Posted by: effanzulfiqar | January 8, 2012

The Leader without Leadership

“Kepopuleran bukanlah kepemimpinan. Tetapi hasil yang dicapai itulah kepemimpinan.” (Peter Drucker)

Kebijakan otonomi daerah yang telah berjalan sepuluh tahun ternyata belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan rakyat. Meskipun sudah  ditetapkan regulasinya dalam UU 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dalam UU 32 Tahun 2004. Faktanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah masih mengawang-awang di langit. Tak tahu kapan bisa menjejak bumi dan dirasakan masyarakat berkah otonomi tersebut. Bukan musibah seperti sekarang ini.

Sejatinya otonomi daerah sebagaimana dicita-citakan oleh para founding fathers kita 61 tahun yang lalu ketika menuliskannya dalam UUD 1945 Pasal 18. Sudah menjadi kenyataan. Pelayanan kepada masyarakat dari ke hari bukannya semakin membaik, justru sebaliknya makin jeblok kualitasnya. Nasib masyarakat di daerah bukan makin baik tapi makin terpuruk dalam kemiskinan dan ketidak berdayaan menjangkau pelayanan publik.

Praktik otonomi daerah masih jauh dari tujuan utamanya. Dua indikator menjelaskan hal ini. Pertama, kualitas pelayanan publik masih rendah. Baru sekitar 10 persen dari 524 daerah (33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota) mampu melakukan yang terbaik dalam pelayanan publik. Kedua, jumlah penduduk miskin dan penganggur terbuka masih cukup tinggi, masing-masing sekitar 31,02 juta dan 8,59 juta jiwa. Kenyataan itu tentu bertolak belakang dengan tujuan otonomi mempercepat kesejahteraan rakyat (R. Siti Zuhro, 2011).

Janji peningkatan pelayanan masyarakat hanya terucap pada saat Pilkada. Begitu dilantik menjadi kepala daerah, tiba-tiba menjadi amnesia dan lebih sibuk mengurus urusan pribadi dan kelompoknya dari pada mengurus rakyatnya. Lupa pada semua janji-janjinya saat kampaye untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Padahal  UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik seharusnya menjadi penguat komitmen kepala daerah terpilih untuk mewujudkan pelayanan publik tersebut.

Yang terfikirkan banyak kepala daerah adalah bagaimana untuk mengembalikan cost politik yang telah habis untuk meraih posisi menjadi orang nomor satu di daerah. Karena keasyikan untuk mengembalikan semua modal politik yang habis. Diakhir masa jabatannya menjadi tersangka, meskipun ada yang lolos dari jeratan hukum, namun lebih banyak  yang masuk penjara. Diawal menduduki jabatan disanjung-sanjung, belakangan dimaki dan mendapat cap sebagai koruptor. Sayangnya hal tersebut tidak menjadi pelajaran pahit bagi kepala daerah yang lainnya. Masih terus memburu kekayaan dan tak perduli pada nasib rakyatnya.

Kepala Daerah yang terpilih dan mendapat dukungan mayoritas rakyat, tidak menjadi jaminana akan bisa memimpin daerahnya dengan baik terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Pilkada yang dimulai sejak 2005 ternyata tidak menghasilkan kepala daerah yang bisa mempengaruhi dan mengubah kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan publik.

Pilkada yang sarat dengan praktik politik uang, jelas tidak akan menghasilkan kepala daerah terpilih yang memiliki integritas, krebilitas, kapasitas, dan komitmen keberpihakan kuat kepada kesejahteraan rakyatnya. Terbukti hanya sebagian kecil kepala daerah memenuhi komitmennya untuk mensejahterahkan rakyatnya lewat pelayanan publik. Sebagian besar sibuk mengurus diri dan kelompoknya.

Kepala  daerah  menduduki posisi  sentral  dan  strategis  dalam  sistem  Pemerintahan Daerah pasca otonomi.  Keberhasilan dan kegagalan otonomi daerah sangat tergantung pada kapasitas  kepemimpinan kepala daerah itu sendiri.   Kapasitas kepala dearah tersebut dapat diukur dari sejauh mana daya kreativitas dan inovasi kepala daerah untuk mengimplementasikan berbagai program yang pro rakyat.  Sayangnya, banyak  kepala daerah terpilih tidak punya kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin di daerah. Artinya, kepala daerah terpilih tak lebih dari seorang “the leader without leadership” dalam mengelola pemerintah daerah. Tak punya kreativitas dan inovasi.

Kreativitas dan inovasi adalah dua kata kunci yang semestinya dimiliki oleh setiap kepala daerah untuk melakukan berbagai terobosan-terobosan baru dalam berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan,  penyedian sarana dan prasarana publik. Tanpa kreativitas dan inovasi kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Otonomi hanya berbuah korupsi yang menyengsarankan  rakyat.

Kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang memberi kesejahteraan bagi masyarakat,  sudah dilakukan oleh : Arifin Junaidi Bupati Luwu Utara, Prof. Dr. drg. Gede Winasa mantan Bupati Jembrana, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawat Bupati Gianyar, Hendro Martojo Bupati Jepara,  Drs. H. Suyanto MM Bupati Jombang,  H. Untung Sarono Wiyono S Bupati Sragen, Drs. David Babihoe Bupati Garontalo, MM, Joko Widodo Walikota Solo, Herry Zudianto mantan Walikota Yogyakarta, Itoc Tochija Walikota Cimahi dan dr HM basyir Ahmad Walikota Pekalongan.

Miskinnya kreativitas dan inovasi kepala dearah menyebabkan makin memburuknya pelayanan publik di daerah. Hal ini  dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2011. Secara nasional masih terdapat 43% instansi pemda yang nilai integritasnya di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan hasil survei, rata-rata nilai indeks integritas instansi di daerah 6,00. Survey membuktikan, masih terdapat 28 instansi/ pemda dari 87 instansi yang nilainya di bawah standar yang ditetapkan KPK. Kalau nilainya di bawah angka 6,00, itu artinya masih ada praktik-praktik suap dalam pelayanan publik.

Hasil survey menunjukan untuk pemerintah daerah dengan integritas tertinggi diraih Pemerintah Kota Dumai, BukitTinggi, Bitung, Yogyakarta, Batam, Pontianak, Gorontalo,  Surakarta, Banjarbaru, dan Surabaya. Sedangkan  untuk 10 instansi pemda dengan nilai integritas terendah diperoleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Bogor, Palembang, Bengkulu, Depok,  Serang, Semarang, Manokwari, Ternate dan  Metro Lampung.

Hebatnya, Kota Medan berdasarkan hasil survey berada diurutan terbawah dibanding sejumlah kota lain di Indonesia. Dengan demikian bila Kota Medan berada diurutan terbawah boleh jadi kota-kota lain yang ada di Sumatera Utara juga berada diposisi yang rendah nilai integritasnya. Medan posisinya masih berada di bawah Bandar Lampung dan Jayapura. Menyedihkan memang.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bila melihat buruknya pelayanan publik di banyak daerah, sudah semestinya dilakukan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Terutama memberikan sanksi tegas bagi setiap aparat yang masih melakukan praktek-praktek suap menyuap. Di samping itu unit layanan publik yang ada di daerah sudah semestinya bisa menggunakan teknologi informasi (TI). Karena hanya dengan penggunaan TI yang memungkin dapat dikurangi terjadinya praktek suap menyuap. Penerapan TI juga akan lebih menjamin terwujudkannya pelayanan yang transparan, cepat, akurat dan adil.

Pelaksanaan otonomi daerah seharusnya berkorelasi dengan kemandirian daerah.  Dalam arti mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya di tengah keterbatasan sumber daya dan dana. Tidak lagi melulu hanya menggantungkan diri pada belas kasihan dana bantuan dari pemerintah pusat. Pradigma berfikir kepala daerah yang hanya melihat keberhasilan otonomi ditentukan oleh besarnya APBD yang dimiliki dan derasnya kucuran dana dari pusat, adalah pradigma berfikir yang sesat lagi menyesatkan dalam konteks otonomi daerah. Kepala daerah seperti ini sudah seharusnya dimosi tidak percaya oleh rakyatnya.

Hakikat otonomi daerah adalah bagaimana daerah yang diberi kewenangan yang seluas luasnya bisa merancang dan menciptakan berbagai program yang sesuai dengan potensi karakteristik dan kebutuhan daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi ukuran keberhasilan dari desentralisasi. Jika desentralisasi tidak bisa mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Sesungguhnya desentralisasi telah gagal dipraktekkan.

Kunci keberhasilan otonomi daerah  terletak  pada kemampuan kepala daerah untuk memimpin, berkreasi dan berinovasi. Sayangnya,  kepala daerah terpilih hanya pemimpi (n) yang tak punya kapasitas untuk memimpin. Hanya kepala daerah yang berani melakukan terobosan, inovatif dan kreatif yang akan sukses untuk memajukan daerahnya dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada rakyatnya.

Kepemimpinan Kepala  Daerah seharusnya dapat  menerapkan  konsep empat role leadership dari Stephen Covey, meliputi: peran sebagai perintis, penyelaras, pemberdaya dan panutan dalam praktek otonomi daerah. Pertanyaannya, adakah kepala daerah yang mau mengubah gaya kepemimpinannya ? Atau masih lebih asyik terus berburu kekayaan di tengah-tengah rakyatnya yang makin menderita?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: