahui menggunakan lebih dari 60 persen  untuk belanja pegawai. Bahkan sebanyak 16 daerah ternyata menganggarkan belanja pegawai mencapai 70 persen lebih dari APBD. Bahkan beberapa daerah hampir bangkrut karena anggarannya ludes untuk kepentingan birokrat. Tiap tahun belanja birokrat dalam APBD bukan berkurang, jutsru terus meningkat porsinya.

Dengan postur APBD seperti hal tersebut, jelas bagian yang diperoleh rakyat dari pajak yang dibayarkannya hanya sedikit. Dengan tersedotnya anggaran yang lebih besar bagi birokrat. Sudah pasti APBD yang ada bukan lagi pro poor dan pro jobs.  Mungkin sampai kiamatpun tidak akan terwujudkan APBD yang bisa memberikan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat di daerah. Kalau kemakmuran dan keadilan bagi birokrat sudah pasti dan kemiskinan yang beranak pinak bagi rakyat sudah jelas.

Bila berangkat dari kondisi yang terjadi di beberapa dearah,  pembengkakan keperluan belanja pegawai setiap tahun anggaran akan terus terjadi. Faktor pertama penyebabnya karena belum dilakukan reformasi dalam struktur birokrasi di daerah. Sampai hari ini daerah sama sekali tidak memiliki data yang akurat menyangkut kebutuhan real birokrat sesuai dengan kebutuhan daerah/SKPD. Konsekuensi jumlah pegawai yang besar, jelas akan mempengaruhi terhadap besarnya honorium PNS dan non PNS, termasuk uang lembur dll.

Faktor kedua yang menyebabkan besarnya tersedot anggaran untuk belanja pegawai adalah terkait dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Permasalahannya adalah tidak ada batasan yang jelas setiap pegawai berapa banyak (maksimal)  ada dalam suatu kegiatan, yang kegiatan tersebut ada belanja pegawai. Karena tidak diatur secara tegas, akibatnya terjadi kecenderungan untuk memecah kegiatan yang tujuannya adalah untuk memperbesar honor-honor tersebut.

Faktor ketiga adalah besarnya tambahan penghasilan PNS. Karena Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada birokrat daerah sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan dan memperoleh persetujuan DPRD. Anehnya banyak daerah yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk memberikan tambahan penghasilan kepada PNS, tapi dipaksakan juga. Keanehan lainya adalah pegawai sudah diberikan tambahan penghasilan, tetapi penganggaran honor-honor di belanja langsung tetap berjalan.

Paradigma anggaran daerah                                                                                                                                                                                      

Pergeseran model pemerintahan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi sebenarnya telah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma anggaran daerah. Dimana dalam era otonomi sekarang ini seharusnya  paradigm anggaran yang diperlukan adalah bertumpu pada kepentingan public;  transparansi dan akuntabilitas; dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran.

Namun yang terpenting dari semua itu sebagaimana amanat otonomi daerah yang bertujuan untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Maka pengelolaan keuangan daerah harus selalu bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Wujud dari pada APBD yang bertumpu kepada kepentingan publik tersebut ditandai dengan lebih besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik dan adanya  partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian.

Terkait dengan partisipasi masyarakat, sampai hari ini masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan APBD. Peraturan mengamanatkan seharusnya  penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat. Celakanya, karena partisipasi masyarakat dimaknai hanya  sebatas ikut Musrenbang.

Maka tidak diperlukan lagi dan DPRD sudah dianggap mewakili rakyat. Hal ini terjadi  karena pola fikir yang salah dari banyak aparat di daerah yang masih beranggapan bahwa dokumen APBD adalah dokumen “rahasia” yang tidak boleh diketahui dan diakses publik dan yang boleh tahu hanya birokrat saja.

Padahal menurut UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setiap badan publik wajib menyampaikan informasi pulik dalam hal ini RAPBD/APBD kepada masyarakat luas dan apabila hal ini tidak dilakukan maka pejabat di badan publik tersebut dapat dikenai sanksi pidana.   Peraturan tegas menyebutkan bahwa penyusunan APBD dilakukan secara transparan, sehingga akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.

Logikanya, ketertutupan birokrat terhadap tranparansi APBD yang ada semakin menambah kecurigaan bahwa ada yang tidak beres dalam setiap mata anggaran yang dialokasikan.

Catatan untuk APBD 2012

Memasuki akhir 2011, semua daerah otonom di Sumatera Utara telah melakukan pembahasan dan pengesahan  APBD, yang nantinya akan diberlakukan mulai Januari 2012 setelah diperdakan. APBD, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang merupakan tanggung jawab kepala daerah. Artinya  APBD dalam satu tahun adalah bukti janji kepala daerah sebagaimana yang disampaikan pada saat kampaye untuk mensejahterakan rakyat.

Lewat APBD bisa diketahui sejauh mana komitmen kepala daerah untuk mensejahterahkan rakyatnya. Atau sebaliknya hanya punya janji pada saat kampaye dan setelah dilantik tidak hirau lagi dengan kepentingan rakyatnya. APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri.

Faktanya, APBD tahun 2011 di beberapa kota/kabupaten porsi terbesar masih terkonsentrasi untuk belanja aparatur dibanding digunakan untuk belanja publik. Bahkan yang lebih aneh anggaran daerah yang digunakan SKPD belum berpihak kepada rakyat. Sekalipun SKPD tersebut sebenarnya langsung berhubungan dengan kebutuhan rakyat seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, pertanian, peternakan dan perhubungan. Bahkan alokasi dananya masih terbatas bahkan bukan prioritas.

Sejatinya APBD tidak mengangkangi  hak-hak dasar rakyat, terutama kebutuhan rakyat untuk bisa hidup lebih baik. Kemiskinan dan ketidak berdayaan yang dihadapi masyarakat selama ini sebenarnya berakar pada minimnya akses terhadap ketersediaan pelayanan publik dan infrastruktur yang sangat buruk dan terbatas terutama di desa-desa yang tergolong masih tertinggal. Tanpa adanya keperdulian dari pemerintah daerah lewat APBD, kemiskinan dan keterpurukan rakyat akan terus berlangsung secara massive.

Hal lain yang harus diwaspadai adalah kemungkinan terjadinya pemangkasan belanja program dan kegiatan dalam APBD yang terkait dengan kepentingan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan pada tahun angaran berjalan dimana Pilkada akan diselenggarakan. Karena tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemangkasan anggaran tersebut untuk menutupi biaya penyelenggaraan Pilkada yang tidak sedikit jumlahnya.  Disamping itu, tidak tertutup kemungkinan anggaran dalam APBD digunakan kepala daerah incumbent untuk mendongkrak popularitasnya untuk pencalonan kedua kalinya.

Fungsi pengawasan DPRD kemana?                                                                                                                                                                       Terkait dengan membengkaknya anggaran untuk kepentingan birokrasi. Seharusnya DPRD bisa menjalankan fungsi anggaran yang dimilikinya dengan baik. Artinya DPRD mestinya lebih mengetahui mana kebutuhan anggaran yang tidak pro rakyat dan mana yang pro birokrat.  Semua rakyat tahu benar, DPRD adalah representasi dari pada rakyat. Sebagai wakilnya rakyat dan bapaknya rakyat, mestinya DPRD dapat mendengar, membaca dan menyuarakan kepentingan rakyat  lewat APBD yang  pro rakyat.

Dalam prakteknya, fungsi pengawasan DPRD tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. DPRD sepertinya kurang melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan APBD. DPRD sepertinya lebih suka mengamankan kepentingan dan kebutuhannya dari pada rakyat.

Fungsi pengawasan dewan yang seharusnya mampu untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan akan program-program yang pro rakyat. Malah terkadang dinodai dengan pemenuhan kepentingan dan kebutuhan sendiri  yang kadang tidak terlalu mendesak seperti membeli mobil dinas baru.

Pada dasarnya rakyat sangat berharap banyak kepada  DPRD agar dapat menggunakan fungsinya, baik dalam pelaksnaan fungsi anggaran maupun pengawasan. Sehingga apa yang tertuang dalam APBD benar-benar menyahuti kepentingan dan kebutuhan rakyat di daerah. Tapi rasa-rasanya harapan rakyat tersebut sudah semakin menjauh dan kini tinggal harapan tanpa kenyataan seiring dengan telah diketoknya  APBD tersebut.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: