Posted by: effanzulfiqar | June 6, 2012

APBD yang Menyengsarakan Rakyat (Refleksi 16 Tahun Otonomi Daerah)

Teoritisnya,  anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) mempunyai fungsi alokasi.  Artinya, anggaran  harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran,  pemborosan sumberdaya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian dan daya saing daerah.

Fungsi lain dari APBD adalah distribusi, yang dalam hal ini  memiliki makna kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan bagi publik yang telah dengan rela membayar pajak. Dalam praktiknya tidak demikian implementasi fungsi alokasi dan distribusi APBD di hampir semua daerah – sangat kontradiktif.

Ironis memang.  Ternyata anggaran publik yang menjadi hak rakyat sebagian besar habis dimangsa oleh birokrat. Lihat saja hasil analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) terhadap APBD tahun 2012 di 291 kabupaten/kota, ternyata  ada daerah yang menganggarkan belanja pegawai sebesar 50%. Disamping itu terdapat pula 11 daerah yang memiliki belanja pegawai di atas 70% dari APBD, sehingga diperkirakan untuk kepentingan publik hanya tersisa 9-14%. Logikanya, hanya ada sekitar 20-30% dari APBD yang diperuntukkan untuk memakmurkan rakyat.

Sebagai gambaran untuk tahun 2012 sebelas kabupaten/kota yang memiliki belanja pegawai 70% lebih dari total ABPD, adalah :  Kota Langsa 76,7%, Kabupaten Ngawi 73%, Kabupaten Bantul 71,9%, Kabupaten Bireuen 71,8%, Kabupaten Klaten 71,6%, Kabupaten Aceh Barat, 70,9%, Kabupaten Gorontalo 70,3%, Kabupaten Karanganyar 70,1% dan Kota Padangsidimpuan 70%.

Dengan porsi APBD yang lebih besar untuk belanja birokrat disebelas kabupaten/kota tersebut jelas tidak ada yang bisa lagi dilakukan pemerintah daerah bagi  memenuhi amanat otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan birokrat.

Apa yang tergambar dalam APBD 2012 sebenarnya posturnya sama saja dengan APBN tahun 2012, dimana porsi belanja untuk birokrat yang dianggarkan 41,85% dari total belanja pemerintah pusat yakni Rp. 964,997 triliun. Padahal Asian Develompment Bank menyebut idealnya alokasi anggaran untuk belanja publik adalah kisaran angka 70-80% dari total anggaran yang ada. Hanya dengan komposisi anggaran seperti ini kepentingan masyarakat baru dapat tercover khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.

Bila berkaca pada porsi anggaran yang lebih besar alokasinya bagi belanja birokrat, maka fakta yang menyebutkan kondisi infrastruktur dan pelayanan dasar di daerah sangat buruk, benar adanya. Karena tidak ada lagi dana yang tersisa untuk pembangunan ataupun rehabilitasi infrastruktur. Demikian juga penyediaan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan jelas tidak mampu lagi disediakan pemerintah daerah dengan jumlah anggaran yang sedemikian kecilnya.

Konsekuensi dari ketidak mampuan daerah melakukan pembangunan infrastruktur dan penyediaan pelayanan dasar akan berakibat  daerah tersebut berada dalam kondisi menjelang  “kebangkrutan”. Bila memang demikian halnya, dimana anggaran terbesar dalam APBD  tersedot untuk belanja pegawai,  adalah sangat pantas untuk memperpanjang  moratorium penerimaan CPNS sampai tahun 2015 terutama di daerah-daerah yang nyata-nyata anggarannya lebih besar digunakan untuk birokrat dan melalaikan kepentingan rakyat.

Terkait dengan besarnya alokasi APBD yang tersedot untuk birokrat,  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) akan  memberikan sanksi kepada semua daerah yang APBD-nya didominasi untuk belanja birokrat. Sebagaimana dikatakan Wamen Kemen PAN-RB Eko Prasojo,  daerah yang alokasi belanja gaji pegawainya dominan untuk belanja birokrat dan menunjukkan hasil analisis jabatan kekurangan beban kerja  dan terjadi pemborosan atau kelebihan pegawai. Maka, daerah-daerah yang boros membelanjakan APBD tersebut tanpa mempertimbangkan pengeluaran untuk belanja publik tidak bisa mendapatkan alokasi CPNS baru.

Buruknya penganggaran dalam APBD sehingga terjadi pemborosan yang ditandai dengan  besarnya alokasi anggaran untuk belanja birokrat daripada publik disebabkan tingginya biaya operasional para pejabat daerah yang terkadang tidak mendesak sifatnya tapi dianggap mereka menjadi sangat penting. Pemborosan anggaran  untuk biaya operasional paling banyak digunakan untuk pengadaan alat-alat kantor, rumah dinas, mobil dinas, pakaian dinas, anggaran makan minum tamu, studi banding, perjalanan dinas dan renovasi gedung/kontrak gedung perkantoran.

Bahkan beberapa daerah menyiapkan anggaran untuk kegiatan wisata rohani, outbound, biaya promosi pariwisata, pameran dan pengadaan computer tablet (iPad). Demikian juga dana intensif dan prestasi besarnya sampai 20% dari gaji pokok PNS. Bantuan hibah yang seharusnya hanya 5% dari APBD, ada daerah yang menganggarkan lebih dari 5%. Belanja barang dan jasa yang idealnya  hanya 25%, tapi  ada daerah yang mengganggarkan lebih dari jumlah tersebut.

Disisi lain besarnya anggaran untuk belanja birokrat sangat berpotensi membuka terjadinya peluang korupsi. Selama ini banyak temuan audit yang dilakukan BPK terkait dengan perjalanan dinas fiktif dan mark up pengadaan barang dan jasa di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sepertinya ada unsur kesengajaan untuk mengendutkan porsi belanja publik demi mempermudah melakukan korupsi.

Besarnya transfer dana pemerintah pusat ke daerah lewat DAK dan DAU, bukan menjadi jaminan makin sejahterahnya rakyat. Justru sebaliknya rakyat makin menderita karena anggaran yang ada disedot habis buat belanja birokrat. Padahal pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan dan irigasi harus tetap diprioritaskan, mengingat belanja di sektor ini sangat penting artinya sebagai  pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah yang bisa melahirkan multi efek ekonomi (multiple economic effects). Infrastruktur yang memadai jelas akan lebih mendorong masyarakat pedesaan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif dengan berbagai inovasi usahanya.

Termasuk hal ini juga akan mengurangi kesenjangan perkembangan kemajuan ekonomi antara wilayah kota dengan desa. Pembangunan infrastruktur  sudah pasti akan mendorong  percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Artinya anak-anak ketika menuju sekolah tidak perlu lagi bergantungan dan bertarung nyawa melawati jembatan rusak atau derasnya arus sungai. Para ibu-ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan tidak harus meninggal dunia karena jauhnya pusat kesehatan masyarakat. Para petani juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk mengakut hasil produksi  pertaniannya ke pasar ibu kota kecamatan/kabupaten/kota.

Buruknya penganggaran dalam APBD dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu : Pertama, buruknya kualitas kepemimpinan politik, dalam hal ini bupati/walikota dan DPRD yang sama-sama tidak memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka sebagai unsur pelaksana pemerintah dan pemerintahan daerah yang mengemban tugas otonomi. Akibatnya, yang terjadi adalah semacam “kongkalikong” yang bertujuan untuk menjarah APBD secara “berjamaah”.     Kedua, tidak adanya  partisipasi masyarakat  dalam mengontrol proses penyusunan anggaran dan pengalokasiannya.

Meskipun ada Musrembang yang sebenarnya hanya untuk memenuhi persyaratan formal undang-undang saja. Yang terjadi, begitu berubah forumnya dari forum masyarakat ke forum tertutup di DPRD pembahasannya, program-program yang sudah dibahas dengan model bottom up dihilangkan atau dihapus.

Sayangnya, ini semua tidak menjadi pemikiran bagi para kepala daerah yang biasanya hanya bisa berjanji pada saat kampaye. Begitu terpilih tiba-tiba menjadi amnesia, tak ingat apa-apa lagi janji-janjinya yang tertuang dalam visi misi dan tulisan besar yang terdapat dibaliho ukuran 5×10 cm. Seharusnya kepala daerah  bisa lebih memahami bahwa tujuan otonomi daerah adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya bagaimana meningkatkan kesejahteraan birokrat.                                                                        

Tanpa adanya niat baik kepala daerah untuk lebih memfokuskan anggaran bagi publik, dapat dikatakan otonomi daerah bukan untuk rakyat tapi utuk birokrat. Bila  seperti ini yang terjadi pemerintah daerah yang seharusnya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat telah berubah menjadi predator yang hanya berwatak pemangsa dan mengorbankan rakyatnya dengan mengatas namakan otonomi daerah.

Praktik otonomi yang terjadi sekarang hanya menjadi tujuan bagi elit-elit lokal untuk memuaskan nafsu korupsinya dengan cara menjarah dan  membajak APBD untuk  kepentingan pribadi, kroni bahkan kepentingan partai politik pengusung dalam Pemilukada. Faktanya dari tahun 2004-2012 ada 173 kepala daerah belum termasuk yang menjabat eselon II/III yang tersangkut kasus korupsi penyalahgunaan APBD dengan berbagai modus.

Ada dua modus korupsi yang paling sering dilakukan kepala daerah, yakni penggelembungan biaya proyek pengadaan barang dan jasa serta penggunaan APBD untuk kepentingan pribadi. Modus lain adalah memakai dana bantuan sosial atau dana hibah untuk kepentingan pribadi dan kroninya. Disinyalir korupsi yang melibatkan kepala daearah tersebut adalah karena mahalnya biaya Pemilukada dan besarnya transaksi politik yang terjadi pra dan pasca Pemilukada.                                                                                                 

Akhir kata, sepanjang kewenangan penganggaran dan pengelolaan APBD masih ditangan kepala daerah dan DPRD tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas serta keterlibatan publik, maka selama itulah APBD akan terus dikorup dan dibajak. Bila seperti ini yang terjadi, kapan rakyat bisa sejahtera? Artinya, 16 tahun sudah usia otonomi daerah dan 11 tahun implementasi otonomi daerah, bukannya melahirkan berkah tapi musibah yang berkepanjangan bagi rakyat. Kalau begini ceritanya, untuk apa otonomi daerah ada..?

(Tulisan ini pertama kali dimuat di harian WASPADA, Selasa 8 Mei  2012)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: