Posted by: effanzulfiqar | March 31, 2012

Berharap Pilkada Damai di Aceh

Sejak 22 Juli 2011-5 Januari 2012 sudah 10 nyawa melayang di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan belasan orang terluka. Pihak kepolisian sendiri sampai hari ini masih kesulitan untuk mengungkap dan menangkap siapa dalang dibalik semua aksi kekerasan dan teror tersebut. Banyak pihak  menyebutkan aksi-aksi kekerasan dan teror yang terjadi adalah kriminalitas murni tapi ada juga yang berpendapat terkait dengan pelaksanaan pilkada.

Kita berharap aksi-aksi kekerasan dan teror tersebut tidak akan meluas dan berimplikasi serius terhadap perdamaian Aceh yang bersusah payah dibangun oleh seluruh rakyat selama lima tahun terakhir ini. Menyedihkan, padahal lima tahun yang lalu semua pihak bersepakat untuk sama-sama bergandeng tangan menuju meja perdamian. Namun belakangan ini sepertinya berlaku pameo “tidak ada kawan atau lawan politik yang abadi, kecuali kepentingan”. Tapi, apapun ceritanya perdamaian dan kepentingan rakyat Aceh berada di atas segala-galanya.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh 30 Januari 2012 yang lewat secara resmi telah mengumumkan pengunduran jadwal pelaksanaan pilkada di Provinsi NAD menjadi 9 April 2012 setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ini sudah merupakan pengunduran ketiga kalinya, sebelumnya ditetapkan pilkada Aceh 24 Desember 2011, lalu dimajukan menjadi 16 Februari 2012.

Kita berharap semua pihak dapat menerima keputusan tanggal pelaksanaan pilkada tersebut dan tidak ada lagi yang mempersoalkannya.  Pilkada akan dilaksanakan secara rentak untuk  pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 17 bupati/wali kota/wakilnya. Permasalahan regulasi pilkada yang selama ini menjadi sumber kekisruhan dan ketidak sepahaman elit lokal berakhir sudah dan semua pihak sudah terakomadasi kepentingannya.

Tarmizi A Karim pemersatu  

Penjabat Gubernur Prov. NAD Tarmizi A Karim yang dilantik 8 Februari 2012 diharapkan bisa merajut kembali tali perdamaian dan persaudaraan rakyat Aceh yang sempat goyah karena adanya ketidak sepahaman menyangkut regulasi pilkada. Sosok Tarmizi tidak asing bagi masyarakat di tanah Serambih Mekah, ia adalah mantan Bupati Aceh Utara (1998-2003). Birokrat sejati ini dikenal luas di kalangan rakyat Aceh dan akrab dengan para ulama, tokoh masyarakat  dan partai politik lokal. Penunjukkan Tarmizi sebagai penjabat Gubernur oleh Pemerintah Pusat dinilai semua kalangan sangat tepat, karena diyakini ia mampu menjadi pemersatu semua elemen masyarakat dan bisa mewujudkan pilkada damai.

Aceh mempunyai sosio kultur yang memiliki karakteristik tersendiri. Sosok Tarmizi A Karim diyakini bisa beradaptasi dan memahaminya. Beliau memiliki kapasitas, kapabilitas dan kredibilitas dan pemahaman yang komprehensif menyangkut Aceh dan masyarakat Aceh. Dan  yang terpenting semua pihak dapat menerima beliau sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan mensukseskan penyelenggaraan pilkada di Prov NAD.

Terkait dengan netralitasnya, semua pihak sepenuhnya mempercayai beliau. Dalam beberapa kali pertemuan Tarmizi terus meyakinkan masyarakat Aceh bahwa ia akan tetap netral. Bagi mantan Pejabat Gubernur Kalimantan Timur ini, netralitas adalah harga mati. Bahkan sejak awal ia terus berusaha menghimbau dan mengingatkan  seluruh PNS agar selalu bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.                                                                         

Perlunya netralitas

Sebagai penjabat Gubernur NAD, Tarmizi pada apel pertama 13 Februari 2012, mengatakan  : “Bagi saya netralitas dalam pilkada tidak ada harga tawar. Saya harus berlaku adil dan netral, bahkan terhadap orang dekat dengan saya. Bagi PNS netralitas dalam pilkada sebagai harga mati”. PNS dalam hal ini menjadi salah satu pihak yang harus bisa menunjukan sikap netralitasnya. Menjadi tugas pejabat gubenur dan bupati/walikota untuk tetap mengingatkan, mengawasi dan menindak tegas PNS yang tidak netral dan terlibat dalam politik praktis selama proses pelaksanaan pilkada.

Pemda diharapkan dapat memainkan perannya sebagai fasilitator pilkada dengan tidak memihak. Pemda harus bisa mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fasilitas publik dan pemerintah. Penggunaan fasilitas publik dan pemerintah kerap menjadi sumber persengketaan pilkada. Gugatan yang diajukan di MK selama ini banyak yang terkait dengan penggunaan fasilitas publik dan pemerintah oleh salah satu pasangan calon.                                   

TNI sangat diharapkan tetap menjaga netralitas dalam pilkada, sekalipun para purnawirawan TNI ikut mendukung pasangan calon gubernur, seperti Mayjend (Purn) Sunarko, mantan Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjend Djali Yusuf, yang juga bekas Pangdam Iskandar Muda dan Mayjend (Purn) Sulaiman AB mantan Komandan Detasemen Polisi Militer Kodam Iskandar Muda. Bergambungnya para purnawirawan TNI dikuatirkan bisa menjadi sumber kecurigaan masyarakat, TNI sudah tidak netral lagi.  Padahal itu adalah hak politik mereka sebagai warga masyarakat biasa.

Media massa diharapkan tetap bisa menunjukkan sikap netralitasnya dalam pemberitaan dan tidak  berpihak pada salah satu pasangan calon. Informasi bias yang hanya fokus pada salah satu pasangan calon akan memberi ruang tumbuhnya konflik. Insan pers sudah semestinya  komit terhadap tugasnya untuk menyampaikan berita yang berimbang menyangkut semua pasangan calon. Media massa harus bisa menjadi corong pendidikan politik yang bisa mencerdaskan masyarakat.

Yang lebih penting adalah sikap netralitas dari KIP sebagai penyelenggara pilkada dan Panwas pilkada sebagai lembaga yang menjadi pengawas sejak dari tahap awal sampai selesai pilkada. Kedua lembaga ini harus tetap menjaga netralitasnya. Tanpa netralitas dari KIP dan Panwas pilkada bisa mengundang konflik yang lebih besar di Aceh. Netralitas kedua lembaga ini  menjadi kunci keberhasilan penyelenggaran pilkada yang damai di Aceh.                                               

Titik rawan        

Pengalaman menunjukkan pelaksanaan pemilu paling rawan sebagai sumber konflik adalah tahapan pendataan pemilih. Kita berharap tidak ada lagi penduduk yang  mempunyai hak pilih tidak terdaftar dalam DPT. DPT telah menjadi sumber persengketaan pilkada di MK. Sumber persengketaan lain terjadinya politik uang. Mungkin untuk kasus politik uang  kecil peluangnya terjadi di Aceh, mengingat pemilih kebanyakan adalah pemilih “tradisional” yang sudah punya pilihan tetap. Artinya pergeseran pemilih untuk memilih pasangan lain pada saat pencoblosan karena faktor pengaruh uang sangat kecil kemungkinan terjadi.

Kerawanan lain yang berpeluang terjadinya konflik adalah pada tahapan masa kampanye terbuka, yang biasanya terjadinya mobilisasi massa besar-besaran oleh setiap pasangan calon. Kekuatiran terjadinya konflik antara masa pendukung adalah pada saat massa melintasi wilayah pendukung calon lain. Potensi konflik ini harus betul-betul diwaspadai oleh KIP. Pengaturan jadwal dan lokasi kampaye harus dilakukan secara selektif dan ketat sehingga kemungkinan terjadinya pergesekan antar massa pendukung akan dapat dihindari.

Demikian juga dalam proses penghitungan suara di TPS harus benar-benar dilakukan dengan cermat dan hati-hati oleh KPPS. Karena sedikit saja terjadi kecurangan dalam proses perhitungan suara akan dapat mengundang konflik antara massa pendukung pasangan calon. Sosialisasi menyangkut teknis perhitungan suara di tingkat KPPS oleh KIP harus dilakukan, terutama melakukan simulasi perhitungan suara.

Pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun pra dan pasca penghitungan suara harus secepatnya ditindak lanjuti oleh KPI dan Panwas pilkada. Jangan sampai penyelesaian masalah dilakukan dengan mengulur-ulur waktu atau membiarkan begitu saja. Peluang terjadinya penolakan penanda tanganan berita acara pemungutan suara oleh saksi pasangan calon juga semestinya menjadi perhatian KPI.

Titik rawan terakhir adalah faktor kesiapan calon kepala daerah dan masa mendukung untuk menerima kekalahan. Soal kesiapan calon dan massa pendukung untuk menerima kekalahan adalah paling rawan menjadi sumber  konflik. Sangat diharapkan semua calon kepala daerah yang kalah bisa memberikan pengertian kepada massa pendukung untuk bisa menerima kekalahan sebagai sesuatu yang harus diterima. Semua yang terkait dengan sengketa pilkada seharusnya ditempuh lewat mekanismen  hukum dalam hal ini lewat MK, bukan dengan jalan anarkis.

Seruan Polri untuk menyerahkan sejata api illegal yang diperkirakan masih ada di tangan masyarakat, perlu diapresiasi dan dipatuhi oleh semua pihak. Pemegang senjata illegal sudah seharusnya menyerahkan kepada aparat keamanan TNI/Polri. Kebijakan  penyerahan senjata api ini telah diperpanjang oleh Polri  dan tidak akan dilakukan penindakan hukum selain pembinaan. Lewat dari batas waktu yang telah ditetapkan Polri akan akan melakukan penindakan sesuai dengan  UU Darurat.   

Qanun pilkada          

Jumat 24 Februari 2012, akhirnya  DPR Aceh lewat sidang paripurna mengesahkan Rancangan Qanun (Perda) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota dan semua fraksi di DPR Aceh setuju dengan qanun pilkada baru yang akan menggantikan Qanun Nomor 7 Tahun 2006. Sebagaimana diketahui pengesahan qanun pilkada tersebut sempat terkatung-katung hingga berbulan-bulan dan telah melahirkan polemik yang berkepanjangan antara pihak eksekutif dan legislatif.                                                             

Perbebedaan pendapat terkait dengan calon perseorangan (independen) yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam rancangan qanun lama telah diakomadasi dalam qanun baru. Demikian juga penyelesaian sengketa pilkada yang semula ke Mahkama Agung telah diubah ke MK sesuai dengan perundangan nasional. Yang lebih menggembirakan adanya ketentuan dalam aturan peralihan yang menyatakan semua tahapan dan kegiatan pilkada yang sudah berlangsung dinyatakan sah. Artinya berlakunya azas retroaktif, qanun tidak berlaku surut.

Dengan demikian, semua tahapan-tahapan pilkada yang sudah dan akan berjalan tidak akan mengalami perubahan termasuk jadwal pelaksanaan 9 April 2012. Artinya, pelaksanaan pilkada Aceh tidak ada lagi permasalahan terkait dengan regulasi. Sedangkan bagi KIP sendiri sudah memiliki payung hakum yang kuat.

Komitmen pemilu damai       

Tanggal 14 April 2012 di Mesjid Baiturrahman, para kandidat gubernur dan wakil gubernur  sudah berjanji melaksanakan pilkada Aceh yang damai demi terwujudnya Aceh yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Para kandidat juga bersepakat memastikan massa pendukung mereka berkampanye sesuai aturan dan norma-nomar yang berlaku.  Kesepakatan untuk saling menghormati antara sesama peserta pilkada dengan tidak mengintimidasi, memprovokasi, atau melakukan tindakan yang dapat mencederai perdamaian dalam segala bentuk dan siap menerima kekalahan dengan lapang dada dan menghargai yang menang juga menjadi butir kesepakatan.

Patut diapresiasi dan disosialisasikan sampai ke akar ramput empat butir kesepakatan tersebut, sehingga semua lapisan masyarakat di Aceh bisa mengetahuinya. Saya percaya rakyat Aceh sangat respek terhadap apa yang disampaikan para elit lokal tersebut sebagai sebuah keharusan yang mesti dipatuhi dengan penuh rasa tanggungjawab demi masa depan Aceh yang lebih baik lagi.

Semoga pilkada yang akan dilaksanakan serentak 9 April 2012 akan berjalan dengan damai. Setiap orang yang memiliki hak pilih akan datang ke TPS berbondong-bondong tanpa dibayang-bayangi rasa takut atau merasa terintimidasi untuk memilih kepala daerah yang dianggap paling layak menjadi pemimpinnya lima tahun ke depan. Kita berharap  dengan terpilihnya kepala daerah baru akan bisa mewujudkan  percepatan pembangunan di Aceh dalam bingkai NKRI secata nyata.

Kata akhir, pemenang pilkada harus bisa merangkul dan tetap bergandeng tangan dengan yang kalah untuk membangun Aceh.  Siapapun yang menang dalam pilkada Aceh, sesungguhnya adalah kemenangan rakyat Aceh itu sendiri. Semua pihak, yang kalah dan menang harus menyadari sepenuhnya, bahwa kepentingan rakyat Aceh adalah di atas segala-galanya – yakni kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

(Tulisan ini pertama kali dimuat di harian WASPADA, Senin, 2 April 2012)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: