Posted by: effanzulfiqar | January 14, 2012

Sandal Jepit dan Keadilan Yang Mati

Adalah AAL (15), siswa SMK Negeri 3 Kota Palu, Sulawesi Tengah, tak pernah bermimpi  sepasang sandal jepit butut warna putih kusam seharga Rp.35 ribu yang ditemukannya pada November 2010 di pinggir jalan di Jalan Zebra, Kota Palu, menjadi mimpi buruk yang membawa dia  ke meja hijau. Briptu Anwar Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah, adalah yang mengaku sebagai pemilik sandal butut merek Ando  yang mengadukan kasus tersebut hingga ke bergulir ke pengadilan.

Yang sangat disayangkan adalah tindakan sang polisi tersebut yang sempat memukul All sebagaimana pengakuannya, karena ia dan dua temannya FD dan MSH tidak mau mengaku mengambil sandal jepit pada saat dinterogasi Briptu Anwar Rusdi Harahap dan dua temanya,  Briptu Simson Sipayung  dan Zul. Sekalipun pengakuan ketiga polisi tersebut hanya mendorong ketiga remaja itu bukan memukul.

Jaksa dalam persidangan kemudian mendakwa AAL dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Meskipun akhirnya tanggal 4 Januari 2012 Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah, memutus bebas AAL. Anehnya sekalipun AAL diputus bebas, tapi tetap dinyatakan bersalah karena mencuri barang milik orang lain. AAL memang tidak dihukum, tapi dikembalikan kepada orangtuanya.

Terlepas dari kronologis kejadian kasus pencurian tersebut versi mana yang benar. Apakah versi kronologis yang disampaikan Polisi atau orang tua All tidak terlalu penting. Termasuk  siapa yang menghendaki agar diproses lewat jalur hukum juga tidak terlalu penting.

Substansi yang lebih penting dari kasus tersebut adalah banyaknya kesalahan-kesalahan dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama proses penetapan All sebagai tersangka sampai putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis bebas kepada All.  Padahal UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tegas dan jelas menyebutkan agar memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum secara manusiawi.

Banyak kejanggalan            

Sekalipun AAL telah diputus bebas, naman banyak terjadi kejanggalan-kejanggan dalam fakta persindangan terkait dengan barang bukti yang muncul di Pengadilan. Misalnya soal sandal jepit yang menjadi barang bukti yang menyeret AAL ke meja hijau. Dalam persidangan, AAL didakwa mencuri sandal merek Eiger nomor 43 milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap.

Lucunya  yang jadi barang bukti di pengadilan  sandal bermerek Ando bernomor 9,5. Putusan hakim juga. tak menyebut AAL bersalah mencuri sandal Briptu Ahmad Rusdi Harahap. Tapi, AAL tetap divonis bersalah karena telah mengambil milik orang lain. Hakim memvonis AAL dikembalikan ke orangtuanya.

Kalau yang dicuri All bukan sandalnya Briptu Ahmad Rusdi Harahap. Lalu sandal siapa yang dicuri? Artinya saksi pelapor (Rusdi) dengan sendirinya statusnya telah gugur sebagai pelapor yang dirugikan. Apa tidak lucu seorang saksi pelapor yang mengakui atas alat bukti yang bukan miliknya?

Disisi lain, stigma sebagai seorang pencuri akan menjadi beban yang sangat berat bagi AAL sepanjang hanyatnya. Pencuri, kalimat itu akan susah menghapusnya sampai kapanpun. Putusan hakim juga akan menjadi preseden buruk dalam dunia peradilan kita. Dimana bisa saja suatu ketika seseorang orang bisa menuduh orang lain mencuri atas barang yang bukan miliknya.

Kejanggalan lain tidak ada satu saksipun yang melihat langsung apakah sandal merek Ando itu memang diambil AAL di depan kamar Rusdi. Sebagaimana pegakuan Rusdi sandal tersebut diambil di depan kamarnya. Pada saat hakim Rommel F Tampubolon dan sejumlah pengacara AAL bertanya, bagaimana Rusdi yakin itu sandal miliknya. Jawaban Rusdi terasa sangat-sangat aneh.  Katanya : ”Saya ada kontak batin saat melihat sandal itu.”. Lucunya pada saat hakim meminta mencoba memake sandal tersebut. Tampak jelas sekali sandal Ando  kekecilan untuk kaki Rusdi yang besar.

Di samping itu lamanya proses hukum yang dilalui mulai dari penyidikan sampai penuntutan makan waktu hampir 1 tahun. Ini merupakan bukti kuat tidak diperhatikan hak-hak All yang berstatus sebagai seorang anak. Padahal proses pengadilan terhadap anak-anak menurut ketetuan hukum harus dilakukan dengan cepat.

Tidak menutup kemungkinan All masih yang berstatus  pelajar tersebut akan mengalami trauma psikologis. Jelas sangat bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002  yang mengamanatkan proses hukum terhadap anak-anak harus berlangsung cepat untuk menghindari trauma psikologis. Sehingga tidak menjadi beban psikologis bagi sang anak di masa depan.

Keadilan yang mati    

Putusan bersalah yang dijatuhkan kepada AAL karena dituduh mencuri sandal milik seorang anggota polisi semakin menunjukkan, hukum hanya keras terhadap orang lemah. Tapi sebaliknya hukum tak berdaya pada orang yang dekat dengan kekuasaan. Ini menunjukkan bukti bahwa rasa keadilan hampir mati atau memang sudah benar-benar mati di negeri ini.

Apa yang menimpa ALL dalam pandangan pakar hukum dan pemerhati anak adalah sesuatu tindakan yang salah. Karena sama sekali tidak didasarkan pada pendekatan hukum yang lebih memanusiakan ALL sebagai seorang individu yang masih tergolong anak-anak. Seolah-olah ALL adalah penjahat besar yang mesti dihukum atas kesalahanya mencuri sandal jepit butut.

Harus diakui bahwa putusan dari hakim memang tidak bermasalah dari sudut legalitas. Namun, kalau dibandingkan dengan ancaman hukuman terhadap pelaku korupsi dirasakan sangat-sangat tidak memenuhi  rasa keadilan rakyat. Faktanya memang hukum di negeri ini sampai detik ini masih cenderung memihak penguasa dan mereka yang punya uang. Para elite pemegang kuasa dapat gampang berkelit dari belitan jerat hukum dengan menggunakan kekuasaan dan uang. Tapi sebaliknya  rakyat kecil sulit untuk berkelit dan selalu terjepit dalam  jerat hukum  dan kerap menjadi korban.

Apa yang terjadi dengan kasus AAL bukanlah yang pertama di negeri ini yang menggambarkan secara jelas bagaimana telah  ”matinya” rasa keadilan di negeri ini. Ternyata hukum hanya tajam pada mereka yang tidak punya kuasa dan uang, sebaliknya menjadi tumpul jika berhadapan dengan mereka yang punya kuasa dan uang.

Lihat saja bagaimana banyak kasus-kasus korupsi yang pelakunya dibebaskan.  Sepanjang 2011, tercatat 45 terdakwa korupsi divonis bebas. Sementara kasus dugaan korupsi Wisma Atlet, Kemenakertrans, Hambalang, Bank Century, dan mafia anggaran di Badan Anggaran DPR tak jelas ujung ceritanya, hanya dijadikan komoditas politik dan petciraan semata.

Sepertinya memang hukum bukan lagi menjadi sumber keadilan bagi pencari keadilan, justru telah berubah menjadi monster yang menjadi sumber ketidak adilan, terutama bagi rakyat kecil. Perangkat hukum sudah cenderung memihak pada kekuasaan dan uang. Bukan memihak pada kebenaran dan keadilan. Di negeri ini sepertinya keadilan ditentukan oleh sejauh mana kepentingan bermain dan bersubahat denga kekuasaan dan uang.

Apa mau dikata itulah wajah hukum kita. Yang sering menjadi korban hukum adalah orang-orang kecil yang mencari keadilan yang justru tidak mendapat keadilan malah jadi korban keadilan. Menutup tulisan ini ada kabar terbaru dari Cilacap, Jawa Tengah, dua pemuda yang diduga mengalami keterbelakangan mental kini terancam dihukum karena disangka mencuri sembilan tandan pisang. Kendati ada perdamaian dengan pemilik pisang.

Polisi tetap memproses hukum dan menahan keduanya, tanpa didampingi penasihat hukum.  Benar-benar hukum telah mati di negeri ini. Barangkali inilah keadan hukum yang sedang terjadi negeri ini seperti yang pernah dikatakan ahli hukum Jerman Rudolf  von Jhering    (1818 – 1892)  dengan kalimat  : “…hukum itu munafik dan mitos belaka”.    

Tulisan ini pertgama kali dimuat di Harian WASPADA, Senin 1 Januari 2012


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: