Posted by: effanzulfiqar | March 12, 2012

Belajar ke Negeri Cina

“Berikan saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para koruptor. Satu buat saya sendiri jika saya pun melakukan hal itu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (Zhu Rongji, Perdana Menteri Cina)

Kasus suap belakangan ini semakin ramai terjadi di negeri ini. Tidak salah kalau banyak orang menyebut suap sudah membudaya. Suap sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Kalaupun dulu modelnya sangat konvesional dan kini  “bermetamorfosis” dalam banyak bentuk dan sebutan seperti uang sogok, uang pelican, uang terima kasih, komisi, fee dan seterusnya. Sejalan dengan perkembangan zaman modus suap juga semakin canggih dan sulit untuk dideteksi, karena biasanya pelaku dan penerima suap saling melindungi seperti sebuah jaringan “mafia”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kini suap bukan sesuatu yang dianggap luar biasa, tapi biasa-biasa saja dan bukan barang baru. Bahkan seorang pejabat publik yang tidak mau menerima suap dianggap aneh, sok suci dan ketinggalan zaman. Praktik suap menyuap sudah terjadi dari hulu ke hilir. Pameo yang menyebut “kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah”, menjadi  penyubur praktik suap.

Suap yang mengurita                                                                                                                                                                             Kasus suap sepertinya sudah menggurita di negeri. Padal UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tegas menyebutkan bahwa suap merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan korupsi. Dalam UU ini terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori, yang kesemuanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan gratifikasi.  Suap menyuap menjadi substansi  yang paling dominan pengaturannya di dalam uu tersebut.        

Ironisnya,  sekalipun sudah banyak yang terjerat hukum dengan pasal suap tersebut, sama sekali tidak mengurangi semangat para pemegang kekuasaan/jabatan melakukan praktik suap mulai dari “tarif” ribuan sampai milyaran rupiah. Suap menyuap sudah menjadi fenomena kebobrokan yang melanda birokrasi kita.                                                                                                                                                                                                                                Sudah lazim kita mendengar dan mengetahui bahkan mengalami sendiri praktik suap dengan segala macam modus operandinya. Lihat saja dalam permohonan pembuatan/perpanjangan KTP, KK, SIM, HGU, IMB dan izin-izin usaha dan berbagai urusan izin-izin (yang terkait dengan regulasi pemerintah). Tanpa “fulus” jangan harap urusan bisa selesai dengan cepat sekalipun persyaratan sudah lengkap. Karena persyaratan baru dianggap lengkap kalau sudah ada fulusnya.

Demikian juga pengadaan barang dan jasa pemerintah (proses tender, penunjukkan langsung), Pemenang tender  di instansi pemerintah di pusat dan daerah (terutama di daerah pemekaran) ditentukan oleh uang pelican (fee). Praktik suap-menyuap dalam pemenangan kontrak proyek sudah umum terjadinya seperti  kasus di Kemenakertrans, Wisma Atlet dan banyak lagi yang berbau suap. Akibatnya kualitas infrastruktur sangat buruk dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bangunan seperti sekolah, jalan dan jembatan belum waktunya sudah hancur.

Suap dalam perpajakan (restitusi pajak, penghitungan pajak, dispensasi pajak) juga masih terjadi mulai dari Gayus H. Tambunan, yang menyeret penegak hukum dalam kasusnya hingga masuk penjara. Di samping Gayus masih ada lagi nama Bahasyim Assifie. Kini muncul lagi nama Dhana Widyatmika yang sepak terjangnya hampir sama dengan Gayus. Keduanya tercatat sama-sama mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang mempunyai harta miliaran rupiah.

Suap penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) bukan lagi cerita baru, sudah menjadi rahasia umum sekalipun sulit membuktikannya. Suap dalam penerimaan CPNS tersebut diakui oleh  Ketua Komisi II DPR RI Taufik Effendi. Menurut Taufik  dalam setahun, dana yang digunakan untuk keperluan suap masuk CPNS, mencapai Rp 20-25 triliun per tahun di seluruh Indonesia. Pelakunya menurut Taufik oknum pegawai otoritas kepegawaian pusat dan para pimpinan di daerah. KPK sendiri menyebut suap dalam penerimaan CPNS sudah masuk proses penyelidikan KPK.

Perilaku partai politik dan anggota parlemen sama saja – suka minta “fee” alias “komisi”. Kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan kini kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Wisma Atlet. Terbongkarnya jaringan mafia anggaran di Badan Anggaran DPR, menjadi bukti praktik suap juga sudah jamak terjadi di gedung parlemen. Bahkan  PPATK menyebut ada 2000 rekening mencurigakan yang dimiliki oleh anggota Badan Anggaran. Kuat dugaan rekening mencurigakan tersebut adalah uang haram yang diperoleh dari suap.

Suap di daerah                                                                                                                                                                                         Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto, mengakui adanya praktik pemberian uang kepada sejumlah pejabat di daerah yang bertujuan untuk kelancaran bisnis. Uang yang sebenarnya termasuk suap ini dimasukkan dalam biaya Corporate Social Responsibility (CSR).  Bahkan menurut Djimanto para pengusaha seperti “dicekik” oleh pejabat daerah karena mereka yang memutuskan izin-izin tersebut.  Apa yang disampaikan Djimanto tersebut bukan cerita baru.

Perilaku aparat daerah yang kerap meminta uang juga telah berdampak negatif terhadap iklim investasi di daerah. Investor sering mengeluhkan panjangnya rantai birokrasi yang harus dilalui pada saat pengurusan izin dan ditambah lagi adanya tambahan biaya yang harus dibayarkan pada institusi pemerintah mulai dari tingkat desa sampai provinsi. Alasan-alasan ini kerap membuat kalangan investor tidak mau berinvestasi di beberapa daerah, meskipun terbuka lebar peluangnya.

Belajar ke negeri Cina                                                                                                                                                                     Seharusnya kita bisa belajar ke negeri Cina bagaimana mereka sangat serius untuk memberantas  suap tanpa tebang pilih sejak masa Deng Xiao-ping. Hukuman mati bagi pelaku korupsi di Cina bukan cerita dongeng tapi fakta. Kita masih ingat nasib Cheng Kejie, pejabat tinggi Partai Komunis Cina, Hu Chang-ging, Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi. Dua mantan Walikota juga mengalami nasib yang sama dihukum mati, Xu Maiyong mantan Wakil Walikota Hangzho dan  Jiang Renjie mantan wakil walikota Suzhou.

Yang Yimin, mantan wakil Ketua Asosiasi Sepak Bola China dan 20 orang lainnya termasuk mantan direktur klub, direktur perwasitan dan juri dijatuhi hukuman antara sepuluh tahun sampai dua belas tahun penjara karena terlibat dalam kasus pengaturan skor dan penyuapan. Selain hukuman penjara, mereka juga diharuskan membayar denda yang cukup besar. Soal hukumnya, Yang melalui pengacaranya Wang Shujing mengatakan tidak akan mengajukan banding atas hukumannya . Alasannya,  hukuman tersebut tidak berat. Kata  pengacaranya, Yang menerima suap sebagai pejabat pemerintah dan hukuman terberat bagi pegawai pemerintah yang menerima suap adalah hukuman mati.

Negeri Cina saja yang sudah melakukan perang total terhadap korupsi dengan bermodalkan penegakan hukum, kemauan politik yang kuat dan keteladanan para pemimpinnya, belum menganggap permasalahan korupsi sudah tuntas. Apalagi kita yang hanya “perang-perangan” melawan korupsi jelas tidak menunjukkan hasil mungkin sampai dunia kiamat. Kita hanya berani sebatas mengeluarkan peryataan “akan memberantas korupsi”  atau membangun wacana bahwa pemberantasan korupsi tetap “konsiten”, tapi dalam penindakan nol besar.

Penutup                                                                                                                                                                                                                     Patut  disesali,  semua kasus-kasus yang terkait dengan suap menyuap banyak yang menguap akhirnya. Dan  selama ini, sanksi terhadap pelaku suap hanya menyentuh birokrat teknis atau pengusaha yang mencoba menyuap. Sedangkan pejabat pada level atas (pimpinan)  belum tersentuh dan sepertinya sulit tersentuh hukum. Termasuk kepala daerah yang terlibat praktik politik uang dalam pilkada.

Banyak kasus suap yang melibatkan penegak hukum ternyata  hakim  menjatuhkan vonis rendah, jauh dari tuntutan jaksa. Kasus hakim non-aktif Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang tersandung kasus suap PT Sky Camping Indonesia hanya diganjar hukuman 4 tahun denda 150 juta. Padahal tuntutan Jaksa Penutut Umum 20 tahun penjara dan denda 500 juta. Sepertinya putusan hakim tersebut wujud solidaritas satu “profesi” sebagai penegak hukum. Putusan hukum yang demikian jelas tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku suap lainnya.

Faktanya, belum ada pelaku suap yang diganjar dengan hukuman berat. Mungkin ini yang membuat Deddy Sugarda marah besar terhadap pelaku suap sampai berani membacok jaksa non aktif Sistoyo. Deddy mengaku menyerang jaksa Sistoyo karena sakit hati kepada sang jaksa yang korupsi – menerima suap. Menurut Deddy, koruptor tak ubahnya pengkhianat rakyat dan negara. Dedy juga sudah merencanakan melakukan hal yang sama kepada Cirus Sinaga. Membacok jelas perbuatan pidana. Apa yang dilakukan Deddy merupakan  ekspresi akumulasi kekecewaan atas  perilaku para penegak hukum yang tidak bisa menjadi contoh dan teladan, bahkan sebaliknya menginjak-injak hukum.

Masyarakat sepertinya sudah apatis dan tidak mau melaporkan kalaupun mengetahui atau mengalami sendiri,  karena sudah telanjur kecewa terhadap aparat penegak hukum yang tidak mau menindaklanjuti laporan yang disampaikan. Di samping ada rasa ketakutan bisa saja yang dilaporkan, balik melaporkan sebagai tindak pidana perbuatan tak menyenangkan atau pencemaran nama baik. Tentunya urusan akan panjang, maka masyarakat memilih diam dan tidak mau menjadi whistle blower, karena tidak ada jaminan membongkar/mengadukan praktik suap menyuap dilindungi oleh hukum. Malah bisa-bisa menjadi korban.

Yang pasti selama keteladanan para pemimpin tidak ada, maka jangan harap negeri kita akan bebas dari praktik kotor suap menyuap sebagai suatu extraordinary crime.               


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: