Posted by: effanzulfiqar | March 6, 2013

Aceng Fikri..Yah…Sudahlah……..

Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rabu 20 Februari 201 menandatangani surat pemberhentian Bupati Kabupaten Garut H.M. Aceng Fikri. Tinggal selangkah lagi menunggu proses administrasi di DPRD Garut untuk memberhentikan Aceng secara resmi. Dengan berhentinya Aceng sebagai bupati, maka kepemimpinan di Kabupaten Garut otomatis jatuh ke tangan Wakil Bupati Garut, Agus Hamdani. Sementara posisi Wakil Bupati Garut tidak lagi diisi karena masa baktinya kurang dari setahun lagi. Sebagaimana diketahui Aceng dimakzulkan akibat skandal pernikahan sirinya dengan seorang gadis bernama Fanny Oktara.

Aceng merupakan salah satu potret pejabat publik di negeri ini yang menyalahgunakan jabatannya melakukan tindakan yang melagar etika sosial soal kepantasan dan kepatutan sebagai seorang pejabat publik. Ia juga sekaligus diduga kuat melakukan pelanggaran atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perdagangan Manusia dan melanggar UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan pemakzulan Aceng merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat setelah ada keputusan dari Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan DPRD Garut. Artinya Aceng tidak bisa menolaknya atau melakukan perlawanan apapun terkait dengan keputusan pemberhentianya sebagai Bupati Kabupaten Garut. Lewat pengacaranya, Eggy Sudjana, mengatakan : “Aceng sudah menyerah dan takut melawan, jadi tidak ada langkah berikutnya,” (VIVAnews, Rabu 21 Februari 2013). Meskipun kata Eggy Aceng masih memiliki peluang menempuh jalur hukum melawan pemecatan tersebut lewat PTUN untuk membatalkan SK Presiden yang cacat hukum.

Menurut Eggy, proses pemecatan Aceng cacat hukum. Sehingga surat pemecatan yang diteken Presiden SBY pun juga cacat hukum. Dalam sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia Aceng Fikri adalah satu-satunya kepala daerah yang dimakzulkan pasca berlakunya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keputusan Presiden yang memecat Aceng setidaknya bisa menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menjaga perilakunya yang terkait dengan jabatannya yang berpotensi melanggar etika kepatutan dan kepantasan sebagai pejabat publik.

Tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan siri dan beristri lebih dari dua dalam hukum Islam. Tapi terkait dengan etika kepantasan dan kepatutan sebagai seorang pejabat publik merupakan pelanggaran yang tidak semestinya dilakukan. Sulit untuk memisahkan posisi sebagai pribadi di satu pihak dan kepala daerah di pihak lain. Semua perilaku pribadi sebagai seorang kepala daerah akan selaku terkait dengan jabatan. Oleh karena itu, sepatutnyalah perilaku pribadi yang terkait dengan jabatan sebagai kepala daerah harus tetap dijaga sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan.

Aceng sepertinya tidak bisa membedakan hal tersebut. Apa yang terjadi dengan pemecatan Aceng Fikri sebenarnya hanyalah fenomena gunung es menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dengan melakukan nikah sirih yang mungkin bagi sebagian orang menggapnya hal yang biasa-biasa saja. Tapi sesungguhnya ini adalah fenomena kultur baru yang sedang ngetrend menjangkiti pejabat publik kita. Di sisi lain, sikap pemerintah juga tidak tegas menyangkut nikah siri yang dilakukan pejabat publik, kondisi yang demikian boleh jadi menjadi salah satu faktor penyebab maraknya kasus nikah sirih tersebut. Akibatnya, menikah siri di kalangan pejabat publik dianggap hal yang biasa saja dengan berlindung di balik dalih agama yang membolehkannya.

Menurut Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komas Perempuan) Yuniyanti Chuzaifah, “setidaknya dalam sebulan ada 4 kasus nikah siri pejabat tapi tidak konstan, bisa jadi juga lebih. Sebenarnya banyak, tapi banyak orang yang belum mengungkapkan ke publik”. Faktanya, pernikahan siri yang dilakukan pejabat publik menjadi solusi paling nyaman dan aman bagi pejabat untuk berpoligami. Di sisi lain para pejabat publik menganggap nikah sirih sama sekali tidak bertentangan dengan fakta hukum positif dan undang-undang yang berlaku bagi pejabat publik yang wajib untuk mentaati etika sebagai penyelenggara negara.

Nikah sirih sesungguhnya adalah sebuah perilaku buruk apalagi hal itu dilakukan oleh pejabat publik yang sama sekali tidak mencermininkan penghormataan terhadap kaum wanita. Nikah sirih dengan alasan apapun yang dilakukan oleh pejabat publik jelas-jelas sangat berpontensi menimbulkan KDRT dan mengabaikan hak-hak istri dan anak-anak yang dilahirkan. Berkaca dari kasus Aceng Fikri mungkin ia hanya lagi “apes” sehingga kasusnya terbongkar ke publik. Padahal kawin sirih banyak dilakukan oleh pejabat publik di negeri ini, bedanya belum terekspos ke publik sebagaimana yang terjadi dengan Aceng.

Apa yang dilakukan Aceng Fikri sesungguhnya juga dilakukan oleh banyak pejabat publik. Selain Aceng, ada kisah kawin siri kepala daerah lainnya yang tak kalah hebohnya yang dilakukan oleh Walikota Palembang Eddy Santana dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Hebatnya, mereka berdua aman-aman saja tak ada demo tak ada hujatan buat mereka – tetap nyaman dengan jabatannya sebagai walikota/bupati serta istri sirihnya. Kasus Aceng ini sepertinya membuka tirai gelap yang selama ini menutupi perilaku pejabat terutama di daerah.

Jujur diakui bahwa jabatan dan posisi mau tidak mau sangat mengoda bagi para pejabat publik untuk mendapatkan yang mereka ingin termasuk melakukan nikah siri dengan alasa-alasan yang tidak masuk akal. Pejabat publik seharusnya menghormati keskralaan lembaga perkawinan dan memberi contoh yang baik bagi publik, bukan sebaliknya terjebak menjadi orang yang tidak menghormatik kesucian lembaga perkawinan dan kesetaraan gender.

Kita berharap apa yang menimpa Aceng Fikri bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi para pejabat publik terutama di daerah agar benar-benar menghormati hukum dan undang-undang yang berlaku. Integritas seorang pejabat publik tetap menjadi sesuatu yang sangat penting artinya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan etika kepatutan dan kepantasan sebagai seorang pejabat publik yang harus bisa mengimplementasikan sikap-sikap “Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani” , mengutip Ki Hajar Dewantara – sebagai seorang pejabat publik.

Kita juga berharap publik harus terus malawan semua tindakan yang bersifat melanggar etika kepatutan dan kepantasan yang dilakukan oleh pejabat public apalagi yang bersifat pelecehan terhadap kaum wanita. Terakhir kasus Aceng Fikri kita harapakan merupakan kasus pertama dan terakhir yang pernah terjadi di negeri ini seorang Kepala Daerah diberhentikan dari jabatannya karena perbuatan yang melanggar etika sebagai seorang pejabat publik.

Aceng Fikri juga tak perlu lagi melakukan perlawanan. Apalagi terfikir untuk mengerahkan massa menentang keputusan pemecatan sebagai Bupati karena hal tersebut bisa mengundang terjadinya konflik horizontal antara masyarakat di Kabupaten Garut. Artinya Bupati Garut tidak perlu lagi menunjukkan kekuatannya dengan mengerahkan massa sekedar untuk membuktikan bahwa ia masih mempunyai basis masa pendukung yang cukup kuat. Yah..Sudahlah Aceng….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: