Posted by: effanzulfiqar | June 28, 2012

Cari “Makan” di DPR (D)?

Hasil penelitian Wakil Ketua DPR Pramono Anung (PA) dari Fraksi PDIP untuk disertasi doktornya di Universitas Padjajadran Bandung cukup  membuat kita semakin merasa sedih dan risau. Sekalipun kemudian PA membantah bahwa ia tidak menyebut DPR sebagai tempat mencari “makan”. Tapi berdasarkan hasil penelitiannya dia mengatakan memang ditemukan motif ekonomi seseorang menjadi anggota legislatif, atau sangat terkait dengan kepentingan ekonomi.

Kalaupun PA menyebut ada motif ekonomi, tapi bukan persoalan cari makan dalam arti denotatif. Tafsirnya, motivasi seseorang menjadi anggota legislatif tetaplah mencari kerja sebagaimana yang selama ini menjadi tundingan masyarakat. Itu sebuah fakta yang sulit terbantahkan.

Meskipun agak sukar memahami batasan konsep yang diberikan oleh PA, tetapi ia juga menyebut bahwa selain motif ekonomi, motif kedua yang menjadi motivasi untuk menjadi anggota legislatif adalah motif politik terkait dengan visi politik.  Ketiga,  pembuatan undang-undang dan keempat motif demokrasi. Adapun motif yang terakhir adalah pembelaan kepentingan masyarakat dan pembelaan terhadap kaum minoritas. Artinya yang terkait dengan motif untuk perwakilan kepentingan masyarakat berada dalam motif terakhir.

Sedangkan konsep diri sebagian anggota DPR menurut PA, pragmatis, materialistis  dan  idealis. Karena itu, katanya,  tingginya konsep diri pragmatis dan materialistis dibanding dengan konsep diri idealis, berkorelasi dengan motif ekonomi . Ini bisa dibenarkan, mengingat untuk menjadi anggota DPR (D) memerlukan biaya yang tidak sedikit. Konon untuk bisa menembus Senayan menghabiskan dana saat kampanye (Pemilu 2009-2014) lebih dari Rp 2 miliar. Untuk menjadi anggota DPRD propinsi dibutuhkan dana lebih dari Rp 500 juta dan menjadi anggota DPRD kabupaten/kota diperlukan dana Rp 200 juta lebih.

Hasil survey terbaru yang dilakukan oleh Soegeng Sarjadi Syndicate, juga menempatkan DPR berada di urutan pertama lembaga/institusi terkorup; kedua, kantor pajak; ketiga kepolisian dan partai polik. Survey juga menyebutkan mayoritas (62,5%) responden menilai anggota DPR sekedar mencari nafkah dan hanya 21,3% responden yang mengatakan anggota DPR telah menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu 52,6% responden melihat DPR hanya sebagai tempat orang partai berkumpul dan hanya 29,1% responden yang menyatakan DPR sebagai tempat wakil rakyat berkumpul.

Kepentingan Rakyat                                                                                                                                                                                  Sejatinya DPR (D) harus lebih banyak dihuni oleh mereka yang betul-betul bisa menjadi perwakilan kepentingan rakyat; memperjuangkan kepentingan rakyat; berbicara dan bekerja atas nama rakyat, bukan atas nama partai politik.  Ironisnya DPR (D) lebih banyak dihuni oleh mereka para pekerja yang sekedar mencari nafkah. Anggota Dewan lebih menonjolkan dirinya sebagai perwakilan kepentingan partai, kepentingan dirinya sendiri dan kroninya. Watak partai membentuknya sedemikian  rupa. Adapun dalam kedudukanya sebagai orang yang menjadi perwakilan kepentingan rakyat adalah berada pada kepentingan  yang terakhir, sebagaimana dijelaskan PA.

Senada dengan PA, Bahtiar Effendi dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pernah mengatakan bahwa DPR saat ini merupakan cermin  praktik politik yang amat dasar, yaitu siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Ini merupakan buah dari rendahnya kualitas dan kompetensi orang yang ada di dalamnya serta tidak adanya desain besar di pemerintahan. Politik menjadi komoditas, tidak lagi panggilan hidup. Menjadi anggota DPR lebih menjadi pekerjaaan untuk memperoleh manfaat ekonomi sebesar-besarnya, bukan untuk memperjuangkan nilai tertentu.

Akibatnya, anggota Dewan bukan orang yang menjadi perwakilan rakyat di DPR (D), yang terjadi kemudian mereka lebih memprioritaskan bagaimana memperjuangkan kepentingan partai, diri sendiri dan kroni. Tidak mengherankan bila anggota Dewan  lebih getol untuk membuat kebijakan-kebijakan yang cenderung bisa menguntungkan mereka. Anggota DPR (D) tiap bulan menerima gaji sebagai perwakilan rakyat. Mendapat tunjangan yang katanya untuk lebih mendekatkan diri pada konstituen/daerah pemilihan. Tunjangan yang diperoleh, mulai dari tunjangan komunikasi, transportasi, listrik, telepon dan lain sebagainya.                                      

Pemburu Rente                                                                                                                                                                                   Sekalipun dikecam dan dikritik karena kebiasaan melancong alias pelesiran yang dikemas dengan judul studi banding. Semangat anggota DPR (D) tidak juga surut, bahkan makin menjadi-jadi. Padahal tidak ada korelasi postif antara studi banding dengan kualitas legislasi yang dihasilkan. Termasuk peningkatan fungsi dewan yang lain kalaupun tiap tahun mereka melakukan studi banding.

AA. GN. Ari Dwipayanan dari Fisipol UGM mengatakan  kalau secara  substansi dan metode, studi banding bukan pilihan yang tepat maka mengapa anggota DPR (D)  tetap bersikukuh  untuk  tetap melanjutkan?  Menurut Ari hal ini tentu ada hubungan dengan logika pemburu rente. Logika pemburu rente ini muncul ketika berbagai aktivitas yang terkait dengan fungsi dewan adalah ajang untuk memaksimalisasi rente ekonomi. Sehingga apapun yang terkait dengan fungsi akan dihubungkan  sebagai  “ladang perburuan rente”. Mulai fungsi pembuatan UU, percaloan anggaran, pengawasan, dan pemilihan pejabat publik.

Maka sangat pantas bila dikatakan menjadi anggota dewan sarat dengan kepentingan perberburuan rente. Budaya aji mumpung masih kerap dipergunakan.  Nafsu untuk memburu uang sering bertabrakan dengan logika kepatutan dan kepantasan selaku orang yang menjadi perwakilan rakyat.  Balik modal sebagai anggota DPR (D) adalah sesuatu yang harus dikejar, kalau bisa punya investasi untuk maju kembali sebagai caleg atau mencalon sebagai kepala daerah.

Tidak maksimalnya fungsinya sebagai perwakilan rakyat sedikit banyaknya karena ketakutan akan direcall partai bila mencoba berseberangan dengan kebijakan partai. Recall oleh partai masih menjadi hantu yang menakutkan bagi anggota dewan. Resep paling manjur supaya tidak direcall, adalah “diam”, meskipun harusnya yang didahulukan adalah kepentingan rakyat. Tirani partai/fraksi menjadi penentu nasib anggota dewan. Konsekuensinya, loyalitas anggota dewan lebih kuat pada partai/fraksi. Partai lebih menghargai anggota dewan yang loyal – menyenangkan pimpinan partai bukan yang gigih menyuarakan kepentingan rakyat.

Perilaku Buruk Lainnya                                                                                                                                                                              Banyaknya kasus korupsi yang menyeret anggota Dewan menjadi indikator yang menandakan DPR (D) telah dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan. Perilaku korupsi tersebut kerap dilakukan secara berjamaah. Hal lain perilaku buruk yang terjadi yang dilakukan sebagian anggota Dewan di daerah adalah melanjutkan kebiasaan lama sebelum menjadi anggota Dewan, di antaranya dapat dijelaskan dari berbagai kasus tertangkap tangan main judi, menggunakan sabu-sabu dan terlibat dalam perilaku buruk lainnya yang sama sekali tidak mencerminkan diri mereka sebagai anggota dewan yang “terhormat”.

Perilaku anggota DPR (D) yang paling merisaukan dari dulu adalah sikap malas mengikuti rapat-rapat di DPR (D). Rapat-rapat di DPR (D) sering ditunda karena tidak memenuhi korum. Barangkali pengalaman pribadi ini tidak serta-merta menjadi citra nasional. Tetapi kasus ekstrim seperti ini diyakini bukanlah kasus tunggal. Saya pernah diundang untuk memberikan masukan pembahasan Ranperda oleh DPRD kabupaten. Undangan jam 10 baru dimulai hampir jam 2 siang karena tidak mencapai korum. Begitu absensi ditandatangani anggota dewan dan pembahasan dimulai, satu demi satu mereka menghilang tinggal 5 orang yang mengikuti agenda pembahasan Ranperda.

Penutup                                                                                                                                                                                                            Buruknya kualitas anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota tidak terlepas dari pola rekruitmen partai politik. Siapa saja bisa menjadi anggota Dewan, asal punya uang untuk menyumbang ke partai dan membagi-bagi uang pada konstituen. Akhirnya yang menjadi anggota Dewan adalah orang yang secara materi kuat, tapi intelektual, idealis, moralis dan orang-orang yang memiliki integritas sangat lemah. Di samping itu rakyat sepertinya tidak mau memilih caleg yang tidak mau bagi-bagi uang. Politik transaksional menjadi titik lemah proses seleksi di internal partai ketika melakukan penetapan caleg. Caleg juga dipilih konstituen karena uang.

Dalam jumlah yang signifikan anggota Dewan hanya menjadikan DPR (D) tempat mencari makan sehingga terseret-seret kasus korupsi. Kinerjanya buruk karena lebih sering bolos atau terlambat datang dalam rapat. Indonesia mungkin percaya masih ada anggota DPR (D) yang memiliki moral dan integritas yang baik. Tetapi, jumlah mereka tidak mencukupi untuk bisa mengubah perilaku anggota dewan yang tidak menampilkan diri sebagai perwakilan rakyat. Bahkan, lambat atau cepat dikuatirkan mereka malah ikut-ikutan dengan perilaku anggota dewan yang bermasalah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ada baiknya kita menyimak apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Bolivia, Evo Morales: ”politik adalah  ilmu melayani rakyat dan bukan hidup dari rakyat”.  Adakah yang mau menjadikan politik sebagai ilmu untuk melayani rakyat ?

Tulisan ini pertama kali dimuat di Harian WASPADA,  Rabu 13 Juni 2012


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: