Posted by: effanzulfiqar | July 12, 2012

Saweran Untuk KPK

Sikap  Komisi III – DPR yang menunda-nunda pencairan anggaran pembangunan gedung baru KPK telah mengundang reaksi balik masyarakat berupa dukungan dana lewat “saweran”. Ide saweran pada awalnya muncul dari Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang kemudian bergulir dengan cepat dan langsung direspon masyarakat yang dengan suka rela menyumbang, walaupun hanya Rp.1000,-. Mereka yang menyumbang tidak kenal strata, mulai dari para pedagang kaki lima, pengayuh becak, tukang ojek, seniman, anak sekolah, akademisi, sampai menteri bahkan ada beberapa anggota DPR atas nama pribadi.

Sebagai lembaga Negara, KPK seharusnya menerima dana yang sumbernya dari Negara, termasuk pembangunan gedung dimaksud. Semua orang sudah mengatahui hal tersebut, Negara menyediakan uang dan DPR menyetujuinya itu prosedur bakunya.  Tapi dalam prakteknya lain, DPR dengan berbagai alasan memberi tanda bintang pada anggaran yang ada. Itu artinya tidak bisa dicairkan sekalipun Negara telah menyediakan uangnya.

Kabarnya pengajuan anggaran pembangunan gedung baru tersebut sudah diusulkan KPK sejak tahun 2008. Adapun alasan KPK untuk membangun gedung baru karena gedung yang dipake sekarang sudah over kapasitas. Di samping memang kondisi gedung yang lama sudah tidak strategis lagi dalam mendukung tugas-tugas KPK dalam pemberantasan korupsi. Bayangkan kapasitas gedung hanya untuk 300 orang lebih tapi dipaksa untuk dihuni lebih dari 600 orang.

Terkait dengan ide saweran yang digagas oleh KPK sebagian pihak mengatakan  termasuk kategori gratifikasi atau suap. Ada yang menyebut tindakan KPK sama sekali tidak cerdas. Bahkan ada yang mengatakan saweran akan membuka perseteruan jilid ke III – KPK dengan DPR. Substansinya bukan lagi soal sikap pro-kontra. Tapi ada faktanya lain yang menunjukkan bahwa masyarakat memberikan dukungan dan apresiasi yang baik atas ide saweran tersebut.  Sepantasnyalah  kita ajungkan jempol kepada masyarakat yang masih tetap optimis pemberantasan korupsi di negeri ini akan berhasil di tangan KPK.

Bila dibadingkan memang dengan proses keluarnya anggaran untuk pembangunan Pusat Olah Raga Hambalang dan Wisma Atlet, terasa sangat janggal. Bagaimana mungkin, kalaupun waktu itu belum disetujui anggaran untuk pembangunan kedua proyek raksasa tersebut karena membengkaknya anggaran di luar nominal yang sudah disepakati oleh Pemerintah dan DPR. Tapi aneh bin ajaib,  pembangunannya tetap berjalan terus sekalipun patut diduga banyak masalah terkait dengan proses penganggaran dan pembangunannya seperti yang dibeberkan begitu terang benderangnya oleh M.Nazaruddin.

Komisi III sendiri lewat beberapa anggotanya, menanggapi soal tanda bintang dalam anggaran pembangunan gedung KPK memberi alasan yang berbeda-beda. Mulai dari alasan yang menyebut lembaga  KPK adalah ad hoc, sehingga kalau dibangun gedung baru akan sia-sia. Kemudian alasan lain untuk  penghematan anggaran negara, harus ada transparansi penggunaan dana, bukan KPK saja yang memerlukannya dan masih banyak lagi alasan yang disampaikan kalaupun belum secara resmi ada alasan yang disampaikan oleh Komisi III soal tanda bintang yang dibuat mereka.

Yang lebih ekstrim menyebut tindakan Komisi III – DPR yang melakukan penundaan pencairan anggaran disinyalir sarat dengan muatan politis dan bukan alasan teknis semata. Anggota DPR sebagaimana kita ketahui ada yang terlibat kasus korupsi percaloan anggaran dan perburuan rente. Kini  di antara anggota DPR tersebut sudah ada yang menjadi tersangka, tanahan dan divonis oleh KPK. Jangan-jangan tindakan  DPR yang “membintangi” anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK sebagai wujud “balas dendam”.

Atau boleh jadi DPR ingin menunjukkan bahwa mereka punya kuasa atas anggaran yang ada sekalipun Negara sudah menyediakannya.  Tapi kata akhir tetap di DPR. Boleh jadi ini dimaksudkan sebagai peringatan keras kepada KPK, agar jangan lagi macam-macam dengan anggota DPR  kalaupun ada yang terindikasi korupsi. Selama ini masyarakat sudah tahu ada semacam rivalitas di antara kedua lembaga tersebut. Kita masih ingat ancaman DPR yang akan mengamputasi kewenangan KPK yang dianggap terlalu besar dengan cara merevisi UU KPK. Termasuk pencetusan pembubaran KPK, kerena  dianggap sudah berubah menjadi lembaga superbody.

Padahal  sikap yang dipertontonkan DPR, dalam hal ini Komisi III yang bertahan kepada prosedur dan aturan-aturan teknis yang sangat birokratis hanya akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dari berbagai survey, jelas menunjukkan persepsi publik terhadap DPR masih sebagai lembaga terkorup sampai hari ini. Tentunya sikap DPR yang tetap bersikeras untuk menahan anggaran pembangunan gedung baru KPK, akan makin menguatkan persepsi masyarakat bahwa DPR menjadi bagian dari carut marutnya masalah pemberantasan korupsi di negeri ini.

Sekaitan dengan sikap DPR tersebut, yang patut digaris bawahi,   masyarakat sepertinya tidak rela dengan apa yang dilakukan DPR terhadap KPK dengan menunda-nunda pencairan dana pembangunan gedung baru KPK. Sangat kontras dengan sikap masyarakat yang melakukan protes habis-habisan ketika DPR punya niat untuk membangun gedung baru DPR yang bernilai trilyunan rupiah dengan fasilitas yang serbah wah. Protes tersebut menjadi indikasi ketidak percayaan masyarakat terhadap DPR karena kinerjanya yang dianggap buruk sebagai lembaga yang mewakili rakyat.                                                                                                                     Keterlibatan masyarakat dalam saweran pembangunan gedung KPK seharusnya dapat dibaca oleh KPK sebagai ekspresi harapan yang sangat tinggi  kepada KPK agar bisa bekerja lebih optimal. Saweran juga adalah bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan yang dianggap masyarakat tidak berdaya dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat sepertinya lebih menaruh   kepercayaan terhadap KPK dibandingkan dengan dua lembaga penegak hukum tersebut.

Kita berharap memang,  KPK bisa mengapresiasi apa yang telah ditunjukkan masyarakat dalam bentuk saweran tersebut dengan bukti nyata, bukan hanya bisanya menuntut pembangunan gedung.  Artinya,  KPK harus bisa menjawab kepercayaan masyarakat tersebut dengan menunjukkan kinerja yang lebih optimal dalam membongkar dan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang berskala besar. Jangan hanya berkutat memburu koruptor kelas teri. Sebagaimana yang selalu dicibir banyak pihak, KPK hanya berani menangkap koruptor klas teri tapi takut menangkap koruptor kakap.

Bila KPK tidak mampu memenuhi harapan masyarakat dengan janji-jani manis yang sudah terlanjur diucapkan dalam banyak kesempatan. Bisa jadi akhirnya masyarakat menganggap saweran yang digagas KPK dalam membantu pembangunan gedung baru, tak lebih dari upaya  pengalihan issu dari ketidakmampuan KPK untuk mengungkap dan menangkap pelaku korupsi bersakala besar yang masih berkeliaran.  Semoga tidak….

Tulisan ini pertama kali dimuat di Harian WASPADA, Senin 2 Juli 2012


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: