Posted by: effanzulfiqar | February 6, 2012

Pakta Integritas dan Keteladan Pemimpin

Pada awalnya Pakta Integritas (PI) merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai tranparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik dalam bentuk dokumen yang ditandatangani bersama – sektor publik dan penawar dari pihak swasta. Dalam perkembangannya kemudian PI  diartikan sebagai sebuah komitmen/janji untuk melaksanakan segala tugas dan tangung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kini Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) mencanangkan kembali perlunya penguatan implementansi PI tersebut. Sebagaimana dikatakan Menpan dan RB Azwar Abubakar, pelaksanaan PI diwajibkan bagi para pimpinan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di instansi tersebut, yang didahului dengan penandatanganan dokumen PI.

Pakta integritas tersebut diharapan bisa menjadi komitmen bersama dan menjadi janji kepada diri sendiri setiap birokrat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta melaksanakan segala tugas dan tangung jawab dengan sebaik-baiknya. Disamping itu PI juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya keterbukaan, akuntabilitas, kejujuran dan anti KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dari setiap birokrat. Semua birokrat pada level pimpinan sampai bawahan di instansi pemerintah ditargetkan telah menandatangani dokumen PI paling lambat 31 Desember 2011.

Terkait dengan PI ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan   Inpres No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Inpres tersebut kemudian diubah kembali dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2011 yang “katanya”  merupakan bukti kuat dari keseriusan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan  korupsi di negeri ini.  Inpres Nomor 17 Tahun 2011 yang ditandatangani pada 19 Desember 2011 akan berlaku efektif mulai awal Januari 2012.

Menurut Wakil Presinden Boediono, bahwa  aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi  tahun 2012 isinya sangat substantif bukan “basa-basi”. Dua Inpres tersebut berisikan enam strategi dalam pemberantasan korupsi, yaitu pencegahan pada lembaga penegak hukum, pencegahan pada lembaga lainnya, penindakan, harmonisasi peraturan perundang- undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerja sama internasional, dan pelaporan. Targetnya, pada 2014 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dapat mencapai angka 5,0.

Tapi, anehnya selama 1 tahun sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2011 kasus-kasus korupsi bukannya makin berkurang justru makin marak mulai dari pusat sampai ke daerah. Bahkan tahun 2011 disebutkan  Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai “tahun korupsi”. Karena secara kebetulan dalam tahun 2011 yang paling marak terjadi kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik di negeri ini. Hal ini terjadi karena pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak jelas arahnya karena tidak adanya kemauan politik pemerintah. Dalam bahasa Bambang Soesatyo, pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini hanya bersifat “perang-perangan” saja.  Teten Masduki menyebut pedang yang dihunus untuk membunuh korupsi  hanya  “pedang-pedangan”.

Pakta Integritas di Daerah                                                                                                              

Penyakit korupsi sebagaimana yang terjadi sekarang bukan lagi menjadi virus di tingkat pusat tapi sudah menyebar secara massif sampai ke daerah. Banyak sudah pajabat daerah yang menjadi tersangka bahkan terdakwa walaupun sebagian bisa lepas dari jeratan hukum dan menghirup udara bebas. Ternyata PI yang sudah ditandatangani dan sekian banyak produk hukum yang sudah ditetapkan tidak juga membuat para pelaku korupsi di daerah menjadi jerah dan takut. Ini semua terjadi karena tidak adanya sanksi hukum yang jelas.

Kita berharap memang dalam ketidak pastian menyangkut arah pemberantasan korupsi di negeri ini terutama di daerah akan semakin jelas arahnya dengan adanya PI. Keharusan setiap penyelenggara negara sampai ke daerah untuk menandatangani PI bisa menjadi setitik cahaya di lorong gelap  pemberatasan korupsi yang sudah berlangsung hampir 10 tahun. Artinya dengan adanya PI tersebut setidaknya bisa membangunkan kesadaran moral pejabat negara dan penyelenggara Negara, bahwa perilaku korusi, nepotisme, kolusi  dan melakukan tindakan yang menerebas hukum adalah tindakan yang salah besar dan harus dilawan.

Kota Denpasar, Kupang, Bandung adalah beberapa daerah yang sudah menandatangani dan melaksanakan PI tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) yang memberikan skor indeks persepsi korupsi (IPK) cukup tinggi kepada ketiga daerah tersebut. Kita berharap semua daerah bisa melakukan penandatangan PI dimaksud.

Setahun yang lalu, tepatnya tanggal 19 Desember 2011 di Jakarta, para gubernur seluruh Indonesia  sudah pernah menandatangani PI.  Penandatanganan PI tersebut dilakukan dalam acara Rapat Kerja Gubernur seluruh Indonesia 2011. Adapun  isi PI tersebut yang terdiri dari tujuh butir pernyataan, yaitu :  Pertama,  berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.  Kedua, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan dan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Keempat, menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.  Kelima, memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas. Keenam, akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di provinsi dan turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.  Ketujuh, siap menghadapi konsekuensi apabila melanggar butir satu hingga enam tersebut.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara filosofis sebenarnya sudah memuat perlunya komitmen untuk melaksanakan PI tersebut oleh setiap penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam asas-asas umum penyelenggaraan negara. Dalam hal ini asas-asas umum penyelenggaraan negara dimaksud, meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan,tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Kepatuhan dalam menegakkan asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut merupakan wujud dari PI yang seharusnya menjadi komitmen bersama dari semua penyelenggara pemerintahan daerah, terutama kepala daerah.  Kepatuhan dalam menegakkan asas-asas umum tersebut diharapkan akan menghidari kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan tindakan lain yang bersifat korutif.

Perlunya keteladanan pemimpin                                                                                                    

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie pernah mengatakan,   pemberantasan korupsi harus dimulai dari hulu sampai hilir. Kalau tidak seperti ini yang dilakukan  katanya, sampai menjelang kiamat pun jumlah korupsi akan tetap seperti sekarang atau bahkan semakin meningkat. Semua pemimpin di pemerintahan juga kata beliau harus bertanggung jawab atas anak buahnya. Tidak boleh dibiarkan ada atasan yang hanya menikmati kedudukannya sebagai atasan tapi kalau anak buahnya melakukan korupsi dia tidak dituntut bertanggung jawab. Tidak bisa juga seorang pemimpin cuci tangan atas kesalahan yang dilakukan anak buahnya.

Komitmen terpenting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan PI harus bisa  menyentuh seluruh jajaran aparatur pemerintah dari hulu ke hilir.   Pelaksanaan PI harus bersifat top down bukan bottom up. Di samping itu sangat diperlukan adanya sosok pemimpin yang berkomitmen, berintegrasi dan bisa menjadi panutan/teladan dalam pelaksanaannya. Kalau tidak, maka PI yang ditandatangani hanya sebatas “wacana” atau “seremonial“ belaka. Sekali lagi yang dibutuhkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah pemimpin yang mampu menjadi  Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani.

Artinya jangan berharap korupsi bisa dicegah dan diberantas kalau pemimpin pada level atas dalam setiap tingkatan institusi pemerintah masih melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hanya dengan sapu yang bersih kita bisa membersihkan kotoran. Yang diperlukan sekarang ini adalah keteladanan dari seorang pemimpin. Tanpa keteladanan dari seorang pemimpin, barangkali kita hanya jadi pemimpi yang ingin memberantas korupsi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: