Posted by: effanzulfiqar | October 19, 2012

Pilkada dan Ancaman Kebangkrutan Kota Padangsidimpuan

Bila tidak ada aral melintang pesta demokrasi lokal lima tahunan yang kedua kalinya setelah pilkada pertama tahun 2007, akan dilaksanakan di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 18 Oktober 2012. Karena  jumlah peserta pilkada (yang sudah ditetapkan KPUD) ada enam pasangan, dipastikan persaingan antar kandidat dan perhelatan ini akan berlangsung dalam dua putaran. Putaran kedua sudah dijadwalkan tanggal 28 November 2012. Enam pasangan  kandidat ini akan bertarung habis-habisan untuk memperebutkan 148.960 suara pemilih.

Dari enam pasangan calon walikota/wakil walikota ada dua pasangan yang memilih jalur independen, yaitu M. Habib Nasution, SE – Ir. H. Soripada Harahap nomor urut 1 dan Amir Mirza Hutagalung – Nurwin Nasution nomor urut 5. Empat pasangan calon lainnya dari jalur parpol, Rusydi Nasution, S.TP, MM – Ir. Riswan Daulay, MM nomor urut 2, Andar Amin Harahap, SSTP, MSi – Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos nomor urut  3, Dedi Jaminsyah Putra, SSTP, MSP  – H. Affan Siregar, SE nomor urut 4 dan Ir. H. Chaidir Ritonga,  – H. Maragunung Harahap, SE, MM nomor urut 6.

Dilihat dari keberimbangan kekuatan (figuritas, jaringan dan budget) persaingan yang sudah terjadi dan yang akan berlanjut dalam hitungan pekan ke depan, maka sulit bagi satu pasangan untuk meraih kemenangan dalam putaran pertama (meraih suara lebih dari 25%) apalagi untuk menang dengan perolehan suara lebih  dari  50% jumlah suara sah. 

Ancaman kebangkrutan

Pastinya, siapapun yang menang dalam pilkada nantinya akan dihadapan dengan beberapa masalah yang penyelesaiannya sangat mendesak dan harus tuntas.  Saya bisa menjamin kalau yang terpilih tidak fokus, tidak serius dan tidak ihlas bekerja menyelesaikan berbagai masalah yang tersisa dari kepemimpinan sebelumnya, kota Padangsidimpuan akan lebih parah. Kebangkrutan Kota Salak akan benar-benar menjadi kenyataan dan bukan lagi sekedar issu. Oleh karena itu sangat dibutuhkan figur yang benar-benar fokus, serius, ihlas, punya kapasitas dan kapabilitas. Ia mesti bisa menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat, kebutuhan dan kepentingan organisasi pemerintahannya, dan bukan kebutuhan dan kepentingan pribadi/kelompok dan partai pengusungnya dalam pilkada.

Publik sudah tahu betul masalah apa saja yang sedang terjadi pada tubuh Pemko Padangsidimpuan. Salah satunya adalah ancaman kebangkrutan karena tingginya belanja birokrasi yang mencapai 70% dari APBD. Ironis memang, uang yang berasal dari pajak rakyat dihabiskan untuk belanja pegawai. Akibatnya tidak ada realisasi pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat, sekalipun rakyat sangat membutuhkannya.

Lihat saja bagaimana kondisi infrastruktur yang sangat buruk di kota ini, dengan kondisi jalan yang hampir berlobang-lobang di seluruh penjuru kota, bahkan di inti kota.  Ini menjadi bukti tidak adanya pembangunan selama tiga tahun terakhir.  Demikian juga fasilitas pelayanan masyarakat yang masih berada di bawah standar. Masalah lain adalah dugaan terjadinya korupsi, kinerja  SKPD dan pelayananan birokrasi yang buruk. Ironisnya, dalam kondisi seperti itu, PAD pun makin menciut.                         

Bila melihat demikian banyaknya masalah yang sedang membelit Pemko Padangsidimpuan jelas tidak dibutuhkan di kota ini walikota/wakil walikota yang hanya ingin  mengejar “target” untuk mengembalikan uang yang habis pra dan pasca pilkada.  Bila ini yang menjadi niat kandidat yang menang dalam pilkada, saya  yakin ia tidak akan mampu mengatasi  permasalahan yang demikian kompleknya. Justru sebaliknya, menambah permasalahan baru. Jangan-jangan ia akan ke hotel “prodeo” pada tahun kedua atau ketiga pemerintahannya karena temuan-temuan pihak penegak hukum dalam penyelewengan dana APBD dan penyimpangan serius bermotif pengembalian dana kampanye lainnya.

Godaan bagi walikota/wakil walikota terpilih untuk secepatnya mengembalikan modal yang habis jelas demikian kuat. Ia mungkin diburu oleh pihak-pihak lain yang ikut menginvestasikan modal dengan imbalan proyek atau orang yang meminjamkan sejumlah dana. Mengingat besarnya dana yang sudah dikeluarkannya selama pilkada, sedangkan jumlah gaji bersih yang diterima sebagai kepala daerah jelas tidak sebanding dengan pengeluaran. Secara kasar dapat dihitung bahwa jumlah gaji yang akan diterima  dalam lima tahun menjadi kepala daerah tidak akan cukup untuk mengembalikan modal kampanye.

Jadi jelas, besarnya dana yang dihabiskan selama pilkada bisa menjadi jeratan tersendiri bagi kepala daerah. Dengan sendirinya ia sangat mudah tergoda dan sudah tidak punya niat yang baik untuk membangun dan mensejahterahkan masyarakat sesuai dengan janji politiknya pada saat kampanye. Sudah pasti kemudian yang terjadi munculnya kebijakan-kebijakan  selama lima tahun menjalankan roda pemerintahan akan selalu diorientasikan untuk mengembalikan investasi politik yang sudah ditanam dalam pilkada.                                                                    

Pemilih semu dan transaksi politik

Mencermati pola-pola sosialisasi, kampanye dan aktivitas politik yang sudah berlangsung, pilkada kota Padangsidimpuan kali ini sama sekali tidak mengajarkan nilai-nilai berdemokrasi yang bermartabat dan sehat. Mereka yang punya hak pilih didorong untuk tidak menggunakan  suara hatinya dan tidak diajarkan menjadi pemilih cerdas dan rasional. Masyarakat cenderung diajari menjadi pemilih semu, yang memilih hanya karena pengaruh “materi”. Bukan memilih karena visi, misi dan program yang ditawarkan.                                         

Perilaku  masyarakat juga sepertinya mendorong pada pola transaksional politik dengan berbagai modus yang sesungguhnya menjadi sangat tidak relevan terhadap keinginan mengorbitkan walikota/wakil walikota yang diharapkan bisa menyelesaikan banyak masalah di kota ini.  Selain itu model sosiolisasi kandidat selama ini  sangat berpeluang mengundang terjadinya konflik antara massa pendukung. Hal ini sudah diawali dengan semacam “klaim” sepihak atas satu wilayah sebagai basis masa pendukung pasangan calon. Kemudian, secara psikologis, klaim itu dianggap menjadi legitimasi kuat untuk memperlakukan apa saja “mengusir” pasangan lain dari wilayah yang diklaim itu.

Sosialisasi pasangan calon sejak dari bakal calon sampai menjadi calon dilakukan dengan cara-cara yang tidak mendidik seperti memasang papan bunga, baik itu ucapan berduka cita (siluluton) atau ucapan  berbahagia (siriaon).  Model sosialisasi yang demikian tidak mengajarkan masyarakat memilih dengan benar. Saya tidak yakin apabila telah terpilih nanti akan tetap konsisten dan konsekuen melakukan hal yang sama dengan tetap memasang papan bunga. Kita lihat saja nanti.

Berbagai acara berupa pertemuan dengan masyarakat dikemas dalam berbagai judul, mulai dari  temu ramah, kerja bakti, silaturahim, sunatan massal, pengobatan gratis dan safari ramadahan.    Selama bulan Ramadhan/hari Raya dan masa kampaye pertemuan kandidat dengan masyarakat makin meningkat intensitasnya dan dana yang bergulir juga luar biasa besarnya. Masyarakat yang datang menghadiri kampanye juga lebih termotivasi untuk mendapatkan sesuatu berupa materi uang atau barang apa saja daripada untuk berdialog dan mendengarkan visi, misi dan program calon. Artinya, masyarakat sepertinya menganggap dialog dan mendengarkan visi, misi dan program pasangan calon selama kampaye bukan hal yang terlalu penting dibandingkan dengan manerima sesuatu pada akhir acara.  

Catatan Penutup

Fakta persidangan pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), memastikan bahwa praktik politik uang terjadi hampir di semua pilkada. Bahkan, Ketua MK, Mahfud MD mengatakan pilkada sudah membuat masyarakat menjadi mata duitan. Transaksi politik dilakukan hanya semata-mata untuk memilih pasangan calon yang telah memberi uang. Relevan dengan hasil survei Yayasan Paramadina dan lembaga riset Pride di Mojokerto- Jatim, adanya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap praktik politik uang. Dimana temuan survei menyebutkan, rakyat bukan lagi menjadi obyek politik uang. Namun, masyarakatlah yang justru meminta praktik tersebut dijalankan.                  

Fenomena yang demikian sepertinya juga sedang terjadi dalam pilkada Kota Padangsidimpuan. Bila itu yang terjadi, jangan berharap banyak terhadap pasangan kandidat yang terpilih bisa melepaskan Pemko Padangsidimpuan dari ancaman kebangkrutan. Masyarakat juga memilih bukan karena figur, kualitas, kapasitas, kapabilitas. Bukan karena visi, misi dan program yang ditawarkan pasangan calon. Tapi lebih banyak termotivasi kepentingan pragmatis  semata untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota. Akhirnya, kita seperti memilih kucing dalam karung. Semoga pesan ini dapat dibaca para kandidat walikota/wakil walikota sebelum terpilih menjadi orang nomor satu di kota yang terancam bangkrut ini.


Responses

  1. Dan akhirnya memang terjadi, uang menutup hati nurani warga padangsidimpuan. Semoga kota ini manjadi lebih baik. Kita lhat saja.

    • Benar ananda kekuatan uang menjadi setan yang mengobrak abrik demokrasi lokal di negeri ini..Jadi kita jangan berharap terlalu banyak dari proses demokrasi yang sudah cacat akan dapat dihasilakan pemimpin yang baik…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: