Posted by: effanzulfiqar | January 13, 2012

e-KTP dan Sukses Pemilu 2014

e-KTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi kependudukan mupun teknologi informasi yang berbasis pada database kependudukan nasional.  Dengan e-KTP,  setiap orang sama sekali akan menutup kemungkinan seseorng memiliki lebih dari satu KTP yang merupakan identitas tunggal yang  berlaku seumur hidup.

e-KTP sebagi kartu identitas elektronik telah banyak diterapkan di beberapa Negara. Negara-negara Eropa yang telah menerapkannya antara lain, Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol dan Swedia. Di Timur Tengah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di Asia India dan China. Proyek e-KTP muncul dilatar belakangi oleh buruknya sistem pembuatan KTP model konvensional yang memungkinkan seseorang dapat memiliki KTP ganda yang memberi peluang besar bagi terjadinya kecurangan dan tindak pidana seperti menghindari pajak, pembuatan paspor ganda/palsu, menyembunyikan harta hasil korupsi dan menyembunyikan identitas (tindakan terorisme).

Mendagri Pasang Badan

Terkait perkembangan penerapan e-KTP, kabarnya seluruh peralatan untuk pembuatan e-KTP sudah terdistribusi ke 197 kabupaten/kota. Untuk tahun 2011 ini seluruh pendanaan ditanggung Negara. Dalam APBN sudah disiapkan dana sebesar Rp 6,7 trilyun untuk 427 kabupaten/kota, dengan perhitungan untuk satu e-KTP diperlukan Rp 35 ribu.

Banyak pihak memang meragukan kesuksesan proyek e-KTP. Bila berkaca dengan kasus-kasus buruknya pengelolaan banyak proyek di negeri ini. Biasanya hanya pada saat awal yang bagus, tapi begitu berjalan banyak masalah yang muncul, seperti molornya waktu penyelesaian dari target yang ditetapkan, kualitas hasil pekerjaan yang sangat rendah dan menjadi lahan subur tumbuhnya korupsi berjamaah.

Di tengah sikap pesimis banyak pihak, justru sebaliknya Mendagri – Gamawan Fauzi  sangat optimis proyek e-KTP berjalan sukses. Bahkan beliau pernah menyebutkan sekitar akhir Desember 2012 nanti, 170 juta sudah memiliki e-KTP dan, katanya, bila target itu tidak terselesaikan beliau akan berhenti jandi menteri. Kabar yang terdengar sebenarnya target Kemendagri menyelesaikan proyek ini adalah  tahun 2013. Tapi DPR yang menginginkan harus selesai tahun 2012, karena terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014.

Memang ada beberapa masalah yang menjadi kekuatiran tidak terlaksananya proyek e-KTP secara nasional dengan baik.  Antara lain masalah  keterbatasan SDM yang menjadi operator, kendala pendistribusian perangkat mengingat luasnya wilayah Indonesia, pemasangan jaringan, kendala penginstalan program IT, pelayanan operator di daerah dan tumbuh suburnya pungutan liar sebagaimana pada proses pembuatan KTP konvensional selama ini

Masalah Klasik Pemilu

Hal lain yang dianggap sebagai masalah dalam pembuatan e-KTP adalah belum tuntasnya  pemutakhiran data terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal UU Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 101, menyebutkan pemutakhiran NIK harus dapat diselesaikan oleh pemerintah pada akhir 2011 dan bukan program e-KTP-nya yang dikejar. Masalah yang paling mendasar terkait dengan NIK adalah adanya NIK ganda yang berjumlah sekitar 9 juta. Seharusnya masalah NIK ganda ini yang mesti diselesaikan terlebih dahulu, barulah melangkah ke proyek e-KTP. Menurut ketentuan UU, tenggat waktu yang tersedia untuk penyelesaian NIK ini hanya tinggal 2 bulan lagi. .

Banyak pihak yang menuding proyek e-KTP ini terkesan dipaksakan sebagaimana pembuatan NIK yang sampai hari ini belum tuntas. Kita sangat berharap memang jangan sampai nantinya proyek e-KTP seperti nasib proyek-proyek yang lain di negeri ini  yang lebih mengedepankan  orientasi bagi-bagi proyek yang ujung-ujungnya menjadi lahan subur untuk melakukan korupsi  dan kolusi. Terkait dengan kepentingan memenuhi hak-hak warga negara dalam pemilu, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa semua yang memiliki KTP berhak menjadi pemilih di TPS manapun pada saat Pemilu berlangsung.

Dengan demikian suksesnya pelaksaaan e-KTP yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri akan semakin memperkecil kemungkinan seseorang tidak bisa menggunakan hak pilihnya lagi sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2009.       Semua orang tahu bahwa Pemilu 2009 dianggap sebagai Pemilu yang paling bobrok sepanjang sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Kebobrokan Pemilu 2009 tersebut terkait dengan masalah data Pemilu yang amburadul dan penuh rekayasa.

Permasalahan yang paling banyak terjadi adalah banyaknya nama ganda, nama orang yang sudah pindah alamat, meninggal dan orang di bawah umur pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Di sisi lain banyak pemilih yang tidak terdaftar. Semua itu menjadi celah empuk bagi penjahat politik yang memobilisasi pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, sementara ada yang tidak bisa menggunkanan hak pilihnya karena namanya tidak terdapat dalam DPT.

Solusi Bermartabat

Keberhasilan pelaksanaan e-KTP diharapkan menjadi solusi terbaik dari ruwetnya data kependudukan terkait dengan penggunaan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilu. Artinya bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan data e-KTP sebagai daftar patokan DPT, maka pelaksanaan pemilu 2014 akan lebih baik. Sebagaimana diketahui jadwal dan tahapan Pemilu 2014 akan dimulai sekitar bulan April 2013. Artinya paling lambat sekitar Desember 2012 data kependudukan yang valid sudah harus selesai. UU menyebutkan bahwa satu tahun sebelum Pemilu, pemerintah dalam hal ini Kemendagri bertanggung jawab untuk menyerahkan  daftar pemilih potensial pemilih Pemilu (DP4) dan agregat kependudukan perkecamatan (DAK2)  kepada KPU untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan daftar pemilih sementara (DPS).

Kita memang berharap tidak ada keterlambatan penyerahan data kependudukan tersebut ke KPU sebagaimana yang terjadi dalam Pemilu 2009. Bila terjadi lagi  keterlambatan penyerahatan data tersebut akan berimplikasi terhadap perubahan jadwal dan tahapan Pemilu selanjutnya. Bila ini yang terjadi alamat Pemilu 2014 akan kacau balau dan akan terus terulang kesalahan yang sama sebagaimana yang terjadi dalam Pemilu.

Bila proyek e-KTP ini bisa mendulang sukses, setidaknya, KPU tak perlu lagi terlalu repot untuk melakukan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan DPS dan DPT serta menghabiskan anggaran yang tidak sedikit jumlah. Tentunya ini akan bisa menghemat anggaran Pemilu. Sayangnya, banyak pihak menyebutkan sepertinya KPU terkesan hanya menunggu dan tidak pro aktif untuk mendukung suksesnya e-KTP tersebut.

Penutup

Mumpung sedang dilakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu di DPR, sangat diharapkan DPR seharusnya mengatur dengan jelas siapa yang bertangggungjawab untuk menyediakan data kependudukan dan data mana yang digunakan sebagai data pemilih. Kejelasan itu bahkan perlu dengan penetapan sanksi pidana dan perdata yang eksplisit sekaligus.  Di samping itu penggunaan e-KTP sebagai kartu pemilih sangat memungkinkan dilakukan, tinggal bagaimana DPR mengakomodasinya dalam RUU dimaksud. Penggunaan e-KTP sebagai kartu pemilih akan memangkas biaya percetakan kartu pemilih yang tidak sedikit

Bila implementasi e-KTP tersebut sukses besar, maka harapan untuk menghemat biaya dan melahirkan Pemilu yang berkualitas akan dapat terwujudkan. Hanya dari Pemilu yang berkualitas yang dapat melahirkan pemimpin yang berkulitas dan demokrasi yang sehat.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: