Posted by: effanzulfiqar | October 12, 2012

Ketika Tambang Emas Menebar Cemas

Sekitar bulan Maret 2012 sebenarnya masyarakat Muara Batang Toru sudah memprotes rencana penanaman pipa untuk saluran pembuangan limbah pertambangan emas PT. Agincourt Resources (PT. AR) ke Sungai Batang Toru, ketika pipa  masih tertumpuk di belakang perkebunan sawit PT.PN-III dan galian parit baru  dikerjakan sepanjang 300 meter. Puluhan masyarakat yang berasal dari Muara Batang Toru pada waktu itu datang dan memberhentikan aktivitas penggalian parit untuk penanaman pipa serta mengusir mandor dan para  pekerja.

Terkait dengan protes yang dilakukan masyarakat tersebut, tanggal 30 Maret 2012 PT. AR ambil inisiatif melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan  masyarakat di Kantor  Kecamatan Muara Batang Toru Desa Hutaraja. Pertemuan yang difasilitasi Camat dan Kapolsek Batang Toru ternyata gagal menghasilkan kesepakatan. Ini terjadi karena masyarakat mencurigai pertemuan telah direkayasa untuk pengiringan opini masyarakat. Masyarakat kemudian tetap menolak penanaman pipa saluran limbah sepanjang 2,7 km ke hulu sungai Batang Toru.

Tanggal 12 Juni 2012 untuk pertama kalinya meletus konflik antara PT. AR dengan warga masyarakat yang berasal dari Desa Hutaraja, Muara Hutaraja, Bandar Hapinis, Mabang Pasir, Raniate dan Bandar Tarutung – Kecamatan Muara Batang Toru. Dalam aksi protes tersebut, sempat terjadi pembakaran mobil milik perusahaan dan pipa yang hendak ditanam. Sekalipun korban jiwa tidak ada dalam kejadian tesebut.

Tanggal 4 September 2012 terjadi lagi aksi demonstrasi untuk kedua kalinya dilakukan masyarakat Kecamatan Batang Toru. Yang pada intinya tetap menentang rencana pembuangan limbah ke sungai Batang Toru. Tindakan protes yang berbuntut dengan pembakaran yang dilakukan masyarakat merupakan akumulasi kekecewaan kepada  PT. AR yang tetap bersikeras membuang limbah ke sungai.

Padahal jauh hari sebelumnya, masyarakat telah meminta perusahaan tidak melakukan hal tersebut. Pembuangan limbah, cepat  atau lambat akan mencemari sepanjang daerah aliran sungai yang sudah ratusan tahun digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan hidup sehari-hari dan  sumber kehidupan mereka.  Tekad masyarakat sepertinya sudah begitu kukuh untuk tetap menolak pembuangan limbah ke sungai Batang Toru. Sekalipun menurut penjelasan PT. AR air yang akan dialirkan adalah air sisa pabrik pengolahan biji emas dan perak yang telah diproses dalam Instalasi Pemurnian Air Sisa Proses atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Penjelasan tersebut sepertinya sudah tidak dapat diterima oleh masyarakat lagi.  Diperlukan dialog dan  sosialisasi yang lebih intensif dari perusahaan kepada masyarakat dengan penjelasan yang lebih rasional, pragmatis dan mudah dicernah terkait dengan rencana pembuangan limbah dimaksud. Terakhir masyarakat dari tiga Kecamatan mendatangi Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan dalam diaolog dengan Bupati, masyarakat meminta pembatalan AMDAL PT. AR tersebut.

Membuang tailing ke sungai merupakan salah satu cara yang paling primitif yang dilakukan banyak pertambangan emas pada zaman orde baru. Kini model pembuangan tailing ini sudah tidak popular lagi karena dampak kerusakan yang ditimbulkannya sudah dapat dideteksi sejak dini tanpa menggunakan alat canggih.  Disamping kuatnya tekanan masyarakat karena mereka semakin cerdas dan faham betul akan resiko yang ditimbulkannya bila tailing di buang ke sungai, seperti yang dilakukan masyarakat Kecamatan Batang Toru – Muara Batang Toru.

Limbah tailing merupakan produk samping, reagen sisa, serta hasil pengolahan pertambangan yang tidak diperlukan lagi. Tailing hasil penambangan emas mengandung  bahan-bahan   beracun seperti Arsen (As), Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Sianida (CN) dan lainnya. Logam-logam yang berada dalam tailing tersebut adalah logam berat yang tergolong kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dapat  mencemari lingkungan (tanah, udara dan air) yang akan merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan.

Belajar dari kasus PT Freeport Indonesia

PT. Freeport Indonesia (PT. FI) adalah perusahaan pertambangan emas raksasa asal negeri Paman Sam yang melakukan penambangan di Papua Barat sampai hari ini belum bisa menyelesaikan masalah tailingnya yang dibuang ke sungai dengan baik. PT. FI  dikenal sebagai tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga nomor tiga di dunia. Luas konsesi yang diberikan kepada PT. FI  pun luar biasa, yaitu 1,9 juta hektar lahan di Grasberg dan 100 km2 di Easberg.

Pemerintah Indonesia sendiri dengan keberadaan PT. FI hanya mendapatkan sumbangan untuk APBN RP 2 triliunan dan sahamnya hanya 9,36% dan sisa saham dimiliki Freeport – McMoran Copper & Gold Inc. Adapun masyarakat adat di wilayah Mimika, Pania dan Puncak Jaya Wijaya hanya mendapatkan  dana 1% dari laba kotor perusahaan dan dana 1% tersebut kini menjadi sumber konflik internal di antara mereka sendiri.

Parahnya, tailing perusahaan dibuang ke daerah aliran sungai Aijkwa dan Otomona yang menjadi urat nadi kehidupan penduduk lokal. Kini sungai tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi sepenuhnya untuk berbagai kebutuhan hidup dan mata pencaharian mereka, karena telah tercemar tailing yang dibuang sejak tahun 1973. Milyaran ton sudah tailing  dibuang ke sungai yang merusak ekosistem dan mematikan ribuan hektar hutan alam di wilayah pengendapan tailing, termasuk kebun-kebun sagu suku Komoro di Koperaporka yang mati terendam rembesan tailing.

Hasil penelitian  Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di laut Arafuru menemukan sedimentasi dalam jumlah besar yang tersebar dan tertumpuk pada sebuah cekungan diperairan itu. Bahkan pencemaran limbah tailing sudah merembet jauh sampai ke sungai-sungai di wilayah Kabupaten Mimika yang berada di luar lokasi PT FI.  Masyarakat setempat mengeluhkan cita rasa tambelo, siput dan kerang di wilayah mereka yang berubah warna menjadi bintik-bintik hitam dan rasanya menjadi pahit.

Kini kehidupan suku Amungme, Kamoro, Dani, Nduga, Damal, Moni, dan Mee (Ekari) yang berada di lokasi pertambangan PT. FI dari waktu ke waktu semakin terhimpit kemiskinan dan termarginalkan. Yang paling ironis, kini penduduk  lokal di sekitar pertambangan sebagian ikut mengais-ngais rezeki dengan menambang di tailing PT. FI di daerah aliran sungai Ajkwa dan sungai sekitar aliran pembuangan tailing tersebut. Yang paling menyedihkan Kabupaten Mimika adalah daerah  yang  paling tinggi penderita HIV/AIDS di Indonesia.

Sumber kecemasan

Pertambangan emas sudah pasti memberikan keuntungan ekonomis yang cukup besar, tapi tetap harus diingat pula dampak yang ditimbulkannya terhadap ekologis juga luar biasa dasyatnya. Termasuk dampak perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti yang terjadi di Papua. Mungkin hal-hal tersebut menjadi salah satu sumber kecemasan masyarakat Batang Toru – Muara Batang Toru terhadap PT. AR. Juga kecemasan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dengan kehadiran  PT. Sorik Marapi Mas Mining di sana.

Eksplorasi atas sumber adaya alam yang berlebihan yang dilakukan pertambangan emas skala besar seperti yang terjadi sekarang ini  jelas sangat mencemaskan.  Bermilyar ton tailing yang dihasilkan pertambangan emas telah  dibuang ke sungai, danau dan laut. Faktanya, dari sekian banyak pertambangan emas di negeri ini ternyata tidak bisa memberikan konstribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, sebaliknya musibah yang mereka ciptakan.

Harus tetap kita ingat bahwa industri pertambangan merupakan industri yang tidak berkelanjutan sifatnya dan sangat tergantung pada sumberdaya yang tidak terbarukan. Artinya bila suatu ketika deposit emas sudah berkurang dan perusahaan pertambangan tutup, yang diwariskan pertambangan hanya penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakat lokal berupa lingkungan yang sudah rusak total. Bila seperti ini yang terjadi, sudah pasti keberadaan pertambangan emas selamanya hanya akan menebar cemas.


Responses

  1. Menurut bapak apakah seharusnya pemerintah hanya menerima pajak dari freepot yg tdk sebrapa itu dan hanya diam saja melihat masyarakt yg kena dampak yg sgt besar atau merevisi kembli kontrak yg ada????

    • Yang pasti Pemerintah harus berani melakukan revisi ulang atas kontrak yang sudah diberikan…kalau lebih banyak mudorotnya untuk apa..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: