Posted by: effanzulfiqar | November 26, 2012

Belajar dari Konflik Lampung

Bentrok di Lampung Selatan antara waraga Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji dan Desa Agom Kecamatan Kalianda yang diduga pada awalnya pemicunya bermula terjadinya pelecehan seks yang konon paha salah satu dari dua orang gadis remaja asal Desa Agom – Diana dan Emi yang sedang mengenderai sepeda motor dipegang oleh sekelompok pemuda dari Desa Balinuraga Kalianda. Padahal kabarnya pemuda desa Balinuraga bermaksud untuk menolong keduanya yang jatuh dari sepeda motor.

Adapun versi lain menyebutkan, sebelum peristiwa bentrokan terjadi, sekitar 10 pemuda dengan mengendarai sepeda dari Desa Balinuraga melintas di jalan menuju ke desa. Tiba-tiba dari arah berlawanan, kemudian tanpa sengaja, rombongan ini menyerempet pengendara motor yang dinaiki oleh dua perempuan.

Karena terjatuh akhirnya ditolong. Kalau menolong mau tidak mau dipegang. Hal inilah yang menimbulkan persepsi keliru di mata warga lainnya. Ia menilai bisa saja pihak lain memandang sentuhan itu sebagai pelecehan seksual. Dugaannya, peristiwa tersebut telanjur menyebar dan pada akhirnya menjadi besar.

Isu soal pelecehan seksual terhadap dua gadis yang berasal dari desa Agom yang dipegang oleh pemuda Desa Balinuraga tersebut kemudian menyebar dengan cepat menjadi sumber yang memicu terjadinya betrok antara dua desa tersebut pada Sabtu malam, 27 – 29 Oktober 2012. Akibatnya 14 orang meninggal dan ratusan rumah habis dibakar oleh massa yang terlibat bentrok tersebut.

Sebelumnya, bentrok warga antar kampung sudah pernah terjadi yang melibatkan warga desa Kota Dalam dan Dusun Napal Kecamatan Sidomulyo, pada 23 Januari 2012, tidak ada korban jiwa, namun 63 rumah warga hangus terbakar dan 23 lainnya dirusak masa. Adapun penyebab terjadinya kerusuhan dipicu oleh perebutan lahan parkir antara warga dua desa tersebut.

Bentrok antara warga dari dua desa yang hanya berjarak sekitar tiga kilometer tersebut sulit dipercaya kalau hanya disebabkan oleh factor pelecehan seksual saja. Kuat dugaan sebenarnya banyak teridentifikasi penyebab terjadinya betrok. Boleh jadi pemicu awalnya hanya permasalahan sepele terkait dengan pelecehan seksual. Tapi sesungguhnya bara konflik antara dua kelompok masyarakat yang berbeda etnis tersebut sudah ada tertanam kian.

Sebagaimana diketahui bahwa warga yang mendiami Desa Balinuraga keseluruhannya merupakan warga masyarakat yang dulunya adalah transmigrasi yang berasal dari Bali. Jumlah penduduknya adalah sebanyak 2.200 jiwa. Sedangkan warga Desa Agom adalah etnis asli Lampung berjumlah 1.800 jiwa. Apakah bentrok tersebut juga bernuansa etnis atau akibat terjadi kesenjangan social – ekonomi antara warga desa belum sepenuhnya bisa dibenarkan.

Sekalipun demikian patutu diwaspadai bisa jadi factor pemicu yang terkait dengan pelecehan seksual bisa saja factor antara yang sebenarnya potensi terjadinya konflik sudah ada kian tinggal pemicunya saja yang belum ada.

Permasalahan etnisitas dan kesenjangan ekonomi seharusnya menjadi perhatian semua pihak sekalipun diyakini banyak pihak bahwa tidak ada kaitan terjadinya bentrok fisik dengan hal-hal tersebut. Tapi harus diakui secara factual bahwa eksklusif (enclave) masih terjadi di antara dua etnis tersebut. Dimana kedua warga masyarakat jarang bergaul dan bersosialisasi.

Kalau boleh dikatakan sangat minim terjadinya kontak social di antara dua warga dimaksudkan. Kondisi yang demikian jelas akan menjadi salah satu factor yang bisa mendorong terjadinya benturan-benturan antara masyarakat sekalipun hanya disebabkan oleh permasalahan yang sepele sifatnya.

Bahkan kuat dugaan apa yang terjadi menunjukkan sebenarnya kedua etnis tersebut belum sepenuhnya bisa menerima satu sama lain. Artinya sikap masyarakat Lampung sangat berbeda dengan penerimaan terhadap orang Bali dibandingkan dengan masyarakat Jawa. Hal ini terkait dengan permasalahan kultur dan agama yang sangat jauh berbeda.

Sekalipun diketahui bahwa dua kultur budaya yang berbeda tersebut masing-masing memiliki kearifan local yang mestinya bisa menjadi perekat kuat di antara mereka. Sayangngnya nilai-nilai kearifan yang mereka miliki gagal untuk menautkan perbedaan dan memunculkan sikap saling menghargai di anatara mereka.

Masyarakat Lampung punya kearifan lokal berupa Piil Pesenggiri (Piil), yang maknanya terkait soal kehormatan diri yang muncul karena kemampuan mengolah kedewasaan berpikir dan berperilaku. Termasuk kemampuan hidup berdampingan dengan berbagai kalangan, termasuk pendatang. Sedangkan dalam masyarakat Bali dikenal dengan ajaran Bhinneka Tunggal Ika, Tatwam Asi (kamu adalah aku dan aku adalah kamu) dan Salunglung Sabayantaka, yang filosofinya bagaimana pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Sayangnya kearifan local tersebut tidak tersosialisasi dengan baik sebagai bagian dari budaya kedua masyarakat tersebut yang semestinya bisa menjadi katup penyelemat terjadinya konflik di antara dua etnis yang berbeda tersebut.

Apapun alasannya dan factor yang menyebab terjadinya konflik di banyak tempat di negeri ini jelas sangat berbahaya bagi kekuatan integrasi bangsa. Konflik yang terus terjadi suatu waktu akan berpeluang munculnya disintegrasi bangsa yang bisa jadi mengancam eksistensi Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan di bawah paying Bhinneka Tunggal Ika.

Ancama atas lahirnya ideologi kekerasan adalah bahaya laten yang harus bisa dihapus, baik yang bersifat kultural maupun skturuktural. Untuk menumpas ideologi kekerasan yang mengancam integrasi bangsa sebagaimana yang terjadi di banyak daerah sebenarnya sangat diharapkan adanya peran Pemda untuk terus menerus memberdayakan masyarakat dan semua pemangku kepentingan di tingkat lokal dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi.

Revitalisasi lembaga-lembaga di tingkat lokal, baik itu lembaga adat maupun pemerintahan yang terkait dengan masalah-masalah primordial yang rawan bagi terjadinya konflik mutlak dilakukan.

Dalam hal ini Pemda seharusnya bisa lebih cepat mengantisipasi setiap kerawanan yang bernuansa dan berpotensi terjadinya konlik. Pemda semestinya memiliki peta yang memuat potensi-potensi konflik yang bersifat kultural dan struktural yang berpeluang terjadi di daerah. Di samping itu Kepala Daerah diharapkan bisa lebih maksimal membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya makin mengutkan rasa persatuan dan kesatuan masyaraka dan tidak pernah membiarkan terjadinya konflik yang berlarut-larut yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda.

Melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya ancaman konflik menjadi tanggung jawab Kepala Daerah sebagai orang yang diberi amanat oleh rakyat.

Semoga konflik Lampun bisa memberi pelajaran bagi kita semua, bahwa konflik pada dasarnya tidak memberikan keuntungan apapun, baik bagi yang menang atau kalah. Konflik seharusnya tidak harus dijadikan sebagai solusi untuk keluar dari permasalahan.

Harus dingat bahwa terjadinya konflik apalagi yang dilatar belakangi hal-hal yang bersifat primordial akan sulit menghentikannya bila telah pecah, sebelum adanya korban jiwa dan harta. Yang pasti konflik tak obahnya seperti kata pepatah “arang habis besi binasi”.


Responses

  1. Setuju pak

    Bukan cuma adanya 1 Faktor tetapi ada faktor lain

    (^_^)||(@_@)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: