Posted by: effanzulfiqar | June 6, 2012

Otonomi Daerah dan Good Governance

Ada 9 Kepala daerah di Sumut yang mendapatkan penghargaan Government Award (GA) tahun 2012. Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas presatasi, kinerja dan pengabdian mereka menyejahterakan masyarakat di daerah masing-masing.   Penghargaan tersebut digagas harian Seputar Indonesia (SINDO), SINDO TV (Deli TV Medan), dan SINDO Radio.

Adapun kepala daerah yang memperoleh penghargaan GA tersebut adalah  Wali Kota Medan Rahudman Harahap, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaedi, Bupati Serdangbedagai T Erry Nuradi, Bupati Deliserdang Amri Tambunan, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Bupati Simalungun Jopinus Ramli (JR) Saragih, Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang dan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi.

Yang menarik dari sembilan kepala daerah yang menerima GA ada kepala daerah yang baru dua tahun terpilih lewat pemilukada telah mampu  mewujudkan visi dan misinya. Dimana apa yang dijanjikan kepada masyarakat pada saat kampaye  kalaupun belum sepenuhnya dapat direalisasikan semuanya tapi sudah menunjukkan hasil. Artinya, sebagai kepala daerah terpilih yang diamanahkan untuk mensejahterahkan dan memberdayakan masyarakat yang bersangkutan sudah memulainya dengan baik.

Dari 33 kabupaten/kota di Sumut ternyata hanya 9 kepala daerah yang dianggap layak untuk mendapatkan GA. Pemberian GA tersebut juga diharapkan akan memotivasi kepala daerah penerima untuk lebih bergiat lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada taraf yang lebih baik. Di samping itu dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diharapkan juga akan lebih baik lagi. Demikian juga  dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Sedangkan bagi kepala daerah yang belum menerima penghargaan diharapkan akan bisa menjadi inspirasi untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaan praktik tata kelola pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Kementerian Dalam Negeri sendiri sejak tahun 2007 sebenarnya sudah melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dianggap baik dalam bentuk pemberian penghargaan dikenal dengan nama Innovative Government Award (IGA). Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang banyak melakukan inovasi dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun sebagai indikator penilaian, meliputi bidang : 1. Tata kelola pemerintahan daerah; 2. Pelayanan publik, 3. Pemberdayaan masyarakat dan 5. Peningkatan daya saing daerah.

Tercatat pemerintah daerah yang sudah penernah menerima IGA tersebut, antara lain Kabupaten Solok, Kota Pekanbaru, Kabupaten Wonosobo, Kota Yogyakarta, Kota Solo/Surakarta, Kota Malang,  Kabupaten Sragen, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Boalemo dan Provinsi Gorontalo.  Untuk tahun 2011   pemenang IGA adalah Kota Palembang untuk kategori tata kelola pemerintahan; Kota Banjar kategori pelayanan publik; Kota Semarang kategori pemberdayaan masyarakat dan Kota Malang kategori daya saing daerah. 

Kunci dari semua keberhasilan tersebut adalah bagaimana penerapan good governance dalam setiap aspek pemerintahan di daerah. Good governance diartikan sebagai tata kelola kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik.  Makna good dalam istilah tersebut menunjuk pada  nilai-nilai yang berorientasi pada kepentingan,  kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan governance merujuk pada pengertian penyelenggaraan pemerintahan/ aktivitas pemerintahan lewat  pengaturan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, penyediaan fasilits publik dan pelayanan publik. Governance juga berarti  pemerintahan yang bekerja sesuai dengan hukum serta pemerintahan yang produktif, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemandagri belum sepenuhnya daerah-daerah di Indonesia yang berjumlah 399 kabupaten, 98 kota dan 33 provinsi  mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.  Titik berat otonomi daerah ada di kabupaten/kota yang berjumlah 497. Ironisnya hanya 25% dari daerah yang sudah menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Selebihnya masih berhadapan dengan banyak permasalahan sehingga tidak mampu menyelenggarakan wewenang otonomi daerah yang bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab.

Bahkan beberapa daerah pemekaran dianggap gagal dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah. Evaluasi daerah otonom hasil pemekaran 1999-2009, menunjukkan hampir semua mendapatkan nilai merah untuk keempat indikator penilaian tersebut. Tercatat  dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota hasil pemekaran sepanjang periode 1999-2009, hanya dua daerah yang mendapat nilai baik dalam praktik otonomi daerah, yaitu Kota Banjarbaru dan Kota Cimahi.

Paradigma baru pemerintahan daerah sebagaimana amanat otonomi daerah bagaimana mewujudkan struktur pemerintahan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah serta responsif terhadap semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, berorientasi pada upaya mewujudkan praktik good governance, yang ditandai dengan adanya  aparatur pemerintah daerah yang bisa menjadi pelayan masyarakat  dan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dan yang terpenting adalah adanya sosok kepala daerah yang benar-benar faham dan mengetahui apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya serta kepentingan dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah.

Untuk itu sangat diperlukan adanya kreativitas dan inovasi dari kepala daerah yang terus menerus untuk menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah hanya akan dapat terwujudkan bila kepala daerah mampu melakukan kreasi dan inovasi sesuai dengan potensi, karakteristik dan spesifikasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Tanpa adanya kreasi dan inovasi dari kepala daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dengan good governance akan mengalami stagnasi yang akhirnya berimplikasi buruk terhadap pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Akhir kata, keberhasilan otonomi daerah yang diwujudkan dalam praktik good governance hanya akan tercapai dengan  adanya kepala daerah yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi sebagai top manajer dalam merealisasikan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Maka sangat tepat kalau dikatakan bahwa posisi kepala daerah menjadi sangat strategis bagi keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah yang bisa menciptakan berkah atau musibah bagi masyarakat di daerah. Filosofisnya, bila memilih kepala daerah jangan  seperti membeli kucing dalam karung. Jangan pertaruhkan nasib anda lima tahun ke depan dengan uang 100 ribu rupiah  atau sepotong kain sarung.

(Tulisan ini pertama kali dimuat di harian WASPADA, Selasa, 5 Juni 2012)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: