Posted by: effanzulfiqar | June 6, 2012

Urgensi Pemekaran Pantai Barat Mandailing

Wacana pemekaran Pantai Barat sudah dimulai sejak akhir tahun 2008 ketika 142 Badan Perwakilan Desa (BPD)  dari 142 desa yang ada di Pantai Barat menyampaikan usulan/dukungan pembentukan Kabupaten Pantai Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Waktu itu Bupati masih dijabat oleh H. Amru Daulay yang sangat responsif menanggapi usulan tersebut dengan mengeluarkan surat persetujuan atas usulan pemekaran. Adapun surat yang meminta Gubernur Sumut dan DPRD Sumut untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR sudah disampaikan Bupati.

Sedangkan DPRD Kabupaten Mandailing Natal sudah melakukan Sidang Paripurna tanggal 29 Juli 2009 yang menyetujui usul pemekaran tersebut untuk ditindak lanjuti. Salah satu keputusan penting adalah menyetujui rencana pemekaran tersebut dengan mensyahkan nama Kabupaten Pantai Barat Mandailing.   Sementara Komisi A DPRD Provinsi Sumut  telah melakukan kunjungan kerja di daerah calon kabupaten baru tersebut sejak tanggal  9 sampai 12 Mei yang lewat.  Anggota Komisi A yang berjumlah 17 orang tersebut sama-sama sepakat untuk mendukung pemekaran kabupaten baru tersebut lepas dari induknya Kabupaten Mandailing Natal. Kabarnya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan di paripurnakan.

Dari sudut persyaratan administratif, tekhnis dan fisik kewilayaan, rencana pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah,  telah terpenuhi. Bahkan berhasarkan hasil  kajian yang  dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal melalui Tim Persiapan Pembentukan Kabupaten Pantai Barat. Dari 35 indikator yang terkait dengan syarat teknis  menunjukkan rencana pemekaran kabupaten baru tersebut  sudah memenuhi ketentuan capaian bobot nilai, yaitu kisaran 420-500 poin.

Angka capain poin antara 420-500 termasuk kategori sangat mampu untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru. Artinya secara empiris, obyektif  dan factual semua persyaratan teknis  menunjukkan hasilnya yang sangat layak untuk dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru lepas dari induknya Kabupaten Mandailing Natal. Bagi Kabupaten Mandailing Natal sebagai iduknya berdasarkan hasil kajian yang dilakukan juga tidak berdampak buruk dikaitkan dengan  kemampuannya untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena prinsip pembentukan daerah baru dan induknya harus tetap sama-sama mampu menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab.

Nantinya Kabupaten Pantai Barat Mandailing yang dimekarkan memiliki enam kecamatan yang sebelumnya direncanakan terdiri dari tujuh kecamatan. Adapun kecamatan-kecamatan yang masuk dalam calon Kabupaten Pantai Barat Mandailing adalah Kecamatan Natal, Batahan, Muara Batang Gadis, Sinunukan, Ranto Baek, dan Lingga Bayu. Dengan jumlah desa/kelurahan 142 dan jumlah penduduk 126.664 jiwa. Sedangkan lokasi calon ibukota kabupaten  adalah  Kecamatan Natal.  Luas wilayah Kabupaten Pantai Barat Mandailing setelah pemekaran 3.510 Km2  dan mempunyai 170 kilo meter panjang garis pantai laut, terpanjang di Sumatera Utara.

Apresiasi dan respon masyarakat di wilayah Kabupaten Pantai Barat yang akan dimekarkan sangat tinggi mendukung pemekaran tersebut. Hal ini sudah dibuktikan  masyarakat yang berada di Kecamatan Natal sebagai calon ibu kota kabupaten. Dimana  jauh hari sebelumnya masyarakat dengan suka rela telah menghibahkan tanah seluas 20 hektar lebih untuk pertapakan Kantor Bupati, DPRD dan perangkat daerah yang dapat digunakan  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,   yang berlokasi di Bukit Benderas dan Desa Sikara-kara II. Dalam catatan saya jarang daerah baru yang dimekarkan masyarakatnya dengan suka rela menghibahkan tanahnya untuk pertapakan perkantoran pemerintah daerah. Yang terjadinya biasanya adalah konflik terkait dengan pembebasan lahan untuk sarana perkantoran.

Dengan terbentuknya  Kabupaten Pantai Barat saya sebagai seorang putra Mandailing Natal yang sudah berapa kali berkunjung ke Pantai Barat sangat yakin akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Selama ini yang menjadi kendala pembangunan adalah distribusi pemerataan akan dapat teratasi, karena pemerintah daerah akan lebih terkonsentrasi membangun daerahnya sendiri. Beberapa wilayah yang relatif terisolir karena minimnya akses infrastruktur akan lebih fokus  pembangunannya, sehingga wilayah-wilayah yang bertahun-tahun terisolir akan bisa terbuka.

Terbukanya wilayah-wilayah baru dengan sendirinya akan membuka peluang ekonomi yang lebih banyak bagi masyarakat untuk berusaha. Melalui pemekaran,  pelayanan publik akan lebih mendekatkan  masyarakat dengan pemerintah daerah. Tentunya permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul yakni tidak optimalnya pelayanan publik karena jauhnya ibu kota Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan,  akan dapat teratasi.  Karena tujuan otonomi daerah salah satunya adalah bagaimana mendekatkan  jarak pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat sudah merasakan  akibat kondisi wilayah yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten sangat kesulitan untuk  mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Tentunya ini tidak perlu terjadi lagi bila pemekaran sudah terwujudkan.

Demikian juga pemamfaatan sumber daya alam yang sangat kaya tentunya  akan bisa memberikan konstribusi yang sangat besar bagi PAD.  Sebagaimana diketahui  sumber daya  alam di kawasan Pantai Barat  sangat potensial. Lihat saja betapa luasnya  lahan perkebunan sawit, kekayaan hutan, potensi laut dan sarang burung wallet. Bertahun-tahun hasil kekayaan sumber daya alam  disedot dari Pantai Barat, trilyunan rupiah jumlahnya. Tapi siapa yang menikmatinya hasilnya, hanya segelintir orang saja dan  mayoritas masyarakat tidak dapat mencicipinya. Rasanya memang sangat tidak adil, kalau kemiskinan masih ada di atas kekayaan alam yang demikian melimpah.  Ironisnya sebagian besar hasil sumber kekayaan alam setelah menjadi rupiah di bawak ke luar dari Pantai Barat.

Adanya semangat kebersamaan yang kuat dari masyarakat merupakan modal sosial (social capital) pendorong keberhasilan rencana pemekaran Kabupaten Pantai Barat Mandailing. Semangat pemekaran tersebut murni berasal dari aspirasi masyarakat bukan kepentingan segelintir elit yang berburu kekuasaan. Sekalipun moratorium pemekaran daerah sedang berlangsung seharusnya pemerintah pusat bisa memberikan pertimbangan bagi percepatan pemekaran calon daerah otonom baru tersebut.  Kalau pemerintah pusat tidak mau meloloskan usul pemekaran tersebut karena terkait dengan moratorium dan menunggu revisi UU 32 Tahun 2004. Maka pintu lain yang dapat ditempuh  bagi usulan pemekaran tersebut dapat dilakukan lewat jalur DPR, dengan menggunakan hak inisiatif yang menjadi kewenangannya.

Akhir kata, amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan pembentukan daerah baru pada dasarnya bertujuan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, rencana pemekaran   Kabupten Pantai Barat Mandailing bila tujuannya  untuk  mendekatkan rentang kendali pelayanan dan mensejahterakan rakyat, maka urgensi pemekaran daerah tersebut sifatnya sangat mendesak.  Tapi sebaliknya, kalau hanya untuk kepentingan segelintir elit, seharusnya pemekaran daerah tersebut layak untuk dikaji ulang.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: