Posted by: effanzulfiqar | March 12, 2012

Prahara Partai Demokrat

Dalam delapan bulan terakhir ini Partai Demokrat (PD) sepertinya tak putus dirundung malang sejak dipecat dan ditetapkannya Muhammad Nazaruddin sebagai terdakwa. Nazarudin terus mengeluarkan nyayian yang menyebut adanya keterlibatan orang-orang penting PD sejak dari pelariannya ke luar negeri sampai tertangkap. Dan nama-nama petinggi PD tersebut makin nyaring disebutkan Nazaruddin pada saat penyelidikan hingga persidangan kasus korupsi Wisma Atlet.

Nama-nama yang dituding Nazaruddin terlibat mulai dari Andi Mallaranggeng, Anas Urbaningrum, Milwan Amir dan Angelina Sondakh dan nama terakhir ini telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet. Bola panas yang digulirkan Nazaruddin akan bisa menjadi prahara dan tidak mustahil akan mengakibatkan t’sunami di tubuh PD.

Faktanya, hasil survey  yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) menunjukan betapa kuatnya imbas kasus korupsi Wisma Atlet yang melibatkan kader-kader PD.  Dukungan terhadap PD dalam survei nasional terakhir anjlok hanya 13,7%, berada di bawah PDIP 14,2% dan Golkar 18,9%. Dimana elektabilitas PD mengalami tren penurunan untuk pertama kalinya sejak 2009 padahal di awalnya PD mendominasi hingga 20%.

Perlunya konsistensi SBY

Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang selama ini diam seribu bahasa dan tidak memberi komentar apa-apa terkait kasus yang menimpa kader-kader PD. Akhirnya angkat bicara dalam konferensi pers di Cikeas, Bogor, Minggu 5 Februari, soal kasus hukum yang menjerat sejumlah kader partainya. SBY secara tegas menyebutkan bahwa, siapa pun kader yang tak lagi segaris dengan partai akan dikenakan sanksi dan katanya kader yang telah ditetapkan sebagai tersangka, pasti akan diberhentikan dari kepengurusan PD.

Menunggu jadi tersangka baru diberikan sanksi jelas tidak akan menguntungkan bagi PD sebagaimana peryataan SBY. Dengan tidak adanya konsistensi dalam pemberian sanksi berupa penonaktifan terhadap kader PD yang diduga terlibat dalam kasus korupsi jelas akan merugikan PD sendiri.

Di negeri ini memang sudah jamak adanya partai politik cenderung membela kadernya, sebagaimana dikatakan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf,  “kecenderungan partai yang terus membela kadernya, meskipun publik menduga keras yang bersangkutan melakukan kesalahan besar, justru mencoreng nama partai sendiri”.

Dalam kasus Anas, menurut Maswadi, PD menggunakan hukum sebagai tameng argumennya, padahal sikap semacam ini justru memperburuk citra partai.  Termasuk pembelaan dari kader-kader, justru menurut Maswadi makin membuat publik curiga. SBY sebagai sosok penentu kebijakan PD yang mengatakan, “Akan menegakkan hukum dan disiplin partai, mereka yang tak bisa menyesuaikan diri silakan mundur,”  menurut Maswadi juga berkesan sloganistis belaka.  (Suara Pembahruan Senin, 30 Januari 2012)                                                                       

Seharusnya memang SBY menonaktifkan nama-nama kader PD yang tersangkut kasus korupsi,sekalipun KPK belum menjadikannya sebagai tersangka. Bukan sebaliknya  menunggu mereka menjadi tersangka. Bagaimanapun keputusan politik dan hukum adalah dua hal yang berbeda.

Menonaktifkan kader PD yang diduga terlibat kasus korupsi adalah keputusan politik partai sendiri sedangkan penetapan tersangka oleh KPK adalah keputusan hukum. Seharusnya SBY tidak perlu bersandar pada keputusan hukum bila memang ingin konsisten untuk melakukan bersih-bersih dalam internal partai berlambang bintang Mercy ini.                      

Dengan mengambil langkah menonaktifkan kader yang tersandung dugaan kasus korupsi akan menumbuhkan  kembali kepercayaan masyarakat terhadap PD dan SBY selaku kepala Negara dan pemerintahan. Di samping itu juga akan lebih memperkuat citra PD dan melepaskan partai dari bulan-bulanan media massa yang dalam delapan bulan ini telah mampu membangun opini miring dan persepsi buruk terhadap partai yang menjadi pemenang Pemilu 2009.                     

Yang lebih penting dengan menonaktifkan kadernya yang diduga tersangkut kasus korupsi akan menumbuhkan kembali kepercayaan yang makin kuat bagi publik  bahwa PD memang benar-benar konsisten terhadap pemberantasan korupsi dan PD sebagai partai anti korupsi. Tanpa tindakan nyata, maka PD akan terus mengalami degradasi kepercayaan dari publik.  Jangan karena setitik nila rusak susu sebelanga.                                                        

Pradok korupsi                                                                                                                                                                                                 Ketika Pemilu 2009, rakyat memberikan apresiasi yang cukup tinggi  kepada PD yang pada waktu itu mengusung tema kampanye antikorupsi dalam iklan yang diberi judul Katakan tidak pada Korupsi. Ternyata iklan kampaye ini telah mengantar Demokrat menjadi partai penguasa. Iklan tersebut memang cukup menarik hati rakyat karena secara kebetulan menampilkan para kader muda PD, diantaranya, Andi Malaranggeng, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Edhie ‘Ibas’ Baskoro.

Cukup mengejutkan, Pemilu 2009  perolehan suara PD melonjak tajam menjadi 20,4%, padahal Pemilu 2004 hanya 7,4%. Kemenangan PD juga ikut mendongkrak keberhasilan pasangan SBY dan Boediono dalam pemilu presiden yang menang telak dalam satu putaran dengan meraih 60,8% suara.                                                             

Tapi sayangnya, dalam perjalanannya kemudian ternyata sangat paradok dengan apa yang dikampayekan PD  dalam iklan antikorupsi di media. Dimana salah satu bintang iklan antikorupsi, Angelina Sondakh, sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka  dan dinonaktifkan sebagai Wakil Sekjen PD. Sedangkan mantan bendahara umum partai, Muhammad Nazaruddin, sudah terlebih dulu menjadi terdakwa kasus yang sama. Adapun Anas kerap terdengar namanya dalam setiap persidangan bersama Andi Mallarangeng dan Mirwan Amir disebut oleh Nazaruddin dan saksi-saksi lainnya.                                                                            

Bahkan tudingan miring menyebutkan, bahwa sukses Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua PD terkait dengan kasus money politik sebagaimana juga pegakuan Nazaruddin yang menyebut  ada 30 milyar plus 8 juta dollar AS uang yang digelontorkan kepada peserta Kongres PD di Bandung untuk memenangkan Anas sebagai ketua. Nazaruddin juga menyebut Angelina Sondakh sang mantan Puteri Indonesia ikut membagi-bagikan uang.                                                         

Isu suap dalam kemenangan Anas Urbaningrum mencuat kembali setelah mantan Ketua DPC Demokrat Minahasa Tenggara, Diana Maringka bersama 11 orang pengurus Cabang PD Sulawesi Utara, mengaku menerima uang sekitar Rp 100 juta dalam pecahan rupiah dollar dan BlackBerry dalam Kongres PD di Bandung yang dimenangkan Anas. Hal ini senada dengan pengakuan  Ketua Departemen Kehutanan DPP-PD Rahmad Hasibuan mantan Sekretaris DPD PD Sumut yang menyebut hampir 50% DPC PD Sumut mendapatkan uang dari tim sukses Anas dan yang membagikan Nazaruddin dan Angelina Sondakh (Waspada 10 Februari 2012).                        

Kabar terakhir tenggat waktu sudah diberikan kepada  Anas Urbaningrum selama tiga bulan untuk memperbaiki kinerjanya dan popularitas PD.  Salah satu anggota Dewan Pembina PD Hayona Isman, mengatakan  jika dalam waktu tiga bulan lagi kepercayaan masyarakat terhadap PD makin turun electoral partai sampai 10% , maka Dewan Pembina akan turun tangan mengambil langkah-langkah penyelamatan partai dari DPP (Suara Karya Online, Selasa 7 Februari 2012). Penyelamatan dimaksudkan tidak jelas apakah dengan pemecatan atau menonaktifkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua DPP PD.                  

Penutup                                                                                                  

Akhirnya, semoga prahara yang dialami PD jangan sampai berubah menjadi t’sunami yang bisa menghabiskan partai fenomenal ini. Hal yang sama juga pernah dialami PDIP saat euphoria demokrasi Pemilu 1999. Kalaulah PD habis, sebagaimana yang pernah menimpa PDIP ini menjadi bukti nyata bahwa kebesaran PD bukan karena kepiawian dan kemantangan berpolitik para elite partainya, tapi sesunggunya lebih karena faktor personalitas SBY sebagaimana halnya PDIP dengan personalitas Megawati Soekarnoputri  sebagai anak proklamator Soekarno.                                                                                                                 

Apa yang terjadi dalam tubuh PD semestinya bisa menjadi pembelajaran paling pahit dan berharga bagi partai politik di negeri ini kedepannya. Sepertinya memang perilaku elit politik dan partai politik di negeri ini tidak pernah berubah. Sama saja kata teman saya di kampus, tak ada bedanya – setali tiga uang. Partai politik hanya dijadikan sebagai kenderaan untuk mewujudkan syawat kekuasaan dan menumpuk-numpuk kekayaan bukan untuk kesejahteraan rakyat. Kita lihat saja nanti siapa yang berikutnya akan menjadi tersangka..

(Tulisan ini pertama kali dimuat di Harian WASPADA, Senin 20 Februari 2012)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: