Posted by: effanzulfiqar | September 26, 2012

Verifikasi dan Integritas Penyelenggara Pemilu

Apa mau dikata, belum bertarung dalam pemilu, 12 parpol sudah tereliminasi lebih dahulu dari 46 parpol yang ikut verifikasi administrasi sebagai calon peserta pemilu 2014 di KPU. Dua belas parpol tersebut dinyatakan KPU tidak bisa melengkapi 17 jenis dokumen yang diperlukan sampai batas waktu yang ditetapkan. Kedua belas parpol tersebut, Partai Pemuda Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Pelopor, Partai Republikku Indonesia, Partai Islam, Partai Aksi Rakyat, Partai Merdeka, Partai Patriot, Partai Barnas, Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia dan Partai Matahari Bangsa.

Parpol yang tidak lolos pada tahap awal verfikasi mengindikasikan ketidak siapan, terutama parpol baru dan non parlemen menghadapi pemilu mendatang. Ditambah makin ketatnya persyaratan calon peserta pemilu seperti diatur UU No 8 Tahun 2012. Ironis, baru tahap pertama sudah gugur, padahal dua belas parpol tersebut sudah pernah ikut pemilu 2004 dan 2009. Bahkan diantaranya juga sudah ada yang bergati nama.

Ini satu bukti bahwa parpol yang tak lolos selama lima tahun ini hanya tidur panjang, begitu pendaftaran verifikasi dibuka, roda organisasi dan konsolidasi baru kembali berjalan. Artinya parpol secara organisatoris tidak bekerja maksimal mempersiapkan diri mengahadapi verifikasi. Bukan hal yang luar biasa kalau akhirnya kedua belas parpol tidak lolos, karena memang sejak awal tidak melakukan persiapan apapun mengantisipasi perubahan undang-undang parpol/pemilu yang baru.

Keinginan untuk ikut bertarung mengadu “nasib” dalam pemilu 2014 sudah tertutup pintu. Kabarnya kedua belas partai sudah siap melakukan gugatan. Tanggal 4 Oktober 2012 nanti verifikasi fatual akan dimulai KPU dan jajarannya. Yang pasti beberapa parpol akan tumbang lagi karena verifikasi faktual jauh lebih berat. Asumsinya sebagian parpol dalam kelembagaan, sumber daya manusia dan dana hanya kuat di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa sangat miskin kelembagaan dan minim sumber daya manusia dan dana.

Mungkin bagi sembilan parpol parlemen tidak menjadi masalah mengikuti verifikasi faktual, tapi bagi parpol baru yang relatif belum memiliki kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia serta dana yang memadai sampai ke tingkat kecamatan. Jelas akan menghadapi kesulitan tersendiri memenuhi ketentuan persyaratan verifaksi faktual yang disyaratkan undang-undang.

Menguji Integritas penyelenggara   

Tahapan berikutnya yang akan dilalui 34 parpol yang lolos verifikasi administrasi adalah verifikasi faktual yang cukup berat dan krusial serta bisa menimbulkan masalah. Masalah dimaksud antara lain, kemungkinan terjadinya konspirasi (suap) antara pengurus parpol dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya soal keberadaan kantor parpol yang permanen di tingkat provinsi, kabupaten/kota sering dimanipulasi. Pengalaman pemilu 2009,  kantor parpol ada yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dilapangan. Beberapa parpol pada waktu itu ternyata menumpang sementara di ruko, rumah, gudang atau tempat lain yang tidak representatif sebagai sebuah kantor parpol tapi faktualnya disebut punya kantor permanen.

Masalah yang lain menyangkut keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan di 33 provinsi seluruh Indonesia, Faktanya, sejak tahun 2004 sampai tahun 2009, tidak ada satupun parpol yang bisa lolos verifikasi di seluruh provinsi. Demikian juga 75% kepengurusan di kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan 50% kepengurusan jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang sama. Termasuk soal keterwakilan kepengurusan 30% perempuan juga sulit terwujudkan oleh parpol. Faktualnya bila dibuktikan banyak parpol yang tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut.

Mengumpulkan jumlah keanggotaan sebanyak 1000 orang atau seperseribu dari jumlah penduduk pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota juga bukan hal yang mudah. Peluang terjadinya KTA ganda jelas sangat besar, mengingat ada banyak partai politik dalam satu kabupaten/kota yang sama. Menjadi tugas KPU kabupaten/kota untuk membuktikan 10% jumlah keanggotaan parpol di tingkat kabupaten/kota adalah benar adanya. Ini jelas bukan pekerjaan mudah bagi KPU kabupaten/kota bila betul-betul melakukan pembuktiannya sesuai dengan prosedur yang sudah dibakukan. Apalagi pembuktian harus face to face, langsung menemui anggota parpol sesuai dengan KTA yang ada.

Disamping itu sistem verifikasi faktual keanggotaan parpol mensyaratkan jika sampel dukungan tak memenuhi syarat, semua akan dikembalikan ke parpol untuk kemudian diambil lagi sampel 10% tanpa memperhitungkan hasil verifikasi sebelumnya. Kalau ini benar-benar dilaksanakan KPU kabupaten/kota, tidak mustahil akan mengakibatkan banyak parpol yang tak lolos, terutama parpol baru. Proses verifikasi faktual  dengan metode sampling tersebut menjadi tantangan terbesar yang harus bisa dilaksanakan  KPU kabupaten/kota. Parpol calon peserta pemilu yang telah lolos verfikasi administrasi juga harus membuktikan secara factual tidak adanya kepengurusan ganda dalam setiap tingkatan kepengurusan.

Meskipun 34 parpol lolos verifikasi administrasi tahap pertama, bila KPU sebagai penyelenggara pemilu tetap mengedepankan profesionalitas dan tetap mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas serta tetap taat terhadap asas-asas penyelenggara pemilu. Saya percaya jumlah parpol yang akan gugur dalam verifikasi faktual dengan penggunaan metode sampling tersebut akan terus bertambah. Mengingat semua persyaratan yang ditetapkan undang-undang sangat berat bagi parpol “gurem” yang hidup seperti kerakap di atas batu.

Pengawasan berjenjang                                                                                                                    

KPU secera berjenjang harus bisa melakukan pengawasan dalam verifikasi faktual. KPU tidak bisa tinggal diam dengan kesalahan yang dilakukan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Demikian sebaliknya KPU provinsi tidak bisa tutup mata dengan kesalahan yang dilakukan KPU kabupaten/kota. Semua kegiatan verifikasi faktual hendaknya tetap diawasi dan disuvervisi di setiap jenjangnya. Apa yang terjadi dalam pemilu 2009, empat parpol yang gagal sebagai peserta pemilu, akhirnya lolos setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini terjadi murni kesalahan KPU dan jajarannya sendiri yang tidak maksimal melakukan pengawasan dan suvervisi secara berjenjang.

Sebagaimana diketahui komosioner KPU provinsi dan kabupaten/kota hanya lima orang,  tentunya mereka tidak bisa sepenuhnya bertindak sebagai pemeriksa kelengkapan/kebenaran dokumen terkait verifikasi faktual kantor, pengurus, dan anggota partai politik. Tugas ini sering diserahkan kepada pegawai di sekretariat. Dikuatirkan bila KPU di setiap tingkatan tidak melakukan pengawasan dan suvervisi yang ketat terhadap semua tugas yang diserahkan kepada pegawai sekretariat akan sangat rawan terjadinya manipulasi.

Pegawai sekretariat yang tidak terikat dengan sumpah jabatan dan tak ada kewajiban bagi mereka untuk berpedoman kepada asas penyelenggara pemilu. Demikian juga sanksi sebagaimana ancaman bagi komisioner  yang diatur dalam kode etik penyelenggara pemilu. Artinya, kelima komisioner tidak bisa begitu saja membiarkan sepenuhnya tugas verifikasi faktual kepada pegawai sekretriat sebagaimana yang terjadi dalam verifikasi pemilu yang lewat. Tidak ada jaminan verifikator dari unsur sekretariat tidak bermain mata dengan pengurus parpol nantinya.                         

Peran pengawas pemilu  

Belum terbentuknya BadanPengawas Pemilu (Bawaslu) di seluruh provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di semua kabupaten/kota, signifikan akan mempengaruhi kualitas verifikasi faktual yang dilaksanakan jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Karena tidak ada yang menjadi pengawas sebagaimana diamanatkan undang-undang. Bila ini yang terjadi maka praktik yang terkait dengan kecurangan dalam verifikasi faktual akan berpeluang terjadi di lapangan sebagaimana kasus-kasus yang terjadi dalam pemilu sebelumnya.

Peran Bawaslu dan Panwaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan verifikasi  dibandingkan dengan pemilu sebelumnya sudah jauh berbeda. Kini lembaga pengawas ini sudah punya kewenangan melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pelaksaanaan pemilu termasuk pelaksanaan verifikasi faktual tersebut. Kita berharap pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan jajarannya akan mampu mewujudkan pemilu yang berkualitas. Kini Bawaslu dan jajaran bukan lagi macam “ompong”, seperti dulu yang tidak diberi kewenangan melakukan  pengawasan tahapan-tahapan pelaksaan pemilu.

Efektivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan jajaranya dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kualitas parpol sebagai peserta pemilu 2014 nantinya. Integritas Bawaslu dan Panwaslu selaku lembaga pengawas verifikasi faktual untuk bisa bekerja secara independen, jujur, adil, profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan asas penyelenggara pemilu menjadi sebuah keharusan.                                                                                                                    

Berkaca pemilu 2009        

Bila berkaca dari kondisi personil jajaran KPU propinsi dan kabupaten/kota, yang merupakan produk elemen penyelenggara pemilu sebelumnya. Tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan banyak problem dalam proses verifikasi, mengingat pengalaman pemilu 2009 bagaimana jeleknya hasil verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu pada waktu itu. Dimana tingkat integritas, kapabilitas, akuntabilitas  dan kemandirian KPU dan jajarannya  dipertanyakan publik.

Di samping memang kualitas, kapabilitas dan komitmen sebagai anggota KPU juga jauh dari yang diharapkan publik. Publik tahu betul bahwa proses seleksi sebagian anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilu 2009 “bermasalah”,  termasuk anggota KPUnya.

Harapan kita, KPU dan jajarannya, terutama di tingkat  kabupaten/kota bisa bekerja dengan tetap mengedepankan profesionalitas serta memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas dengan tetap taat pada asas-asas penyelenggara pemilu.  Asumsinya, penyelenggara yang berkualitas akan melahirkan parpol yang berkualitas. Penyelenggaran yang berkualitas dan parpol yang berkualitas akan melahirkan pemilu yang berkulitas pula.  Akhir kata,  semoga  KPU dan jajarannya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama dan bisa belajar dari pengalaman pahit pemilu sebelumnya sebagai pemilu terburuk dalam perjalanan bangsa membangun demokrasi di negeri ini.

(Tulisan ini pertama kali dimuat di Harian WASPADA, Selasa 26 September 2012)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: