Posted by: effanzulfiqar | March 12, 2012

Konflik Mesuji-Bima : Desentralisasi Salah Kaprah

Konflik Bima di Nusa Tenggara Barat yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2012 yang menewaskan tiga orang dan puluhan lainnya luka-luka seperti tak berakhir. Pada hari  Kamis 26 Januari 2012 ribuan masa kembali bergerak yang kemudian melakukan pembakaran kantor bupati dan KPUD. Selain melakukan pembakaran, massa juga melakukan pembebasan terhadap 50 orang rekan mereka yang ditahan terkait dengan aksi pembakaran kantor Kecamatan Lambu, perusakan kantor DPRD dan blokade Pelabuhan Sape.

Apa yang terjadi di Bima menunjukkan bahwa rakyat semakin tidak percaya lagi pada pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda) dan menganggap berurusan dengan pemerintah hanya menguras energi mereka dan tidak memberikan solusi terbaik buat mereka. Kondisi yang demikian ini menyebabkan rakyat menjadi frustrasi yang akhirnya mengambil jalan sendiri dan bertindak sendiri dengan cara yang anarkhis. Sekalipun mereka tahu apa yang mereka lakukan bukan membuat semuanya makin baik justru makin buruk.

Disisi lain, pembakaran yang dilakukan rakyat Bima yang berasal dari Kecamatan Sape dan Lambu sebenarnya adalah akumulasi dari luapan rasa kekecewaan terhadap Pemda khususnya sikap Bupati Bima Ferry Zulkarnain yang mau menang sendiri. Karena sejak awal ia tetap bersikeras tidak mau mencabut izin usaha pertambangan (IUP) bernomor 188/45/357/004/2010  PT. Sumber Mineral Nusantara (PT. SMN). Alasannya takut terhadap gugatan hukum dan katanya proses pemberian IUP tidak bermasalah.

Konflik Bima seharusnya tidak mesti terjadi bila jauh-jauh hari Bupati bersedia mendengar tuntutan masyarakat dan rekomendasi dari beberapa instansi yang meminta untuk mencabut IUP PT. SMN. Kalaupun kemudian Baputi mencabut IUP tersebut setelah sempat berdarah-darah dan terjadinya pembakaran beberapa kantor Pemda. Padahal sang Bupati menang dalam Pemilukada karena dukungan suara mayoritas rakyat  di  Kecamatan Sape dan Lambu. Di samping itu tidak mungkin Bupati tidak mengetahui sosiologis masyarakat Sape dan Lambu yang punya karakter keras dan temperamental.

Kewenangan yang salah

Politik desentralisasi yang mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah telah menempatkan posisi kepala daerah menjadi sangat berkuasa. Bahkan ada dugaan telah terjadi kolusi antara elit lokal dengan elit pusat dalam pemberian konsesi kepada perusaahaan  untuk mendapatkan kuasa pertambangan atau pembukaan lahan perkebunan sawit di daerah. Ada semacam kongkalikong dalam pemberian izin tersebut yang memberi keuntungan bagi elit pemerintahan di tingkat pusat dan lokal, satu sama lain saling bersimbiosis mutualisme.

Kasus Masuji dan Bima merupakan dampak buruk pelaksanaan desentralisasi, yakni  terjadinya kewenangan yang salah kaprah. Banyaknya terjadi konflik pasca desentralisasi terkait dengan masalah pembukaan lahan perkebunan sawit dan pertambangan dipicu oleh sikap kepala daerah yang mau menang sendiri ketika memberikan izin tanpa melibatkan rakyat dan pemerintah pusat.   Kepala daerah juga sering mengabaikan aspek sosial dan lingkungan dalam mengeluarkan izin dan yang dilihat hanya aspek ekonomi dalam upaya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selama ini, bila kepala daerah bicara otonomi daerah, maka yang ada di kepalanya  bagaimana menggenjot penerimaan PAD, sekalipun bertentangan dengan kepentingan publik dan merusak lingkungan.  Padahal, tujuan investasi dalam konteks otonomi adalah untuk mensejahterakan rakyat bukan sebaliknya memberikan musibah yang berkepanjangan. Tidak jarang Pemda harus berhadapan dan bersengketa dengan rakyatnya ketika hendak memuluskan investasi yang akan menambah pundi-pundi keuangan daerahnya.

Otonomi daerah telah memberi kuasa yang amat besar kepada kepala daerah dalam pemberian izin pembukaan perkebunan dan pertambangan. Dalam bidang pertambangan misalnya, kewenangan penerbitan dan pencabutan izin tambang berada di tangan kepala daerah seperti diatur dalam UU Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009. Disinyalir kewenangan tersebut sudah disalahgunakan oleh beberapa kepala daerah.

Beberapa kepala daerah terindikasi melakukan penyimpangan mengeluarkan IUP kepada perusahaan tambang di dalam kawasan. Jelas pelanggaran, karena kepala daerah sama sekali tidak punya kewenangan untuk mengubah status kawasan hutan. Anehnya, izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah banyak yang tumpang tindih, dimana dua perusahaan yang sama atau berbeda diberi izin beroperasi di kawasan yang sama. Akibatnya terjadi konflik, karena memang masing-masing memiliki izin di atas lahan yang sama. Kondisi ini akan makin ruwet ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan HGU setelah izin Pemda terbit.

Modus lain yang terjadi yang terkait dengan pelanggaran pemberian kuasa pertambangan oleh Pemda, antara lain kuasa pertambangan melebihi batas waktu yang telah diberikan, melebihi luas wilayah yang diberikan, di lahan hutan lindung, di hutan masyarakat dan bahkan masuk dalam tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka serta pemukiman masyarakat dimana mereka telah bertempat  tinggal berpuluh tahun dan beranak cucu.

Konflik Mesuji contoh desentralisasi yang disalahgunakan dalam pemberian izin untuk  perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ini juga terjadi di banyak daerah mulai dari Kalimatan, Sulawesi dan Sumatera. Rakyat kemudian terusir dari tanahnya dengan campur tangan Pemda. UU Kehutanan tegas menyebut kewenangan mengubah status suatu kawasan hutan ada di tangan Menteri Kehutanan. Euforio otonomi daerah telah menyebabkan pelanggaran atas kewenangan yang diberikan kepada Pemda yang dengan gampangnya memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan perkebunan besar dan berlindung di balik investasi dan peningkatan PAD.

Yang terjadi kemudian, pengundulan hutan secara terencana dan massif untuk lahan perkebunan sawit. Padahal aturannya jelas, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar tidak diperbolehkan merusak dan mengganggu lingkungan hidup dan kelestarian hutan. Tetap memperhatikan usaha konservasi tanah dan air. Kebijakan konversi hutan dan pengembangan untuk perkebunan besar harus tetap memperhatikan asas-asas konservasi lahan, yakni kepentingan ekonomi nasional, kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan.

Faktanya, semua dilanggar dan pemerintah hanya diam saja, sedangkan rakyat menjadi korban dari keserakahan yang dilakukan perusahan-perusahan perkebunan besar. Apa yang dijanjikan kepada masyarakat untuk diberikan kebun plasma setelah pemberian HGU tidak pernah terwujudkan.  Jangankan mendapat kebun plasma, justru mereka akhirnya terusir dari tanahnya sendiri.

Hebatnya lagi,  perusahaan kerap memanfaatkan izin yang diberikan untuk memperluas areal pengusahaan lahan sawitnya dengan cara mencaplok tanah rakyat dan bahkan masuk ke hutan lindung dan hutan rakyat. Yang terjadi selama ini bahwa luas lahan yang dikuasai perusahaan pada kenyataannya lebih luas dari yang terdata.  Hal ini terjadi karena tidak ada batas lahan yang jelas antara luas lahan yang dikuasai sesuai dengan perizinan dengan hak milik masyarakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat Rakor pembangunan dengan seluruh kepala daerah di Jakarta 19 Januari 2012, seperti disitir oleh Mendagri Gamawan Fauzi, mengatakan: “kalau mau pilkada izin-izin bertaburan “. Senanda dengan pengakuan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana,  katanya “ada satu data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, lebih kurang 4 ribu izin usaha penambangan ada yang bersih dan tidak bersih,” . Deny menyebutkan kuat dugaan, pemberian izin itu terkait untuk pendanaan kegiatan politik di daerah yang akan ada perhelaan Pemilukada.

Bahkan Denny mencotohkan apa yang terjadi di tanah kelahirannya  Kalimantan Selatan, yang katanya sebelumnya Pemda tidak pernah mengeluarkan izin pertambangan batubara. Menjelang Pemilukada, tiba-tiba saja muncul lima buah izin usaha pertambangan batubara. Artinya,  pemberian izin untuk pertambangan dan pembukaan perkebunan kepala sawit dan banyak izin-izin lainnya di daerah kuat dugaan dalam rangka mengumpulkan dana untuk keperluan Pemilukada bagi kepala daerah incumbent.

Sepuluh tahun otonomi daerah telah berjalan,  ribuan izin dikeluarkan. Jutaan dollar investasi mengalir di sektor perkebunan dan pertambangan. Tetapi kemiskinan rakyat terutama di daerah pemekaran yang kaya sumber daya alam tetap miskin dan termarjinalkan.  Rakyat sekitar perusahaan tetap hidup melarat. Ternyata, Community Sosial Resposibility (CSR) dan community development (CD) jauh dari apa yang diharapkan rakyat. Korporasi pertambangan dan perkebunan hanya menjadi mesin “anjungan tunai mandiri” (ATM) bagi elit lokal dan pusat. Di sisi lain konflik tanah seperti tak ada ujungnya. Hal ini juga semakin mempertegas bahwa kepentingan rakyat selalu dikalahkan oleh korporasi dan pengusaha asing.

Perlunya moratorium     

Bila melihat banyaknya konflik pertanahan yang terjadi di daerah pasca otonomi daerah sudah seharusnya dilakukan moratorium kegiatan pertambangan dan perkebunan untuk menghindari terjadinya tetesan air mata dan darah. Apa yang terjadi di Papua, Mesuji dan Bima serta banyak daerah lainnya seharusnya bisa membuka lebar-lebar mata kepala daerah yang selama ini seenaknya saja memberikan izin bagi perusahaan dengan berlindung di balik investasi dan penerimaan PAD. Tidak mesti sesudah berdarah-darah baru bersedia mencabut surat izin pertambangan sebagaimana yang terjadi di Bima.                                 

Kita berharap Kementerian Dalam Negeri, Kehutanan,  Hukum dan HAM dan Kementerian ESDM harus secepatnya  melakukan koordinasi untuk mengawasi Pemda terkait dengan pemberian  izin pertambangan dan perkebunan. Disinyalir masih ada ratusan izin pertambangan dan perkebunan yang dikeluarkan oleh kepala daerah yang bermasalah dan mengandung bara konflik vertikal dan horizontal. Pemda tidak mau mencabut izin perusahaan yang membandel dan menimbulkan masalah sudah seharusnya pemerintah dapat langsung mencabut izin tersebut.                                                                                                                            

Pemerintah pusat juga harus mengaudit seluruh perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Revisi  UU yang terkait dengan kewenangan kepala daerah dalam pemberian izin harus dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya tragedi Papua, Mesuji dan Bima dan banyak daerah lagi di negeri ini. Revisi UU 32 Tahun 2004 juga harus dilakukan sehingga makin jelas kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan pemberian izin-izin. Termasuk dalam hal ini memberi batas yang tegas sejauh mana kewenangan Pemda dalam pemberian izin dimaksud.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: