Posted by: effanzulfiqar | November 26, 2012

DPR Versus Dahlan Iskan

Munculnya Surat Edaran Seskab Dipo Alam Nomor SE-542/Seskab/ IX/2012 perihal Pengawalan APBN 2013-2014 dengan Mencegah Praktik Kongkalikong, terkait dengan sms yang dikirimkan Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada Seskab menyangkut terjadinya praktik minta upeti terhadap BUMN. Berselang kemudian, Dahlan menyerukan agar direksi BUMN tidak ”main mata” dengan anggota DPR. Seperti efek domino, begitu SE Seskab dan seruan Menteri BUMN muncul di publik, dengan seketika beredar inisial nama politisi Senayan yang diduga sering memeras BUMN lewat pesan sms berantai.

Kemudian bergulir polemik antara Dahlan dengan anggota DPR terkait dengan beberapa oknum anggota DPR yang suka main peras dan minta upeti dari BUMN. Puncaknya Dahlan dipanggil oleh Badan Kehormatan DPR dan ia kemudian menyerahkan beberapa nama yang dituding kerap meminta upeti ke BUMN. Polemik ini nampaknya akan terus bergulir sekalipun ia sudah menyerahkan beberapa nama kepada Badan Kehormatan. Tudingan miring yang dialamatkan Dahlan kepada beberapa oknum anggota DPR tersebut sepertinya bersinergi dengan terseretnya beberapa anggota Badan Anggaran DPR sebagai tersangka.

Yang lebih menyedihkan bila betul yang dikatakan Dahlan Iskan bahwa pemalakan oleh anggota DPR menjadi penyebab kegagalan sebagian besar BUMN strategis menjadi perusahaan berkelas. Data di kementerian yang dipimpinnya dalah tahun 2012 menyebut ada 60% dari 49 BUMN strategis menjadi “ATM” secara sistemik bagi sejumlah politikus Senayan. Kondisi yang demikian parahnya berakibat BUMN yang semestinya turut adil menyejahterakan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 sebagai sumber pendapatan Negara, justru merugi terus setiap tahunnya.

Menurut Didik J Rachbini tiap tahun ada dana segar senilai sekitar Rp 9 triliun dari BUMN masuk ke kantong ’’genderuwo’’, di antaranya para politikus Senayan. Kondisi yang demikian ini menjadi penyebab tekornya perusahaan plat merah strategis seperti Pertamina, Bulog, PLN, Telkom, BUMN pertambangan, perkebunan, dan perbankan. Menurut Dahlan ada tiga perusahaan yang sering dipalak. Ketiganya juga masuk dalam daftar penerima penyertaan modal negara (PMN), yaitu PT Merpati Nusantara Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad Persero.

Boleh jadi semua ini merupakan fenomena gunung es yang hanya terlihat dari permukaan. Di samping itu kejadian ini setidaknya menggambarkan realitas dari bias legislative heavy dalam implementasi kekuatan  check and balances antara legislatif dan eksekutif yang kerap disalah artikan sesuai keinginan dan kebutuhan masing-masing. Yang kemudian melahirkan praktik permintaan upeti, pemerasan, pemalakan, setoran, kongkalikong atau apalah namanya terhadap BUMN terkait dengan adanya kewenangan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dimiliki DPR.

Menurut Dahlan ada empat cara yang kerap dipakai anggota Dewan dalam meminta ‘upeti’ ke BUMN. Pertama, anggota Dewan sering meminta berbagai fasilitas pada BUMN untuk memuluskan sebuah proyek atau permintaan dana untuk tujuan tertentu. Kedua, oknum eksekutif juga meminta jatah kepada jajaran direksi BUMN dengan alasan untuk pengadaan hal tertentu yang diadakan oleh BUMN. Oknum ini bermain dengan menitipkan rekanan yang dikenal untuk memegang tender. Ketiga, ada sejumlah oknum dari anggota Dewan yang berusaha memasukkan sanak saudaranya agar menjadi pegawai BUMN.  Keempat, anggota Dewan sering meminta uang terima kasih kepada direksi BUMN. Praktik-praktik ini terjadi di seluruh perusahaan BUMN.

Kita tidak tahu sampai sejauh mana kebenaran dari polemik yang digulirkan oleh Dahlan Iskan tersebut terbukti kebenarannya di tengah-tengah kerasnya sangahan dari oknum anggota DPR terhadap tudingan sebagai pelaku peminta upeti dan pemeras BUMN. Bahkan sebagian anggota DPR yang disebut-sebut namanya sebagai pelaku pemerasan sudah berniat mengadukan Dahlan Iskan ke ranah hukum.

Logika sederhana kita menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada yang diperas dan yang memeras atau yang diberi upeti dan meminta upeti. Semua proses tersebut terjadi secara alamiah sebagai wujud dari simbiosis mutualisme yang berbau kongkalikong dan tahu sama-sama serta di sana senang di sini senang sebagaimana yang terjadi di Badan Anggaran. Praktik permintaan upeti, pemerasan, pemalakan, setoran, atau kongkalikong yang dilakukan oleh oknum anggota DPR terhadap BUMN adalah sesuatu yang biasa saja dan kejadian itu sudah berlangsung lama. Pemerintah sendiri sebagai pemilik sah BUMN terkesan hanya diam saja sekalipun tahu ada pemerasan terhadap badan usaha tersebut.

Yang pasti setiap ada pembahasan-pembahasan dan pengambilan kebijakan yang menjadi kewenangan legislatif akan tetap berpotensi terjadi tawar menawar yang berujung pada sejumlah imbalan bersifat materi. Masyarakat awam sendiri sudah bisa mengira-ngira apa yang bakalan terjadi di Senayan ketika penentuan keputusan ada di tangan legislatif. Menurut anggota Komisi Pertahanan, Lily Chodijah Wahid, pemberian upeti sudah menjadi rahasia umum di DPR. Katanya, uang pelicin biasanya diberikan dalam pembahasan anggaran berjumlah besar, yang berjalan alot. Dan upeti diberikan ketika proyek atau anggaran berhasil diloloskan oleh anggota Dewan.

Djoko Susilo dan Agus Condro Prayitno bekas anggota DPR periode 1999-2004, keduanya mengakui bahwa pemberian upeti sudah biasa dilakukan oleh mitra kerja Komisi, seperti mengongkosi tiket pesawat dan biaya hotel. Agus Condro Prayitno menyebut upeti kerap diberikan oleh mitra Komisi bila banyak anggaran yang belum disetujui. Katanya anggaran biasanya diberi tanda bintang karena jumlahnya belum disepakati oleh Dewan. Uang dikucurkan saat pembahasan rancangan undang-undang ataupun pencairan anggaran dilakukan di luar Kompleks Parlemen Senayan.

Senada dengan itu pengakuan mantan Kepala Sub Energi Terbarukan, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kosasih menyebut upeti yang diberikan kementeriannya kepada DPR pada awal 2007 silam sebanyak Rp 1,5 miliar sebagai pelicin agar Rancangan Undang-Undang Tentang Energi dan Ketenagalistrikan cepat disetujui. Bahkan kata Kosasih ada banyak duit-duit lain yang dikucurkan agar anggota Dewan cepat mengabulkan permohonan kementeriannya. Dan menurut Kosasih itu sudah hal yang biasa sekalipun tidak disebut sebagai upeti.

Mantan Direktur Utama Pertamina Ariffi Nawawi (2003-2004) mengatakan ia harus mondar-mandir ke Senayan, gara-gara pernyataannya ingin membebaskan Pertamina sebagai sapi perah. Tapi ujung-ujungnya kata dia terkait dengan jatah proyek dan keuntungan lain. Wijanarko Puspoyo, mantan Dirut PT Bulog mengaku harus menyiapkan Rp 100 miliar terkait dengan pengadaan pesawat tempur Sukhoi dari Rusia tahun 2003.

Mantan Dirut Jamsostek, Hotbonar Sinaga mengaku pernah dimintai sejumlah uang atau upeti hingga Rp 2 miliar oleh oknum Komisi IX DPR saat menjabat sebagai Dirut Jamsostek. Sedangkan Direktur Utama BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia Ismed Hasan Putro mengungkapkan kalau dia pernah dimintai sumbangan oleh anggota DPR.

Sesungguhnya sikap defensif dan reaktif dari sejumlah anggota DPR yang terhormat dalam merespons apa yang dikatakan Dahlan Iskan, jelas sangat kontraproduktif dengan upaya membangun kembal citra legislatif yang belakangan ini terus terpuruk karena ulah segelintir oknum anggota DPR yang tidak beintegritas. Seharusnya dengan mencuatnya kasus soal pemeras memeras dan upeti tersebut bisa dijadikan sebagai momentum untuk kembali menegakkan komitmen membangun citra DPR yang lebih bersih dan yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

Setali tiga uang praktik kotor yang menjadikan BUMN sebagai sapi perah sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh politikus Senayan tapi hal yang sama juga dilakukan pejabat tinggi yang memiliki otoritas dan kaitan terhadap BUMN. Praktik pemerasan itu juga terjadi cuma yang membedakannya adalah lebih halus dan santun caranya dibandingan dengan apa yang dilakukan oleh oknum anggota DPR yang agak vulgar dan setengah memaksa.

Sebenarnya praktik kotor berupa pemberian upeti, sogok, hadiah, uang jasa, ungkapan terima kasih, atau apalah namanya sudah berlangsung lama di negeri ini dan terlembaga dengan baik dari pusat sampai ke daerah. Praktik ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan puncaknya terjadi pada saat rezim Orde Baru yang korup berkuasa. Sayangnya ketika reformasi terjadi sikap mental ini bukannya hilang, justru semakin kuat tertanam sehingga sulit untuk mengubahnya karena birokrat yang dibesarkan dizaman Orde Baru yang kemudian menjadi pemegang kuasa atas BUMN tersebut.

Modus operandi yang biasa terjadi di lingkup politikus Senanyan terhadap BUMN antara lain dengan meminta apa yang disebut dengan uang “lelah”. Uang lelah ini biasanya diberikan pada saat dengar pendapat. Agar semuanya berjalan lancar maka diberikan uang yang tujuannya untuk menjinakkan anggota DPR. Dan jumlah kuncuran dana akan terus meningkat bila ada rapat khusus membahas kenaikan tarif atau subsidi.

Modus lainnya adalah dengan menyebut istilah uang jasa “anggaran”. Kewenangan mengatur alokasi anggaran membuat posisi anggota Dewan gampang terseret untuk melakukan korupsi. Terkait uang jasa anggaran ini telah mengantarkan mantan anggota Badan Anggaran, Wa Ode Nurhayati ke penjara. Ia divonis enam tahun penjara karena menerima komisi Rp 6,25 miliar dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID). Wa Ode melakukan pengaturan anggaran infrastruktur untuk tiga daerah. Dan dalam eksepsinya, ia mengatakan semua daerah calon penerima dana sudah ditentukan besaran potongannya.

Ada juga modus yang disebut dengan uang jasa “proyek”. Uang jasa proyek ini dilakukan anggota Dewan dengan melakukan pengaturan proyek. Kasus terbaru adalah kasus suap proyek pengadaan Al-Quran yang melibatkan anggota Badan Anggaran Zulkarnaen Djabar. Ia diduga menerima suap Rp 4 miliar. Di samping itu dikenal pula dengan istilah uang “saku” yang diberikan pada saat pembahasan anggaran di hotel atau tempat-tempat lainnya. Besarnya tergantung jumlah hari menginap. Di luar uang saku anggota Dewan juga mendapat fasilitas hotel, makan, dan bermain golf.

Modus lainnya apa yang dikenal dengan nama “Dana Bantuan Sosial”. Kementerian Pertanian mengaku sering mendapat proposal dan bantuan sosial dari anggota Dewan. Proposal yang diajukan biasanya berupa terusan dari kelompok tani sebagai bentuk penyampaian aspirasi daerah pemilihannya. Termasuk modus yang kerap dipraktikan adalah apa yang disebut dengan jatah “direksi”. Dalam hal ini partai politik melalui anggotanya di Senayan melakukan “gerilya” untuk mendudukkan orangnya sebagai direksi atau komisaris di BUMN.

Terjadinya pemerasan dan semacamnya ada tiga faktor penyebabnya. Pertama bisa jadi karena perilaku korup oknum-oknum lembaga perwakilan yang demikian kuatnya. Jadi setiap ada pembahasan tidak jarang dimamfaatkan untuk mendapatkan uang. Kedua, pihak pemerintah kerap secara sengaja membuka peluang tersebut karen sudah tahu sama tahu – dengan menyediakan sejumlah uang. Artinya kalau benar-benar tidak ingin diperlakukan seperti itu oleh oknum-okunum DPR kenapa tidak berteriak di media masa atau setidaknya memboikat pertemuan dengan pihak DPR kalau ada indikasi akan melakukan pemerasan? Faktor ketiga, kedua-duanya memang sama-sama korup. Artinya sama saja perilaku anggota DPR dan pemerintahnya.

Sayangnya, di tengah-tengah memanasnya konflik antara DPR dan Dahlan Iskan, tiba-tiba saja Dahlan merevisi nama-nama yang ditudingnya sebagai pemeras BUMN yang terlanjur diberikannya kepada BK DPR. Tanpa menyebut alasan yang jelas dari lima nama yang diberikan ada dua orang yang diralat namanya sebagai orang yang terlibat memeras. Tidak jelas apa alasan Dahlan merevisi nama-nama tersebut. Kabar terakhit Dahlan telah meminta maaf dan membuat siaran pers yang menyatakan dua nama, yakni Andi Timo Pangeran dan Muhammad El-Qudsi tidak terlibat peras memeras dan bersih.

Apapun alasan Dahlan sesungguhnya yang dilakukan sangat tidak benar. Artinya integritas dan komitmen Dahlan wajib dipertanyakan. Di samping itu seharusnya sejak awal bila memang Dahlan punya bukti kuat soal peras meras tersebut, ia cukup menyampaikan semua bukti-bukti yang dipegangnya kepada penegak hukum jadi tidak harus melempar polemiki yang berkepanjangan di tengah-tengah publik.

Seolah apa yang dilakukan Dahlan tak lebih dari cari sensasi dan popularitas murahan. Dalam kasus ini layak dipertanyakan apakah ia menjadi sosok seorang pahlawan, pencundang, pemberani, pembohong atau penebar fitnah ? Akhirnya, publiklah yang seharusnya menilainya seperti apakah sebenarnya sosok Dahlan Iskan dengan banyak sensasi dan kontroversi yang dimunculkannya sejak menjabat direktur PLN. Lalu seperti apakah anggota DPR/DPRD kita publik juga yang layak menilainya, mana yang lebih banyak oknum pemeras atau sebaliknya yang tidak melakukan pemerasan tetapi kena getahnya dari perbuatan yang dilakukan sebagian kecil anggota DPR/DPRD?.


Responses

  1. Ayoo Pak DAhlan iskan buka terus….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: