Posted by: effanzulfiqar | November 14, 2012

Menyoal Efektifitas SE Mendagri

Akhirnya Kemendagri secara tegas melarang bekas narapidana (napi) untuk menjadi pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendagri bernomor 800/4329/SJ bertanggal 29 Oktober 2012. Keluarnya SE Mendagri tersebut adalah respon atas mencuatnya kasus Azirwan yang diangkat Pemkab Bintan Kepulauan Riau sebagai Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan. Padahal yang bersangkutan bekas napi yang divonis dua tahun enam bulan penjara kerena terbukti menyuap Al Amin Nasution. Belakangan yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya karena kuatnya desakan publik.

Dalam SE dimaksud, Mendagri mengingat dan menghimbau para gubernur, bupati/walikota agar PNS yang telah menjalani hukuman pidana yang disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya agar tidak diangkat dalam jabatan struktural. Artinya, terpidana koruptor atau kejahatan jabatan lainnya haram hukumnya diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Pemda. Disebutkan juga dalam SE tersebut bahwa masih banyak PNS di lingkungan Pemda yang berprestasi, berkompeten dan jujur yang lebih layak diangkat menduduki jabatan struktural.

Surat Edaran juga ditujukan untuk mempercepat reformasi birokasi. Karena bagaimanapun sepanjang reformasi birokrasi tidak tuntas jangan terlalu banyak berharap akan tercipta birokrasi yang bersih dan pemerintahan yang bersih. Bagaimana mungkin bisa diharapkan tumbuh birokrasi yang bersih bila kepala daerah masih dengan seenaknya mengangkat seseorang yang sudah berstatus napi koruptor untuk menduduki jabatan struktural. Percaya atau tidak Kemendagri menemukan fakta ada 153 PNS terpidana korupsi, tidak dipecat bahkan ada yang naik jabatan. Bahkan data dari KPK menunjukkan sejak tahun 2004 hingga 2012, sudah menahan sekitar 339 koruptor. Dari jumlah itu didominasi oleh oknum pejabat eselon I, II dan III sebanyak 103 orang. Terlalu enak rasanya seseorang yang sudah dipenjara dalam kasus korupsi masih diberi kesempatan untuk dipromosikan menduduki jabatan struktural.

Tindakan serupa ini jelas tidak akan memberi efek jera bagi pelaku korupsi. Bahkan hal ini akan semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa orang yang korupsi dengan yang tidak korupsi sama saja tidak ada bedanya untuk menduduki posisi jabatan struktural dalam birokrasi dan ini akan menjadi sebuah pembenaran. Nasib koruptor di negeri ini memang luar biasa enaknya. Sekalipun sudah dipenjara karena kasus korupsi, toh masih bisa menikmati jabatan strategis dan dimuliakan lagi.

Memberikan promosi jabatan kepada napi koruptor jelas mencederai rasa kepercayaan dan keadilan masyarakat. Bagaimana mungkin orang yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat justru diberikan jabatan. Kepala daerah yang memberikan jabatan juga telah ikut mengkhianati rakyatnya sendiri. Bahkan kepala daerah sudah turut menghambat upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan jabatan tersebut. Kepala daerah juga langsung atau tidak langsung ikut mencederai rasa keperacayaan dan keadilan masyarakat serta telah meruntuhkan moralitas publik yang begitu kuat memusuhi korupsi.

Pegangkatan napi koruptor jelas-jelas melanggar norma kepatutan dan kepantasan. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah nyata-nyata melakukan korupsi yang bertentangan dengan norma yang ada di masyakat diangkat kembali menjadi pejabat publik. Sesuatu yang terasa aneh dan janggal seseorang yang secara moral melanggar norma kepatutan dan kepantasan diangkat kembali menjadi pejabat publik. Padahal masih banyak orang yang lebih layak dan diangkat untuk menduduki jabatan struktural dibandingkan dengan seorang napi koruptor yang jelas tidak amanah. Atau memang sudah tidak ada lagi PNS yang jujur dan bersih di lingkungan Pemda sehingga harus mengangkat mantan napi koruptor?

Apa sebenarnya yang menjadi alasan kepala daerah untuk mengangkat bekas napi koruptor, kuat dugaan karena balas budi, dimana yang bersangkutan dulunya ikut menjadi team sukses dan mendanai kepala daerah dalam perhelaan pemilukada. Atau bisa jadi kuatnya tekanan politik di tingkat lokal karena biasanya napi koruptor punya jaringan kekuatan politik untuk menekan kepala daerah. Termasuk juga pegangkatan tersebut karena masih adanya hubungan kekeluargaan yang dekat dengan kepala daerah.

Sikap kepala daerah yang sangat toleran dan permisif terhadap para pelaku korupsi yang berstatus napi koruptor dengan memberi ruang yang lebih luas untuk mendapatkan promosi jabatan di daerah. Jelas sangat kontra produktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Kondisi yang demikian ini akan semakin mempersulit penuntasan korupsi. Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi yang digolongan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary) jelas diperlukan strategi dan penanggulangan yang luar biasa pula.

Isolasi dan menutup peluang untuk meduduki jabatan struktural dan mengembangkan karier sebagai PNS di lingkungan Pemda bagi napi terpidana korupsi merupakan salah satu strategi jitu untuk melumpuhkan merembahkanya kasus-kasus korupsi yang dilakukan birokrat. Disamping itu tindakan serupa ini akan mendorong munculnya budaya malu secara masif bagi kalangan pelaku korupis di tengah masyarakat. Artinya, hukuman sosial harus diberikan kepada pelaku korupsi yang sudah bebas dari penjara.

Logikanya, dengan masih memberi ruang gerak bagi para napi koruptor untuk mendapatkan promosi jabatan dan mengembangkan kariernya akan semakin memperlemah keinginan untuk percepatan pemberantasan korupsi di negeri ini. Kita memang tidak tahu sampai sejauh mana efektifitas SE Mendagri dapat direspon oleh kepala daerah. Faktanya masih banyak bekas terpidana korupsi di daerah pasca keluarnya SE Mendagri yang masih menduduki jabatan struktural sebagai kepala dinas dan kepala badan atau jabatan-jabatan struktural lainnya.

Tercatat di Provinsi Kepulauan Riau ternyata masih ada 13 bekas terpidana korupsi yang menduduki jabatan sebagai kepala dinas dan kepala badan yang tersebar di Natuna, Tanjung Pinan, Karimun dan Lingga. Demikian juga di Provinsi Maluku Utara ada tiga orang terpidana korupsi yang menduduki jabatan struktural. Ditengarai di Provinsi Sumatera Utara juga masih banyak mantan terpidana koruptor yang menduduki posisi jabatan struktural di lingkungan Pemda kabupaten/kota.

Kita tunggu bagaimana efektifitas implementasi dari SE tersebut. Semoga kepala daerah dan sekretaris daerah tidak ada yang bermain-main, apalagi melakukan pembangkangan dengan alasan otonomi daerah. Hendaknya pertimbangan pegangkatan tetap didasarkan pada aspek moral, kepatutan, dan kepantasan dan bukan hanya mempertimbangkan undang-undang semata. Memang berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengangkatan bisa saja dimungkinkan kalau hukuman yang dijalani di bawah empat tahun dan PNS bari busa diberhentikan bila menjalani hukuman empat tahun lebih. Yang pasti komitmen kita sudah jelas, bahwa koruptor adalah tetap koruptor dan tidak sepantasnya diberi ampun dan peluang lagi menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemda. Data yang tak kalah memprihatinkan disebutkan Mendagri Gamawan Fauzi, ada 278 kepala daerah katanya yang divonis korupsi. Pantaslah kalau pejabat di bawahnya yang dipromosikan juga tak lepas dari permasalahan korupsi. Seharusnya PNS yang bermasalah juga bisa sadar diri dengan jabatan yang ditawarkan kepadanya karena jelas-jelas melanggar norma kepatutan dan kepantasan.


Responses

  1. Aduh…

    Klo hukum yang bicara pak Ribet+Susah,apalagi Hukum nya Masih longgar….

    (^_^||@_@)

    • apalagi hukum rimba yah..makin ribet…hehehe…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: