Posted by: effanzulfiqar | March 12, 2012

Surat Dirjen Dikti : Antara Harapan dan Kenyataan

Surat Dirjen Dikti nomor 152/E/T/2012 bertanggal 27 Januari 2012 tentang keharusan publikasi karya ilmiah  bagi seti ap lulusan sarjana (S-1), magister (S-2), dan doktor (S-3). Sangat mengejutkan banyak pihak terutama para Rektor Perguruan Tinggi (PT) dan kalangan mahasiswa. Karena dianggap terlalu tergesa-gesa tanpa persiapan apapun bila memang hal ini diberlakukan terhitung untuk semua kelulusan Agustus 2012.

Dalam surat tersebut disebutkan bagi  mahasiswa program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit dalam jurnal ilmiah. Mahasiswa program magister diharuskan menghasilkan makalah yang terbit di jurnal ilmiah nasional, diutamakan yang terakreditasi Dikti. Sedangkan untuk mahasiswa program doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit dalam jurnal internasional.

Sebagaimana diketahui alasan yang mendasari keluarnya kebijakan Dirjen Dikti tersebut adalah karena minimnya jumlah karya ilmiah dari PT kita. Sebagaimana diketahui jumlah karya ilmiah dari PT Indonesia secara total masih rendah jika dibandingan dengan Negara tetangga kita Malaysia, hanya sekitar sepertujuh.  Bahkan jurnal-jurnal PT Indonesia  yang terindeks dalam basis data jurnal dan prosiding penelitian internasional, seperti Scopus dan Google Scholar, masih sangat rendah. Data Kemdikbud menunjukkan, sejak 1996-2011 jumlah publikasi ilmiah Indonesia dalam jurnal internasional hanya 12,871. Bandingkan dengan Malaysia, yang  jumlah publikasi ilmiah Malaysia yang mencapai 53.691.

Data dari Scimagojr, Journal and Country Rank tahun 2011 menunjukkan selama kurun 1996-2010 Indonesia hanya memiliki 13.047 jurnal ilmiah. Dari 236 negara yang di-ranking, Indonesia berada di posisi ke-64. Sementara Malaysia telah memiliki 55.211 jurnal ilmiah dan Thailand 58.931 jurnal ilmiah. Terasa sangat ironis memang bila melihat perbandingan jumlah jurnal ilmiah yang kita miliki dikaitkan dengan jumlah PT yang jauh lebih banyak di Indonesia dibandingan dengan Malaysia dan Thailand.

Miskin budaya tulis                

Sekilas memang surat Dirjen Dikti tersebut dirasakan sangat tepat di tengah-tengah miskinnya penulisan karya ilmiah di negeri ini. Namun harus diingat bahwa untuk mengakomodasi apa yang tertuang dalam surat tersebut bukan sesuatu yang mudah, mengingat sampai hari ini masalah tulis menulis bukan sesuatu yang mudah bagi mahasiswa sendiri. Pengalaman menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa PT kita memiliki kemampuan menulis yang sangat minim. Hal ini terkait dengan belum kuatnya tradisi membaca di kalangan mahasiswa.

Kalaupun Mendikbud M. Nuh mengatakan, makalah yang dipublikasikan bisa dalam bentuk ringkasan skripsi atau hasil praktik di lapangan dan bukan pekerjaan susah bagi mahasiswa menurutnya. Karena menurut beliau mahasiswa S-1 sudah terbiasa membuat paper dan sudah kuliah selama 4 tahun pasti bisa menulis yang hanya 3-6 halaman untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah lokal. Kenyataan yang sebenarnya,  tidak seperti yang disebutkan Mendikbud tersebut. Apalagi di kalangan mahasiswa yang berada di PT Swasta di daerah kondisinya lebih buruk lagi. 

Senyata memang keterampilan menulis sudah dimiliki oleh setiap mahasiswa yang sudah 4 tahun kuliah di PT. Faktanya tidak demikian, karena sebagaimana dikatahui bahwa kecakapan menulis selalu berkorelasi dengan budaya membaca. Selama ini bisa kita lihat bagaimana susahnya untuk memotivasi mahasiswa untuk mau membaca. Jangankan mahasiswa, sedangkan dosen banyak yang belum menjadikan membaca sebagai suatu kebutuhan. Sikap malas membaca bagaimana juga akan menyebabkan mahasiswa tidak bisa menulis dengan baik, disamping memang menulis adalah kegiatan yang bersifat aktif bukan pasif seperti halnya membaca dimana saja bisa dilakukan.

Terkait dengan belum berkembangnya budaya membaca tersebut, jelas akan mempengaruhi terhadap kemampuan mahasiswa untuk mekonstruksikan dan menuangkan ide-ide dalam satu karya tulis apalagi menulis karya tulis ilmiah. Kelemahan ini sebenarnya sudah terjadi sejak SD. Dimana kebiasaan untuk membaca dan menulis tidak tertanam dengan baik. Di samping adanya semacam mitos yang  mengatakan bahwa budaya Indonesia lebih kental dengan budaya “lisan” yang jelas  tidak akan memberi ruang bagi tumbuhnya kebiasaan menulis.

Dengan tidak adanya minat membaca  akan berkorelasi positif dengan rendahnya minat untuk menulis, karena pada dasarnya membaca merupakan refrensi utama untuk mendukung kemampuan menuangkan ide, opini atau apa saja yang hendak ditulis baik dalam bentuk makalah, hasil penelitian, skripsi/tugas akhir dan lain sebagainya. Jadi omong kosong mahasiswa bisa menulis jika tak pernah membaca.

Perpustakaan bisa dijadikan sebagai indikator kecenderungan tersebut, selain toko buku tentunya. Karena tidak ada alasan bagi mahasiswa yang memang haus membaca, mengatakan  tidak punya uang untuk membeli buku. Perpustakaan tentunya bisa menutupi rasa dahaga akan keinginan membaca, bila memang minat untuk membaca ada di kalangan mahasiswa.  Yang terjadi selama ini kantin kampus atau warnet jauh lebih ramai dikunjungi mahasiswa dibandingakan dengan perpustakaan. Atau para mahasiwa lebih suka nongkrong dan ngobrol  sambil bersms-an ria di waktu-waktu luang mereka dari pada masuk ke perpustakaan.

Adanya budaya copy paste juga menjadi bagian yang sama sekali tidak mendorong mahasiswa untuk mau bersusah payah menyelesaikan tugas yang dibebankan pada mereka untuk membuat tulisan  sekitar lima sampai sepuluh halaman. Banyak ditemukan kasus mahasiswa ternyata mengcopy paste dari sumber mbah Google yang memang menyediakan data apa saja yang diperlukan mahasiswa.  Artinya mahasiswa merasa tidak perlu lagi bersusah payah membaca bermacam-macam refrensi untuk mendapatkan ide dan materi untuk dituangkan dalam tulisan. Cukup tanya mbah Google selesai sudah. Hal seperti sudah jamak terjadi di kalangan mahaiswa. Kondisi yang demikian jelas akan semakin memperparah budaya tulis di kalangan mahasiswa sebagai sebuah keharusan yang memang wajib hukumnya dikuasai, apalagi yang sudah berpredikat sarjana.

Plagiarisme dan jurnal abal-abal        

Yang dikuatirkan dengan adanya Surat Dirjen Dikti tersebut bisa jadi akan makin maraknya plagiarisme. Karena sepertinya kebijakan Dirjen Dikte tersebut ibarat obat untuk penyakit yang salah. Orang sakit perut, diberi obat sakit kepala. Jelas tidak akan sembuh. Tujuan untuk mendorong kemampuan menulis kalangan sarjana justru bisa terjebak menjadi semangat plagiarisme. Bila mengingat rendahnya kualitas kemampuan menulis tersebut.

Hal lain yang dikuatirkan akan bermunculan  jurnal asal-asalan, mengingat sampai hari ini jumlah jurnal yang terakreditasi masih sangat terbatas tidak lebih dari 245 buah di seluruh Indonesia. Dan jurnal terakreditasi ini juga mayoritas di bidang sosial dan humaniora. Sedangkan bidang sains dan teknologi masih sangat terbatas jumlahnya. Bahkan banyak PT, terutama swasta yang tidak memiliki satupun jurnal, jangankan lagi yang terakreditasi.

Kita bisa berandai-andai, kalau setiap tahunnya ada 8.00 ribu  sarjana yang berasal dari 81 PT negeri dan 3.017 PT swasta yang harus menulis di jurnal ilmiah biasa ditambah dengan 5 ribu  magister  yang menulis di jurnal terakreditasi. Logikanya kita membutuhkan ribuan jurnal ilmiah biasa dan terakreditasi. Mampukah  PT kita menyediakan jurnal dimaksud dalam waktu singkat? PT akan mengalami kesulitan untuk menampung makalah lulus sarjananya bila setiap Prodi misalnya menghasilkan 20 orang sarjana saja setiap tahunya. Sedangkan jurnal yang tersedia mungkin hanya satu di Prodi atau jangan-jangan belum ada jurnalnya.

Kondisi yang demikian ini akan memberi peluang munculnya banyak jurnal asal-asalan alias abal-abal untuk menampung karya tulis mereka yang berpredikat sarjana, magister dan doctor. Bila ini yang terjadi maka jurnal ilmiah yang ada hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan formal kelulusan saja. Akibatnya tujuan yang mulai tersebut menjadi percuma alias sia-sia belaka.

Perlu masa transisi     

Untuk mengakomodasi Surat Dirjen Dikti tersebut masih diperlukan masa transisi dimana untuk kebijakan tersebut semestinya dilakukan secara bertahap. Seharusnya diberlakukan pada awalnya  untuk program doktor dan magister, karena sekarang ini banyak yang bergelar doctor atau master ternyata tidak bisa menulis dan menghasilkan karya ilmiah yang baik. Kebijakan tersebut juga semestinya hanya diberlakukan  untuk beberapa PT terbaik yang budaya akademiknya sudah sangat kuat. Atau bisa juga untuk semua PT yang program studinya berakreditasi A.

Karena bagaimanapun terdapat senjang yang lebar kualitas  PT di Indonesia, terutama antara  negeri dan swasta, Jawa dan luar Jawa.  Di swasta saja masih banyak PT yang belum memiliki jurnal, kalaupun ada pengelolaannya masih asal-asalan, bahkan tidak jelas kapan terbitnya. Jadi masih perlu diberikan pelatihan terlebih dahulu dalam penulisan  dan pengelolaan jurnal bagi banyak PT terutama yang berada di daerah-daerah.

Kita berharap kebijakan tersebut tidak begitu saja langsung diberlakukan sebagaimana yang disebut untuk kelulusan bulan Agustus 2012, karena dikhawatirkan  akan banyak mahasiswa yang terlambat lulus menjadi sarjana. Disamping itu banyak  PT yang memang tidak mewajibkan mahasiswa S-1 untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhirnya.  Surat edaran tersebut juga masih memerlukan sosilisasi dan penjelasan yang lebih detail menyangkut  batasan dan persyaratan teknis, bentuk dan isi karya ilmiah dan jurnal ilmiah dimaksudkan seperti apa.

Pembuatan jurnal online sebagai alternative tempat memuat karya tulis sarjana S-1 memang paling tepat. Pertanyaannya apakah semua PT memiliki sumber daya yang memadai untuk mengelola jurnal online tersebut. Memang betul bahwa yang akan mengontrol dan mengelola adalah dosen, sebagai dewan redaksi dan editornya. Tapi adakah jaminan dosen memiliki kemampuan untuk itu terutama di PT swasta yang ada di daerah. Bagaimana pula dengan daya dukung internet di daerah?       

Kita sangat sepakat memang dengan yang dikatakan oleh Mendikbud, bahwa kalangan terdidik kita harus “dipaksa” untuk membangun dan mengembangan kesadaran menulis karya ilmiah sebagai sebuah sebuah budaya. Penyakit jelek bangsa ini memang lebih suka berbicara dibandingkan dengan menulis. Di samping memang kita juga lebih senang sebagai pendengar yang baik dan bukan orang yang suka membaca.

Kebijakan ini memang masih memerlukan pemikiran yang matang dan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Yang pasti kita mesti memberikan apresiasi atas  ide kreatif dan inovatif Dirjen Dikti tersebut sekalipun memang sulit untuk melaksanakan dalam rentang waktu yang demikian singkatnya. Tapi yang pasti harus dimulai dari sekarang, untuk “memaksa” mahasiswa menulis. Kalau tidak kapan lagi….????


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: