Posted by: effanzulfiqar | January 13, 2012

Korupsi di Daerah : Sisi Gelap Desentralisasi

Adalah Hadi Supeno, mantan Wakil Bupati Banjarnegara yang juga penulis buku “Korupsi di Daerah Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan”, mengatakan : “Saat ini semua kepala daerah di Indonesia, yaitu gubernur, bupati atau walikota, hampir semua terlibat korupsi, meski tingkat keterlibatannya sangat bervariasi. Pejabat atau pemimpin di daerah melakukan tindak pidana korupsi sebagian karena adanya tuntutan dari konstituennya dan tuntutan jabatan untuk hidup mewah”.

Penyataan Supeno di atas sangat relevan dengan banyaknya kepala daearah yang tersangkut korupsi. Sejak tahun 2004-2010 ada sebanyak 147 kepala daerah tersangkut kasus korupsi, 18 gubernur, 17 walikota, 84 bupati, 1 wakil gubernur, 19 wakil bupati, 8 wakil walikota. Adapun, estimasi total kerugian negara mencapai Rp 4.814.248.597.729. Dari 147 tersangka korupsi, baru 82 surat izin pemeriksaan dikeluarkan oleh Presiden, sementara 38 orang belum. Hanya 27 orang yang tidak memerlukan surat izin karena tidak menjabat lagi sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan APBD menjadi sektor yang paling banyak dikorup di daerah. Boleh dikatakan dalam tahun 2009-2010, keuangan daerah tetap menduduki posisi yang paling rawan untuk dikorup oleh pejabat daerah secara berjamaah. Di samping tiga sektor lainnya yakni, perizinan, pertambangan dan energi/listrik. Yang paling memprihatinkan adalah banyak kepala daerah dan wakil kepala yang telah terpilih dalam Pilkada ternyata terlibat kasus korupsi.

Keterlibatan kepala daerah/wakil kepala daerah dalam korupsi diduga sebelum terpilih telah melakukan perburuan rente untuk modal maju Pilkada dengan modus menggerogoti APBN dengan segala macam cara. Tidak masuk akal memang dengan gaji bersih kepala daerah yang hanya 10 juta satu bulannya, ternyata mampu menyiapkan dana milyaran rupiah untuk ikut pilkada. Lalu dari mana diambil kekurangannya? Kalau dikali-kalikan setahun kepala daerah menerima gaji bersih hanya sekitar Rp 120 juta. Dalam lima tahun masa jabatanya berarti Rp 600 juta. Bagaimana mungkin kepala daerah bisa punya uang 6 milyar untuk mendanai kebutuhan biaya untuk pilkda?

Biaya tinggi pilkada setidaknya telah menyeret-nyeret banyak kepala daerah untuk melakukan korupsi, terutama kelapa daerah incumbent (penahan) yang ikut mencalon kembali. Faktanya, banyak kepala daerah penahan yang tersangka korupsi. Hebatnya mereka menang dalam Pilkada. Pilkada butuh banyak uang. Bagi yang tengah menjabat biasanya, dalam dua tahun terakhir pasti mulai sibuk cari uang dari proyek. Dan bagi yang bukan kepala daerah yang mau ikut Pilkada biasanya akan cari dukungan dana dari mana saja.

Kalimat yang menyebutkan, “tiada makan siang gratis”, sesungguhnya menjadi pemicu yang banyak memaksa kepala daerah untuk melakukan tindak korupsi. Begitu menang kepala daerah biasanya harus membayar “jasa” kepada banyak pihak yang telah mendukung kemenangannya. Cara pintas biasa yang dilakukan untuk menutupi semua ongkos biaya Pilkada yang telah habis hanya dengan mengakali APBD. Akhirnya terjadilah korupsi yang dilakukan secara berjamaah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pilkada yang demokratis tidak berbanding lurus dengan terpilihnya kepala daerah yang bersih. Terbukti banyak kasus Pilkada yang berakhir dengan pencoblosan ulang karena terjadi politik transaksional dan politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah secara terencana dan sistematis. Boleh dikatakan, hampir semua Pilkada berakhir dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi dengan materi gugatan pada kasus politik uang.

Di sisi lain, politik desentralisasi telah menyimpang jauh dari keinginan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Desentralisasi hanya dimaknai sebagai penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah menjadi urusan daerah, termasuk perilaku korupsi. Akibatnya desentralisasi berubah menjadi lahan subur transformasi korupsi dari pusat ke daerah. Desentralisasi hanya dijadikan kepala daerah sebagai alat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyak bukan bagaimana mensejahterakan masyarakat di daerah.

Sejak implementasi otonomi daerah boleh dikatakan semua kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi belum ada yang dapat dikatakan sukses meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Justru sebaliknya “sukses” membiakan korupsi. Bagaimana mungkin kita bisa berharap akan terwujudkannya kesejahteraan masyarakat di daerah, bila kemudian kepala daerah terpilih menjadi tersangka korupsi. Bahkan ada kepala daerah yang telah divonis penjara terpilih kembali. Betapa absurdnya perjalanan otonomi daerah selama sepuluh tahun ini.

Pilkada sepertinya dianggap menjadi kunci dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Pilkada yang menelan biaya milyaran rupiah baik dari dana APBD dan dari calon kepala daerah ternyata tidak memberikan apa-apa bagi masyarakat selain penderitaan yang berkepanjangan. Begitu menang pilkada kepala daerah bukannya sibuk mengurus masyarakatnya dan menunaikan janji-janji selama kampaye. Tapi lebih sibuk untuk mengembalikan semua modal yang telah habis untuk ongkos Pilkada yang akhirnya menyeretnya sebagai tersangka korupsi.

Kalaulah sinyalemen Hadi Supeno di atas benar, bahwa hampir semua kepala daerah terlibat korupsi, maka sudah selayaknya implemetasi otonomi daerah dikaji ulang kembali. Karena selama ini otonomi daerah sudah berada dalam kondisi gawat darurat. Artinya untuk apa Pilkada dengan biaya besar kalau ternyata kemudian hanya memunculkan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: