Posted by: effanzulfiqar | December 21, 2012

Netralitas PNS dalam Pilgubsu 2013

Sejak Pilkada dimulai tahun 2005, netralitas PNS sangat diragukan. Faktanya hampir semua perhelatan Pilkada PNS terlibat dukung mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah (cakada/cawakada). Bahkan sejak masih berstatus bakal calon, keterlibatan PNS sudah mulai terlihat sekalipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Keterlibatan PNS tersebut juga banyak terungkap dalam kasus gugatan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Bahkan ada beberapa daerah terpaksa dilakukan pencoblosan ulang karena terbukti adanya keterlibatan PNS yang terencana dan massif.

Penelitian yang dilakukan LIPI tahun 2005 menyangkut ketidak netralan PNS dalam Pilkada di Malang, Gowa, dan Kutai Kartanegara diketahui faktor yang mempengaruhi PNS tidak netral sebagaimana yang diperintahkan undang-undang, karena : kuatnya ketokohan (personality) menamamkan pengaruh terhadap PNS, vested interest PNS untuk mobilitas karir secara cepat, lemahnya sosialisasi institusi, kuatnya hubungan patron-client dan peran shadow bureaucracy.

Padahal regulasi soal keharusan netralitas PNS sangat tegas dalam UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 37/2004. UU No. 32/2004, PP No. 6/2005. Hal ini dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mendagri nomor 270/4627/sj tertanggal 21 Desember 2009. Terakhir dalam PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 4, dengan sangat tegas menyebutkan larangan bagi PNS untuk terlibat dukung mendukung cakada/cawakada.

Praktik penyalahgunaan jabatannya PNS dalam mendukung cakada/cawakada antara lain lewat : kampanye terselubung yang dikemas dengan rapat dinas, kunjungan kerja, peresmian, temu ramah. Penggunaan anggaran dan fasilitas negara seperti mobil dinas, rumah dinas serta sarana prasarana kantor pemerintah. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Termasuk pembiaran atas pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara secara sengaja dan terencana.

Praktik dukung mendukung cakada/cawakada oleh PNS merupakan fenomena umum yang terus terjadi. Dukung mendukung akan semakin nyata bila yang maju sebagai cakada/cawakada adalah petahana (incumbent). Bagaimana tidak, posisi PNS sangat dilematis dengan segala resikonya bila yang didukung kalah atau menang. Istilah yang kerap muncul di kalangan PNS menjelang Pilkada, adalah : “mendukung salah, tidak mendukung salah, bahkan netral juga salah”.

Bila misalnya mendukung sang petahana yang maju kembali, tapi ia kalah. Maka resiko yang akan dihadapi sudah pasti akan terkena “tsunami” mutasi dan karier hancur. Sebaliknya pula kalau mendukung petahana yang menang, karier sudah pasti bersinar terang. Kalau bersikap netral biasanya tidak akan berpengaruh terhadap karier karena dianggap tidak memberikan konstribusi apapun atas kemenangan sang petahana. PNS yang bersikap netral dicap tidak ikut berjuang alias tidak capek dan berkeringat jadi tidak wajar diberikan jabatan apapun.

Yang terjadi kemudian begitu selesai Pilkada sudah menjadi rahasia umum ada PNS yang meningkat kariernya dengan jabatan baru. Adapula PNS yang menjadi korban, kehilangan jabatan struktural dan menjadi non-job, karena petahana yang didukung kalah. Yang lebih sakit adalah PNS yang bersikap netral tidak jarang digusur dan tergusur oleh PNS-PNS yang mendukung petahana yang menang.

Harus diakui sangat sulitnya mewujudkan netralitas PNS mengingat PNS Indonesia selama 32 tahun menjadi pendukung utama partai politik yang berkuasa pada masa itu yang menyebabkan hancurnya tatanan politik yang demokratis. Ketidak netralan PNS dalam Pilkada bukan sepenuhnya pilihan mereka, tapi karena kondisi real dari sistem birokrasi yang lebih berorientasi kepada loyalitas terhadap pimpinan dari pada negara. Keterlibatan PNS baik secara individu maupun institusional dalam Pilkada sudah pasti akan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (conflic of interest) yang bisa merusak tatanan bernegara dalam jangka panjang.

Netralitas PNS, mutlak diwujudkan, mengingat Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil judicial review Bawaslu terhadap UU No.32 Tahun 2004 pasal 116, yang sudah mengategorikan keberpihakan PNS sebagai tindak pidana. Semua pihak harus benar-benar mau mengawasi dan mendukung netralitas PNS untuk menghasilkan Pilkada yang berkulitas dan bermartabat.

Tanggung jawab menjaga netralitas PNS sebenarnya menjadi tanggungjawab kepala daerah sekalipun yang bersangkutan ikut bertarung dalam Pilkada sebagai cakada/cawakada di tempatnya menjabat atau naik posisi mencalon sebagai gubernur/wakil gubernur. Kita sangat berharap petahana tidak meyalahgunakan jabatannya sebagai pejabat pembina kepegawaian dengan memobilisasi PNS untuk terlibat sebagai Tim Sukses bayangan dan ikut bergerilya berkampanye memenangkan yang bersangkutan.

Sekaitan dengan hal tersebut Pilgubsu yang akan bergulir 7 Maret 2013 ini secara kebetulan ada 4 orang petahana yang ikut mencalon. Salah satunya adalah Plt Gubernur Sumatera Utara Gotot Pujo Nugroho dan Bupati Deli Serdang Amri Tambunan, keduanya maju sebagai calon gubernur Sumut. Adapun T. Erry Nuradi yang menjabat sebagai Bupati Serdang Bedagai dan wakilnya Soekirman, keduanya maju sebagai calon wakil gubernur. T. Erry Nuradi berpasangan dengan Gatot Pujo Nugroho.Sedangkan Soekirman berpasangan dengan calon gubernur Gur Irawan Pasaribu.

Kita sangat berharap keempat calon tersebut tidak memamfaatkan jabatannya dengan memobilisasi PNS. Peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan sebagai petahana sangat terbuka lebar, mengingat semuanya bisa dilakukan secara tersembunyi. Bahkan Panwaslu sendiri akan kesulitan melakukan pembuktian adanya keterlibatan PNS dalam dukung mendukung tersebut. Sejatinya memang netralitas PNS dalam Pilgubsu menjadi keharusan dalam upaya melahirkan Pilkada yang benar-benar bermartabat dan bukan sarat dengan banyak masalah.

Kita tidak bisa bayangkan misalnya kalau sempat terjadi PNS di Kabupaten Serdang Begadai terpecah karena pilihan yang berbeda, sebagaimana kita tahu bupati dan wakilnya maju bukan satu pasangan tapi dengan pasangan yang berbeda. Kondisi yang demikian bisa berpeluang terjadinya friksi di antara sesama PNS disebabkan dukungan yang berbeda. Demikian juga di Kabupaten Deli Serdang peluang terjadinya friksi di kalangan PNS akan tetap terbuka. Sudah pasti tidak semua PNS sepenuhnya akan mendukung Amri Tambunan.

Sangat diharapkan jiwa besar para petahana dalam Pilgubsu mendatang untuk tidak memafaatkan jabatan dan kuasanya sebagai kepala daerah aktif yang hanya cuti saat kampanye. Bila tidak tertanam sikap fair play untuk bertarung secara kesatria, jujur, bermartabat dan menghargai nilai-nilai demokrasi lokal, sudah pasti sulit terwujudkan netralitas PNS dalam Pilgubsu. Bagaimanapun cagubsu/cawagubsu yang berasal dari petahana dibanding yang bukan petahana lebih berpeluang untuk memobilisasi PNS. Kita lihat saja nanti.

(Tulisan ini pertama kali dimuat di Harian WASPADA, Rabu 13 Februari 2013 dengan judul Menyoal Netralitas PNS dalam Pilgubsu)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: