Posted by: effanzulfiqar | November 26, 2012

Mewaspadai Pemilih Siluman DPT Pilgubsu 2013

Publik sudah tahu betul sejak pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang pertama tahun 2005 sampai hari ini masalah yang kerap muncul adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan segala macam masalahnya. DPT sebagaimana diketahui juga menjadi penyebab rusaknya nilai-nilai demokrasi dalam Pemilu legislative dan Presiden tahun 2009 dan tercatat sebagai DPT yang paling buruk yang pernah terjadi dalam sejarah Pemilu di negeri ini.

Ada dua masalah utama yang kerap muncul terkait dengan DPT. Pertama, adanya nama-nama yang tak memenuhi syarat sebagai pemilih masih terdaftar dalam DPT. Seperti : yang sudah meninggal, anak-anak di bawah umur, pindah domisili tetap, nama fiktif, nama ganda, berstatus TNI/Polisi aktif dan seseorang yang telah kehilangan hak pilih. Pemilih ini kerap disebut sebagai pemilih “siluman”. Yang memang terkadang sengaja dikondisikan dengan tujuanya menguntungkan salah satu pasangan calon dalam kasus Pemilukada.

Kedua, adanya masyarakat yang punya hak pilih tapi tidak terdaftar. Ini terjadi karena kurang teliti dan cermatnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan. Sikap masyarakat yang tidak respek sejak masa pengumuman dan perbaikan DPS sampai penetapan DPT termasuk penyebab masih adanya masyarakat yang tidak terdaftar. Kondisi ini sering terjadi di kawasan pinggiran-pinggiran kota yang biasanya banyak didiami warga pendatang dan wilayah yang relatif jauh dari jangkaun informasi dan transportasi.

Permasalahan DPT sebenarnya dalam Pemilukada tidak mesti terjadi bila KPU berserta jajarannya selaku penyelenggara Pemilu bisa melaksanakan pemuktahiran data dan daftar pemilih dengan teliti dan cermat. Anggaran yang tidak memadai juga termasuk faktor penyebab permasalahan DPT yang tidak valid sebagaimana yang selalu dikeluhkan KPU. Termasuk keterlambatan pembentukan perangkat penyelenggara Pemilu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS dan PPDP juga menjadi penyebab carut marutnya DPT. Demikian juga seluruh pemangku kepentingan seharusnya bisa bersinergi dalam pemuktahiran data dan daftar pemilih dan dalam praktiknya tidak demikian halnya.

Demikian juga Pemda yang menyiapkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan menyerakan kepada KPU sering tidak tepat waktu, yang seharusnya enam bulan sebelum hari pencoblosan sudah diserahkan. Di samping itu terkadang data DP4 yang diserahkan juga banyak yang bermasalah, sehingga KPU harus disibukkan lagi memverifikasi ulang semua data yang diberikan sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Tentunya ini akan memakan waktu lagi yang akan menganggu tahapan lain dalam penyusunan daftar pemilih.

Terkait dengan Pemilukada Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2003 berdasarkan data DP4 jumlah penduduk potensial yang menjadi pemilih pada Pilgubsu 2013 mencapai 11,300.526 juta jiwa. Angka ini meningkat sekitar 3 juta jiwa dibanding jumlah pemilih pada Pilgubsu 2008 yang hanya 8 juta jiwa. Ada memang peningkatan jumlah pemilih yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan jumlah pemilih tahun 2008 yang masih harus diverifikasi ulang di lapangan oleh KPU Sumatera Utara dan jajarannya.

Sekedar mengingatkan kembali, dalam Pemilu Legislatif tahun 2009, DPT yang ditetapkan KPU Sumatera Utara dan jajarannya waktu itu bermasalah. Sehingga Tim Penyelidikan Hak Sipil Politik dalam Pemilu yang dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekomendasikan penyelidikan untuk mengetahui mengapa dalam DPT banyak warga masyarakat yang punya hak pilih tidak terdaftar. Hasil temuan tim waktu itu yang salah satu anggotanya Prof. Dr. Ramlan Surbakti menyebutkan memang banyak warga yang berhak memilih tak tercantum dalam DPT. Kita berharap dalam Pilgubsu nanti tidak terjadi lagi hal tersebut, dimana banyak warga masyarakat yang kehilangan hak pilihnya.

Untuk itu sangat diperlukan pemuktahiran data dan daftar pemilih yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita tidak tahu apakah pemuktahiran data dan daftar pemilih yang dilakukan KPU dan jajarannya sejak 24 September sampai 30 Desember 2012 sudah sesuai dengan data pemilih yang sebenarnya di lapangan. Pertanyaan berikutnya, apakah verifikasi antara data yang diserahkan Pemda enam bulan yang lewat dalam bentuk DP4 sudah benar-benar diverifikasi dengan secermat-cermatnya, termasuk DPT Pemilu terakhir sebelum ditetapkan menjadi DPS. Dan apakah DPS juga sudah benar-benar dimuktahirkan oleh PPS dan PPDP sebelum ditetapkan menjadi DPT?

Sebagaimana diketahui dalam pemuktahiran data dan daftar pemilih, PPS dibantu oleh PPDP. Permasalahannya kadang petugas PPDP ada yang tidak bekerja maksimal dengan langsung terjun ke lapangan – mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah untuk melakukan coklit. Sementara PPS sendiri kadang kurang melakukan pengawasan terhadap PPDT apakah sudah melakukan coklit ke lapangan. Akibatnya akurasi data yang disajikan oleh PPS tidak valid dan bisa dipertanggungjawabkan kerena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih dimulai sejak DP4 diserahkan Pemda Provinsi Sumatera Utara kepada KPU yang kemudian diverifikasi untuk ditetapkan menjadi DPS yang diumumkan di kantor-kantor kelurahan/desa dan tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat. DPS tersebut diumumkan 12-30 November. Perbaikan DPS dilakukan PPS dan PPDP sejak 1-3 Desember. Penyusunan DPS hasil perbaikan 4-6 Desember dan perbaikan DPS hasil perbaikan 5-7 Desember. Penyusunan draf DPT oleh PPS 8-12 Desember. Penetapan dan pengesahan DPT tanggal 29-30 Desember dan pengumuman DPT tanggal 30 Desember sampai 6 Mei 2013.

Sangat diharapkan memang masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk memeriksa namanya di DPS yang diumumkan di kantor lurah/desa setempat. Termasuk memberikan informasi yang valid menyangkut nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPS, apakah sudah pindah, meninggal, belum memenuhi syarat sebagai pemilih atau tercatat sebagai pemilih lebih dari satu kali (ganda). Semua data pemilih yang tidak valid disampaikan kepada PPDP atau Kepala Lingkungan agar dapat dilakukan perbaikan data pemilih oleh PPS sebelum ditetapkan menjadi DPT.

Sayangnya masyarakat yang diharapkan bisa aktif ikut terlibat untuk mengkoreksi daftar pemilih sejak dari DPS apakah terdaftar atau belum sepertinya juga tidak merasa terlalu penting. Sulit menyebutkan apa yang menjadi faktor penyebab mengapa masyarakat tidak begitu perduli terdaftar atau tidak terdaftar sebagai pemilih mulai dari DPS sampai dengan DPT. Kondisi yang demikian seharusnya memang dapat diimbangi dengan sosialisasi yang terus menerus jauh sebelum dimulainya penetapan DPS oleh KPU dan seluruh jajarannya.

Disisi lain, KPU dan jajarannya kerap tidak melakukan sosialisasi yang maksimal terkait dengan pendataan pemilih, akibatnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui sudah keluar DPS. Bahkan masih banyak warga masyarakat yang tidak tahu adanya Pilgubsu tersebut. Padahal KPU jelas memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk itu, terutama sumber daya manusia. Perkiraan sedikitnya ada 17.232 anggota PPS yang tersebar di 5.744 desa/kelurahan. Di tambah dengan 2.085 anggota PPK yang tersebar di 417 kecamatan di Sumatera Utara.

Demikian juga partai politik, pasangan calon dan team sukses tak pernah merasa perlu ikut mensosialisakan tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih. Ini terjadi karena masalah pemuktahiran data dan daftar pemilih dianggap pekerjaan KPU dan jajarannya semata. Partai pengusung, pasangan calon dan team sukses lebih sibuk melakukan sosialisasi dan kampanye terselubung untuk menaikkan elektabilitas pasangan calon. Sementara apakah masa pendukungnya sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih – tidak terlalu penting. Baru pada saat yang bersangkutan kalah, ribut seribut-ributnya soal DPT sampai ke Mahkamah Konstitusi.

Logika sederhananya bila semua pihak perduli dan mau respek terhadap permasalahan data pemilih sejak dari DP4 yang kemudian menjadi DPS dan seterusnya ditetapkan sebagai DPT. Maka permasalahan DPT yang sebenarnya berpeluang bisa menyebabkan terjadi gugatan yang berkepanjangan bahkan konflik antara masa pendukung bisa dihindari.

Untuk itu sangat diharapkan partisipasi semua pihak terutama partai politik pengusung, pasangan calon dan team sukses untuk ikut pro aktif mengecek apakah basis masa pendukungnya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

Kita berharap dengan terdaftarnya setiap warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pilgubsu yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2013 ini, tingkat partisipasi masyarakat akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2008. Dimana dalam Pilgubsu 2008 dari 8.228.732 orang jumlah pemilih terdaftar, hanya 5.011.377 orang (61%) yang menggunakan hak pilihnya. Sisanya sebanyak 3.217.355 orang (39%) tidak menggunakan hak pilih. Adapun jumlah suara sah hanya 4,9 juta. Pilgubsu tahun 2008 sebagai pesta demokrasi lokal pertama yang dilaksanakan secara langsung, ternyata tingkat partisipasi masyarakat belum seperti yang diharapkan.

Semoga proses pemutakhiran data dan daftar pemilih yang telah dilaksanakan oleh KPU Sumatera Utara dan jajarannya sejak bulan September dan diperkirakan selesai akhir Desember 2012 dapat menghasilkan DPT yang valid dan berkulitas. Kita berharap dana yang digelontarkan untuk perhelatan Pilgubsu yang mencapai angka Rp 700 miliar tidak akan sia-sia dengan masih adanya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.

DPT yang bermasalah sudah pasti akan mengurangi kualitas pesta demokrasi lokal lima tahunan ini. Semua pemangku kepentingan semestinya mengetahui bahwa baik buruknya DPT menjadi tanggungjawab semua pihak sekalipun memang KPU dan jajaran adalah pihak yang paling bertanggungjawab menurut undang-undang. Jujur harus diakui, mustahil menyusun DPT yang 100% akurat tapi upaya maksimal harus dilakukan, terutama mewaspadai bergentayangannya pemilih siluman dalam DPT yang ditetapkan. Yang pasti warga yang sudah berhak memilih tapi tidak terdaftar dalam DPT jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil warga Negara.


Responses

  1. Seharusnya KPU bisa memuktahiran data dan daftar pemilih dengan teliti dan cermat,karena itulah salah satu kerja mereka

    Anggo nabisa alai nakkon di gaji i pala

    ^_^||@_@

    • olo..mantak bage halai sudena…hehehe..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: