Posted by: effanzulfiqar | October 12, 2012

Peringatan Buat Kepala Daerah Tersangka

Akhirnya tanggal 26 September yang lewat Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah tidak perlu lagi menunggu keluarnya izin tertulis presiden. Ketentuan itu merupakan putusan uji materi terhadap lima ayat dalam Pasal 36 UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diajukan aktivis antikorupsi Teten Masduki, akademisi Feri Amsari Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Zaenal Arifin Mochtar Husein Direktur Pukat UGM dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Keputusan MK sama sekali tidak bertentangan dengan HAM dan hukum positif yang berlaku. Justru sebaliknya putusan MK tersebut akan memajukan hukum, disamping terwujudkannya persamaan hak-hak di depan hukum. Karena selama ini aturan dalam undang-undang tersebut dianggap sangat diskriminatif sifatnya di Indonesia. Dimana dalam beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melimbatkan kepala daerah ada yang ditahan, sementara di tempat lain tidak ditahan. Di samping memang kepala daerah sebagai subjek hukum, terlepas dari jabatannya.  Harus diperlakukan sama di mata hukum sebagai seorang warga negara.

Putusan MK ini jelas sangat berdampak positif bagi percepatan proses hukum dan kepastian hukum terhadap kepala daerah yang diduga terlibat korupsi. Artinya penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah yang selama ini terkendala ketentuan harus ada izin tertulis Presiden tidak terjadi lagi. Penyidik akan bisa bekerja lebih cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selama ini fakta di lapangan membuktikan penegak hukum kejaksaan dan kepolisian sepertinya mengalami  kegamangan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kepala daerah yang disangka melakukan tindak pidana korupsi bila belum turunnya izin Presiden.

Dalam hal ini izin Presiden hanya dibutuhkan pada saat penyidikan yang diikuti dengan penahanan dan itupun harus diberikan Presiden dalam jangka waktu 30 hari dan bukan 60 hari. Bila dalam jangka waktu  30 hari terhitung sejak diajukannya surat permohonan dan tidak ada jawaban Presiden, maka proses penyidikan dapat dilanjutkan dengan penahanan tanpa menunggu keluarnya izin tertulis dari Presiden.

Sedangkan yang mendasari alasan harus adanya izin Presiden dalam penahanan kepala daerah menurut MK terkait dengan status kepala daerah sebagai bawahan Presiden yang memang harus mengetahui kondisi sebenarnya pemerintahan daerah bila harus dilakukan penahanan. Tujuanya agar pemerintah dapat menetapkan solusi terbaik untuk menghindari terjadinya kekosongan kepemimpinan kepala daerah dalam dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.  Bagi kepala daerah yang dalam status penyidikan dan penyelidikan tidak akan terganggu  aktivitas kerjanya sebagai kepala daerah, sekalipun ia dalam proses penyidikan. Artinya yang bersangkutan masih tetap dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai kepala daerah sepanjang belum ditemukan bukti kuat untuk penahanan yang nanti harus ada izin tertulis Presiden.

Sisi positif yang lain dari keputusan MK tersebut kepala daerah tidak lagi menjadi tersandera karena tidak adanya kepastian hukum akibat lambatnya turun izin dari Presiden. Disamping itu peluang untuk menghapus jejak kejahatan dan menghilangkan barang bukti tidak akan terjadi lagi.  Karena selama ini kuat dugaan kepala daerah yang sudah menyandang status tersangka sebelum turunya izin Presiden yang waktunya sampai 60 hari masih punya kesempatan untuk menghapus jejak kejahatan dan menghilangkan barang bukti

Bagi penyidik kejaksaan dan kepolisian tentunya keputusan MK tersebut menjadi dasar yang kuat untuk secepatnya melanjutkan pemeriksaan kepala daerah yang sempat berhenti karena tidak turunya izin dari Presiden. Dimana dalam hal ini semua proses penyelidikan dan penyedikan yang terhambat semestinya sudah bisa langsung dilanjutkan  kembali.  Bukankan selama ini yang dikeluhkan penyidik soal lamanya izin tersebut, sehingga tertunda proses penyelidikan dan penyidikan kepala daerah yang sudah menjadi tersangka.

Logikanya, adalah menjadi kewajiban bagi penyidik untuk menuntaskan semua kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah yang mandek selama ini karena masalah izin PresideTerkait dengan keputusan MK, sudah seharusnya semua kepala daerah/wakil kepala daerah  agar benar-benar meluruskan niatnya untuk menjadi kepala daerah yang antikorupsi. Serta tidak terlibat dan apalagi melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu sangat diharapkan agar kepala daerah bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan dan mengambil keputusan.  Kepala daerah juga hendaknya tetap memamfaatkan  BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) di daerah sebagai auditor internal pemerintah. Karena selama ini terkesan BPKP hanya institusi kelas dua dalam audit internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Hal yang lebih terpenting adalah hendaknya penegak hukum tidak mau dijadikan alat dari lawan politik kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk saling menjatuhkan karena adanya rivalitas perebutan kekuasan di daerah menjelang Pilkada.  Semakin lenturnya aturan yang tidak mengharuskan izin Presiden dalam proses penyelidikan dan penyidikan bisa menjadi peluang terjadinya “transaksi uang”. Termasuk dalam hal ini yang dikuatirkan tidak diperlukannya lagi izin presiden tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk memeras kepala daerah oleh penegak hukum. Artinya integritas para penegak hukum semakin tertantang pasca keputusan MK tersebut

Sekalipun keputusan MK dianggap tidak terlalu sempurna, yang pasti ini cukup menggembirakan bagi upaya penuntasan kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Selama ini penyelidikan dan penyidikan terkendala karena terlambatnya turun izin Presiden. Kalaupun sebenarnya UU 32 Tahun 2004 mengamanatkan kalau 60 hari sejak permohonan izin tertulis dari Presiden tidak turun seharusnya penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Sayang itu tidak dilakukan penegak hukum selama ini. Kini tidak ada alasan lagi bagi penyidik untuk menunda-nunda penyelidikan dan penyidikan atas kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi

Yang pasti, keputusan MK ini akan menjadi peringatan keras bagi kepala daerah untuk tidak mencoba-coba lagi melakukan korupsi. Sedangkan bagi kepala daerah yang sudah menjadi tersangka setidaknya ini akan membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak lagi.  Kita berharap penegak hukum benar-benar bekerja secara mandiri, professional dan transparan. Kalau selama ini lambatnya proses turunnya izin dari Presiden dianggap sebagai adanya sikap saling melindungi kader yang terlibat korupsi. Kini tudingan seperti itu tidak relevan lagi. Yang ditutut sekarang sekarang adalah integritas dan komitmen penegak hukum untuk mengimplementasikan keputusan MK tersebut. Kita tunggu gebrakannya…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: