Posted by: effanzulfiqar | December 10, 2012

Survey Abal-abal dalam Pemilukada

Menjelang perhelatan Pemilukada dimulai lembaga survey menjadi laris manis. Tidak perduli kualitas dan kredibilitasnya seperti apa. Lihat saja bagaimana lembaga survey ramai-ramai memaparkan hasil survey dan memprediksi keunggulan pasangan calon peserta Pilkada. Sebagaimana disebutkan Saiful Mujani dari LSI, lembaga survey merupakan riset politik modern yang berusaha mengungkap tindakan politik individu yang mencakup, apakah seseorang memilih atau tidak, memilih siapa atau partai apa, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tidak ada cara ilmiah, valid, dan efisien untuk mengetahuinya selain melalui survei.

Jujur harus diakui bahwa kehadiran lembaga survey pada saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemiulkada sangat penting artinya dalam rangka mendongkrak popularitas dan elektabilitas pasangan calon dan itu merupakan hal yang wajar saja. Bahkan belakangan ini lembaga survey sudah menjadi ladang bisnis menggiurkan untu bisa meraup unag ratusan miliar. Jadi bukan hal yang aneh bila saat perhelatan Pemilukada di satu daerah bermunculan beberapa lembaga survey yang berlomba-lomba mealakukan hasil survey dengan hasil yang berbeda atau sama.

Substansi hasil survey dalam Pemilukada dikaitkan dengan perilaku pemilih mencakup dua hal. Pertama, pemilih akan cenderung memilih pasangan calon yang diprediksi lembaga survey yang akan menang mutlak. Pemilih ini umumnya terdiri dari pemilih tradisional dan bukan pemilih rasional yang termasuk protest voter (pemilih kritis) Kedua, pemilih yang memilih pasangan calon yang diprediksi lembaga survey akan kalah. Sebagai rasa solidaritas dan empati, pemilih memilih pasangan calon yang lemah alias underdog, seperti Pemilukada Jakarta. Kelompok pemilih yang memilih yang tidak diunggulkan biasanya berasal dari kelas menengah, pemilih rasional dan pemilih kritis yang tidak puas dengan realitas politik serta anti kemapanan (incumbent).

Survey bayaran

Sangat disayangkan, beberapa lembaga survey belakangan ini cenderung besikap pragmatis dan tidak menjujung lagi nilai-nilai etika sebagai lembaga ilmiah yang independen, tidak partisan, tidak menjadi alat kampaye serta memanipulasi data yang bertujuan menguntungkan salah satu pasangan calon, seperti yang terjadi dalam Pemilukada Jakarta. Kuat dugaan ini terjadi karena ramainya event Pemilukada sehingga ada lembaga survey yang tergoda merilis hasil survey berdasarkan kebutuhan pemesan.

Akibatnya validitas hasil survey tidak bisa dipertanggung jawabkan. Diperkirakan biaya survey untuk satu pasangan calon berkisar antara Rp.150-250 juta untuk Pemilukada kabupaten/kota dan biasanya survey dilakukan minimal tiga kali. Besarnya keuntungan yang diperoleh mungkin salah satu penyebab mengapa begitu banyak lembaga survey bermunculan menjelang Pemilukada. Lucunya, begitu Pemilukada usai tidak terdengar lagi kiprahnya melakukan survey. Artinya lembaga survey muncul atau dimunculkan bersifat kondisional semata untuk kepentingan Pilkada.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto menyebut ada tiga kategori lembaga survey. Pertama, lembaga survey komersil. Lembaga ini belum tentu melakukan survey, dan tidak melakukan survei. Kerjaannya untuk keruk uang para calon. Kedua, lembaga survey amatiran. Lembaga survey ini metodenya sangat parah sehingga hasilnya tidak akurat. Mungkin niatnya baik untuk survey. Tapi metodenya acak-acakan. Ketiga adalah lembaga survey tidak amatir dan tidak komersil, yaitu lembaga survei professional. Namun sayangnya, survey mereka melesat dalam memotret persepsi publik dalam pemilukada DKI pada putaran pertama.

Biasanya yang kerap diunggulkan dalam survey yang akan menang dalam Pemilukada oleh lembaga survey tertentu yang berstatus incumbent. Faktanya dalam banyak perhelatan Pemilukada memang yang paling getol menggunakan lembaga survey adalah incumbent. Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida, pernah mengatakan begini : “selama ini, seolah-olah hasil survei sepertinya menjadi (alat) promosi untuk incumbent”. Mengapa incumbent cenderung menggunakan lembaga survey sementara penantang tidak begitu suka menggunakan lembaga survey.

Jawabannya yang pertama sudah pasti untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas yang bersangkutan. Adapun tujuan yang kedua adalah mempengaruhi persepsi publik, setidaknya akan terbangun opini umum bahwa yang bersangkutan memang masih layak dan pantas untuk dicalonkan kembali memimpin untuk kedua kalinya. Dua jawaban di atas menurut hemat penulis diduga sebagai faktor pendorong mengapa incumbent selalu melibatkan lembaga survey mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya.

Tidak ada jaminan apakah lembaga survey yang melakukan survey jejak pendapat independen atau bukan, partisan atau bukan dan merangkap sebagai konsultan pemenangan atau bukan. Sepanjang tidak ketahuan lembaga survey yang melakukan survey adalah lembaga survey pesanan/bayaran yang tujuannya untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas satu pasangan calon. Maka sah-sah saja memaparkan hasil survey dengan menempatkan pasangan yang membayar yang tertinggi popularitas dan elektabilitasnya dari seluruh calon pasangan yang bertarung dalam Pemilukada.

Belajar dari Pemilukada Jakarta

Dalam beberapa Pemilukada prediksi kemenangan pasangan calon yang dilakukan lembaga survey memang terbukti hasilnya. Kecuali untuk kasus Pemilukada Jakarta dimana pada awalnya semua hasil survey dari lembaga survey mengunggulkan pasangan Fauzi Bowo-Nawrowi akan menang, bahkan salah satu lembaga survey mengatakan hanya dalam satu putaran. Ternyata hasilnya bertolak belakang. Justru Jokowi–Ahok yang diunggulkan diposisi kedua menang dalam putaran satu dan dua.
Dalam kasus Pemilukada DKI Jakarta hasil survey yang diriis ke public terkesan sudah dijadikan alat politik untuk mengangkat popularitas dan elektabilitas salah satu pasangan calon.

Bahkan diduga ada beberapa lembaga survei melakukan manipulasi data hasil survey dengan tujuan menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu. Yang terjadi kemudian bukan lagi survey tapi kampanye terencana dan massif melalui hasil survey. Survey dilakukan berdasarkan pesanan untuk mempengaruhi pemilih dan memoles citra pemesan. Sekalipun memang pemilih di Jakarta ternyata tidak terpengaruh dengan hasil survey pesanan tersebut.

Etika dalam survey

Paling dikuatirkan adalah ketika etika dan tanggungjawab ilmiah tidak lagi dipatuhi lembaga survey. Hal ini diketahui karena ada beberapa lembaga survey tidak hanya bekerja sebagai lembaga ilmiah yang independen melakukan survey. Tapi sudah ada yang dibayar sebagai konsultan tim pemenangan. Bila ini yang terjadi survey yang dihasilkan akan bias. Tujuannya semata hanya untuk menyenangkan yang membayar. Bahkan tidak jarang peran lembaga survey menjadi lebih dominan dibandingkan dengan partai politik pengusung dan team sukses.

Untuk itu diharapkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, partai politik, akademisi dan peneliti perlu secepatnya merumuskan aturan main yang jelas (kode etik) lembaga survey. Tanpa aturan yang jelas, sudah pasti independensi dan idealisme lembaga survey sulit terjaga. Lembaga survey seharusnya mampu memotret realitas sosial yang terkait dengan perilaku pemilih. Bukan sebaliknya merekayasa hasil survey untuk kepentingan yang bersedia membayar. Akhir kata, semestinya publik bisa lebih kritis membaca hasil survey Pemilukada yang dirilis apalagi menjelang hari pencoblosan.


Responses

  1. Setelah Survey Abal Abal itu melakukan kesalahan.Seharusnya dan maunya banyak pihak yang menjatuhkannya agar Survey Abal2 tsb tidak macam macam lagi di kemudian hari

    ^_^||@_@


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: