Posted by: effanzulfiqar | April 19, 2013

Catatan Untuk Parpol Peserta Pemilu 2014

Kini 10 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual untuk mengikuti Pemilu 2014, sedang disibukan melakukan penjaringan dan rekruitmen calon anggota legislatif (caleg). Setiap partai melakukan penjaringan dan rekruitmen baik dari kalangan kader sendiri maupun dari eksternal parpol.

Ada yang melakukan penjaringan caleg secara tertutup dan ada juga partai yang melakukan terbuka dengan memasang iklan di media massa. Model penjaringan caleg yang dilakukan parpol melalui iklan sepertinya ingin menunjukan keterbukaanya dalam perekrutan caleg. Disisi lain parpol ingin membukan peluang bagi kalangan masyarakat untuk ikut mencaleg.

Yang menjadi masalah apakah model penjaringan terbuka yang dilakukan lewat iklan tersebut direspon publik dengan baik di tengah-tengah makin buruknya persepsi publik terhadap parpol dan DPR/DPRD. Artinya banyak sebenarnya yang ingin menjadi caleg tapi sepertinya tidak yakin akan mampu memberi warna kalau hanya satu dua calon yang punya komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat dan punya integritas baik di antara banyaknya caleg yang punya jejak rekam buruk.

Hal lain yang menjadi masalah apakah semua caleg sepenuhnya memiliki modal yang memadai untuk bertarung memperebutkan suara rakyat. Karena tidak ada jaminan caleg yang memiliki kapasitas, kompetensi dan berintegritas pasti dipilih oleh masyarakat. Dalam banyak kasus kita sudah lihat faktor uang, di samping popularitas dan elektabilitas masih menjadi penentu keterpilihan seseorang.

Rendahnya kualitas anggota dewan karena parpol selama ini tidak pernah berniat memperbaiki mekanisme penjaringan di internalnya, termasuk melakukan pendidikan politik dan penyiapan caleg jauh hari sebelum proses pencalegan dimulai. Artinya parpol lebih senang melakukan perburuan dan penjaringan caleg setiap menjelang pemilu dan melakukan penjaringan caleg secera tertutup dengan tidak melibatkan masyarakat sebagai konstituennya.

Parpol terkesan hanya sibuk dan menjalankan fungsi politiknya ketika mendekati pemilu. Setelah selesai Pemilu tidak ada lagi kegiatan dalam parpol. Artinya selama empat tahun parpol hanya tidur dan lebih terkonsentarasi pada hal-hal yang bersifat seremonial belaka bukan merealisiakan agenda-agenda politik yang terkait dengan pengkaderan, pendidikan politik, penguatan jaringan dan pelayanan terhadap konstituen setelah selesai pemilu.

Jujur harus kita akui bahwa selama ini, mekanisme penetapan caleg masih sangat berbau oligarkis. Dimana garansi untuk menjadi caleg lebih banyak ditentukan oleh hubungan darah dan kedekatan dengan pimpinan partai, disamping seberapa banyak modal finansial yang dimiliki. Terbukti memang model penjaringan seperti ini tidak melahirkan legislator yang memiliki integritas.

Integritas legislator juga, ternyata tidak berbanding lurus dengan popularitas dan elektabilitasnya. Faktanya banyak legislator akhirnya harus berurusan dengan hukum karena terlibat kasus korupsi, narkoba dan judi. Atau berperilaku buruk yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang terhormat sebagai seorang wakil rakyat.

Boleh dikatakan buruknya citra DPR/DPRD di mata publik lebih dominan karena buruknya kualitas anggota DPR/DPRD itu sendiri. Dengarlah pengakuan Pramono Anung Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P. Ia secara jujur mengaku tidak lagi merasa bangga menjadi anggota dewan, karena citra DPR sudah sedemikian buruk. Karena itu, katanya tidak akan mencalonkan diri lagi menjadi anggota dewan.

Senada dengan Pramono Anung – Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari juga mengatakan, rusaknya citra dewan karena perilaku anggota DPR itu sendiri. Kalau tidak memperbaiki kualitas, maka citra DPR menurutnya tidak akan berubah. Bisa jadi akan lebih buruk lagi kualitasnya.

Yang pasti terkait dengan banyaknya kader partai yang terjerat hukum karena kasus korupsi diduga kuat karena cost politik yang harus ditanggung untuk menjadi anggota dewan terlalu mahal. Di samping itu kuat dugaan korupsi yang dilakukan banyak anggota dewan adalah untuk mempersiapkan dana bagi parpolnya untuk Pemilu dan biaya untuk maju menjadi anggota legislatif priode berikutnya.

Publik sudah tahu betul tidak ada makan siang yang gratis di negeri ini. Logikanya, untuk menjadi caleg, bupati, walikota dan gubernur harus bayar ke partai dan konstituen. Konsekuensinya, selama menjadi anggota dewan dan kepala daerah yang harus dilakukan adalah memburu uang meskipun lewat jalan yang tak halal – yah…korupsi..

Pertanyaannya kualitas anggota DPR/DPRD priode 2009-2014 akankah sama buruknya dengan kualitas anggota DPR/DPRD priode 2014-2019 nantinya. Kita lihat saja.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: