Posted by: effanzulfiqar | October 22, 2012

Stop Kekerasan Terhadap Jurnalis

Kekerasan terhadap kalangan jurnalis yang sedang meliput berita sepertinya terus terjadi. Sebelumnya tanggal 14 April 2012 lalu di Medan setidaknya ada empat jurnalis televisi luka dan memar di wajah mereka akibat ditolak dan dipukul sejumlah anggota TNI dari satuan Artileri Pertahanan Udara Sedang (Arhanudse) Kodam I Bukit Barisan. Kemudian tanggal 29 Mei 2012 malam, belasan anggota Marinir TNI AL mengamuk saat warung remang-remang di kawasan Bungus, Padang, Sumatera Barat, dibongkar Satpol PP. Wartawan yang sedang meliput menjadi sasaran kemarahan mereka. Tiga wartawan terluka akibat dianiaya.

Sebelumnya insiden pemukulan oleh Komandan Kodim 0727/Karanganyar terhadap wartawan Solopos terjadi tanggal 1 September 2012. Kalaupun kemudian akhirnya diselesaikan lewat permintaan maaf Panglima Kodam IV/Diponegoro. Kabarnya sang komandan yang ringan tangan tersebut sudah ditarik dari posisinya. Sayangnya, tanggal 16 September 2012 seminggu yang lewat terulang kembali kekerasan terhadap wartawan di lokasi jatuhnya pesawat tempur jenis Hawk 200 di Kabupaten Kampar, Riau.

Entah apa yang merasuk pikiran sang perwira berpangkat Letnann Kolonel tersebut, dengan gaya seorang karetaka sabuk hitam – menendang, memiting, memukul, menginjak, mencekik dan merampas kamera wartawan. Dalam kejadian yang berlangsung cepat tersebut ada empat wartawan dan pewarta foto dari media yang berbeda menjadi korban kekerasan beberapa oknum TNI AU. Tapi yang paling menderita karena penganiyaan tersebut adalah wartawan Riau Pos. Termasuk dua mahasiswa UNRI yang juga mendapat pukulan hock oknum TNI AU di lokasi jatuhnya pesawat.

Menurut data dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) tercatat sejak Agustus 2011 hingga Juli 2012, telah terjadi 45 kasus kekerasan terhadap jurnalis, 10 kasus diantaranya diduga dilakukan oleh Polisi dan TNI. Dimana dari kasus-kasus itu 10 diantaranya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan militer. Enam kasus dilakukan oleh oknum Polri dan empat kasus dilakukan oleh oknum TNI.

Seperti yang sudah lazim di negeri ini kejadian pemukulan terhadap jurnalis tersebut dianggap hal biasa saja. Coba kalau yang memukul perwira TNI adalah jurnalis, pasti dunia akan kiamat. Kepala Staf TNI AU Marsekal Imam Sufaat telah meminta maaf atas tindakan anak buahnya yang sok jagoan tersebut. Demikian juga Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono juga sudah meminta maaf dan menyatakan tindakan oknum TNI-AU tersebut tidak tepat dan tidak patut.

Tapi rasanya-rasanya permintaan maaf kedua jenderal pentinggi TNI tersebut belumlah cukup. Harus ada tindakan nyata terhadap sang perwira pelaku penganiyaan tersebut. Tidak semua bisa diterima alasan yang menyebutkan pelarangan peliputan oleh jurnalis atas kecelakaan pesawat tempur karena sifatnya rahasia. Dimana publik tidak diperbolehkan mendekat atau mengambil gambar karena terkait kerahasiaan atau persenjataan yang dibawa pesawat. Apa betul memang, pesawat tersebut membawa peluru kendali sehingga sangat berbahaya betul bagi orang yang melihat dan memofotonya sehingga setiap orang yang mendekat harus ditendang atau dipukuli?

Melarang wartawan meliput peristiwa, apalagi peristiwa yang terjadi di ruang publik, jelas pelanggaran berat terhadap kebebasan pers. Yang pasti apapun alasannya bahwa tindakan kekerasan kepada jurnalis yang sedang menjalankan tugas tetap merupakan sebuah tindakan yang mengandung unsur pidana yang pelakunya layak mendapatkan sanksi.

Setiap wartawan mendapatkan jaminan hukum dalam melaksanakan profesinya sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Aparat TNI-AU itu juga telah melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aparat TNI-AU tersebut juga telah melanggar Pasal 351 KUHP terkait dengan tindak kekerasan dan penganiayaan.

Kemerdekaan pers itu kata kucinya yang betujuan agar publik mendapatkan haknya atas informasi yang terkait penyelenggaraan negara atau apa saja yang menyangkut Negara. Dalam praktiknya masih banyak pejabat atau birokrat di lingkungan sipil dan militer yang tidak mengetahui isi undang-undang pers tersebut. Akibatnya mereka kerap melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan atas nama keamanan dan kerahasiaan meskipun kadang berbenturan dengan kepentingan informasi yang harus diketahui oleh publik dalam arti luas.

Apapun alasannya tindak kekerasan dan penganiayaan oleh oknum TNI-AU tersebut tidak semestinya dibiarkan begitu saja. Artinya penyelesaian yang hanya dengan minta maaf saja tanpa ada penuntasan secara hukum akan memberi peluang kembali terjadinya tindak kekerasan serupa terhadap jurnalis. Di samping itu rasa-rasanya perlindungan terhadap profesi jurnalis sudah berada dalam ancaman yang serius dalam melaksanakan tugas jurnalis di lapangan bila tidak ada penyelesaikan hukum yang tuntas.

Sebagai catatan ada beberapa kasus serupa yang terjadi dan sampai hari ini tidak ada penyelesaian akhir alias dipeti eskan. Salah satunya kasus pemukulan wartawan Tempo TV Syarifah Nur Aida saat meliput sengketa lahan di Bogor, Jawa Barat, tahun 2012. Kasus kekerasan lain yang menyebabkan tewasnya Ridwan Salamun, kontributor Sun TV di Tual, Maluku tahun 2010.

Kita berharap insiden di Pekanbaru adalah yang terakhir dan harus menjadi pelajaran terpahit bagi jajaran TNI untuk memperbaiki diri. Demikian juga bagi pihak lain menjadi peringatan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan premanisme terhadap jurnalis ketika melakukan tugas peliputan berita di lapangan. Semoga kekerasan dan penganiayaan terhadap wartawan tidak terjadi lagi di negeri ini.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: